Penyerahan aset tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, penyerahan lahan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian yang telah direncanakan sejak lama bersama Kemensos.

“Kegiatan ini sudah lama kami rencanakan bersama dengan Menteri Sosial guna mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah hari ini bisa terwujud untuk melakukan kolaborasi lintas kementerian, yakni berupa penyerahan sertipikat tanah Kemenkum kepada Kemensos untuk dimanfaatkan dalam pembangunan sekolah rakyat di Kota Tangerang,” ujar Supratman dalam Serah Terima Sertipikat Tanah dari Kemenkum kepada Kemensos di Graha Pengayoman, Kamis (18/6/2026).

Keberadaan lahan yang telah diserahterimakan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat yang akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Selain mendukung pembangunan sekolah rakyat di Tangerang, Kemenkum juga membuka peluang pemanfaatan aset negara lainnya untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Tujuannya adalah karena ini (merupakan) program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan kolaborasi antara Kemenkum dan Kemensos, serta program-program prioritas lain dapat terus berjalan, dan apabila masih ada lahan lain yang dimiliki Kemenkum akan kami serahkan untuk mendukung program prioritas bapak presiden,” tutur Supratman.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyambut baik penyerahan lahan tersebut dan menilai langkah Kemenkum sangat membantu pelaksanaan program sekolah rakyat. Menurutnya, kebutuhan lahan untuk pembangunan sekolah permanen masih menjadi tantangan di sejumlah daerah, termasuk Tangerang.

“Terima kasih kepada Menteri Hukum yang telah menginisiasi dua hal, pertama menyerahkan sebagian dari tanah milik Kemenkum untuk bisa dimanfaatkan bagi pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Yang kedua, beliau juga akan memberikan tanah dan sekaligus bangunan, yang nanti bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran sekolah rakyat di Sulawesi Tengah. Ini adalah aset pribadi yang diserahkan kepada negara melalui Kemensos. Dua-duanya sungguh luar biasa,” ujar Saifullah.

Menteri yang populer dipanggil Gus Ipul ini mengungkapkan bahwa inisiatif penyerahan lahan tersebut telah disampaikan Menkum sejak setahun yang lalu. Karena itu, penyerahan sertipikat tanah tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan bagi kelompok masyarakat paling rentan.

“Beliau sejak awal sudah menyampaikan sebelum kami minta. Jadi beliau yang punya inisiatif. Alhamdulillah hari ini akhirnya diserahkan. Ini sungguh sesuatu yang berarti, karena kita masih membutuhkan tanah dalam pembangunan sekolah rakyat,” kata Saifullah.

Sekolah rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Melalui sinergi antarkementerian ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat langsung dari program pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ning S

The post Dukung Sekolah Rakyat, Kemenkum Hibahkan Tanah 6,3 Hektar ke Kemensos appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan merupakan bakti sosial terintegrasi Kementerian Sosial RI yang dirangkai dalam beberapa kegiatan  diantaranya memperingati Hari Jadi ke-425 Kabupaten Tegal, Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dan Hari Lanjut Usia Nasional 2026.

Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Sentra Satria Baturraden atas kerjasamanya.

“Pembangunan daerah tidak hanya soal fisik dan infrastruktur, tetapi juga program sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.

Bupati Ischak menambahkan, bantuan yang diberikan berupa kaki palsu, tangan palsu, alat bantu dengar, khitan atau sunat massal, operasi katarak, bantuan pendidikan masyarakat, dan kewirausahaan. Ada pula bantuan pengambilan ijazah, bantuan pasangan isbat nikah, dan bantuan sosial lainnya.

Khusus bantuan sosial di Kabupaten Tegal sebesar Rp 581.737.520 yang disalurkan kepada 352 Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS mulai anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Adapun rincian penerima manfaat (PM)bantuan yakni, kaki tangan palsu 14 PM, operasi katarak 4 PM, khitan massal 40 PM, isbat nikah 11 pasangan, kelompok rentan 67 PM, kewirausahaan 2 PM dan penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 39 LKS.

Sementara itu, Kepala UPT Sentra Satria Baturaden Darmanto menjelasakan, kegiatan ini meiliki arti penting untuk sebuah perubahan ke arah yang lebih menuju Indonesia Maju dan Sejahtera yaitu satu kebaikan mengubah banyak kehidupan #UripIkuUrup#KecilBerdampak.

“Begitu juga Sentra Satria di Baturraden yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Sosial dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam membantu masyarakat di sekitar yang sangat membutuhkan bantuan,” ungkapnya.

Acara ini turut dihadiri Wakil Bupati Tegal, Kepala Dinas Sosial dari tiga daerah, serta kepala OPD Kabupaten Tegal.

Nur Muktiadi

The post Bakti Sosial Kemensos RI, Bantuan Kaki dan Tangan Palsu untuk Warga Kabupaten Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Bersama Kementerian Sosial RI melalui Sentra Terpadu Kartini Temanggung, serta Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan Dinas Sosial Kota Semarang, BNNP Jateng menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) bagi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Kamis (5/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Rumah Layanan Autis Dinas Sosial Kota Semarang ini menjadi bagian dari penguatan layanan pascarehabilitasi, guna memastikan proses pemulihan klien narkoba tidak berhenti pada aspek kesehatan semata, tetapi juga mencakup penguatan kemandirian ekonomi.

Sebanyak 36 penerima manfaat dari klien rehabilitasi BNNP Jawa Tengah dan klien pemasyarakatan Bapas Semarang, menerima bantuan berupa paket pemenuhan hidup layak serta dukungan modal kewirausahaan.

Kepala BNNP Jawa Tengah, Toton Rasyid menegaskan pentingnya menghapus stigma terhadap eks klien penyalahgunaan narkoba.

“Bagi kami, klien yang pernah terlibat narkoba tidak boleh terus-menerus diberi stigma negatif, seolah hidupnya telah berakhir. Pemulihan mereka adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat,” ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, M. Agus Junaidi, yang menilai bantuan tersebut sangat penting bagi masyarakat rentan. Menurutnya, di Kota Semarang terdapat sekitar 141 ribu jiwa yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

“Bantuan dari BNNP dan Kementerian Sosial ini sangat berarti, karena tidak semua kebutuhan masyarakat rentan dapat sepenuhnya dipenuhi melalui APBD,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bapas Kelas I Semarang, Totok Budiyanto menilai dukungan ekonomi merupakan faktor penting dalam mencegah kekambuhan atau relapse pada eks pengguna narkoba.

“Permasalahan narkoba sering kali berkaitan erat dengan persoalan ekonomi. Tanpa kemandirian ekonomi, risiko seseorang untuk kembali terjerumus sangat besar. Bantuan modal usaha ini menjadi langkah konkret agar mereka dapat kembali hidup mandiri di tengah masyarakat,” ujarnya.

The post BNNP Jateng Bersama Kemensos Salurkan Bantuan Atensi, Dorong Eks Klien Narkoba Bangkit dan Mandiri appeared first on SuaraBaru.id.

Adapun seleksi ini membuka sebanyak 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama, untuk nantinya ditempatkan pada SR yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan.

”Untuk memenuhi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, tentunya kita sama-sama tahu, diperlukan guru. Sebagai tahapan dari penunjukkan guru, perlu adanya seleksi calon guru. Calon guru merupakan lulusan PPG yang diselenggarakan Kemendikdasmen,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Robben Rico di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

BACA JUGA: Kapolda Jateng Resmikan Gedung SPPG, Dilengkapi 2 Unit Kendaraan Operasional Dorong Percepatan MBG

Menurut dia, proses seleksi ini, seperti dikutip dari laman resmi Kemensos, menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Salah satu strateginya, melalui pembangunan SR. Kemensos dalam hal ini bertugas untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

Proses seleksi guru ini dilaksanakan Kemensos, melalui kolaborasi lintas kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pengadaannya dilakukan secara transparan, dan tanpa dipungut biaya apapun alias gratis.

BACA JUGA: 7 Tahun Mengabdi, Badiklat Hukum Jateng Pererat Kolaborasi Lintas Sektor

”Selanjutnya, seleksi tambahan nanti kita lakukan untuk memperoleh guru-guru terbaik, yang akan mendidik dan mengawal anak-anak di Sekolah Rakyat ini. Tentunya, Kementerian Sosial akan membantu proses seleksi tambahan itu,” kata Robben.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dengan konsep asrama, yang dirancang pemerintah. Sekolah ini khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, pada Desil 1 serta Desil 2, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pembelajarannya mencakup penguasaan akademis, penumbuhan karakter, jiwa kepemimpinan, serta keterampilan hidup. Hal ini bertujuan, untuk menciptakan agen perubahan demi memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat.

BACA JUGA: ODOL 2025: Jangan Hanya Gencar di Media, Tapi Sepi Solusi di Lapangan!

Sehubungan dengan pembukaan lowongan guru ini, Kemensos mengajak dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para lulusan PPG, untuk berpartisipasi. Adapun lulusan PPG yang dapat mengikuti seleksi, yakni lulusan yang telah mengikuti serangkaian seleksi ASN PPPK, pada tahun 2024.

Nantinya, guru-guru yang lulus seleksi menjadi guru SR, akan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional (PPPK JF), di bawah naungan Kemensos. Mereka bakal mendapatkan gaji pokok, tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja, serta pelatihan khusus sebagai guru SR.

Seluruh guru SR yang terpilih, wajib melaksanakan disiplin ASN sesuai aturan yang berlaku di Kemensos. Mereka juga melakukan proses pembelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan.

BACA JUGA: Jamaah Haji Indonesia Mulai Diterbangkan ke Tanah Air

Sementara syarat paling penting, bersedia ditempatkan di SR pada seluruh wilayah NKRI, serta bersedia melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan Kementerian Sosial.

”Untuk itu, saya mengajak seluruh lulusan PPG, dapat berpartisipasi dalam kesempatan ini. Tentunya, untuk mendukung program ini diperlukan sinergi bersama dari seluruh instansi yang terlibat,” jelas Robben lagi.

Persyaratan Umum dan Khusus Seleksi PPPK JF Guru Sekolah Rakyat:
Persyaratan umum:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Usia paling rendah 20 tahun dan berusia paling tinggi 45 tahun pada saat ditetapkan sebagai bakal calon guru.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV)/Sarjana Terapan.
8. Memiliki Sertifikat Pendidik melalui Program PPG Prajabatan atau PPG Calon Guru.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan Khusus:
1. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
2. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris aktif (lisan dan tulisan).
3. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN PPPK Tahun Anggaran 2024 dan Terdata pada aplikasi Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN).
4. Bersih dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
5. Siap berada di lingkungan sekolah berasrama.

BACA JUGA: Permasalahan yang Sering Terjadi pada Lansia dan Tips Perawatannya

Kemudian seleksi kompetensi tambahan bagi para calon guru yang diselenggarakan Kemensos secara daring meliputi, psikotes, tes kemampuan Bahasa Inggris, dan wawancara. Bagi calon guru yang tidak mengikuti rangkaian seleksi ini, dinyatakan mengundurkan diri.

Seleksi Calon Guru Sekolah Rakyat oleh Kemendikdasmen dilaksanakan pada 10-12 Juni 2025. Kemudian, pengumuman calon guru Sekolah Rakyat oleh Kemendikdasmen pada 16 Juni 2025

Registrasi online calon guru pada aplikasi Kemensos dilakukan 16-17 Juni 2025. Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan dilakukan 18 Juni 2025. Pelaksanaan seleksi Kompetensi Tambahan Calon Guru oleh Kemensos digelar 19-23 Juni 2025.

Selanjutnya, pengumuman PPPK JF Guru Sekolah Rakyat oleh Kemensos dilaksanakan 30 Juni 2025. Pengangkatan PPPK JF Guru Sekolah Rakyat akan dilakukan pada Juli 2025.

Riyan

The post Dibuka Lowongan Guru untuk Sekolah Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

”Kita luncurkan juga di bulan Juni ini penebalan Bansos tambahan, untuk mereka yang menerima sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 200 ribu, dikali dua bulan, Juni dan Juli. Ini salah satu bentuk atensi Presiden Prabowo pada masyarakat yang membutuhkan,” kata Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), usai memimpin rapat pimpinan di Gedung Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Menurut dia, seperti dikutip dari laman resmi Kemensos, penebalan Bansos ini disalurkan kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT. Penebalan bansos ini, diharapkan bisa meringankan beban masyarakat, untuk memperkuat daya beli, dan memicu pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA: Satgas Harus Bersinergi Dukung Sekolah Rakyat

Sementara itu, untuk penyaluran Bansos Triwulan II, secara keseluruhan sedang berproses. Saat ini, proses penyaluran Bansos sembako terus berjalan, dan menuju ke penyaluran 95,5 persen, dari 18.277.083 KPM sembako, dan 10 juta KPM PKH.

Adapun sebanyak 4,5 persen atau 805 ribu KPM penerima bansos sembako, sedang proses Buka Rekening Kolektif (Burekol). Dari 805 ribu KPM itu, sebanyak 654 ribu di antaranya penerima program PKH.

Kementerian Sosial juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan atau sanggahan, terkait penyaluran Bansos, melalui usul sanggah di aplikasi Cek Bansos.

BACA JUGA: Makan Bergizi Gratis Kini Hadir di Jati Wetan, Bupati Kudus: Ini Komitmen Sukseska Program Nasional

Proses pemutahiran ini dilakukan secara berkala, setiap tiga bulan sekali. Pemutakhiran ini bertujuan, untuk memastikan data penerima Bansos semakin akurat dan tepat sasaran

”Ini bentuk pemerintah membuka partisipasi publik, untuk ikut membuat Bansos ini tepat sasaran. Jadi kita ada jalur formal, tapi kita juga ada jalur cek Bansos. Ini mohon untuk bisa disampaikan ke publik, mereka boleh untuk ikut berpartisipasi lewat aplikasi Cek Bansos,” ujarnya.

Gus Ipul juga menyampaikan, penyaluran Bansos Triwulan II ini, transisi dari Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

BACA JUGA: KAI Daop 4 Semarang Catat Lebih dari 1 Juta Penumpang Gunakan Face Recognition Boarding Gate

”Sebelumnya ditengarai, penyaluran Bansos banyak yang tidak tepat sasaran. Kini strategi Presiden Prabowo, dengan memperbaiki data lewat DTSEN, sesuai Inpres No 4 Tahun 2025,” jelasnya.

Ditegaskan pula, anggaran Bansos tidak dialihkan ke anggaran Sekolah Rakyat. Sebaliknya, Presiden Prabowo menambah anggaran Bansos melalui program Penebalan Bansos.

”Presiden merintahkan kepada kita dari awal, untuk tidak mengubah anggaran Bansos dan justru ditambah. Yang jadi penting buat kita, Bansos lebih tepat sasaran,” tegas dia.

Riyan

The post Penebalan Bantuan Sosial Sembako Segera Dibagikan appeared first on SuaraBaru.id.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus, Satria Agus Himawan, mengungkapkan bahwa timnya telah berada di Jakarta untuk mengikuti tahapan pembahasan proposal bersama Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian PUPR, dan Kementerian ATR.

“Mulai kemarin kami sudah di Jakarta untuk proses pembahasan dan verifikasi proposal pembangunan Sekolah Rakyat di Kudus,” ujar Satria pada Rabu (23/4).

Satria menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemkab Kudus dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih merata. Ia menyebutkan bahwa seluruh dokumen pendukung telah dilengkapi dan diserahkan sesuai arahan kementerian.

“Alhamdulillah semua berkas sudah sesuai dan lengkap. Saat ini kami tinggal menunggu hasil verifikasi,” tambahnya.

Namun, proses pengajuan ini belum sepenuhnya mulus. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan lahan. Kemensos mensyaratkan minimal 6 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sementara lahan yang tersedia di Kudus baru mencapai 3 hektare.

“Kami sudah mengajukan solusi alternatif kepada Kemensos. Fokus utama kami adalah jenjang pendidikan SMP dan SMA,” jelasnya.

Menurut Satria, kebutuhan akan pendidikan tingkat menengah di Kudus masih tinggi, khususnya di beberapa kecamatan yang belum memiliki sekolah setara SMA. Kondisi ini membuat banyak lulusan SD kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

“Sekolah dasar relatif sudah mencukupi, bahkan ada yang mengalami regrouping. Tapi untuk SMP dan SMA, kebutuhan masih cukup besar. Kami ingin memastikan pendidikan menengah dapat diakses semua kalangan, terutama keluarga prasejahtera,” tegasnya.

Kemensos sendiri merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat secara bertahap mulai 2025, dengan target awal sebanyak 59 lokasi di seluruh Indonesia. Namun, belum dipastikan kapan Kudus akan mendapat giliran.

“Kami tetap optimistis dan akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pusat. Semua usulan dari daerah akan dipertimbangkan sesuai dengan skala prioritas nasional,” tutup Satria.

Ali Bustomi

The post Proposal Sekolah Rakyat Kudus Masuk Tahap Verifikasi Kementerian appeared first on SuaraBaru.id.

Saat ini, ia sedang mengikuti Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) untuk persiapan seleksi Pekan Paralimpiade Nasional 2024 (Peparnas) yang akan diadakan di Solo Oktober 2024, di kelas 59 kg.

Bagas mengatakan, sebelumnya menggunakan tongkat siku untuk mobilitas kesehariannya. Namun, dengan bantuan kursi roda sport, mobilitas menjadi lebih efisien dan fokus pada latihan.

“Terima kasih kepada Kemensos melalui Sentra Terpadu Kartini di Temanggung atas bantuan kursi roda sportnya. Bantuan ini sangat membantu saya dalam mobilitas dan meningkatkan kualitas latihan saya,” katanya, saat ditemui di Dinas Sosial Batang, Kabupaten Batang, Sabtu (29/6/2024).

Kepala Sentra Terpadu Kartini di Temanggung Margowiyono mengatakan, bantuan tersebut bukan hanya alat bantu mobilitas, tetapi simbol dukungan pemerintah terhadap para atlet disabilitas. “Semoga bantuan ini memudahkan Bagas dalam berlatih dan mencapai prestasi,” harapnya.

Melalui bantuan tersebut pihaknya ingin menunjukkan bahwa pemerintah selalu hadir untuk mendukung dan memfasilitasi kebutuhan para penyandang disabilitas.

“Setiap individu memiliki potensi yang luar biasa, dengan dukungan yang tepat, mereka bisa mencapai impian dan cita-citanya,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Kemensos Beri Bantuan Kursi Roda Sport untuk Atlet Batang appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menerima anggaran dari Kementerian Sosial senilai Rp 5,8 triliun untuk program dana sosial di wilayahnya.

Secara simbolis penerimaan anggaran itu diterima oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana saat acara kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu, 6 Desember 2023.

“Saya rasa ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Jawa Tengah,” kata Nana Sudjana.

Anggaran tersebut akan disalurkan untuk penanganan masalah sosial di Jawa Tengah.

Anggaran itu terbagi menjadi sejumlah program bantuan sosial,  meliputi  Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp4.6 triliun, program  bantuan sembako Rp1,2 triliun, dan ATENSI melalui Sentra Kartini Rp112 juta.

Selain itu, juga untuk Program YAPI Rp913,4 juta, Program PENA Rp84,7 juta, Santunan Ahli Waris Korban Bencana Sosial dan Non Alam Rp 30 juta, Bantuan Kearifan Lokal Rp 50 juta, Bantuan Permakanan Lansia Rp 540,7 juta, dan Bantuan Permakanan Disabilitas Rp 536,7 juta.

Nana Sudjana menilai, pembangunan bidang sosial di Jawa Tengah selaras dengan program prioritas pada penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran, dan stunting.

Nana menjelaskan, ada dua indikator kinerja utama pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah pada 2023. Meliputi  target penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 2,37% pada 2023 dan target persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebesar 34,38% pada 2023.

Realisasi Indikator Penurunan Jumlah PMKS sampai dengan triwulan III 2023 sebesar 7,93% atau sebanyak 333,87 orang (over target).

Sedangkan untuk indikator Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan yang melaksanakan UKS Terealisasi sebesar 35,87% atau sebanyak 10.365 orang.

Adapun kegiatan strategis pembangunan sosial tahun 2024 meliputi bantuan sosal, Kartu Jateng Sejahtera, pengelolaan data kemiskinan, bansos Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin (UEP FM), penanganan korban bencana, penanganan PPKS dalam panti, peningkatan kapasitas PSKS, Rehab Sarpras Panti, dan Subsidi Satu Orang Satu Hari (SOSH) Panti Swasta.

Anggaran per program KUA PPAS Tahun anggaran 2024 juga dialokasikan untuk pemberdayaan sosial, penanganan bencana, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penunjang urusan Pemerintah daerah, program pengelolaan TMP, dan perlindungan migran korban tindak kekerasan.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengatakan penyelenggaraan pembangunan dan bantuan sosial ini memang menjadi perhatian khusus.

Menurut dia, memang masih perlu koreksi dari bantuan sosial di berbagai daerah, terutama terkait data kemiskinan.

Diaz Aza

The post Kemensos Gelontorkan Rp 5,8 Triliun untuk Dana Sosial di Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, Iyan Kusmadiana menerangkan bantuan senilai total 260 juta lebih, berupa bantuan kewirausahaan dan aksesibilitas bagi disabilitas, dan pemenuhan hidup layak bagi lansia, anak dan kelompok rentan. “Bagi penyandang disabilitas juga kami serahkan bantuan, Alat Bantu Dengar (ABD), kursi roda, kewirausahaan,” kata Iyan.

Penyerahan bantuan dilaksanakan di Rumah Singgah Trengginas Jalan Raya Kauman Pangkah Kabupaten Tegal. “Selain penyerahan di rumah singgah kami juga menyambangi lokasi usaha kediaman PM,” lanjut Iyan.

Slamet Nugroho (35) salah satu penerima bantuan Kewirausahaan berupa mobile shop adalah penyandang disabilitas fisik. Dia mengalami lumpuh layuh sejak usia balita.

Slamet tidak lulus Sekolah Dasar karena keterbatasan biaya. Kondisinya membuat dia sulit mengakses pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan hidup dia berjualan keliling menggunakan kursi roda yang dia modifikasi sendiri.

“Dulu saya jualan keliling pakai korsi roda, saya pakai tangan saya buat gerakkan rodanya, sekarang dapat bantuan mesin buat kursi roda dan tambahan modal,” kata Slamet.

Penyandang Disabilitas Fisik lain yang menerima bantuan kewirausahaan Erlin Oktaviana (29), pengrajin tas wari yang dia pasarkan di wisata Guci. Erlin yang menderita lumpuh layuh sejak balita itu mengalami keterpurukan usaha karena pandemi Covid-19.

“Wisata sepi, jadi tiga tahun tidak produksi, tak ada pemasukan, saat ini dapat pesanan 2.000 tas tapi modal tidak ada, Alhamdulillah dapat bantuan usaha dari Kemensos,” kata Erlin.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis dari Kepala Sentra Terpadu Kartini di Temanggung kepada Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Nurhayati.

Sentra Terpadu Kartini di Temanggung merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemensos di bawah naungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) yang memberikan layanan multi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Nurhayati menyampaikan, jumlah disabilitas ada di Kabupaten Tegal ada 12.881. “Kemarin kita verifikasi dari angka 12.881, yang sudah terverifikasi ada 9.700,” kata Nurhayati.

Rekapitulasi usulan alat bantu gerak/alkes bagi penyandang disabilitas Kabupaten Tegal sampai dengan Bulan Februari Tahun 2023

Nurhayati menyebutkan saat ini pihaknya masih membutuhkan 582 alat bantu seperti ABD 189, kruk 20, kacamata 59, kaki palsu 12, tangan palsu 7, kursi roda 192, standing frame 1, splint dorsal plantar fascitis achiles 1, tripod 9, tongkat lansia 62, walker 29, tongkat netra 5.

Sutrisno

The post 390 Penerima Manfaat Kabupaten Tegal Terima Bantuan Kemensos appeared first on SuaraBaru.id.

Bantuan tersebut untuk kelanjutan pembangunan Masjid Al Mufidah Kelurahan Rejosari Semarang Timur, Kota Semarang.

Penyerahan bantuan dilakukan dalam kegiatan sarasehan dialog tematik dengan menggandeng jamaah Majelis Taklim Al Mufidah, tokoh masyarakat, dan para sesepuh di wilayah tersebut.

Diketahui, Program Keserasian Sosial merupakan salah satu program Kementerian Sosial RI dalam penanganan masalah konflik sosial.

“Tujuannya untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis, dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama diantara anggota masyarakat,” terang Djoko, Selasa (17/1/2023).

Djoko menambahkan, program keserasian sosial ini selain memberikan bantuan renovasi tempat ibadah, juga diberikan penguatan kapasitas ekonomi produktif kepada para pelaku usaha, sekaligus pemberian modal usaha.

Sementara Ketua Takmir Masjid Al Mufidah, Kartono mengaku bersyukur dengan adanya bantuan dari Kementerian Sosial ini.

“Tentunya wujud pembangunan itu karena adanya komunikasi, sehingga apa yang kita rencanakan bersama untuk kesejahteraan, kenyamanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dapat terwujud, dan salah satunya dengan pembangunan masjid di sini,” ungkap Kartono.

Setyo Adi Wibowo, selaku Ketua RW XII Kelurahan Rejosari mewakili masyarakat mengucapkan terimakasih atas dukungan program Kementerian Sosial ini. Menurutnya, masyarakat jadi semakin meningkat semangat bergotong royongnya.

“Kami bersyukur dipilihnya kampung ini sebagai penerima bantuan keserasian sosial,” ucap Setyo.

Ning Suparningsih

The post Kemensos Salurkan Bantuan Keserasian Sosial untuk Warga Rejosari appeared first on SuaraBaru.id.