Bunga-bunga seperti Krisan, Anturium, Jungle Geranium menjadi bahan utama dalam pembuatan karangan bunga, dan beberapa model buket, di Kios Manggar Florist yang dikelola Afri Rismoko (35).

Bunga-bunga itu didatangkan dari petani di Lereng Gunung Ungaran sisi Barat Daya yakni di Desa  Bandungan dan sekitarnya, di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

“Para pedagang bunga di sini (Pasar Bunga Kalisari) kulakan (membeli) bunga dikirimi dari sana (Petani Bandungan),” katanya.

Mayoritas pemilik usaha rangkaian bunga di Pasar Bunga Kalisari jaraknya beberapa ratus meter saja dari Kawasan Tugu Muda itu mendapat suplai bunga dari Petani di Bandungan. Selain itu ada suplai lain seperti dari Malang, Jawa Timur.

Manggar Florist kerap melayani permintaan papan karangan bunga ucapan, standing flower, buket, dan bunga-bunga tangkai beragam variasi.

Pasar di dunia usaha bebungaan bulan-bulan ini, kata dia, cukup lumayan. Di mana rata-rata membutuhkan 50 ikatan bunga setiap bulannya.

“Hari ini harga bunga lagi (dari petani) tinggi. Biasanya per ikat Rp 15-20 ribu, sekarang jadi Rp 40 ribu. Yang lumayan naik jenis Krisan, kalau Anthurium, dan Mawar masih stabil,” kata dia.

Alasan harga bunga naik itu karena sedang banyak permintaan. Seperti diketahui, saat ini sedang musim hajatan di mana banyak agenda-agenda seperti pernikahan, dan lain-lain sehingga banyak membutuhkan suplai dekorasi bunga.

Berkah Petani Bunga

Musim hajatan menjadi berkah tersendiri bagi para petani hortikultura bunga khususnya di Bandungan, Kabupaten Semarang. Wilayah ini menjadi salah satu penghasil besar bebungaan di Jawa Tengah yang disuplai ke banyak wilayah lain, seperti Kota Semarang.

Sebelumnya, Matahari sedang terik pada awal pekan Mei 2024 di Desa Bandungan, Kabupaten Semarang itu. Di dalam bedeng-bedeng bambu itu dengan atap plastik, para petani menanam bunga yang menjadi komoditas utama wilayah tersebut selain sayur-mayur.

Ragam bunga warna-warni sedang mekar-mekarnya seperti Krisan, Dahlia dan lainnya yang cukup laku di pasaran pedagang Bunga. Di saat ini kebutuhan dekor bunga untuk hajatan cukup tinggi. Sebab orang Jawa khususnya begitu percaya akan waktu-waktu yang baik untuk melangsungkan hajatan.

Pada Sabtu 4 Mei 2024, kelompok petani bunga di Bandungan itu, perwakilan desa, dan tokoh masyarakat menerima kunjungan dari rombongan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Di mana terdapat Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bakti, beserta jajarannya.

Kemudian Direktur Utama Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di bawah Kemenkeu, Ismed Saputra dengan tujuan untuk meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah tersebut.

Mereka para petani bunga yang menjadi debitur UMi oleh binaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Artha Bahana Syariah. Koperasi tersebut merupakan salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang telah bekerja sama dengan PIP sebagai penyalur program pembiayaan UMi.

Dalam kesempatan itu, Astera Primanto Bakti dan Ismed Saputra mendapatkan gambaran langsung dan penjelasan di lapangan mengenai proses penanaman dan pemanenan bunga dilakukan oleh para petani di Desa Bandungan.

Ya, para petani memberi gambaran langsung proses penanaman bunga meliputi pemilihan bibit bunga, cara menanam, perawatan, pemanenan, hingga menjual hasil panen. Interaksi yang intens tersebut, dilakukan untuk mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan masukan dari mereka terkait dengan program pembiayaan UMi pada praktiknya di lapangan.

“Apresiasi kami sampaikan atas kerja keras dan dedikasi pemerintah daerah serta masyarakat Desa Bandungan dalam mendukung dan melaksanakan program pembangunan ekonomi lokal. Kami berharap pembiayaan UMi dapat menjadi solusi bagi seluruh pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan membangun ekonomi di seluruh negeri,” ujar Ismed Saputra, melansir laman pip.kemenkeu.go.id, dikutip Jumat 21 Juni 2024.

Ismed menerangkan, memfasilitasi para pelaku usaha ultra mikro yang minim akses pembiayaan dari perbankan seperti petani Bunga di Bandungan merupakan tanggung jawab besar dari BLU PIP di bawah naungan Kemenkeu.

Seperti diketahui, akses pembiayaan UMi merupakan program pemerintah melalui BLU PIP Kemenkeu dengan memberi fasilitas akses pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro yang belum tersentuh perbankan, dengan plafon maksimal Rp 20 juta per orang. Pihaknya mengungkapkan komitmen BLU PIP untuk terus mendukung akses permodalan bagi para pelaku usaha ultra mikro di tingkat daerah.

“Tujuannya supaya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Adapun, kunjungan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu dan BLU PIP ke Desa Bandungan diharapkan dapat menjadi momentum positif. Utamanya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Desa Bandungan dan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

Gandeng Swasta untuk Pembinaan

Selain menggandeng puluhan LKBB, seperti Koperasi dan PT Pegadaian (Persero) yang tersebar di Indonesia, BLU PIP juga menggandeng pihak swasta hingga universitas untuk pembinaan para pelaku usaha ultra mikro.

Salah satunya yakni Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA), sebuah lembaga yang fokus pada pelaku usaha kecil di Indonesia, sejak 1980. Selain itu ada Universitas Negeri Semarang (Unnes) dari dunia pendidikan.

BLU PIP menggandeng Astra melalui YDBA tak hanya fokus pada akses pembiayaan UMi, namun juga berkolaborasi untuk pembinaan pelaku usaha kecil. Salah satunya Budiarto, petani hortikultura sayur-mayur organik di Desa Sukawangi, Puncak Dua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejak dimulai penandatanganan kerja sama pada 31 Oktober 2022.

YDBA punya cita-cita besar mengembangkan pelaku usaha ultra mikro dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia agar naik kelas, mandiri dan dapat bersaing baik di kancah nasional maupun global.

Dengan begitu diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi UMKM dan terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih besar.

Hal ini sejalan dengan program BLU PIP yang punya tugas besar dari Kemenkeu sebagai pelaksana pendanaan atau pembiayaan untuk pelaku usaha ultra mikro di Indonesia yang sulit tersentuh akses perbankan.

Bersama YDBA yang berpengalaman dalam pembinaan pelaku usaha kecil, PIP juga melakukan program pemberdayaan dan pendampingan usaha bagi pelaku usaha ultra mikro yang menjadi debiturnya.

Tujuannya untuk perbaikan aspek manajemen dari hulu ke hilir, mulai dari meningkatkan kualitas produk, melengkapi dari sisi legalitas dan membantu pemasaran.

Lebih jauh, program pembinaan pelaku usaha kecil itu melibatkan 20 petani yang telah mengikuti program pembinaan dasar pemberdayaan UMKM Hortikultura sejak Agustus-Oktober 2022. Program dasar tersebut antara lain Pelatihan Basic Mentality, Pelatihan & Pendampingan Pembukuan Sederhana serta pelatihan Teknis Sarana dan Prasarana Pertanian.

Para petani sangat antusias dan turut memperlihatkan progres setelah mengikuti program dasar, seperti pembuatan Mikro Organisme Lokal (MOL) sebagai pestisida organik. Pestisida itu bisa digunakan untuk hama dengan dampak nyata pada penurunan biaya pengeluaran petani hingga 70%.

Ketua Pengurus YDBA, Sigit P Kumala (saat itu) menyampaikan, semangat dan antusiasme para petani tersebut menjadi langkah awal yang baik untuk para petani mengikuti program pembinaan selanjutnya yang fokus pada peningkatan quality, cost, delivery (QCD), penguatan komoditas produk & komunitas, menjalankan pola sistem organik hingga nantinya bisa mendapatkan sertifikasi organik dan mencapai kemandirian secara utuh.

“Program pembinaan selanjutnya dapat berjalan efektif dan mendukung peningkatan kompetensi yang diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi di wilayah Puncak Dua serta mendukung kemajuan dan pertumbuhan pertanian di Indonesia,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, 1 November 2022.

Direktur Utama PIP, Ririn Kadariyah (saat itu) berharap program tersebut dapat menjadi percontohan community based development yang dapat dilakukan di daerah lain di Indonesia dengan komoditas unggulan lainnya.

Dia percaya melalui penyediaan pembiayaan modal kerja dalam bentuk pembiayaan UMi bisa melayani 17 juta petani yang belum mendapatkan pembiayaan (Susenas 2021).

Pembiayaan UMi dari PIP dengan penambahan program pemberdayaan kepada pelaku usaha diharapkannya dapat meningkatkan kapasitas usaha lebih jauh. Hal tersebut tentu akan selaras pada taraf hidup para petani yang tercermin pada indeks Nilai Tukar Petani (NTP), serta pada tataran makro berkontribusi dalam penyediaan kebutuhan pangan nasional.

Realisasi Pembiayaan hingga April 2024

Direktur Utama PIP Ismed Saputra mengungkapkan, dalam usia 7 tahun PIP, kinerja penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) mencapai Rp 37,31 triliun yang tercatat hingga 28 April 2024.

Rinciannya, 9,95 juta debitur telah mengakses pembiayaan UMI melalui 89 lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Usaha itu disebut telah menjangkau sebanyak 510 dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia.

“Wilayah terbesar penyalurannya pembiayaan terbesarnya itu  di Pulau Jawa, angkanya mencapai Rp 22,08 triliun yang diberikan ke 6,14 juta debitur,” kata dia dalam keterangan pers di Gunungkidul, DI Yogyakarta, 1 Mei 2024 lalu, melansir laman CNN Indonesia.

Angka Rp 22,08 triliun tersebut merupakan 63,8 persen dari total pembiayaan yang disalurkan untuk program UMi di Indonesia.

Secara berurutan setelah Pulau Jawa, penyaluran pembiayaan UMi yakni di Pulau Sumatera, dengan realisasi Rp 8,40 triliun (2,12 juta debitur). Kemudian di Sulawesi senilai Rp 2,3 miliar atau 6,9 persen dari total debitur nasional (606.600 debitur), dan diikuti wilayah lainnya.

Penyaluran kredit pembiayaan untuk pelaku usaha ultra mikro tersebut uniknya didominasi 96 persen perempuan, di mana dengan sektor usaha terbanyak di bidang perdagangan.

Ismed melanjutkan, selain pembiayaan, PIP juga telah memberikan pemberdayaan kepada pelaku usaha ultra mikro, di antaranya pelatihan kewirausahaan kepada sebanyak 3.760 debitur dan pelatihan pendamping 1.190 orang, sepanjang periode 2022-2023.

Lebih jauh, PIP pada 2024 menargetkan penyaluran pembiayaan UMi kepada 2,2 juta pelaku usaha. PIP Berupaya menggandeng lebih banyak pihak untuk merealisasikan target tersebut.

 “Kami optimis target ini dapat tercapai dengan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan seperti KOSPINMU Surya Mentari,” kata Muhammad Yusuf, Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan PIP, Selasa 27 Februari 2024, melansir pip.kemenkeu.go.id.

Peran Besar LKBB untuk Target Program UMi

Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Desi Arijani mengatakan ada lebih dari 10 ribu koperasi yang ada di wilayah tersebut. Koperasi sebagai lembaga keuangan bukan bank (LKBB) bisa jadi mitra besar untuk target program pembiayaan UMi dari BLU PIP. Terlebih realisasi pembiayaan UMi di Pulau Jawa menjadi yang terbesar saat ini.

Apalagi peran besar Koperasi sebagai Sokoguru perekonomian nasional menjadi sejarah bagi negeri agraris ini. Koperasi tentu sangat dekat dengan rakyat pelaku utama perekonomian seperti di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan.

“Kita berharap koperasi semakin tumbuh di Jawa Tengah maupun nasional,” kata di Gedung DPRD Jawa Tengah, Jumat 21 Juni 2024.

Di tempat yang sama, Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Tengah Setia Budi Wibowo menambahkan hari ini koperasi punya aset yang cukup besar. Sehingga bisa menjadi jalan untuk akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil yang belum tersentuh perbankan.

“Koperasi sebagai operator ya punya plafon berbeda-beda untuk pinjamannya tergantung aset yang dimiliki. Ada koperasi dengan aset di atas Rp 50 miliar, ada yang di bawahnya. Saya kira banyak lembaga keuangan yang berpengalaman untuk membiayai pelaku usaha kecil. Misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) itu,” kata dia.***

Diaz Azminatul Abidin

The post Semringah Petani Hortikultura di Semarang dan Bogor usai Disentuh Pembiayaan UMi-PIP Plus Pembinaannya appeared first on SuaraBaru.id.

Temu Bisnis ini mempertemukan Kementerian atau Lembaga Negara dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sekaligus mendorong menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 ini merupakan bentuk dukungan Kemenkumham terhadap penggunaan PDN di lingkungan kementerian atau lembaga negara, dan juga sebagai implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022, yang mendorong Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN dan BUMD) untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasanya.

“Temu Bisnis Tahap VI merupakan salah satu bentuk komitmen Kemenkumham menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 untuk mendorong penggunaan PDN pada Kementerian atau Lembaga Negara,” kata Andap saat menghadiri pembukaan Temu Bisnis Tahap VI, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Andap berharap, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI kali ini mampu meningkatkan penggunaan PDN dalam belanja pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMN.

“Dengan meningkatnya penggunaan PDN di lingkungan Kementerian atau Lembaga Negara, ekonomi Indonesia diharapkan dapat semakin meningkat,” ujarnya.

Dengan mengusung tema Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa, Temu Bisnis Tahap VI juga akan menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham, antara lain layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral Kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.

“Kemenkumham juga akan memberikan layanan pembuatan Paspor Merdeka. Rencananya Ditjen Imigrasi akan memfasilitasi pembuatan 3000 paspor dalam 3 hari,” tutur Andap.

Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 akan terintegrasi dengan penyelenggaraan Indonesia Catalogue Expo and Forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Diketahui, Kemenkumham telah menyelenggarakan e-katalog sektoral untuk 11 etalase yang seluruhnya merupakan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkumham. Khusus untuk etalase Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya, minimal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 25 persen.

Selain itu, Kemenkumham juga memberikan kemudahan bagi UMKM dalam pendirian perseroan perorangan, sehingga dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa Kementerian atau Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Pelaku UMKM juga dapat melakukan pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM dengan lebih mudah dan terjangkau.

“Mari menjadi pahlawan di negeri sendiri, dengan berbelanja Produk Dalam Negeri,” tandasnya.

Ning S

The post Kemenkumham dan Kemenkeu Gelar Temu Bisnis Tahap VI Tahun 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

”Kami dengan Pak Gubernur baru saja menandatangani MoU, yaitu mensinergikan data antara kami dan pemerintah provinsi. Tujuannya, satu untuk pengoptimalisasian penerimaan. Karena bagi kami, yang mengelola pajak pusat, maupun beliau yang mengelola pajak daerah, pasti menginginkan pajaknya optimal,” kata Dirjen Pajak, Suryo Utomo, di Kantor Gubernur Jateng, Jumat (14/4/2023).

Dijelaskan dia, cara pengoptimalan penerimaan pajak adalah, dengan sinergi data. Selain itu juga, kerja sama antarpelaku, karena objek dan subjek pajak yang dikelola hampir sama. Oleh karena itu, dibutuhkan satu platform untuk berkomunikasi dengan wajib pajak.

BACA JUGA: Menjelang Hari Raya Dirpolairud Polda Jateng Periksa Beberapa Pelabuhan

Sementara itu, Ganjar Pranowo menyatakan, butuh dorongan kuat dari seluruh pemegang kepentingan, yang berkaitan dengan Satu Data Indonesia. Dia mencontohkan, dalam konteks perpajakan sebisa mungkin dikelola secara bersama, antara pusat dan daerah.

Misalnya, di tingkat provinsi ada pajak kendaraan bermotor dan tingkat kabupaten/kota ada pajak restoran, hotel, dan PBB.

”Satu Data Indonesia ini bisa diterjemahkan dalam konteks perpajakan. Kalau itu bisa, kami kelola bareng, bisa jadi satu. Apakah basisnya pakai NPWP, apakah Dukcapil, NIK, bisa kami jadikan satu. Kemudian masyarakat akan kami kasih tahu, kondisimu seperti ini. Kalau ada masalah dengan pajak, maka caranya akan seperti ini,” ungkap dia.

BACA JUGA: Kembalikan Semangat Kejayaan Melalui LPS Monas Half Marathon

Melalui pola itu, lanjut Ganjar, masyarakat belajar bagaimana transparansi itu dilakukan, dan mereka semua punya tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. ”Kalau itu bisa dilakukan, maka akan enak. Semuanya bisa dilakukan dengan sangat transparan,” tuturnya.

Ditambahkan Ganjar, paltform atau MoU yang ditandatanganinya itu, diharapkan menjadi spirit bersama untuk menarik pajak dengan baik dan benar. Selain itu juga, bagaimana mengurangi potensi-potensi ketidakbenaran yang akan muncul.

Akhirnya masyarakat akan punya keyakinan dan kesadaran, dia adalah wajib pajak yang baik, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan semua bisa transparan.

”Inilah yang kami dorong, agar problem Satu Data Indonesia terkait beberapa sektor, salah satunya di sektor perpajakan ini, bisa kami muluskan. Kalau bisa dari atas semua jalan, maka akan bagus. Istilahnya gerakan usaha, dari bawah menuju ke atas. Sehingga nanti ada best practice yang bisa dijadikan contoh, dan yang lain mau meniru karena untuk kebaikan semuanya,” tegas Ganjar.

Riyan

The post Satu Data Indonesia, Sinergikan Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah appeared first on SuaraBaru.id.