Selama proses pembuatan buku itu, Ketua Program Studi MH USM, Dr Drs Adv H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH, ikut memberikan pendampingan dan pengarahan ini. Menurutnya, buku itu mengusung upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

”Untuk itu, sistem peradilan anak seyogyanya tidak dihadapkan pada hukum semata. Akan tetapi juga harus dimaknai akar permasalahannya, anak melakukan perbuatan tindak pidana dan bagaimana pencegahannya,” kata Agus Djunaedi, yang juga Perwira Pertama Reskrim di Polda Jateng.

BACA JUGA: Rektor USM Kunjungi Pelaku UMKM di Kelurahan Plombokan

Ditambahkan dia, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas. Mulai dari isu anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku dalam proses itu.

”Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislatif, norma dan standar, prosedur, mekanisne dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus menangani anak anak yang melakukan tindak pidana,” ujarnya.

Sementara itu, advocat Dio Hermansyah Bakri menandaskan, buku itu memaparkan penanganan tindak pidana anak, melalui diversi. Diversi sendiri merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana, untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara.

BACA JUGA: 79 Mahasiswa Magister Hukum USM Ikuti Kuliah Praktisi

”Mengambil tindakan tertentu, sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Dengan kebijakan apakah perkara itu diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara itu diteruskan, anak akan berhadapan dengan sistem pidana dan sanksi pidana,” jelasnya.

Namun kalau perkara itu tidak diteruskan, maka dari awal tindak penyidikan bisa dihentikan. Hal ini guna kepentingan kedua belah pihak, untuk memulihkan hubungan yang terjadi, karena tindak pidana adalah untuk kepentingan ke depan dari kedua belah pihak.

”Hal inilah yang menjadi prinsip, mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana pada anak. Sehingga melalui diversi ini, dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan, dan tidak menjadi residivis,” ungkapnya.

Menurut Kukuh, buku ini layak menjadi referensi dan konsumsi para advocat, anggota kepolisian, jaksa, hakim, para mahasiswa dan akademisi serta pemerhati hukum, untuk dijadikan pegangan hukum ketika melihat kasus yang menimpa anak.

Riyan

The post Alumni Magister Hukum USM Terbitkan Buku Penanganan Tindak Pidana Anak appeared first on SuaraBaru.id.

Apel ini diikuti seribuan peserta, yang terdiri dari Forkopimda Provinsi Jateng, Parpol peserta Pemilu, KPU, Bawaslu, perwakilan pelajar, mahasiswa, serta sejumlah Komunitas Otomotif Lokal maupun Nasional.

Apel ditandai dengan penyerahan knalpot brong, dan pemasangan rompi oleh perwakilan peserta apel deklarasi. Selanjutnya dilakukan pembacaan ikrar oleh Dirlantas selaku pimpinan apel, yang diikuti seluruh peserta, dilanjutkan dengan pemusnahan knalpot brong secara simbolis, dan penandatanganan deklarasi.

BACA JUGA: Baksos Bang Japar Memberikan Bantuan Air Bersih

Usai kegiatan, Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Sonny Irawan dalam keterangan persnya menyampaikan, pihaknya dan seluruh elemen masyarakat Jateng melaksanakan Ikrar Deklarasi Jawa Tengah Zero Knalpot Brong, untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif, dalam rangka Pemilukada Damai 2024.

”Polda Jateng bersama seluruh stakeholder di wilayah Jateng, mendukung terciptanya Sitkamtibmas yang kondusif menjelang Pemilukada tahun 2024 di Jateng,” kata Dirlantas

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian pihaknya, terkait penertiban knalpot brong. Yaitu dari sisi teknis melanggar aturan undang-undang lalu lintas, terkait spesifikasi teknis kendaraan. Kedua, dari sisi lingkungan menambah polusi udara, dan yang ketiga mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya.

BACA JUGA: Kuatkan Toleransi, Kota Magelang Gelar Kirab Budaya Kampung Religi 2024

”Knalpot brong juga mengandung kerawanan, karena dapat menjadi pemicu terjadinya gesekan atau konflik antarkelompok, akibat adu suara knalpot brong,” tegasnya.

Menurut dia, kegiatan ini sekaligus sebagai upaya mitigasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hal itu karena sebentar lagi akan dilaksanakan kampanye terbuka sebagai tahapan Pemilukada Tahun 2024

Kombes Sony Irawan berharap, seluruh stakeholder dan elemen masyarakat, termasuk parpol peserta Pemilu, sebagai kepanjangan tangan Polri, bisa mensosialisasikan kepada seluruh massa dan elemen kelompoknya, agar tidak menggunakan knalpot brong saat kampanye.

BACA JUGA: Lumat AMN FC 6-1, PSB Bacin Jaga Kans Perebutan Gelar Juara Sukun U23 League

”Penertiban nanti oleh kelompok partainya, saat kampanye maupun di titik pemberangkatan menuju lokasi kampanye. Sehingga nanti saat bertemu dengan kelompok lain, tidak terjadi gesekan akibat adu suara knalpot brong,” lanjut Dirlantas.

Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi lagi peristiwa gesekan masyarakat, akibat penggunaan knalpot brong, seperti yang pernah terjadi di wilayah Magelang dan Boyolali.

”Kami harapkan kampanye Pemilukada 2024 di Jateng berlangsung aman, lancar dan damai,” tandasnya. (OMP 2024)

Riyan

The post Jelang Pemilukada 2024, Polda Jateng Mitigasi Konflik dengan Penertiban Knalpot Brong appeared first on SuaraBaru.id.