Hal itu terungkap setelah Kabupaten Grobogan masuk dalam daftar 21 kabupaten/kota di Indonesia yang disurvei pemerintah pusat untuk pengembangan proyek strategis tersebut.

Langkah Dinas Lingkungan Hidup Grobogan mengusulkan Gubug sebagai lokasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik atau PSEL.

BACA JUGA : Polrestabes Semarang dan Polresta Magelang Juara Turnamen E-Sport Kapolda Jateng Cup 2026, Siap Lanjut di Kapolri Cup

PSEL sendiri merupakan upaya menghadirkan sistem pengelolaan sampah modern yang mampu menghasilkan energi listrik sekaligus mengurangi beban tempat pembuangan akhir.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Grobogan, Heru Dwi Cahyono, mengungkapkan bahwa tim dari Kementerian Dalam Negeri telah melakukan survei lapangan sekitar dua pekan lalu.

Survei tersebut dilakukan untuk menilai kesiapan daerah yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi listrik.

Menurut Heru, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menyiapkan sejumlah alternatif dan kajian teknis sebelum menentukan lokasi yang diajukan kepada pemerintah pusat.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, wilayah Kecamatan Gubug dinilai paling memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah.

“Kami dari Pemkab Grobogan melalui Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan lokasi di wilayah Kecamatan Gubug setelah mempertimbangkan kondisi TPA Ngembak yang sudah berporses dengan dua pihak yakni LPDP dan pihak ketiga Bio Cipta Lestari (BCL),” jelas Heru.

Saat ini, TPA Ngembak juga tengah diproyeksikan berkembang melalui pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) yang akan mendukung pengelolaan sampah secara lebih optimal.

Keberadaan RDF diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sampah sekaligus memperkuat sistem pengelolaan limbah di Kabupaten Grobogan.

Heru menjelaskan, pemilihan Gubug bukan tanpa alasan. Lokasi tersebut dinilai memenuhi berbagai ketentuan teknis yang dipersyaratkan pemerintah pusat.

BACA JUGA : Pendopo Jadi Rumah Bersama, Pemkab Jepara Tegaskan Komitmen Rawat Kerukunan Antarumat Beragama

Persyaratan tersebut meliputi ketersediaan lahan yang memadai, kedekatan dengan gardu induk listrik, sumber air, serta keberadaan badan air alami di sekitar lokasi.

Faktor-faktor tersebut menjadi elemen penting dalam mendukung operasional fasilitas pengolahan sampah berbasis energi listrik.

Selain itu, aksesibilitas wilayah Gubug juga dianggap cukup strategis untuk menunjang kegiatan operasional apabila proyek tersebut direalisasikan.

Dinas Lingkungan Hidup Grobogan juga telah melakukan pengecekan terhadap infrastruktur penunjang yang dibutuhkan dalam pengembangan fasilitas tersebut.

“Sudah dicek juga, untuk listrik gardu induknya berada di kawasan Semen Grobogan dengan jarak hanya sekitar 4-5 kilometer. Secara teknis, semua persyaratan terpenuhi,” ujar Heru.

Saat ini pemerintah daerah masih menunggu hasil evaluasi dari pemerintah pusat terkait penentuan lokasi pembangunan fasilitas tersebut.

Heru memperkirakan keputusan resmi mengenai daerah yang terpilih akan diketahui dalam waktu sekitar satu bulan ke depan.

Apabila Gubug ditetapkan sebagai lokasi pembangunan, fasilitas tersebut akan menggunakan teknologi termal dalam proses pengolahan sampah.

Teknologi tersebut memungkinkan berbagai jenis sampah diolah menjadi energi listrik tanpa harus melalui proses pemilahan yang rumit.

“Sampah apapun nanti akan bisa diolah menjadi energi listrik dengan teknologi termal. Itu jika nanti pemilihan pembangunan PSEL berada di Gubug,” tambah Heru.

Pembangunan fasilitas ini dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, proyek tersebut juga berpotensi menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap keberadaan fasilitas modern tersebut mampu memperkuat sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

BACA JUGA : Sistem Kelistrikan Jawa Berangsur Pulih, PLN Sebut Pemadaman Bergilir Berhasil Diminimalisasi

Dinas Lingkungan Hidup Grobogan optimistis usulan lokasi di Gubug dapat lolos seleksi pemerintah pusat sehingga proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik atau PSEL dapat segera direalisasikan di Kabupaten Grobogan.

Jika terwujud, proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Gubug tidak hanya menjadi solusi pengurangan sampah, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan energi ramah lingkungan yang bernilai ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

“Program ini diharapkan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengelolaan sampah yang lebih modern, ramah lingkungan dan bernilai ekonomi,” pungkas Heru.

TYA WIDYA

The post Grobogan Masuk Radar Nasional, Gubug Berpeluang Jadi Lokasi PSEL Penghasil Listrik dari Sampah appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan tersebut dihadiri oleh jajaran Pemkot Pekalongan, para inisiator inovasi dari RSUD Bendan dan Bapperida, serta unsur pentahelix yang meliputi perwakilan warga Kampung Bugisan, akademisi ITB, Bank Jateng, PLN, Kantor Pertanahan, Dinperkim, hingga unsur media. Kolaborasi lintas unsur ini menjadi bukti kuat bahwa berbagai inovasi daerah lahir dari kerja bersama dan komitmen kolektif untuk meningkatkan pelayanan publik.

Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Andrianto menjelaskan, dalam ajang IGA tahun 2025, Kota Pekalongan mengajukan 211 inovasi, meningkat signifikan dari tahun 2024 yang hanya menyertakan 135 inovasi. Kenaikan ini mencerminkan semakin kuatnya budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sekaligus menjadi indikasi bahwa berbagai perangkat daerah semakin aktif menciptakan terobosan demi menjawab tantangan pelayanan publik. Menurutnya, visitasi dan validasi ini merupakan bagian penting dari proses penilaian IGA.

“Ya, ini visitasi dan validasi tim IGA ke Kota Pekalongan adalah hasil tindak lanjut dari presentasi Bapak Wali Kota minggu lalu di BSKDN Kemendagri. Penilaian ini merupakan rangkaian penghargaan Innovative Government Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendagri,” ujar Andrianto.

Dari ratusan inovasi yang diajukan, terdapat dua inovasi unggulan yang mendapat perhatian nasional dan menjadi fokus utama tim penilai dalam visitasi kali ini. Dua Inovasi tersebut yakni Kota Menawan (Konsolidasi Tanah untuk Menata Kawasan) di Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan. Inovasi non-digital ini menonjol karena mampu menyelesaikan persoalan tata ruang dan permukiman melalui model konsolidasi tanah yang melibatkan warga secara langsung. Program ini tidak hanya menghasilkan penataan lingkungan yang lebih tertib, tetapi juga meningkatkan nilai lahan, kualitas hunian, dan kesejahteraan masyarakat Kampung Bugisan.

“Yang kedua, inovasi Jempol (Jembatan Pembayaran Online) di RSUD Bendan. Jempol merupakan inovasi digital yang dikembangkan RSUD Bendan untuk mempermudah proses pembayaran layanan kesehatan secara daring. Dengan sistem terintegrasi, pasien tidak lagi harus mengantre panjang dan dapat melakukan pembayaran kapan saja. Inovasi ini dinilai relevan dan sangat bermanfaat, terutama bagi peningkatan kualitas layanan rumah sakit daerah,”terangnya.

“Setelah dari sini, tim penilai akan bergerak ke Rumah Sakit Bendan dulu untuk melihat implementasi Jempol, kemudian melanjutkan peninjauan ke Kampung Bugisan untuk melihat langsung pelaksanaan Kota Menawan,” jelas Andrianto.

Andrianto berharap kunjungan ini menghasilkan penilaian yang baik bagi Kota Pekalongan. “Kami berharap hasil validasinya bagus. Dari presentasi tadi terlihat bahwa dua inovasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan ke depannya sangat potensial untuk direplikasi ke wilayah lain,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa, setelah proses visitasi selesai, pihaknya tinggal menunggu pengumuman resmi dari Kemendagri. “Kalau melihat tahun sebelumnya, biasanya pengumuman IGA itu dilakukan di awal Desember,” tambahnya.

Dengan meningkatnya jumlah inovasi serta dua program unggulan yang mendapat perhatian nasional, ia menegaskan, Kota Pekalongan semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang progresif dan adaptif terhadap perubahan.

“Visitasi IGA 2025 ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus melahirkan inovasi yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong kemajuan Kota Pekalongan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Kota Pekalongan Terima Visitasi Tim Penilai IGA 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Peristiwa itu menimbulkan kerugian material di kantor DPRD dan Polres dengan total mencapai lebih dari Rp400 juta. Namun, yang lebih terasa adalah kebutuhan untuk mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat.

Sejak hari pertama pasca-aksi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) langsung bergerak cepat. Mereka menggelar rapat koordinasi dan meningkatkan patroli skala besar.

BACA JUGA : Prodi Magister Hukum USM Gelar Workshop Penulisan Artikel Ilmiah

Pendekatan persuasif pun dilakukan, salah satunya melalui kegiatan edukasi di sekolah-sekolah.

Pemerintah daerah juga meluncurkan program pangan murah sepanjang September. Inisiatif itu diharapkan menenangkan warga sekaligus memastikan masyarakat tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa cemas.

Bupati Grobogan Setyo Hadi menekankan, negara harus hadir secara nyata di tengah masyarakat, bukan hanya saat terjadi krisis. Kehadiran pemerintah dinilai penting untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Langkah pemulihan semakin kuat setelah terbitnya Surat Edaran Bupati Nomor 100/17 Tahun 2025.

Dalam SE tersebut ditegaskan seluruh aparatur wajib memberikan pelayanan terbaik, berbicara sopan, bijak bermedia sosial, dan meningkatkan kegiatan yang langsung dirasakan warga.

Dalam edaran itu, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk mengaktifkan ronda malam, menjaga komunikasi antartetangga, serta memperkuat gotong royong. Pesan ini sederhana, tetapi menjadi kunci agar keamanan tumbuh dari kebersamaan.

Jajaran Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri hadir di Ruang Rapat Wakil Bupati. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi pasca-unjuk rasa bersama Forkopimda, Kamis (11/9/2025).

Dalam diskusi tersebut, Kemendagri mendorong perangkat RT dan RW untuk kembali menghidupkan sistem keamanan lingkungan. Siskamling yang selama ini menjadi benteng lokal diyakini mampu memperkuat ketertiban.

Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Amran, bertemu langsung dengan Bupati Grobogan Setyo Hadi, Jumat (12/9/2025). Pertemuan itu turut dihadiri Sekda Anang Armunanto serta sejumlah kepala perangkat daerah.

Dalam kesempatan itu, Kemendagri menegaskan bahwa pos ronda dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) harus aktif di setiap RT dan RW. Kehadiran mereka tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial.

Pengaktifan kembali ronda malam, warga merasa memiliki peran dalam melindungi kampung. Patroli aparat pun semakin efektif karena berjalan berdampingan dengan partisipasi masyarakat.

BACA JUGA : Wardah Youth Ambassador Perkuat Dampak Positif bagi Anak Muda Indonesia

Di berbagai desa, imbauan itu langsung mendapat sambutan positif. Pos ronda kembali ramai, dan patroli gabungan tiga pilar, TNI, Polri, serta Satpol PP, yang giat berkeliling setiap malam.

Komunitas ojek online pun ikut ambil bagian dengan membacakan deklarasi cinta damai. Pesan mereka sederhana: menjaga persaudaraan, saling menghormati, dan menolak kekerasan.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemulihan pasca-aksi bukan sekadar soal pengamanan fisik. Lebih jauh, ia menjadi upaya kolektif untuk merawat kepercayaan dan memastikan ruang publik tetap nyaman.

TYA WIDYA

The post Kerugian Material Capai Rp400 Juta, Grobogan Perkuat Ketahanan Sosial Pasca Demonstrasi appeared first on SuaraBaru.id.

Penyusunan regulasi ini, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag, dilakukan bersama Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag, Baznas RI, serta perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

”Pada Rabu (7/5/2025) lalu, kami telah merancang PMA terkait pembentukan tim dan tata cara seleksi calon anggota Baznas Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Agenda ini melibatkan Kementerian Hukum, Kemendagri, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag, Baznas RI, dan juga LAZ,” kata Ahmad Syauqi, di Jakarta, Senin (19/5/2025).

BACA JUGA: Polres Wonosobo Ajak Berbagai Komunitas Nobar Film Sayap-Sayap Patah 2

Penyusunan regulasi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 13, dan dimaksudkan untuk menggantikan PMA Nomor 5 Tahun 2014, yang dinilai tak lagi relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan kelembagaan.

Menurut Syauqi, rancangan ini bertujuan memperkuat mekanisme pembentukan tim, dan proses seleksi calon anggota Baznas, agar lebih tertib secara administrasi, transparan, profesional, dan akuntabel.

”Regulasi ini tidak hanya mengatur teknis seleksi calon anggota Baznas, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme kelembagaan zakat,” tegasnya.

BACA JUGA: Mewah! Kereta Suite Class Compartment Resmi Dirangkaikan pada KA Argo Bromo Anggrek Mulai 1 Juni 2025

Dia menambahkan, proses seleksi harus mencerminkan prinsip meritokrasi dan transparansi, agar kepemimpinan Baznas dapat menjalankan amanah sebagai pengelola dana umat yang berdampak dan terpercaya.

Lebih lanjut, Syauqi menjelaskan, harmonisasi regulasi ini merupakan bagian dari upaya Kemenag memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja lembaga zakat. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, untuk mendukung layanan keagamaan yang berdampak dan pemberdayaan ekonomi umat.

Transformasi kebijakan ini juga menjadi implementasi dua Program Prioritas Menteri Agama, yaitu Layanan Keagamaan Berdampak dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025, tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029.

”Inisiatif ini juga merupakan kontribusi strategis Kementerian Agama, dalam mewujudkan Asta Cita Presiden RI, menuju Visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Syauqi.

Riyan

The post Aturan Baru Seleksi Anggota Baznas Tengah Disusun Kemenag appeared first on SuaraBaru.id.

The post Itjen Kemendagri Evaluasi Kinerja Pj Bupati Batang appeared first on SuaraBaru.id.

Sejalan dengan semangat tersebut, Sekretaris Jenderal (Sesjen), Kemendikbudristek, Suharti menyambangi Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyelaraskan langkah dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar secara optimal di lapangan.

“Audiensi ini dalam rangka silaturahmi dan bekerja sama, khususnya di bidang revitalisasi bahasa daerah sebagai platform Merdeka Belajar Episode ke-17 yang telah diluncurkan setahun lalu,” tutur Sesjen Suharti di Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Suharti, menilai Kemendagri beserta pemerintah daerah memiliki peran yang sangat vital dalam merevitalisasi bahasa daerah. Oleh karenanya, konsolidasi dengan antarpemangku kebijakan mutlak untuk dilakukan secara berkelanjutan.

Hadir mendampingi yakni Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), E. Aminudin Aziz; serta Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Imam Budi Utomo.

Sementara itu, dari jajaran Kemendagri yang menerima rombongan Kemendikbudristek adalah Sesjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, yang didampingi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bangda), Agus Fatoni, serta beberapa pejabat eselon 1 dan 2 Kemendagri. Ikut hadir dalam audiensi tersebut Gubernur Riau, Syamsuar, sebagai perwakilan kepala daerah.

Kepala Badan Bahasa menambahkan, bahwa Kemendagri dan Kemendikbudristek sebagai penerima mandat peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan bahasa daerah, perlu bersinergi dalam melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar.

“Termasuk dalam merevitalisasi bahasa daerah antara pusat dan daerah, serta perlunya penguatan dari Kemendagri terhadap upaya revitalisasi bahasa daerah,” tekan Aminudin Aziz.

Bak gayung bersambut, Sesjen Suhajar Diantoro memberikan arahan dan perintah khusus kepada para pejabat eselon 1 dan 2 Kemendagri untuk segera memastikan dukungan terhadap pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah yang dinilainya sangat baik.

“Memang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada (untuk memberi dukungan). Dukungan yang dimaksud berupa kepastian program untuk masuk ke dalam rencana kerja pemerintah daerah, penyediaan dukungan anggaran, dan koordinasi melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sesjen Suhajar juga menambahkan bahwa revitalisasi terhadap bahasa daerah yang hampir punah merupakan tugas prioritas. “Beberapa bahasa daerah yang hampir punah memang harus segera diselamatkan, dan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita,” pungkas Suhajar.

Ning Suparningsih

Sesjen Kemendagri dan Sesjen Kemendikbud berfoto bersama jajaran

Mendagri berkenan menyapa dan berfoto bersama

The post Kemendagri dan Kemendikbudristek Gotong Royong Merevitalisasi Bahasa Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Tim terdiri dari Simon Makarios Aruan, SIP, MSi selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, Muhamad Nur Fajar, SIA selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama, dan Siti Aminah, SSos selaku Penata Keuangan pada Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa. Mereka melakukan pemantauan dengan mendasari data KPCPEN di mana Kabupaten Tegal menjadi salah satu wilayah dengan capaian vaksinasi terendah di Provinsi Jawa Tengah yakni Dosis 1 mencapai 83,94 persen, Dosis 2 mencapai 64,25 persen, dan Dosis 3 mencapai 7,81 persen.

Tim Pemantau melakukan pertemuan dan koordinasi data dengan Dessy Arifianto, SSos, MT, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Tegal serta Ari Dwi C., S.KM., M.Kes selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

“Kami mengapresiasi baik atas kedatangan tim dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri ke Kabupaten Tegal, hal ini merupakan bentuk perhatian dan atensi dari Pemerintah Pusat kepada kami,” ujar Dessy dalam membuka forum pertemuan.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa jajaran Pemerintah Kabupaten Tegal serta Desa/Kelurahan terus berupaya dalam memenuhi kebutuhan vaksinasi masyarakat baik vaksin Dosis 1, Dosis 2, maupun Dosis 3 di Kabupaten Tegal. Salah satu upaya yang dilakukan guna meningkatkan cakupan vaksinasi yaitu dengan menjadikan vaksinasi sebagai salah satu syarat bagi Desa untuk mendapatkan berbagai jenis bantuan baik dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi. Selain itu, Dispermades berserta OPD terkait di Kabupaten Tegal juga menurunkan Tim Pendamping ke Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan guna mengoptimalkan sosialisasi dan cakupan vaksinasi kepada masyarakat.

“Kami mendapat tugas dari pimpinan untuk melakukan pemantauan dan konfirmasi akan data yang ada di KPCPEN maupun dari aplikasi Kemenkes di vaksin.kemkes.go.id, karena Kabupaten Tegal masuk dalam tiga besar capaian terendah di Jawa Tengah,” ujarnya.

Lebih lanjut, berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal per tanggal 22 April 2022, capaian vaksinasi berdasarkan Fasilitas Kesehatan (Faskes) untuk Dosis 1 mencapai 1.029.710 dosis (83,94 persen), Dosis 2 mencapai 788.190 dosis (64,25 persen), dan Dosis 3 mencapai 95.767 dosis (7.81 persen) dengan total populasi mencapai 1.226.768 jiwa.

“Seluruh OPD terkait di Kabupaten Tegal sudah berkomitmen untuk mengejar cakupan vaksinasi sesuai dengan sasaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan penjadwalan vaksinasi di berbagai Desa/Kelurahan Kabupaten Tegal secara bergantian, sehingga diharapkan masyarakat dapat mendapatkan fasilitas vaksinasi secara menyeluruh,” ujar Ari yang mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

Selain itu, Jajaran Pemerintah Kabupaten Tegal juga turut memfokuskan cakupan vaksinasi di beberapa Desa Wisata di Kabupaten Tegal, salah satunya di Desa Wisata Cempaka dan Desa Wisata Guci yang keduanya berada di Kecamatan Bumijawa, dimana kedua Desa tersebut menjadi salah satu Desa andalan dalam mendatangkan wisatawan sebagai upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Tegal.

Tim Pemantau bersama Dispermasdes dan Dinkes Kabupaten Tegal melanjutkan kegiatan pemantauan langsung ke lapangan yaitu Desa Wisata Cempaka dan Desa Wisata Guci Kecamatan Bumijawa. Diketahui bahwa capaian vaksinasi di Desa Wisata Cempaka telah mencapai lebih dari 75 persen, dimana berdasarkan data dari Kepala Puskesmas Kecamatan Bumijawa dikarenakan kesadaran masyarakat akan vaksinasi yang semakin meningkat dan peran serta berbagai pihak dalam penyelenggaraan vaksinasi di Kecamatan Bumijawa juga turut membantu pencapaian vaksinasi Covid-19 di kedua Desa tersebut.

Nino Moebi

The post Kemendagri Pantau Posko PPKM Skala Mikro di Kabupaten Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu terungkap setelah Bawaslu menerima balasan surat elektronik dari Kedubes Amerika Serikat mengenai status kewarganegaraan Orient pada 1 Februari 2021.

Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yudi Tagihuma mengatakan, pada Januari 2021, pihaknya menyurati Kedubes AS mempertanyakan status kewarganegaraan Orient yang terpilih sebagai bupati Sabu Raijua pada pilkada 9 Desember 2020.

Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) buka suara menusuk heboh terpilihnya Orient P Riwu Kore ini.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan status kependudukan Bupati Terpilih Sabu Raijua Orient P Riwu Kore sebagai WNI.

Zudan menjelaskan, Orient pertama kali tercatat dalam basis data Sistem Kependudukan (Simduk) RI pada 1997, dengan nomor 0951030710640454, sebagai WNI yang beralamat di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Data tersebut kemudian dikonversi menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional, dengan nomor 3172020710640008, sebelum ada program Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

“Pada tanggal 19 Februari 2011, NIK Simduk tersebut dikonversi menjadi NIK Nasional menjadi nomor 3172020710640008 sebelum program KTP El,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Pada 28 Agustus 2018, Orient P Riwu Kore melakukan perekaman data KTP elektronik di Jakarta Utara, dengan alamat yang sama dengan pencatatan kependudukannya pertama kali saat 1997.

Orient juga tercatat pernah melakukan perubahan data alamat pada KTP elektroniknya menjadi di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Pada tanggal 10 Desember 2019, Orient P Riwu Kore melakukan pindah ke Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Nomor: SKPWNI/3172/10122019/0096,” jelasnya pada Antara.

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, Orient kembali mengubah data alamatnya dari Jakarta Selatan menjadi beralamat di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

“Orient P. Riwu Kore kemudian mengajukan permohonan pindah lagi melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan, pada 30 Juli 2020, dengan perihal permohonan penerbitan SKPWNI (Surat Keterangan Pindah WNI),” ujarnya, seperti dilansir suarabaru.id grup Siberindo.co.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang lalu mengajukan permohonan surat penerbitan SKPWNI atas nama Orient P. Riwu Kore kepada Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan dengan nomor surat DKPS.KK.470/651/VIII/2020.

Pada 3 Agustus 2020, Dukcapil menerbitkan SKPWNI atas nama Orient P. Riwu Kore dengan Nomor: SKPWNI/3174/03082020/0083 dari Jakarta Selatan ke Kota Kupang.

“Berdasarkan riwayat dalam database kependudukan, Orient P Riwu Kore masih tercatat sebagai WNI,” katanya.

Sesuai pasal 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Dukcapil berkewajiban memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk, termasuk Orient, terkait setiap pelaporan peristiwa kependudukan, ujar Zudan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua mengungkapkan Orient Patriot Riwu Kore memiliki status kewarganegaraan Amerika Serikat.

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah mendapatkan surat pernyataan resmi dari Kedutaan Besar AS di Indonesia terkait status Orient tersebut.

Dalam surat yang ditandatangani Kepala Bagian Konsuler Kedubes AS Eric M. Alexander tersebut tertulis bahwa Orient Patriot Riwukore memegang status sebagai warga negara Amerika Serikat.

Claudia

The post Penjelasan Kemendagri Soal WNA Jadi Bupati Sabu Raijua NTT appeared first on SuaraBaru.id.

Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, dipilihlah sebanyak 31 pemerintah daerah se-Indonesia terinovatif, yang berhak mendapatkan penghargaan langsung dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada malam Penganugerahan IGA 2020, Jumat (18/12/2020).

Dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, Pemerintah Kota Semarang menjadi salah satu yang terpilih mendapatkan penghargaan ini. Lebih dari itu, secara khusus, Pemkot Semarang juga menerima predikat ‘Sangat Inovatif’ dari Kemendagri.

BACA JUGA : Partai Hanura Akan ‘Ngedan’ di Pemilu Mendatang

Pasalnya, dibawah kepemimpinan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini, dianggap unggul dalam tiga hal. Yaitu dalam inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, serta inovasi kewenangan daerah.

Mewakili menerima penghargaan, Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menerima langsung penghargaan ini di Jakarta. Atas penghargaan itu, perempuan yang akrab disapa Mbak Ita itu pun, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh elemen masyarakat, yang telah mendukung berjalannya berbagai inovasi di Pemkot Semarang.

”Inovasi hanya akan menjadi konsep, jika tidak didukung banyak pihak. Maka dari itu, saya bersama Pak Hendi mengucapkan terima kasih atas dukungan sedulur-sedulur selama ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Agus Fatoni menyatakan, Indeks inovasi Indonesia pada tahun 2020 berada di peringkat 85 dari 131 negara yang di survei. Namun posisi itu masih dibawah posisi negara ASEAN lainnya. Untuk itu, Agus berharap harus ada acuan agar Indonesia bisa lebih meningkatkan inovasi.

”Maka penghargaan ini menjadi momentum apresiasi, terhadap langkah besar yang dilakukan Pemda dalam mereformasi sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.

Hery Priyono-Riyan

The post Kota Semarang Sabet Gelar Sangat Inovatif dari Kemendagri appeared first on SuaraBaru.id.