Dalam kesempatan berdialog dengan peserta CPNS di Kanwil Kemenkumham Jateng, Supratman menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan seleksi.

“Kami ingin memastikan proses ini berjalan bersih, tanpa celah untuk manipulasi atau praktik curang. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, jangan ragu untuk melapor,” ujarnya via daring, Senin (25/11/2024).

“Nomor pengaduan sudah dicantumkan dan siap menerima laporan,” tambah Supratman.

Supratman menyampaikan bahwa Kemenkumham telah menyiapkan jalur komunikasi khusus bagi peserta untuk melaporkan dugaan kecurangan, seperti percaloan, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan lain yang dapat merugikan integritas seleksi. Jalur pengaduan ini tidak hanya dijamin aman, tetapi juga dijaga kerahasiaannya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara serius. “Kami sudah berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Kalian bisa melaporkan melalui nomor yang telah disebarluaskan di setiap informasi resmi,” tambahnya.

Dialog ini mendapat sambutan hangat dari para peserta yang hadir secara daring. Banyak dari mereka merasa bahwa langkah ini memberikan rasa aman dan kepercayaan diri dalam mengikuti seleksi.

“Dengan adanya jalur pengaduan resmi, kami merasa dilindungi dan yakin bahwa seleksi ini benar-benar adil,” ujar salah satu peserta dari Semarang.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Kemenkumham untuk menjaga proses seleksi tetap bersih dan transparan.

Diketahui, proses SKB CPNS Kemenkumham di wilayah Jawa Tengah sendiri berakhir pada hari ini.

Pada kesempatan tersebut Supratman berpesan agar peserta tetap fokus dan menjaga semangat. “Percayalah pada kemampuan kalian sendiri. Kalian adalah masa depan Kemenkumham yang akan membawa perubahan bagi bangsa ini,” tandasnya.

Untuk melaporkan dugaan kecurangan, peserta dapat menghubungi nomor pengaduan resmi yang telah dicantumkan dalam portal Kemenkumham. Semua laporan akan ditindaklanjuti dengan serius sesuai prosedur.

Hadir mengikuti kegiatan, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan.

Ning S

The post SKB CPNS Kemenkumham, Menkum Supratman: Laporkan Kecurangan, Nomor Pengaduan Sudah Tersedia appeared first on SuaraBaru.id.

Mereka semua adalah peserta yang dinyatakan lolos dari tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Oktober lalu, terdiri dari 1.615 dari formasi SLTA dan 289 dari non SLTA.

Berlangsung di dua tempat, pemeriksaan kesehatan dan pengamatan fisik yang bekerjasama dengan Akademi Kepolisian ini diselenggarakan di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Akpol, sedangkan psikotes digelar di Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng.

Setiap harinya akan berlangsung dua sesi yang masing-masing sesi akan diikuti oleh 170 peserta sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana selaku Ketua Panitia Daerah menegaskan seluruh proses SKB ini berlangsung transparan tanpa ada unsur “titipan” di dalamnya.

“Kami tegaskan kembali, bahwa SKB ini bahkan seluruh proses penerimaan CPNS Kemenkumham ini gratis bebas dari pungli,” katanya, Rabu (20/11/2024).

“Tidak yang namanya peserta titipan, semua murni dari peserta masing-masing,” lanjutnya.

Usai pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, pengamatan fisik, dan psikotes para peserta menjalani tes SKB dimana jadwalnya akan diumumkan melalui web casn.kemenkumham.go.id.

Ning S

The post 1.904 Peserta CPNS Kemenkumham Tahun 2024 Jalani Tes SKB appeared first on SuaraBaru.id.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan, Kemenkumham akan mengambil alih beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh INI.

Penegasan ini disampaikannya pada acara Working Dinner kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Jabatan Notaris, Pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode Tahun 2024-2027 dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode Tahun 2022 – 2025 yang berlangsung di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali, Selasa (17/9/2024).

“Karena kekosongan kepengurusan INI, pemerintah berinisiatif mengambil alih kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh organisasi,” ujar Cahyo.

“Tujuannya, agar kegiatan-kegiatan, fungsi-fungsi dan tanggung jawab-tanggung jawab kita dapat tetap dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban kita tetap dapat dilaksanakan, terlepas dari kemelut yang ada dalam tubuh INI,” sambungnya.

Salah satu yang akan dilakukan oleh Kemenkumham adalah melaksanakan uji kompetensi bagi calon notaris. Dimana ini ujian ini diproyeksikan sebagai pengganti Ujian Kode Etik Notaris yang seharusnya dilakukan oleh INI.

Rencananya, Ujian Kompetensi Notaris akan dilaksanakan dengan menggandeng seluruh Kanwil Kemenkumham Jateng di seluruh Indonesia.

Menyikapi hal ini, Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang hadir pada acara tersebut menyampaikan dukungannya.

Tejo mengatakan, pihaknya sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal AHU yang merupakan bagian dari Kemenkumham akan berperan aktif merealisasikan rencana itu.

“Tentu kami akan menunggu arahan lebih lanjut dari Direktorat Jenderal AHU. Namun, yang pasti kami sepenuhnya mendukung rencana tersebut. Terlebih rencana ini sangat bermanfaat bagi calon-calon notaris. Rencana ini menjadi solusi bagi mereka untuk dapat mewujudkan impian menjadi seorang notaris. Dan yang paling penting, ini merupakan bagian dari upaya Kemenkumham guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Kakanwil mengatakan, pihak akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Ditjen AHU terkait rencana tersebut.

Dalam kegiatan, Kakanwil didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara dan calon anggota MPWN dari wilayah Jawa Tengah.

Ning S

The post Ditjen AHU Bakal Gelar Uji Kompetensi Notaris, Kemenkumham Jateng Beri Dukungan Penuh appeared first on SuaraBaru.id.

Pembaretan sendiri merupakan tradisi yang mengandung arti penggabungan anggota baru pada korps atau satuan kerja yang akan menjadi awal dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

Prosesi pembaretan CPNS Kanwil Kemenkumham Jateng angkatan tahun 2023 yang berjumlah 128 orang tersebut dilaksanakan di Pantai Permisan Nusakambangan.

Baca Juga: 128 CPNS Kemenkumham Jateng Jalani Pelatihan Militer dari Kopassus

Pembaretan diawali dengan Long March sejauh 8 Kilometer dari Lapas Kelas IIA Gladakan menuju pantai Permisan.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto, yang diwakili Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono selaku Inspektur Upacara menyebut jika tradisi penyematan baret ini memiliki filosofi yang kuat dalam dunia Pemasyarakatan.

“Ini merupakan awal untuk bertugas di Pemasyarakatan, sebuah simbol untuk memulai ke pekerjaan sesungguhnya,” kata Kadiyono.

Baca Juga: Kemenkumham Jateng Hadirkan Layanan Konsultasi Badan Usaha Gratis

Ia juga mengatakan kegiatan pembaretan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan semangat pengabdian, memupuk disiplin, patriotisme, dan jiwa korsa.

“Ini juga memantapkan tekad dan semangat kita dalam meyongsong tantangan tugas ke depan yang semakin berat,” tambah Kadiyono.

Prosesi pembaretan ditutup dengan pembasuhan, dan penghormatan kepada bendera merah putih serta lambang Kemenkumham.

Tampak mengikuti kegiatan, Kepala Divisi Administrasi Anton E Wardhana, Kepala Kelas I Batu Nusakambangan Mardi Santoso, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Kantor Wilayah, dan Kepala UPT di Eks Karesidenan Cilacap – Nusakambangan.

Claudia

The post 128 CPNS Kemenkumham Jateng Jalani Pembaretan di Pulau Nusakambangan appeared first on SuaraBaru.id.

BPSDM Hukum dan HAM dalam kegiatan ini juga menggandeng Tim dari Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Sekjen, serta unsur eksternal dari Kemenpan RB, Bappenas, dan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, guna melakukan pendalaman terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Kepala Kanwil, Tejo Harwanto diwakili Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana hadir dalam kegiatan yang dibuka langsung oleh Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM Jusman ini, Kamis (5/9/2024).

Jusman mengingatkan fokus 4 program Menkumham untuk tahun 2025. “Ada 4 fokus program Menkumham untuk 2025, diantaranya penegakan dan pelayanan hukum, pembentukan regulasi, pemajuan dan penegakan HAM, serta dukungan manajemen, melalui program prioritas itu nantinya rencana strategis 2025-2029 akan dibentuk,” terangnya.

“Supervisi ini dilaksanakan disamping mengevaluasi kinerja, juga memastikan agar kedepan program dan pengelolaan anggaran mendukung pelaksanaan Renstra tersebut,” lanjut Jusman.

Sebelumnya, Kabadiklat Jateng Rinto Gunawan Sitorus menyampaikan beberapa capaian dan rencana kedepan terkait program dan pengalokasian anggaran Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Sementara itu Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana berharap kegiatan ini mampu memberikan kontribusi positif bagi kinerja organisasi.

“Kegiatan ini yang pertama dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM dan mengambil lokus di Badiklat Jateng. Semoga melalui kegiatan ini dapat diperoleh poin-poin yang bisa dijadikan bahan evaluasi, guna menentukan kebijakan mendatang,” terangnya.

Ning S

The post Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM Ingatkan Fokus 4 Program Menkumham Tahun 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kesempatan ini, Supratman meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk berkolaborasi demi kemajuan pelayanan publik. Ia tidak ingin ada perpecahan di dalam Kemenkumham karena pergantian pimpinan.

“Prinsip keberhasilan hanya satu yaitu kolaborasi. Tanpa kolaborasi tidak bisa kita berhasil. Saya tidak ingin di antara kita ada perpecahan karena pergantian pimpinan,” ujarnya dalam kegiatan sertijab di Gedung Graha Pengayoman Kemenkumham.

Mantan anggota DPR ini mengaku akan melanjutkan seluruh capaian yang telah diraih Kemenkumham pada era Yasonna. Menurutnya, pimpinan dapat berganti, tetapi kinerja harus tetap berkelanjutan.

“Seluruh jajaran Kemenkumham, saya berharap apa yang dicapai oleh Yasonna mari kita lanjutkan. Yang kurang kita perbaiki,” tuturnya.

Ia menyebut dititipkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang di Parlemen. Salah satunya, UU tentang Perkoperasian yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal koperasi merupakan salah satu sokoh guru perekonomian Indonesia.

“UU ini menjadi perhatian. Saya harapkan Kepala BPHN dan Dirjen PP untuk berkomunikasi bersama Parlemen, baik di Komisi VI maupun Badan Legislasi,” pinta Supratman.

Sementara itu Yasonna Laoly, pada momen yang sama, mengungkapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkumham. Bagi dia, seluruh catatan baik Kemenkumham berhasil didapatkan karena kekompakkan dan kerja sama.

“Tidak mungkin menteri bekerja sendiri. Kekompakkan dan kebersamaan kita telah mengukir catatan-catatan baik selama saya memimpin Kementerian ini. Terima kasih untuk kerja keras dan dukungannya,” ungkap Yasonna.

Menkumham periode 2014-2024 ini mengajak jajaran Kemenkumham, mulai dari pimpinan tinggi hingga pegawai, untuk memberikan dukungan kepada Supratman sebagai Menteri Hukum dan HAM yang baru.

Diketahui, Supratman merupakan politisi asal Sulawesi Tengah. Sebelum menjadi Menteri Hukum dan HAM, pria kelahiran 28 September 1969 ini memiliki pengalaman sebagai seorang advokat, akademisi, dan politikus. Ia kemudian dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM pada 19 Agustus 2024.

Ning S

The post Resmi Jabat Menkumham, Supratman Minta Jajaran Kemenkumham Berkolaborasi demi Kemajuan Pelayanan Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana kepada 2 orang perwakilan narapidana penerima remisi, Sabtu (17/8/2024).

Dalam penyerahan remisi, Pj Gubernur didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono dan Kepala Lapas Kelas I Semarang, Usman Madjid.

Agenda tahunan dalam memperingati HUT Republik Indonesia ini dipusatkan di Lapangan Tenis Lapas Kelas I Semarang.

Kakanwil Tejo mengungkapkan, Remisi Umum I diberikan kepada 7.748 orang, sementara Remisi Umum II (langsung bebas setelah mendapatkan remisi, karena terhitung telah selesai menjalani masa pidana) diberikan kepada 131 orang. Untuk anak pidana, 73 orang mendapatkan Remisi Umum I dan 1 orang menerima Remisi Umum II.

Lapas Kelas I Semarang, kata Kakanwil, menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang narapidananya paling banyak mendapatkan Remisi Umum, dengan jumlah 924 orang.

Bila dilihat dari klasifikasi jenis tindak pidana, narapidana dengan kasus Tindak Pidana Umum menjadi yang terbanyak mendapatkan Remisi Umum, yaitu sebanyak 5.256 orang.

Pemberian Remisi Umum juga berdampak pada penghematan anggaran negara. Hal ini dikarenakan dengan berkurangnya masa pidana, maka akan berkurang juga anggaran yang dikeluarkan untuk penyediaan bahan makanan bagi narapidana. Untuk Remisi Umum tahun ini, menghemat anggaran sebesar Rp. 12.681.730.000,-

The post 7.953 Narapidana di Jateng Mendapat Remisi Umum, Pj Gubernur Nana Sudjana Apresiasi Program Pembinaan appeared first on SuaraBaru.id.

Puluhan Dosen, mahasiswa, hingga berbagai elemen masyarakat lainnya antusias mengikuti kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan beserta para narasumber yang merupakan Penyuluh Hukum dan Analis Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.

Bukan hanya bertujuan untuk menyemarakkan peringatan Hari Pengayoman ke-79, penyuluhan hukum serentak ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaring aspirasi, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendekatkan layanan hukum kepada unsur akademisi hingga masyarakat.

Kegiatan penyuluhan serentak tahun ini mengusung tema “Partisipasi Publik Terhadap Rancangan Peraturan Presiden Tentang Kepatuhan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan dan Pelaksanaan Hukum”.

“Pada tahun 2024 ini Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM berusaha mengakselerasikan upaya pengabdian menuju Indonesia emas tahun 2045 dengan partisipasi bermakna masyarakat dalam sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan demi menghasilkan sebuah regulasi yang tidak hanya berkualitas tapi juga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Deni di Aula Universitas Islam Sultan Agung.

Deni menyebut, hal ini dilakukan guna menyerap aspirasi serta ide dari unsur akademisi dalam mengoptimalkan proses pembentukan produk hukum di Indonesia. Selain itu juga upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk menata kesadaran dan kepatuhan hukum dalam ruang lingkup Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Publik dengan menggagas disusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hukum yang diimplementasikan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Jawade Hafidz bersama jajarannya juga bersyukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut, ia menilai kegiatan itu penting untuk menjamin kinerja Kemenkumham dalam memastikan layanan hukum tepat sasaran.

“Kami mendukung penuh untuk optimalnya program penyuluhan ataupun layanan hukum yang dilakukan oleh Kemenkumham. Ini juga menjadi perhatian kami yang terus berkomitmen untuk mencerdaskan bangsa dan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik,” katanya.

Ditempat berbeda, Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Mastur juga mengapresiasi atas antusiasme para civitas akademika. Hal itu bertujuan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Ning S

The post Jaring Aspirasi Masyarakat, Kemenkumham Jateng Gelar Penyuluhan Hukum Serentak di Tiga Tempat appeared first on SuaraBaru.id.

Salah satu bentuknya, dengan menjalin komunikasi, silahturahmi dan rutin berkonsultasi dengan para purnabakti. Sebagaimana yang dilakukan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto beranjangsana ke kediaman Budi Kusumo Putro, salah satu purna bakti yang sebelumnya berdinas di Kantor Wilayah, Senin (12/8/2024).

Silahturahmi berlangsung hangat, obrolan-obrolan ringan tentang masa lalu perjalanan karir di Kemenkumham mewarnai pembicaraan.

Budi Kusumo Putro yang purna tugas pada tahun 2005 silam, merasa tersanjung atas kunjungan tersebut. Ia mengaku sangat bahagia mendapatkan perhatian yang luar biasa dari institusinya dulu. Ia pun memberikan harapan yang besar kepada Kemenkumham. “Saya berharap Kementerian Hukum dan HAM semakin maju, semakin baik lagi,” kata Budi.

Di tempat terpisah, Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana juga bersilaturahmi ke mantan Kakanwil Sumatera Selatan Bayir Nuri di Palebon Pedurungan Semarang. Di usianya yang menginjak 83 tahun, Bayir Nuri dan istri masih terlihat segar bugar. Bahkan menurut penuturan istri, Bayir Nuri masih sering bepergian mengendarai mobil dan motor sendiri.

Kunjungan di kediaman Bayir Nuri pun berlangsung hangat layaknya orang tua dan anak. Perbincangan terkait pengalaman dan nostalgia masa-masa dinas juga menyelimuti kunjungan jajaran Kemenkumham Jateng kali ini.

Pria yang juga pernah menjadi Kakanwil Sulawesi Tengah tahun 1991-1996 itu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian jajaran Kanwil Jateng kepada para sesepuh Pengayoman. “Sampaikan terima kasih kami kepada Pak Kakanwil dan jajaran Kanwil Jateng,” kata Bayir.

Anjangsana juga dilakukan Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto mengunjungi Partono, mantan pegawai Balai Harta Peninggalan Semarang. Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan anjangsana ke kediaman Hardi Mujianto di Kelurahan Purwoyoso Semarang yang merupakan purna bakti pegawai Kantor Wilayah.

Diketahui, kegiatan silahturahmi ini merupakan bagian dari Semarak Peringatan Hari Pengayoman ke-79 tahun 2024.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Lakukan Anjangsana ke Kediaman para Purnabakti appeared first on SuaraBaru.id.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kemenkumham ini digelar di Graha Pengayoman Sekretariat Jenderal serta disiarkan secara virtual diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto, para Kepala Divisi, Kabag Umum Anton Tri Oktabiono, Kasubbag Pengelola Keuangan dan BMN Maria Titik S..

Atas capaian prestasi ini, Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasi atas peran dan prestasi Kemenkumham dalam melaksanakan tugas fungsi.

Nyoman menegaskan, pada tahun 2023, Kemenkumham telah meraih opini WTP sebanyak 15 kali berturut-turut. Nyoman juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang lebih baik ke depan, memastikan perencanaan sesuai dengan organisasi, dan penggunaan anggaran yang tidak hanya berfokus pada tujuan utama organisasi, tetapi juga melihat peluang-peluang di masa depan.

Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly menyampaikan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK RI atas kerja sama dan sinergi yang terjalin dengan baik. Ia berharap sinergi ini dapat terus terjaga secara berkesinambungan. “Terima kasih kepada Tim Pemeriksa BPK RI atas kerja sama dan sinergitas yang terjalin baik. Semoga sinergi ini dapat terus terjaga secara berkesinambungan,” ujar yasonna.

Menkumham kepada seluruh jajaran menekankan pentingnya Implementasi Sistem Pengendalian Intern yang Efektif serta menindaklanjuti rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

“Langkah-langkah peningkatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang harus dilakukan diantaranya, kecermatan dan konsistensi dalam pengawasan serta pengendalian, Sistem Pengendalian Internal di setiap unit kerja, Penerbitan dan Pengawasan atas penatausahaan persediaan dan aset, Penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan, Koreksi data laporan Keuangan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan, Pemahaman dan Kepatuhan para pengelola keuangan dan BMN, serta Koordinasi dengan Pihak Internal maupun Eksternal,” tutur Menkumham RI.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng berharap, jajarannya terus meningkatkan kinerja lebih baik lagi, serta dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan tata nilai PASTI.

“Setiap temuan harus ditindaklanjuti segera. Kedepan harus dapat kita hindari. WTP yang kita dapat ini bukan sebuah prestasi, tetapi kewajiban kita dalam mengelola anggaran negara yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat,” tandasnya.

Ning S

The post Kemenkumham Kembali Raih Opini WTP Ke-15 appeared first on SuaraBaru.id.