Vaksinasi tersebut harus sudah tuntas sebelum pelaksanaan sekolah tatap muka dijalankan.

Hal tersebut disampaikan Khabsyin menyusul kebijakan Kemendikbud yang berencana mengizinkan sekolah tatap muka pada Juli mendatangnsekaligus sebagai respon atas keluhan masyarakat yang diterima saat reses.

Menurutnya, dalam beberapa kunjungan di daerah, masyarakat memang sudah sangat merindukan sekolah tatap muka bagi anak-anaknya.

“Dalam beberapa kunjungan ke daerah pemilihan, saya banyak mendapat keluhan dari masyarakat terutama orang tua murid yang jenuh dan frustasi dengan pendidikan jarak jauh. Tak hanya itu, murid pun jenuh dan semuanya jenuh,”kata politisi asal PKB tersebut, Sabtu (20/3) .

Hanya saja, wakil rakyat dari Dapil Kudus, Jepara dan Demak tersebut menyebutkan, penyelenggaraan sekolah tatap muka tersebut bukannya tanpa resiko.

Jika penularan Covid-19 masih terjadi, sekolah tatap muka bisa menjadi bencana terutama bagi anak-anak.

Baca Juga: Sejumlah Sekolah di Kudus Mulai Gelar Simulasi Pembelajaran Tatap Muka

Apalagi, pandemi saat ini belum sepenuhnya berakhir. Meski mengalami tren penurunan, namun angka positif baru masih cukup tinggi. Hampir seluruh wilayah Jawa Tengah, saat ini belum ada daerah yang bebas sama sekali dari Covid-19.

“Dengan angka Covid-19 yang masih tinggi, tentu sekolah tatap muka bisa berakibat resiko yang lebih buruk,”tandasnya.

Oleh karena itu, kata Khabsyin, pihaknya mendesak agar pemerintah bisa segera menuntaskan proses vaksinasi pada guru dan tenaga pendidik sebelum pelaksanaan sekolah tatap muka.

Vaksinasi guru dan tenaga pendidik ini setidaknya akan mengurangi resiko terjadinya penularan Covid-19 di lingkungan sekolah. Jika sekolah tatap muka digelar Juli, maka vaksinasi harus sudah selesai pada April mendatang.

Ditambahkan, Khabsyin juga meminta pemerintah pusat hingga daerah menyusun prosedur yang jelas bagaimana suatu daerah bisa menjalankan sekolah tatap muka.

Baca Juga: Ketentuan dari Ganjar yang Harus Dipenuhi, Bila Seniman Ingin Pentas

Sekolah harus benar-benar disiplin menjalankan manajamen protokol kesehatan seperti mewajibkan semua siswa memakai masker dan cuci tangan.

Siswa yang masuk di kelas juga harus digilir agar jumlah dalam satu kelas maksimal 30 persen dari kapasitas.

“Tak hanya itu, pihak sekolah juga harus intensif melakukan pengawasan terhadap kondisi kesehatan siswanya. Jika ada yang sakit, harus segera dipisahkan dari anak-anak lainnya. Bahkan, transportasi siswa saat berangkat dan pulang sekolah juga harus dipastikan aman,”tandasnya.

Selain hal tersebut di atas, yang paling penting kata Khabsyin adalah izin orang tua dalam pelaksanaan sekolah tatap muka.

Pihak sekolah tidak bisa memaksa jika ada orang tua siswa yang tidak mengizinkan anaknya untuk masuk sekolah lagi.

Tm-Ab

Baca Juga: Dua Nakes di Kudus Positif Covid-19 Usai Divaksin

The post Sekolah Tatap Muka Digelar Juli, DPRD Jateng; Semua Guru Harus Sudah Divaksin appeared first on SuaraBaru.id.

Perlu ada langkah nyata untuk mengurangi genangan air yang sudah lebih dari sepekan merendam belasan desa.

Hal tersebut disampaikan Khabsyin mengingat dirinya belum melihat langkah konkret dari stakeholder untuk segera menanggulangi banjir yang ada.

“Selain menampung pengungsi dan menjamin kebutuhan logistik, semestinya ada langkah nyata untuk segera mengurangi genangan air,”kata Khabsyin, Sabtu (13/2).

Menurut Khabsyin, saat ini genangan air masih merendam ribuan rumah warga. Selain itu, sejumlah ruas jalan utama juga masih terendam seperti di jalan Kudus-Purwodadi serta di Tanggulangin. Kondisi tersebut membuat kemacetan panjang sehingga membuat mobilitas warga terganggu.

Air di lokasi-lokasi tersebut sulit untuk surut karena memang kawasan tersebut adalah wilayah cekungan. Air benar-benar habis, jika debit air di sungai-sungai utama seperti Wulan dan Jratun sudah menyusut.

Baca Juga:

Hanya 2  Pompa Beroperasi, Genangan di Tanggulangin Tak Kunjung Surut

Disambangi Wagub, Hartopo Sambat Pompa untuk Tangani Banjir

Oleh karena itu, kata Khabsyin, Pemkab semestinya menambah jumlah pompa secara massif untuk mengurangi genangan air yang ada. Pasalnya, dua unit pompa yang beroperasi di wilayah Tanggulangin, masih kurang maksimal.

“Jika tidak, kasihan ratusan warga yang sudah sepekan lebih berada di pengungsian,”ujarnya.

Selain harus segera mengurangi genangan, Khabsyin juga meminta pemerintah daerah memikirkan nasib petani yang lahannya tergenang banjir. Dari data sementara, sudah ada lebih dari 3 ribu hektar tanaman pangan yang tergenang.

Padahal, sebagian besar lahan tersebut saat ini siap panen baik tanaman padi, cabe maupun tebu. Sehingga, bisa dibayangkan berapa kerugian yang harus ditanggung petani.

Baca Juga:

Petani Korban Banjir Harus Dapat Keringanan Pupuk Subsidi

Ribuan Hektare Lahan Padi Terancam Gagal Panen Akibat Banjir

“Jika dihitung secara matematis, jika per hektar petani rugi Rp 20 juta, maka total kerugian yang dialami petani bisa mencapai 60 miliar,”tandas politisi asal PKB ini.

Untuk itu, Khabsyin mewanti-wanti pemerintah daerah segera menyiapkan program guna membantu petani yang terdampak banjir.  Program tersebut bisa melalui penyediaan benih hingga pupuk secara gratis.

Di sisi lain, Khabsyin mengapresiasi upaya Pemkab Kudus dalam menangani warga yang jadi korban banjir. Penyediaan kebutuhan pokok berupa bahan makanan baik untuk warga yang mengungsi maupun yang bertahan di rumahnya yang terendam sudah cukup baik.

Apresiasi juga disampaikan atas banyaknya elemen masyarakat Kudus lainnya yang ikut bergotong royong memberikan bantuan korban banjir. Hal tersebut, kata Khabsyin,  diketahuinya secara langsung dirinya ikut menyalurkan bantuan secara pribadi ke korban banjir.

“Saat saya menyalurkan bantuan ke korban banjir, saya tahu sendiri bagaimana partisipasi elemen masyarakat di Kudus untuk membantu saudara-saudaranya yang terdampak banjir. Oleh karena itu, Pemda baik dalam hal ini Pemprov Jateng maupun Pemkab Kudus harus merespon dengan berupaya mempercepat  surutnya air,”tukas wakil rakyat asal Dapil Kudus, Jepara dan Demak ini.

Tm-Ab

The post Khabsyin Desak Pemkab Kudus Optimalkan Pompanisasi untuk Kurangi Genangan Banjir appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Khabsyin, adanya bantuan upah tersebut diakui akan sangat membantu kesejahteraan para guru madrasah non PNS. Apalagi, selama ini banyak guru-guru madrasah yang mengajar dengan sukarela tanpa mendapat gaji yang layak.

“Banyak sekali guru-guru madrasah di lingkup LP Maarif NU yang hanya mendapat gaji Rp 300 ribu per bulan. Dan menurut saya, rencana bantuan upah yang akan dikucurkan Kemenag ini akan sangat membantu,”tandas Khabsyin, Kamis (1/10).

Namun di sisi lain, kata Khabsyin, rencana tersebut juga berpotensi menimbulkan kesenjangan. Pasalnya, sesuai informasi yang ada, jumlah guru madrasah yang akan mendapatkan bantuan upah tersebut sangat terbatas.

Seperti di Kabupaten Kudus, Kemenag membatasi jumlah kuota penerima bantuan upah tersebut hanya untuk 1000 guru. Padahal, kata Khabsyin jumlah guru madrasah di Kudus berkisar 10 ribu guru.

Baca Juga: Guru Madrasah di Kudus Bakal Terima Bantuan Upah

“Kalau yang diberi bantuan upah hanya 1000 guru, ini tentu akan memicu kesenjangan. Dikhawatirkan, guru yang dapat bantuan upah hanya guru dari madrasah negeri, sementara madrasah swasta seperti LP Maarif sering terlupakan,”tandasnya.

Oleh karena itu, kata Khabsyin, pihaknya mendorong Kemenag untuk mengucurkan bantuan upah tersebut tanpa terkecuali ke semua guru madrasah.

“Semua guru harusnya bisa mendapatkan bantuan upah tersebut. Sebab, bagaimanapun juga dampak pandemi Covid-19 ini menyasar ke semua kalangan, termasuk guru madrasah,”tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, Kemenag menyiapkan program bantuan upah bagi guru madrasah non PNS. Di Kudus, jumlah guru yang bakal diusulkan menerima tambahan upah tersebut hanya sejumlah 1000 guru.

Tm-Ab

The post Politisi PKB Minta Semua Guru Madrasah Bisa Dapat Bantuan Upah appeared first on SuaraBaru.id.