Surat pemanggilan terhadap Ade Bhakti, ASN di Kota Semarang itu terkait dugaan dirinya yang melanggar netralitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Mantan Camat Gajahmungkur Kota Semarang itu dijadwalkan memberikan klarifikasi pada Jumat 12 Juli 2024, melalui Zoom Meeting.

Seperti diketahui, Ade Bhakti merupakan ASN di Kota Semarang sebelumnya menyatakan siap maju sebagai calon wali kota Semarang di Pilkada 2024.

“(Pemanggilan ini) entah ada unsur politik saya tidak tahu ya. Kalai saya sudah unggah video klarifikasi di media sosial. Ya semoga tidak ada kepentingan politik,” kata Ade Bhakti usai berikan keterangan pers, di Semarang, Kamis 11 Juli 2024.

Ade Bhakti, yang pernah menjabat Kepala BLU Trans Semarang itu mengaku, sudah menerima surat dari KASN pada Rabu, 10 Juli 2024 untuk memberikan klarifikasi terkait kode etik.

“Tapi kode etik yang seperti apa? itu yang harus diperjelas. Jangan sampai dalam tanda kutip jadi pasal karet untuk menghalangi hak warga negara meskipun sebagai ASN untuk mengikuti kontestasi politik,” katanya.

Lebih lanjut, dia berharap hal ini tidak menghalangi haknya sebagai warga negara untuk maju dan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Dia tahu persis, gal itu terlepas statusnya sebagai ASN yang harus menjaga netralitas.

Ade Bhakti melanjutkan, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tim internalnya, dia merasa masih berpedoman pada aturan yang berlaku.

Dia akan mundur sebagai ASN bila sudah ditetapkan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Saya sudah membuka mengkaji aturannya. Intinya lebih ke mengundurkan diri ketika ditetapkan sebagai calon. Jadi saya berpegang aturan itu,” kata dia.

Pihaknya teyap siap memberikan keterangan kepada KASN apapun hasilnya, bahkan sanksi ketika dia bersalah.

Diberitakan sebelumnya KASN memanggil dua ASN Pemkot Semarang yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2024. Kedua ASN itu yakni Iswar Aminuddin dan Ade Bhakti Ariawan. Ini tertuang dalam surat undangan KASN bernomor UND-295/NK.01.00/07/2024.

Diaz Aza

The post ASN di Semarang Ade Bhakti Pertanyakan Surat KASN, Berharap tak Ada Kepentingan Politik appeared first on SuaraBaru.id.

Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dengan Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022 yang diajukan Bupati Jepara tanggal 20 April hingga saat ini tak kunjung diterbitkan.

Padahal semula pelantikan 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ini direncanakan akan dilakukan pada 28 April 2022. Karena rekomendasi KASN tidak juga turun, kemudian diwacanakan kemungkinan pelantikan dilakukan melalui diskresi sebagai mana diatur dalam PP No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun skenario ini juga tidak terjadi.

Kini bukan hanya para pejabat yang mengikuti proses seleksi yang menunggu kepastian atas proses yang telah dijalani, namun juga juga kalangan ASN, dan juga lembaga pemerintahan yang memiliki tugas membina kepegawaian di daerah seperti BKN, Kementerian PAN RB, LAN Kemendagri dan bahkan DPR RI.

DPRD Jepara yang telah menggunakan hak konstitusionalnya dalam bidang pengawasan untuk mengawasi kinerja Bupati dalam mengelola Aparatur Sipil Negara, saat ini juga menunggu keputusan akhir atas surat aduan yang telah dikirim kepada KASN atas dugaan pelangggaran peraturan perundang-undangan dalam pembentukan panitia seleksi.

Juga adanya dugaan pelangggaran yang dilakukan oleh panitia seleksi terkait dengan Keputusan Menteri PAN RB No. 409 tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah.

Berdasarkan UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, KASN adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Tujuannya agar tercipta ASN yang profesional dan berkinerja baik, memberikan pelayanan secara adil dan netral serta menjadi perekat pemersatu bangsa.

Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsinya, KASN memiliki sejumlah wewenang, diantaranya adalah mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksana seleksi, pengusulan nama calon, penetapan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi.

Menduga Arah Rekomendasi

Dalam konstruksi tugas, fungsi dan wewenangnya, Komisi Aparatur Sipil Negara kini diuji integritasnya sebagai penjaga sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, khususnya dalam kontroversi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022. Juga proses mutasi sebelumnya yang dilakukan oleh Bupati Jepara terhadap 5 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Terhadap laporan berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan ini telah dilakukan klarifikasi oleh tim KASN. Kini setelah kurang lebih 40 hari, semua fihak menunggu rekomendasi KASN atas hasil akhir seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemkab Jepara.

Penulis menduga, ada sejumlah pertimbangan yang akan digunakan oleh KASN dalam menerbitkan rekomendasi, diantaranya adalah pengabaian atas sejumlah rekomendasi KASN oleh Bupati Jepara. Padahal berdasarkan UU No. 5 tahun 2014, rekomendasi KASN wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang dan bersifat mengikat.

Sementara arah rekomendasi yang akan diberikan oleh KASN kepada Penjabat Bupati selaku Penjabat Pembina Kepegawaian menurut dugaan penulis akan terdiri tiga hal :

Pertama; berisi penegasan agar semua rekomendasi oleh KASN yang telah dikeluarkan kepada kepada Bupati Jepara dilaksanakan dan tindaklanjuti, baik tentang pengangkatan / mutasi sejumlah pejabat esaelon 3 yang mengabaikan unsur kompetensi pejabat serta pelanggaran etik dan perilaku ASN yang dilakukan oleh seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

Kedua; dilakukan evaluasi dan atau pembatalan hasil seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2022 dan di ulang lagi prosesnya agar keputusan yang diambil tidak cacat hukum hingga menutup ruang bagi penyelesaian melalui PTUN.

Ketiga, rekomendasi untuk tidak lagi menggunakan panitia seleksi yang terlibat dalam proses seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2022, untuk periode tertentu.

Kini bola ada di tangan KASN, sebuah lembaga yang memiliki tugas mulia menjaga ASN dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh para penguasa. Sesuai dengan UU ASN, harus segera ada keputusan atas kontroversi seleksi terbuka di Pemkab Jepara. Sebab penyelenggaraan kebijakan dan Manajenen ASN harus berdasarkan kepastian hukum, profesionalitas dan proporsionalitas serta akuntabilitas.

Penulis adalah pensiunan ASN di Jepara.

The post Menebak Arah Rekomendasi KASN appeared first on SuaraBaru.id.

Upacara penyerahan penghargaan digelar secara luring di Westin Grand Ballroom, Surabaya, Selasa (7/12/2021), dengan protokol kesehatan yang ketat, dan disaksikan secara daring.

Hadir mewakili Menteri Agama menerima penghargaan, Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama, Nurudin. Anugerah Meriktorasi itu diadakan dalam rangka apresiasi atas komitmen dan dukungan dalam optimalisasi dan akselerasi penerapan Sistem Merit, dalam Kebijakan dan Manajemen ASN di lingkungan instansi pemerintah.

BACA JUGA: Wabup Wonosobo : Penyandang Disabilitas Punya Hak dan Kewajiban Sama

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, menetapkan sasaran reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan, sebagai arah kebijakan strategis Nasional. Ini dengan indikator instansi pemerintah memiliki Indeks Sistem Merit Baik dan Sangat Baik.

Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama RI, Nurudin mengatakan, sistem merit sudah dilakukan, sebagai indikator kemajuan tata kelola birokrasi dan transformasi SDM di Kemenag.

”Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, menjadi pilar Sistem Merit di Kementerian Agama,” tutur Nurudin.

Menurutnya, penghargaan itu diraih atas penerapan sistem merit yang terus diarusutamakan di Kementerian Agama. ”Penghargaan ini menjadi peta jalan Kemenag untuk terus meningkatkan birokrasi berkelas dunia, dengan mewujudkan smart ASN berbasis meritokrasi,” tambahnya.

Riyan

The post Kementerian Agama RI Terima Anugerah Meritokrasi KASN 2021 appeared first on SuaraBaru.id.