GROBOGAN (SUARABARU.ID) – Aksi anarkis yang terjadi di Kabupaten Grobogan pada Sabtu (30/8/2025) lalu, menyisakan kerugian material hingga ratusan juta rupiah.
Peristiwa itu menimbulkan kerugian material di kantor DPRD dan Polres dengan total mencapai lebih dari Rp400 juta. Namun, yang lebih terasa adalah kebutuhan untuk mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat.
Sejak hari pertama pasca-aksi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) langsung bergerak cepat. Mereka menggelar rapat koordinasi dan meningkatkan patroli skala besar.
BACA JUGA : Prodi Magister Hukum USM Gelar Workshop Penulisan Artikel Ilmiah
Pendekatan persuasif pun dilakukan, salah satunya melalui kegiatan edukasi di sekolah-sekolah.
Pemerintah daerah juga meluncurkan program pangan murah sepanjang September. Inisiatif itu diharapkan menenangkan warga sekaligus memastikan masyarakat tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa cemas.
Bupati Grobogan Setyo Hadi menekankan, negara harus hadir secara nyata di tengah masyarakat, bukan hanya saat terjadi krisis. Kehadiran pemerintah dinilai penting untuk membangun kembali kepercayaan publik.
Langkah pemulihan semakin kuat setelah terbitnya Surat Edaran Bupati Nomor 100/17 Tahun 2025.
Dalam SE tersebut ditegaskan seluruh aparatur wajib memberikan pelayanan terbaik, berbicara sopan, bijak bermedia sosial, dan meningkatkan kegiatan yang langsung dirasakan warga.
Dalam edaran itu, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk mengaktifkan ronda malam, menjaga komunikasi antartetangga, serta memperkuat gotong royong. Pesan ini sederhana, tetapi menjadi kunci agar keamanan tumbuh dari kebersamaan.
Jajaran Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri hadir di Ruang Rapat Wakil Bupati. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi pasca-unjuk rasa bersama Forkopimda, Kamis (11/9/2025).
Dalam diskusi tersebut, Kemendagri mendorong perangkat RT dan RW untuk kembali menghidupkan sistem keamanan lingkungan. Siskamling yang selama ini menjadi benteng lokal diyakini mampu memperkuat ketertiban.
Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Amran, bertemu langsung dengan Bupati Grobogan Setyo Hadi, Jumat (12/9/2025). Pertemuan itu turut dihadiri Sekda Anang Armunanto serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Dalam kesempatan itu, Kemendagri menegaskan bahwa pos ronda dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) harus aktif di setiap RT dan RW. Kehadiran mereka tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial.
Pengaktifan kembali ronda malam, warga merasa memiliki peran dalam melindungi kampung. Patroli aparat pun semakin efektif karena berjalan berdampingan dengan partisipasi masyarakat.
BACA JUGA : Wardah Youth Ambassador Perkuat Dampak Positif bagi Anak Muda Indonesia
Di berbagai desa, imbauan itu langsung mendapat sambutan positif. Pos ronda kembali ramai, dan patroli gabungan tiga pilar, TNI, Polri, serta Satpol PP, yang giat berkeliling setiap malam.
Komunitas ojek online pun ikut ambil bagian dengan membacakan deklarasi cinta damai. Pesan mereka sederhana: menjaga persaudaraan, saling menghormati, dan menolak kekerasan.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemulihan pasca-aksi bukan sekadar soal pengamanan fisik. Lebih jauh, ia menjadi upaya kolektif untuk merawat kepercayaan dan memastikan ruang publik tetap nyaman.
TYA WIDYA
