Kasus ini menjerat UM (57), Kepala Desa Cendono periode 2021–2025. Ia diduga menyalahgunakan kewenangan jabatan dalam pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2022 dan 2023.

Dugaan penyimpangan itu mencakup dana pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, hingga uang hasil lelang sewa tanah kas desa.

Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 571.245.878,00,-

Kapolres Kudus, AKBP Heru Dwi Purnomo menjelaskan, penyidik telah menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kudus. Setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), berkas dinyatakan lengkap pada tanggal 1 Oktober 2025.

“Dengan dinyatakannya P-21 ini, penyidik segera berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) agar proses hukum bisa segera berlanjut ke tahap penuntutan,” kata AKBP Heru, Selasa (7/10/2025).

Dari hasil penyidikan, UM diduga memerintahkan bendahara desa mencairkan sejumlah dana kegiatan yang kemudian diminta untuk dikelola secara pribadi.

Sejumlah dana juga diketahui ditransfer ke rekening pribadi tersangka di salah satu bank BUMN. Namun, tersangka tidak bisa menunjukkan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

Atas perbuatannya, lanjut Kapolres, UM disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kapolres menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengusut dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan anggaran desa demi menjaga transparansi. “Kami berkomitmen menindak tegas setiap penyimpangan anggaran desa. Dana desa harus benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Ali Bustomi

The post Kasus Dugaan Korupsi Kades Cendono Kudus Dilimpahkan ke Kejaksaan appeared first on SuaraBaru.id.

Kapolres Kudus, AKBP Heru Dwi Purnomo, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih menanti tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Proses selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan berkas oleh jaksa. Jika ditemukan kekurangan, berkas tersebut akan dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi sesuai petunjuk.

“Berkas sudah kami serahkan. Kami menunggu arahan lanjutan dari JPU terkait apakah ada kekurangan atau hal lain yang perlu dilengkapi,” ujar Heru pada Jumat (1/8/2025).

Setelah berkas lengkap, tersangka tentunya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

Sementara itu, tersangka S yang sebelumnya menjalani penahanan, mendapatkan penangguhan penahanan lantaran harus menjalani perawatan medis di salah satu rumah sakit di wilayah Kudus karena kondisi kesehatannya.

Baca juga:

Inspektorat Kudus Review Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, Ada Dugaan Pelanggaran Administrasi

Sebelumnya, S ditetapkan sebagai tersangka setelah tertangkap tangan diduga bermain judi di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus. Dalam penggerebekan yang dilakukan aparat pada Minggu (20/7/2025), S kedapatan bermain kartu domino bersama empat orang lainnya. Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1,025 juta

Pasca penetapan status tersangka, S juga dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kudus. Namun, statusnya sebagai anggota DPRD Kudus masih aktif karena belum ada keputusan hukum tetap.

Tersandungnya S dalam kasus perjudian sempat memunculkan reaksi dari masyarakat. Seusai penangkapan, Mapolres Kudus sempat banjir karangan bunga sebagai dukungan kepada Kapolres untuk memberantas perjudian di Kabupaten Kudus.

Selain itu, sejumlah kelompok masyarakat juga sudah melaporkan S ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kudus karena dinilai melanggar kode etik sebagai anggota dewan.

Ali Bustomi

The post Berkas Perkara Anggota DPRD Kudus Tersangka Judi Dilimpahkan ke Kejaksaan appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir dalam acara tersebut jajaran Forkopimda Kabupaten Kudus serta para stakeholder. Acara tersebut menjadi ajang pelepasan Kajari Kudus yang lama serta penyambutan orang nomor satu di korps Adhyaksa Kota Kretek tersebut.

Dalam momen serah terima jabatan dari Henriyadi W. Putro kepada Andi Metrawijaya, Bupati menggarisbawahi bahwa kolaborasi antara Kejaksaan dan Pemerintah Kabupaten selama ini menjadi salah satu pilar penting terciptanya suasana kondusif di Kudus.

“Kami sangat menghargai dedikasi dan kontribusi Kejari selama ini dalam menjaga iklim hukum yang kondusif. Ini adalah fondasi penting bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kudus,” ujar Bupati.

Bupati Sam’ani menyambut kehadiran Kajari baru, Andi Metrawijaya, dengan penuh harapan. Ia mengajak Kejaksaan untuk terus bersinergi mendukung program strategis daerah, termasuk dalam penegakan hukum yang adil dan humanis.

“Kami siap bergotong royong bersama Kejaksaan. Semangat kolaboratif ini harus terus dijaga, agar Kudus menjadi daerah yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga berkeadilan dan berdaya saing,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa tantangan hukum ke depan akan semakin kompleks, mulai dari perlindungan aset negara, pengawasan keuangan publik, hingga penanganan tindak pidana digital. Oleh sebab itu, peran Kejari dinilai sangat krusial dalam menjaga kepercayaan publik.

Apresiasi untuk Kajari Lama, Dukungan untuk Tugas Baru

Tidak lupa, Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Henriyadi W. Putro, yang kini dipromosikan sebagai Asisten Pembinaan Kejati Kalimantan Timur, atas peran aktifnya dalam mendukung berbagai agenda daerah.

Bupati Samani juga mengucapkan salam perpisahan kepada Kajari Kudus lama, Henriyadi W Putro yang pindah tugas ke Kejati Kalimantan Timur. Dalam acara ini, Samani mengenang masa kebersamaan Henriyadi selama di Kudus.

“Pak Henriyadi telah banyak berkontribusi, terutama dalam penanganan hukum, pengawalan program strategis, hingga kegiatan intelijen. Kami doakan sukses di tempat yang baru,” tutur Sam’ani.

Acara tersebut sekaligus menjadi simbol komitmen Bupati Kudus dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dari sisi eksekutif, melainkan juga dari harmonisasi antarinstansi vertikal di daerah.

“Kami percaya, penegakan hukum yang adil dan bersih adalah bagian dari pelayanan publik. Maka koordinasi antara Pemda, Kejari, Kepolisian, TNI, hingga pengadilan harus terus dipererat,” pungkasnya.

Setelah melakukan sambutan-sambutan, Bupati dan Wakil Bupati Kudus serta jajaran Forkopimda memberikan cenderamata kenang-kenangan kepada Henriyadi W Putro.

Ads- Ali Bustomi

The post Pisah Sambut Kajari, Bupati Kudus Tegaskan Komitmen Sinergi dan Stabilitas Hukum di Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam surat tersebut, Panglima TNI memerintahkan seluruh satuan di wilayah masing-masing untuk membantu pengamanan kantor Kejaksaan, baik di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.

Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, Henriyadi W. Putro, menyambut positif kebijakan tersebut. Ia menilai keberadaan personel TNI sangat penting sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keamanan dalam proses penegakan hukum.

“Ini langkah antisipatif untuk menghadapi potensi gangguan atau ancaman yang mungkin muncul saat Kejaksaan menjalankan tugasnya menegakkan hukum, termasuk di wilayah Kabupaten Kudus,” ujar Henriyadi, Rabu (13/5/2025).

Meski begitu, Henriyadi belum bisa memastikan kapan pengamanan tersebut mulai dijalankan. “Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat,” tambahnya.

Penempatan personel TNI di Kejari Kudus sejatinya bukan hal yang mengejutkan bagi warga setempat. Pasalnya, lokasi kantor Kejari Kudus berada tepat di sebelah Markas Kodim 0722/Kudus di Jalan Jenderal Sudirman. Hubungan kedua institusi pun terjalin erat.

Kasdim 0722/Kudus, Mayor Inf Muhlisin, bahkan sempat melontarkan candaan soal kedekatan lokasi tersebut. “Selama ini Kejari Kudus sudah kami jaga, karena pintunya bisa tembus ke kantin Kodim,” ujarnya sambil tertawa.

Namun demikian, Muhlisin menegaskan bahwa personel yang akan bertugas nantinya bukan dari Kodim Kudus. Sesuai isi telegram, pengamanan akan dilakukan oleh pasukan dari Satuan Tempur (Satpur) dan Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur).

“Yang akan ditugaskan berasal dari batalyon, bukan anggota Kodim,” jelasnya.

Langkah ini menjadi bentuk sinergi antara TNI dan Kejaksaan dalam menjaga ketertiban dan keamanan, khususnya dalam mendukung tugas penegakan hukum di seluruh Indonesia.

Ali Bustomi

The post Kantor Kejaksaan Bakal Dijaga TNI, Ini Respon Kajari Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami akan meminta arahan dari Kejari Kudus sebelum melanjutkan pembangunan SIHT, mengingat permasalahan hukum yang menyertainya,” ujar Sam’ani saat mendampingi kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di kawasan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Megawon, Selasa (15/4).

Menurut Sam’ani, proyek SIHT menghadapi sejumlah kendala serius. Pada tahap pertama, pembangunan terjerat kasus dugaan korupsi, sementara di tahap kedua, kontrak proyek terpaksa diputus.

“Dengan kondisi seperti ini, kami harus bertindak dengan sangat hati-hati,” tegasnya.

Kendati demikian, Sam’ani menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus tetap berkomitmen menyelesaikan proyek strategis tersebut. Pasalnya, keberadaan SIHT sangat dibutuhkan, mengingat APHT Megawon—yang sebelumnya dikenal sebagai Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)—kini sudah tidak mampu menampung pelaku industri baru. Dari total 17 gudang produksi yang ada, semuanya telah terisi penuh.

Baca juga:

Pemkab Kudus Ajukan DBHCHT Rp 1 Triliun, Komisi XI DPR RI Siap Kawal

Pemerintah Kabupaten Kudus tetap berharap proyek tersebut bisa segera dilanjutkan agar dapat mendukung pertumbuhan industri hasil tembakau di daerah.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kudus telah melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi proyek SIHT ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Kasus tersebut berkaitan dengan pekerjaan pengurukan lahan pada tahun 2023 yang menggunakan anggaran sekitar Rp9,1 miliar, dan diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp5,4 miliar.

Dalam perkara ini, Kejari Kudus menetapkan empat tersangka, salah satunya RKHA, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kudus. RKHA yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut, diduga tidak menjalankan kewajibannya secara profesional dan melanggar etika jabatan.

Selain RKHA, Kejari juga menetapkan SK sebagai tersangka. SK diduga menerima dan mengalihkan pengerjaan proyek pengurukan lahan secara tidak sah, yang menyebabkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak.

Dua tersangka lainnya adalah HY dan AAP yang bertindak sebagai konsultan proyek. Keduanya juga diduga terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan aturan.

Ali Bustomi

The post Bupati Kudus Tunggu Legal Opinion Kejari untuk Lanjutkan Proyek SIHT Klaling appeared first on SuaraBaru.id.