BOGOR (SUARABARU.ID) – Usaha rumahan dengan brand Boneka Trilili Binaan Yayasan Astra (Yayasan Dharma Bhakti Astra) di Gunung Putri Bogor, mendapat kunjungan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Reni Yanita, Rabu, 25 Februari 2025.

Kunjungan ini disebut sebagai bentuk apresiasi dan pemantauan langsung terhadap usaha rumahan yang mampu memberdayakan puluhan orang tersebut.

Reni, mengatakan, tidak menyangka hasil produksinya akan sebersaing itu. Bahkan, disebutnya punya kualitas yang tak kalah dengan pabrikan.

“Desain, dan keunikannya seperti dihasilkan pabrikan. Ya kalau kita beli buatan dalam negeri, jadi tidak ragu ya,” katanya di sela-sela kunjungan

Melihat potensi itu, dia mendorong untuk para pengusaha pemula berani mengrmbangkan berbisnis boneka.

“Karena ini cukup menjanjikan,” ucapnya.

Sebagai informasi, CV Triangsa Mandiri dikenal sebagai produsen mainan dan boneka yang makin tumbuh. Sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Perjalanan bisnis dimulai oleh Tri Nurwati ini dimulai pada tahun 2017 dengan skala yang sangat sederhana. Dia punya bekal pengalaman 23 tahun bekerja di bidang ini.

Pada masa awal operasionalnya, udaha rumahan ini hanya mempekerjakan 10 orang warga sekitar. Berkat ketekunan serta strategi bisnis yang terarah, perusahaan ini berhasil mencetak pertumbuhan yang sangat signifikan.

Saat ini, peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja telah memberdayakan 33 orang tenaga kerja.
Kehadiran usaha ini benar-benar membawa perubahan taraf hidup bagi puluhan kepala keluarga yang kini menggantungkan asa pada produksi boneka berkualitas.

Lebih lanjut, Yayasan Astra memberikan awareness kepada CV Triangsa Mandiri tentang Quality, Cost, dan Delivery (QCD) pada proses produksinya agar dapat memahami kebutuhan potential customer sehingga dapat menjangkau pasar lebih luas.

CV Triangsa Mandiri telah mengikuti Pelatihan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) oleh Yayasan Astra melalui Pusat Pendampingan UMKM (PPU) Bogor – Citeureup dan telah mengaplikasikannya di seluruh area produksi.

Penerapan budaya kerja ini telah mendukung efisiensi produksi sekaligus menjaga lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan yang bertugas. CV Triangsa Mandiri juga mendapatkan Pelatihan Harga Pokok Penjualan (HPP) dari Yayasan Astra agar pelaku usaha dapat menetapkan harga penjualan yang sesuai dengan biaya produksi serta memberikan keuntungan.

Dari segi produk, CV Triangsa Mandiri juga berani dalam melakukan inovasi produk dan memastikan legalitas usaha. Perusahaan telah mengambil langkah cerdas dengan mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk merek dagang kebanggaan mereka yakni Trilili.

Di bawah payung merek Trilili ini, fokus produksi diarahkan pada pembuatan berbagai macam boneka berkarakter hewan yang sangat digemari oleh anak-anak maupun orang dewasa.

Lebih jauh lagi, komitmen terhadap keselamatan dan kenyamanan konsumen khususnya anak-anak dibuktikan dengan perolehan Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk seluruh lini produk yang dipasarkan. Sertifikasi ini menjadi jaminan mutlak bahwa setiap boneka yang sampai ke tangan konsumen telah melewati serangkaian uji kelayakan dan

keamanan yang sangat ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses jahit, hingga tahap penyelesaian akhir.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi momentum berharga untuk semakin memacu semangat para pelaku usaha lokal agar terus berinovasi dan meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas. (*)

Diaz A Abidin

The post Usaha Rumahan Boneka Trilili Binaan Yayasan Astra Disebut Berkualitas Pabrikan appeared first on SuaraBaru.id.

India menjadi tujuan ekspor ke-4 terbesar, dan sumber impor ke-10 terbesar bagi Indonesia. Rinciannya nilai ekspornya sebesar USD 12,59 miliar, dan impor USD 3,17 miliar.

Adapun pada 2024, total perdagangan kedua negara mencapai USD 26,07 miliar. Nilai ekspor Indonesia sebesar USD 20,38 miliar, dan impor sebesar USD 5,68 miliar.

Kemendag mendata, produk utama ekspor Indonesia ke India meliputi batu bara, minyak kelapa sawit dan turunannya. Kemudian baja nirkarat, konsentrat tembaga, serta perhiasan. Sementara impor utama Indonesia dari India yakni minyak olahan, kacang tanah, suku cadang kendaraan, dan produk otomotif.

Berkaca pada catatan tersebut, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengajak investor India untuk teruS menjajaki berbagai peluang kemitraan dengan Indonesia. Hal ini dalam upaya memperluas hubungan bilateral di sektor industri.

“Saya mendorong perusahaan dan investor India untuk menjajaki kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Khususnya di bidang manufaktur, pengolahan makanan, dan industri hijau,” kata Budi saat menerima kunjungan delegasi buyer India, di sela-sela penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 16 Oktober 2025.

Dalam pertemuan itu, beberapa asosiasi pengusaha asal India yang hadir di antaranya, Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry (SGCII), MSME Business Forum India, Goldfinch India Business Association, Halal India, dan Bangalore Furnitures Associations.

Sejumlah perusahaan besar India juga hadir di antaranya, seperti Godrej, Ashok Leyland dan industri besar lain yang bergerak di sektor komoditas pertanian, furnitur, dan industri kreatif.

Hadir pula Wakil Duta Besar RI New Delhi Yudho Sasongko, Konsulat Jenderal RI Mumbai Edy Wardoyo, Atase Perdagangan di New Delhi Mohamad Iqbal Djamil, dan Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Chennai Nugroho Priyo Pratomo.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen terus mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan India. Pertemuan itu juga menjadi momentum penting penguatan hubungan perdagangan dan investasi kedua negara sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik.

“Kami berharap pertemuan ini dapat membuka peluang baru bagi peningkatan perdagangan, investasi, dan kolaborasi industri antara kedua negara,” ucap Budi.

Sementara itu, delegasi investor India menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan TEI ke-40 yang dinilai berjalan sukses. Di mana diklaim telah mampu memberikan banyak peluang kemitraan.

Mereka menyatakan minatnya untuk menjalin kerja sama investasi dengan pelaku industri di dalam negeri. Terkhusus dalam memperluas akses pasar produk manufaktur. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain industri pengharum ruangan serta produk berbahan kertas. (*)

Diaz Azminatul Abidin

The post Nilai Perdagangan Indonesia-India Capai USD 15,76 Miliar, Investor India Diajak Perkuat Hubungan appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan itu diberikan dalam acara Baznas Awards 2025, yang digelar di Jakarta, Kamis (28/8/2025). Dengan mengusung tema ‘Menguatkan Baznas, Mendukung Asta Cita’, penghargaan itu diserahkan langsung Ketua Baznas RI, Noor Achmad.

Penghargaan itu juga menjadi apresiasi atas komitmen dan dukungan nyata Mendikdasmen Abdul Mu’ti, dalam mendorong penguatan ekosistem zakat di Indonesia, khususnya di tingkat kementerian dan lembaga.

BACA JUGA: Riang Gembira Warga Daerah Terisolir Kedatangan Layanan Kas Keliling

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menyatakan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterimanya itu. Dia menegaskan, apresiasi itu bukan hanya untuk dirinya secara pribadi, tetapi juga untuk seluruh insan pendidikan, yang telah berkontribusi menumbuhkan budaya kepedulian sosial di lingkungan setempat.

”Saya menyampaikan terima kasih kepada Baznas atas penghargaan yang diberikan kepada saya dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ini merupakan pengakuan kolektif atas kerja keras semua pihak di Kemendikdasmen, dalam mendukung gerakan zakat,” ujarnya.

Dukungan aktif Kemendikdasmen dalam gerakan zakat diwujudkan melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan kementerian, yang secara resmi diluncurkan bersama Baznas pada Maret 2025.

BACA JUGA: Gerhana Matahari Total Bakal Terjadi di Kota Suci Makkah

Sejak itu, UPZ Kemendikdasmen telah aktif menghimpun zakat, infak, dan sedekah, guna mendukung berbagai program sosial dan pendidikan.

”Ini menjadi motivasi bagi saya pribadi, dan seluruh insan pendidikan di Kemendikdasmen, untuk terus aktif menghimpun zakat, infak, dan sedekah, melalui UPZ yang telah berjalan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Baznas RI, Noor Achmad menyampaikan, penghargaan ini merupakan wujud apresiasi atas kontribusi para penggerak zakat, yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah pemberdayaan umat.

BACA JUGA: Buntut Ricuh Sepakbola di Desa Tahunan, Sempat Dihentikan Kini Sepakat Damai

”Penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan kami kepada kementerian, lembaga, maupun tokoh yang telah konsisten mendukung gerakan zakat Nasional,” jelasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Lazismu Jawa Tengah Periode Muktamar ke-47, yang juga Wakil Ketua Umum PP Fokal IMM, Wahidin Hasan, turut menyampaikan apresiasinya kepada Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

”Indonesia membutuhkan tokoh filantropi, yang mampu mengelaborasi gerakan zakat di semua lini. Apa yang dilakukan Mendikdasmen Prof Abdul Mu’ti, merupakan langkah penting sekaligus keteladanan yang harus diapresiasi,” tandas dia.

Riyan

The post Baznas Beri Penghargaan Spesial pada Mendikdasmen Abdul Mu’ti appeared first on SuaraBaru.id.

Penegasan ini seperti yang disampaikannya, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat, yang digelar secara daring, dan dihadiri berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

”Untuk itu semua, satgas yang telah ditugaskan kami mohon untuk terus bersinergi, agar target yang sudah kita rencanakan bisa tercapai. Sehingga pada Juli nanti, dapat dibuka dan diresmikan Presiden Prabowo,” kata Agus Jabo, Selasa (10/6/2025).

BACA JUGA: Makan Bergizi Gratis Kini Hadir di Jati Wetan, Bupati Kudus: Ini Komitmen Sukseska Program Nasional

Dia menjelaskan, seperti dilansir dari laman resmi Kemensos, kurikulum, calon siswa, tenaga pengajar atau guru, serta sarana prasarana harus sudah siap sebelum pembukaan. Sehingga tidak ada hambatan ketika SR sudah beroperasi.

Sesuai perintah Presiden RI, ada 100 titik lokasi SR akan dibuka pada tahap I pada Juli 2025. Dengan pembagian 63 titik lokasi pada tahap IA, dan 37 titik lokasi pada tahap IB.

Total Rombongan Belajar (Rombel) untuk tahap I sebanyak 396 Rombel, dengan jumlah siswa sebanyak 9.780 siswa, yang terdiri dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

BACA JUGA: KAI Daop 4 Semarang Catat Lebih dari 1 Juta Penumpang Gunakan Face Recognition Boarding Gate

Sebagian besar titik SR pada tahap I berada di Sentra milik Kemensos. Agus Jabo juga memastikan, layanan SR tidak akan menggangu layanan sentra.

”Kita meminta kepada BUMN, PLN dan Telkom, bisa mengatur jaringan listrik dan internet, sehingga pelayanan di sentra tidak terganggu, dan pelayanan di SR juga tidak terganggu,” ujarnya.

Dijelaskan juga, SR yang akan dibuka ini bersifat sementara. Sedangkan SR yang permanen, lahannya tengah disiapkan Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah.

BACA JUGA: Jamaah Haji Indonesia Mulai Diterbangkan ke Tanah Air

”Untuk itu, kami meminta Pemprov, Pemkab, Pemkot, menyiapkan lahan 8,5 hektar, untuk SR yang permanen,” terangnya.

Sementara itu, untuk proses rekruitmen siswa SR pada tahap I ini, sudah berjalan pada penetapan kepala daerah dan proses home visit.

Sekolah Rakyat sendiri merupakan komitmen pemerintah, dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata bagi anak-anak Indonesia. Terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang masuk pada desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Riyan

The post Satgas Harus Bersinergi Dukung Sekolah Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, nantinya rekomendasi akan diusulkan ke Kementerian untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi itu disampaikan kepada perwakilan tim perumus kepada para pelaku Geopark, yang hadir dalam Rakornas, yang dilaksanakan di Trio Azana Hotel, Kebumen.

”Kita akan melakukan revisi Perpres Nomor 9 Tahun 2019, Tentang Organisasi KNGI. Karena Ketua KNGI adalah Menteri Marinves. Sementara dalam kabinet baru Prabowo-Gibran, Menko Marinves sudah dihapuskan,” kata Yahya, dalam keterangannya.

BACA JUGA: Pokdarwis Sumber Mainkan Lakon ‘Kembang Desa’, Berebut Perawan Cantik Putri Demang

Pria yang juga penanggung jawab (person in charge atau PIC) Geopark Natuna dan Geopark Meratus Kalimantan Selatan ini menambahkan, perlu ada revisi tentang susunan organisasi KNGI. pihaknya mengusulkan, untuk alternatif pertama, Ketua KNGI yang tadinya Menko Marinves, menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas.

Alternatif kedua, lanjut dia, Ketua KNGI Menko Perekonomian, mengingat Kementerian Pariwisata dan Kementerian ESDM ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Namun, nantinya akan ditentukan oleh pimpinan, apakah Ketua KNGI adalah Menteri PPN Bappenas atau Menteri Koordinator Perekonomian.

Rekomendasi selanjutnya, kelembagaan Badan Pengelola Geopark, pihaknya sudah merumuskan tidak ada bentuk kelembagaan yang fit untuk semua Geopark. Oleh karena itu, alternatif kelembagaan Badan Pengelola Geopark itu, akan diserahkan ke masing-masing daerah.

BACA JUGA: Tidak Pas Membandingkan Parmas di Pilkada dengan Pilpres

”Karena tidak ada one fit for all. Jadi silakan pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten, memilih menentukan sendiri bentuk kelembagaan dari Badan pengelola Geopark,” lanjut Yahya.

Pihaknya juga merekomendasikan alternatif kedua, gubernur atau bupati bisa langsung membentuk organisasi nonstruktural, yang langsung bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati. Jadi di luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Organisasi itu nanti akan ada wali amanah atau steering committee, dan ada eksekutif yang menjalankan operasional pengelolaan Geopark. Wali amanah terdiri dari pentahelix yang terdiri dari pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan lainnya.

BACA JUGA: Rhona Halidian Irsyad, Koordinator GP Angkatan 11 Kabupaten Jepara

Yahya melanjutkan, lembaga manajerial sebagai operasional badan pengelola geopark nanti, diisi orang-orang profesional sesuai dengan keahliannya. Karena geopark ini membutuhkan keahlian di bidang geologi, keahlian bidang pendidikan, dan keahlian di bidang pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, nanti akan diisi oleh orang-orang profesional.

”Pembiayaannya, pendanaannya untuk biaya operasional badan pengelola ini berasal dari APBD. Namun pembiayaan untuk mengembangkan geopark, bersifat blended finance. Bisa dari APBN, APBD, bisa dari hibah lembaga internasional, bisa dari CSR, bisa dari investasi swasta, filantropi, bisa dari profesional, bisa dari individu yang konsen terhadap pengembangan geopark,” ujarnya.

Menurut Yahya, itu adalah hasil dari perumusan terkait dengan kelembagaan dan pendanaan pengembangan geopark. Adapun untuk kelembagaan KNGI, nantinya akan diusulkan kepada menteri.

BACA JUGA: PSIS Raih Hasil Imbang Serasa Menang Tiga Poin

Sebagai informasi, tim perumus terdiri dari berbagai kementerian dari KNGI. Ada Bappenas, Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, Kemenko Infrastruktur yang dulu Menteri Marinves. Ada pula dewan pakar geopark dari berbagai kalangan, dan badan pengelola geopark.

Saat itu juga dilakukan penandatanganan MoU Geopark. Yaitu, Geopark Kebumen dengan Universitas Bakrie, Geopark Kebumen dengan Geopark Ujung Kulon, Geopark Ujung Kulon dengan Geopark Ranah Minang Silokek/

Lalu ada pula Geopark Belitong dengan Geopark Caldera Toba, Geopark Caldera Toba dengan Geopark Batur, Geopark Natuna dengan Raja Ampat, Geopark Natuna dengan Geopark Belitong.

Riyan

The post Rekomendasi Hasil Rakornas KNGI Akan Diusulkan ke Kementerian appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini seperti yang disampaikan, usai pertemuannya dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024) lalu.

”Kami mendukung ekosistem PPMI, baik untuk fasilitas keberangkatan dan kedatangan di bandara,” kata Erick, seperti dalam keterangan tertulisnya.

BACA JUGA: BRI Terima Penghargaan Internasional Berkat Transformasi Digital melalui BRIAPI

Menurut dia, Kementeriannya menekankan pentingnya peran BUMN dalam memastikan fasilitas keberangkatan dan kedatangan pekerja migran di bandara, serta program-program pelindungan lainnya.

Menteri BUMN juga mendukung penuh sejumlah inisiatif Menteri PPMI Abdul Kadir Karding, terkait peningkatan kualitas lounge khusus Pekerja Migran Indonesia (PMI), perlindungan kesehatan di luar negeri, hingga dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi PMI.

”Pekerja migran ini merupakan sebuah program besar Presiden RI Prabowo. Program ini memastikan perlindungan menyeluruh, serta menjadi solusi pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Tentunya dengan kualitas lebih tinggi dari sebelumnya,” ucap Erick lagi.

BACA JUGA: Aksi Nyata Kelompok Tani Selamatkan Lingkungan Bersama BRI ‘Menanam-Grow & Green’

Dia juga menyoroti, perlunya perlindungan bagi pekerja migran dari pihak-pihak yang seringkali memanfaatkan situasi, yang merugikan mereka. Seperti lintah darat atau oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, akses pekerjaan di luar negeri harus menjadi peluang yang membawa kesejahteraan bagi keluarga pekerja migran. Bukan justru membebani mereka dengan masalah ekonomi.

”Kami mendukung, bagaimana pekerja migran ini dapat terlindungi dari lintah darat ataupun oknum-oknum lain. Sehingga masyarakat kita yang bekerja di luar negeri, tidak terkunci dengan faktor-faktor yang akhirnya membelenggu mereka untuk tumbuh menjadi penopang konomi yang baik bagi keluarga mereka,” sambung Erick.

BACA JUGA: Langkah Nyata BRI Menuju Ekonomi Hijau

Dalam kesempatan itu, Erick juga menyampaikan kesiapan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BRI, untuk mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang akan diluncurkan Menteri PPMI Abdul Kadir Karding.

”Kami siap mendukung program KUR, yang akan diluncurkan Menteri PPMI, melalui fasilitas Himbara. Ini menjadi bagian dari komitmen BUMN, dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia,” tegas Erick.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam kolaborasi strategis, antara Kementerian BUMN dan Kementerian PPMI, guna memastikan pekerja migran mendapatkan perlindungan yang layak, serta dukungan finansial yang memadai.

Riyan

The post Kementerian BUMN Dukung Ekosistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, yang sudah memasuki tahap penyiapan rekruitmen petugas. Rangkaian persiapan itu sudah dimulai dengan penandatanganan Pakta Integritas Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Tahun 1446 H/2025 M, yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Kegiatan yang dilaksanakan itu, selain untuk bersilaturahmi, juga sembari menyempurnakan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja). Kakanwil Kemenag Jawa Tengah, Musta’in Ahmad, yang juga hadir dalam acara itu, sependapat dengan apa yang disampaikan Dirjen PHU.

BACA JUGA: Membelot ke Paslon Lain, Enam Kader Nasdem Kota Tegal Dipecat

Menurut Musta’in, forum yang dihadiri Kakanwil Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang PHU se-Indonesia itu, menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi dan berkenalan dengan Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang baru saja dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Moch Irfan Yusuf Hasyim, dan Wakil Kepala Dahnil Anzar Simanjuntak, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Faisal Ali Hasyim, serta Direktur Bina Haji Arsad Hidayat.

”Dengan adanya pakta integritas, diharapkan proses seleksi PPIH mendatang dapat semakin membaik dan adil. Intinya, petugas yang lebih kredibel, lebih memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja sebagai petugas, dan bukan sekadar menjadi kebanggaan saja,” tegas Hilman.

BACA JUGA: Data BPS Panglima Pembangunan, Edy Sujatmiko : Validitas Terpercaya

Terkait kuota petugas haji, Hilman menuturkan, Arab Saudi telah menetapkan kuota sebesar satu persen atau 2.210 orang petugas, untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Angka itu lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, yakni 4.200 petugas.

Disampaikan juga, mulai tahun depan, petugas haji akan dikenakan biaya saat pelaksanaan puncak haji atau Masyair. Hal itu sesuai surat yang diterima dari Kerajaan Saudi.

”Jadi saat Masyair atau puncak haji di Arafah dan Muzdalifah, petugas itu kena charge seperti jamaah, tidak gratisan lagi. Dan ini menjadi tantangan kita ke depan,” tandas Hilman.

BACA JUGA: USM Jadi Pioner Penyelenggaraan Konferensi Internasional

Sementara itu, Arsad Hidayat menambahkan, pihaknya sedang menyiapkan proses rekruitmen petugas haji tahun 1446 H/2025 M. Menurutnya, proses ini penting, karena terjadi pengurangan pada kuota petugas haji tahun depan, dibanding tahun sebelumnya.

Terkait jadwal seleksi rekruitmen PPIH Tahun 1446 H/2025 M, akan diumumkan pada awal November 2024. ”Insya Allah rencananya akan kita umumkan 4 November nanti. Selanjutnya akan kita selenggarakan seleksi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, yang prosesnya akan berlangsung hingga pertengahan Desember,” ungkap Arsad.

Riyan

The post Kuota Petugas Haji Berkurang, Hanya 2.210 Orang appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini dikatakan Wali kota Semarang Hendrar Prihadi usai melakukan penandatanganan serah terima hibah berupa tanah seluas 37,6 Hektar (103 bidang) antara Pemkot Semarang kepada Kementerian PU PR di kawasan Waduk Jatibarang, Kamis (2/7/2020) di ruang VIP Wali kota.

Penandatanganan serah terima dilakukan oleh Wali kota Semarang, Hendrar Prihadi dan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Prof.(R). Dr. Ir. Anita Firmanti Eko Susetyowati, MT.

Dalam kesempatan tersebut, Hendi, sapaan akrab wali kota menuturkan jika pembangunan Waduk Jatibarang ini merupakan hasil sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah kota Semarang.

Keberhasilan dan sinergitas ini akan terus dilakukan untuk Kota Semarang yang semakin maju dan hebat. Tercatat, sejumlah agenda telah dan akan dijalankan mulai dari penataan kawasan Kota Lama, Pasar Johar dan kawasan sekitarnya dan juga Pasar Kanjengan.

Penataan lainnya meliputi pekerjaan jalan, dan perbaikan drainase, halte hingga dua kolam retensi, yaitu Berok dan Bubakan yang akan dipompa dan dialirkan menuju kali Semarang.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas support dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR yang tak henti diberikan bagi Kota Semarang, termasuk pembangunan Waduk Jati Barang yang menjadikan Kota Semarang sebagai satu-satunya kota metropolitan yang punya bendungan,” kata Hendi.

PU PR Apresiasi Pemkot Semarang

Pembangunan Waduk Jati Barang yang telah rampung di tahun 2014, lanjutnya, banyak memberikan manfaat bagi Kota Semarang. Di antaranya, penahan air sehingga bebas banjir di wilayah Sampangan dan Gajahmungkur serta penyuplai air bersih dan pengembangan sebagai kawasan wisata yang menggerakkan perekonomian warga sekitar waduk.

Sementara itu, Anita Firmanti, mewakili Kementerian PUPR juga berterima kasih dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas kinerja jajaran Pemerintah kota Semarang yang telah mempersiapkan semua proses mulai koordinasi pra, pasca, administrasi hingga terselesaikannya proses penandatanganan.

Penandatanganan dan serah terima hibah ini merupakan bagian dari tertib administrasi penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara/daerah, yang diperlukan sebagai satu pencatatan kesatuan tanah bendungan mengacu pada ketentuan dan aturan yang berlaku.

The post Pemkot Semarang dan Kemen PU PR Bersinergi Bangun Kota Semarang appeared first on SuaraBaru.id.