Hal itu seperti dikutip dari laman resmi Kemensos RI, saat Gus Ipul melakukan inspeksi mendadak (sidak), pada hari pertama bekerja usai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, Rabu (25/3/2026).

Gus Ipul berkeliling kantor Kemensos, sekaligus menyapa dan bersilaturahmi dengan para pegawai yang bekerja. Tak hanya melaksanakan inspeksi bagi pegawai yang hadir, Gus Ipul beserta jajarannya telah melaksanakan rapat dinas, untuk meninjau kedisiplinan pegawai usai cuti panjang.

BACA JUGA: Mahesa Jenar Gelar Sesi Latihan di Boyolali

”Jadi ini tanpa keterangan tidak ada izin, tapi juga tidak absen. Ada 2.708 pegawai, cukup besar yang tanpa keterangan ini. Tentu Pak Sekjen beserta staf akan mendalami, mengapa mereka tanpa keterangan,” ujar Gus Ipul.

Seperti diketahui, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di bawah Kemensos, saat ini berjumlah 46.090 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 3.683 bekerja di kantor (Work From Office), 5.071 pegawai bekerja dari mana saja (Work From Anywhere).

Kemudian ada sebanyak 34.284 pegawai bekerja dengan sistem Flexible Working Arrangement (bekerja dengan fleksibilitas waktu dan lokasi), dan sisanya sebanyak 2.708 pegawai tanpa keterangan.

BACA JUGA: Kemenag Pastikan Seluruh Layanan Tetap Optimal dan Mudah Diakses

Mengetahui banyaknya pegawai yang tidak hadir dan tanpa keterangan di hari pertama bekerja usai Lebaran, Gus Ipul segera menindaklanjuti, dengan mengadakan apel pembinaan bagi 2.708 pegawai itu.

Para pegawai yang melakukan tindak indisipliner, diminta hadir baik secara luring maupun daring, untuk mendapatkan pengarahan secara langsung. ”Untuk itu, kepada 2.708 orang yang sudah tercatat nama dan NIK-nya semuanya wajib mengikuti apel, dalam rangka pembinaan,” kata Gus Ipul.

Selain melakukan apel pembinaan, Gus Ipul juga tak segan memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak hadir. Tentunya, sanksi itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi tegas bagi PNS yang melanggar peraturan.

BACA JUGA: Tim SAR Gabungan Evakuasi Korban Banjir di Kecamatan Ketanggungan Brebes

”Sanksi itu bisa berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, atau hukuman disiplin berat. Ini perlu kami sampaikan, sekaligus sebagai pembelajaran untuk seluruh pegawai di lingkungan Kemensos. Kami ini punya pengawasan dan kami punya alat untuk bisa mengukur tingkat kedisiplinan para pegawai, di lingkungan Kemensos,” tegas Gus Ipul.

Ditambahkan dia, selain sanksi berupa teguran, sanksi juga bisa berupa pemotongan tunjangan kinerja, bagi pegawai yang terbukti tidak disiplin dalam hal kehadiran. Pegawai yang tidak hadir, akan dipotong tunjangan kinerjanya sebesar 3% per hari ketidakhadiran.

Gus Ipul juga menjelaskan, pelanggaran di masa sebelum dan sesudah hari raya, tak hanya soal kehadiran pegawai, namun juga tingginya risiko menerima gratifikasi hari raya.

BACA JUGA: Menggelar Ramp Check dan Memeriksa Kesehatan Awak Kendaraan

Dalam kesempatan yang sama, dia pun menyampaikan, hingga saat ini belum ada laporan terkait gratifikasi yang diterima pegawai Kemensos. Saat ini, Kemensos telah menyediakan kanal pengaduan untuk gratifikasi, dan belum ada laporan yang masuk.

Untuk mendukung penegakan kedisiplinan bagi pegawai Kemensos, Gus Ipul pun mengundang semua pihak, untuk melaporkan pegawainya yang terbukti melakukan pelanggaran. Pelaporan bisa dilakukan melalui Command Center, ataupun kanal pengaduan lain yang tersedia.

”Saya mengundang semua pihak jika melihat, dan menyaksikan ada pelanggaran di lingkungan Kemensos, silakan bisa langsung dilaporkan kepada kami, lewat Command Center, lewat WA Center, atau lewat saluran-saluran yang sudah kami buat,” tandasnya.

Riyan

The post Gus Ipul Beri Sanksi 2.708 Pegawai Kemensos Tak Ngantor di Hari Pertama appeared first on SuaraBaru.id.

Penyerahan bantuan sosial tersebut dilaksanakan di Balai Desa Karanganyar, Kabupaten Semarang yang dihadiri oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Kamis (101/10/2024).

Kunjungan Menteri Sosial ini untuk memberikan dukungan nyata kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat sinergitas antara Kementerian Sosial, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Semarang, dan Yayasan Cinta Kasih Bangsa (YCKB) dalam upaya mewujudkan pemulihan dan kemandirian para klien pemasyarakatan.

Dalam kegiatan juga dihadiri berbagai penerima manfaat dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah, serta tenaga kesejahteraan sosial yang berperan memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran.

Pada kesempatan ini, sebanyak lima klien Bapas Semarang yang merupakan mantan pengguna narkotika menjadi penerima manfaat bantuan sosial tersebut. Tiga klien diantaranya menerima bantuan kewirausahaan berupa barang senilai Rp. 5 juta guna mendukung pemulihan mereka melalui usaha mandiri, sementara dua klien lainnya mendapatkan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Sinergitas antara Bapas Semarang dan YCKB tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada proses pendampingan intensif terhadap klien untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selama ini, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Semarang selalu aktif dalam mengawal program bantuan dan pemberdayaan klien, mulai dari proses pengusulan bantuan hingga pendampingan di lapangan. Kehadiran mereka kali ini untuk mengarahkan klien agar mampu mengelola bantuan yang diterima sesuai dengan kebutuhan dan rencana pemulihan masing-masing.

“Pendampingan ini tidak berhenti hanya pada penerimaan bantuan saja,” kata Arif Agung Prasetya, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Semarang.

“Kami akan terus memantau perkembangan mereka, memberikan arahan terkait pengelolaan bantuan, serta memastikan bahwa klien mampu mengembangkan usaha mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan pemulihan dan reintegrasi yang komprehensif bagi para klien.” ungkap Arif.

The post Didukung Kementerian Sosial, Bapas Semarang Bersama YCKB Wujudkan Klien Pemasyarakatan Mandiri appeared first on SuaraBaru.id.

”Pemanfaatan satu data kependudukan sangat penting diwujudkan, agar proses pembangunan di berbagai bidang tepat sasaran,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/5/2023).

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dipakai Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kerap mencatat jumlah orang miskin di satu daerah dengan jumlah yang berbeda.

BACA JUGA: Kota Tegal Dideklarasikan sebagai Kota Lengkap ke-4 se-Indonesia

Demikian juga dengan data para penyandang disabilitas yang dimiliki pemerintah, dan data dari sejumlah yayasan serta lembaga tempat para penyandang disabilitas berhimpun, yang berbeda.

Sementara Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, jumlah penduduk miskin per September 2022 ada sebanyak 26,36 juta orang. Sedangkan pada tahun yang sama, penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang.

Menurut Lestari, kondisi beragamnya data yang ada saat ini harus diakhiri, dan segera diwujudkan satu data kependudukan yang akurat, melalui berbagai upaya pemutakhiran data.

BACA JUGA: Hasil Otopsi Mayat Dicor Semen, Korban Dimutilasi saat Masih Hidup

Karena, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, satu data kependudukan yang akurat merupakan bagian dari faktor pendorong proses percepatan pembangunan di sejumlah bidang.

Apalagi, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, dalam hal pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Tanah Air.

Diungkapkan anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, sejumlah sektor membutuhkan ketepatan sasaran pembangunan, dalam upaya mempercepat prosesnya. Termasuk proses pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus pembangunannya adalah manusia dengan beragam kondisinya.

”Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jumlah penduduk, upaya pemutakhiran data kependudukan harus konsisten dilakukan secara periodik, agar ketepatan sasaran pembangunan dapat terus ditingkatkan,” harap dia.

Riyan

The post Akselerasi Pembangunan Butuhkan Data Kependudukan yang Akurat appeared first on SuaraBaru.id.

“Tiga bansos telah 100% tersalurkan. Untuk realisasi anggaran PEN di Kementerian Sosial per hari ini mencapai Rp112 triliun atau 87,44%. Untuk sisanya ini tinggal menunggu penjadwalan realisasi saja,” kata Mensos Juliari saat menyampaikan Keterangan Pers di Istana Negara.

Tiga program yang telah selesai adalah bansos Program Keluarga Harapan (PKH), program Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako/BPNT Non-PKH, dan Bansos Beras (BSB).

Bansos PKH dengan jangkuan 10 juta KPM dengan aggaran Rp36,8 triliun. Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako Non-PKH menjangkau 9 juta KPM dengan anggaran Rp4,5 triliun. Bansos Beras (BSB) dengan jangkauan 10 juta KPM dengan pagu Rp5,26 triliun, telah tersalurkan semua sebanyak 450.000 ton beras medium.

“Untuk BSB, telah secara resmi kami tutup kemarin di Kendal,” kata Mensos. Dalam slide yang dipaparkannya, Mensos memberikan catatan untuk BSB yang telah tuntas terlaksana, namun realisasi mencapai Rp3,29 trilliun (62,47%).

“Ini tinggal proses administrasinya saja. Karena fisiknya sudah tuntas tersalurkan sebanyak 450.000 ton beras medium dari Bulog,” katanya.

Realisasi anggaran Kemensos termasuk anggaran PEN terus berada di posisi tertinggi di antara K/L. Dalam berbagai kesempatan, Mensos Juliari menekankan kepada seluruh jajaran untuk menjaga dan meningkatkan realisasi anggaran yang sudah dicapai ini.

Menurut dia, menjaga penyerapan anggaran tinggi, sangat penting, khususnya karena sejumlah program bantuan sosial Kemensos masuk dalam program PEN. Dari anggaran PEN Rp204,95 triliun TA 2020, lebih separuhnya berada di Kemensos.

“Lebih dari separuh. Jadi kalau realisasi anggaran di Kemensos tidak optimal, tentu akan sangat mengganggu program nasional PEN,” katanya. Mensos juga meminta jajarannya memastikan realisasi Kemensos terus tinggi, melebihi K/L lain dengan margin signifikan.

Dalam berbagai kesempatan, Mensos Ari menyatakan, capaian kinerja tidak lepas dari kekompakan dan komitmen kuat jajaran Kemensos. Mensos menekankan agar kinerja tersebut terus dipertahankan dan tingkatkan.

Dengan anggaran besar, kami tetap mampu menjaga dan malah meningkatkan kinerja. Capaian ini juga terasa istimewa karena memasuki 1 tahun Juliari P. Batubara menjabat sebagai Menteri Sosial.

Sejak pendemi merebak, Mensos dan seluruh jajaran langsung turun ke titik distribusi bansos. Tujuannya untuk mengakselerasi distribusi bantuan. Karena masyarakat sangat menunggu bantuan tersebut. “Inilah bentuk tangggung jawab dari negara. Bahwa dengan anggaran besar, Kemensos harus berkinerja,” katanya.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN) Budi Gunadi Sadikin memuji kinerja Kementrian Sosial dalam upaya pemulihan ekonomi nasional melalui penyaluran progam bansos tunai selama pandemi Covid-19.

Budi menyebutkan bahwa Kemensos menjadi lembaga yang paling cepat merealisasikan penyaluran program tersebut sebelum akhir tahun anggaran.

“Saya berterima kasih sekali kepada Pak Mensos, karena kementrian sosial sudah hampir pasti terserap 100 persen, malah mungkin bisa jadi paling cepat dan pertama menyerap angaran yang dialokasikan Rp 128,8 triliun,” katanya.

Dikatakan, Kemensos merupakan salah satu kementrian yang mengalokasikan anggaran yang cukup besar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Dia berharap bantuan yang disampaikan kepada masyarakat dapat mendukung pemulihan ekonomi selama masa pandemi.

The post Juliari Laporkan 3 Program Bansos yang Tuntas Dilaksanakan appeared first on SuaraBaru.id.