Kunjungan ini dipimpin oleh Lukman Hakim, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon untuk berkonsultasi mengenai mekanisme evaluasi produk hukum daerah.

Kedatangan rombongan diterima Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto diwakili Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan, didampingi Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Dyah Santi Yunianingtyas.

Dalam pertemuan tersebut, Deni Kristiawan menjelaskan pentingnya analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari siklus pembentukan peraturan yang bertujuan untuk memastikan apakah suatu peraturan masih relevan, perlu diubah, atau dicabut.

“Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sangat penting karena menjadi indikator utama dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang akan menentukan kualitas dan efektivitas hukum di daerah,” terangnya.

Selain itu juga menjadi dasar dalam menentukan prioritas penyusunan peraturan daerah yang ada dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham Jateng mengharapkan dapat berperan dalam penyusunan setiap peraturan daerah.

“Kanwil Kemenkumham Jateng melalui perancang peraturan peraturan perundangan diharapkan dapat berkontribusi dalam program pembentukan setiap peraturan daerah,” katanya.

Dalam kegiatan juga dilakukan diskusi tentang pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, guna meningkatkan kualitas dokumentasi hukum yang diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H.R. Hasan Basori, serta Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, Isnaini Jazilah, juga hadir dalam kegiatan bersama dengan anggota Bapemperda.lainnya.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Terima Kunjungan Konsultasi Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon appeared first on SuaraBaru.id.

Ribuan kades itu datang dari berbagai daerah di Jabar. Ada yang berasal dari Cirebon, Garut, Sumedang, Subang, Tasikmalaya dan sekitarnya. Mereka rela menempuh perjalanan hingga berjam-jam, hanya untuk bertemu Ganjar.

Saat Ganjar tiba di lokasi, ribuan Kades itu langsung mengerumuninya. Para kepala desa ini rela berdesakan, untuk bersalaman dan foto bersama Ganjar.

BACA JUGA: Proses Pembinaan Atlet Usia Dini Mutlak Dilakukan

Suasana halal bihalal Ganjar dengan para kades itu berlangsung gayeng. Sejumlah hiburan rakyat khas Jabar dipertunjukkan. Ganjar juga berdialog dengan sejumlah kades.

Beragam persoalan disampaikan para kades kepada Ganjar. Selain sangat dekat dengan para kades, Ganjar selama ini juga menjadi Dewan Pembina Papdesi, perkumpulan perangkat dan kepala desa se-Indonesia.

”Kami ini bingung dengan regulasi dana desa pak. Sering berubah-ubah, dan regulasinya membingungkan. Kami juga berharap, kami diberi keleluasaan untuk mengelola dana desa tanpa takut,” kata Fitriani Dewi, Kades Jembarwangi, Kabupaten Sumedang.

BACA JUGA: Tim PkM USM Beri Pelatihan Pembuatan QR Code Menggunakan Powerpoint di SMK PGRI 1 Semarang

Hal senada disampaikan Maskari, Kades Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Maskari mengatakan, sistem pelaporan dana desa membuat para Kades pusing kepala. ”Kalau bisa dipermudah Pak. Saya dan Sekdes pusing kepala. Bingung pak,” ucap Maskari.

Ganjar memahami betul keluhan dari para kades itu. Sebab tak hanya di Jabar, persoalan pengelolaan dana desa sekaligus pelaporannya, memang menyulitkan seluruh kades, termasuk yang ada di Jawa Tengah.

”Ada dua hal sebenarnya yang dikeluhkan kawan-kawan Kades. Pertama, terkait dengan keleluasaan teman-teman Kades mengelola dana desanya. Tanpa banyak diintervensi. Sehingga perlu aturan yang sifatnya lebih umum, sehingga secara kewenangan otonom mereka bisa mengelola sendiri,” terangnya.

BACA JUGA: PPP Rekrut Ketua GP Ansor Kudus Dasa Susila untuk Jadi Caleg

Namun Ganjar meyakini, dengan pengalaman para kades, sudah saatnya memberikan kelonggaran kepada kades untuk mengelola dana desanya. Sehingga, peruntukkan umum bisa diberikan aturan, tapi selebihnya bisa disesuaikan dengan prioritas desa masing-masing.

”Kedua, cara pelaporan keuangan. Mereka berharap tidak terlalu sulit. Kalau bisa sederhana, maka itu sangat membantu mereka. Sehingga para kades ini konsentrasi pada pembangunan desanya, bukan soal administratif. Cuma saya ingatkan, tidak dikorupsi. Pesen saya itu, jangan korupsi,” tandasnya.

Riyan

The post 4.011 Kades se-Jabar Timpakan Berbagai Persoalan ke Dewan Pembina Papdesi appeared first on SuaraBaru.id.