Paramitha menegaskan, rotasi jabatan bukanlah hukuman, melainkan momentum krusial untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berintegritas. Dia juga menekankan pentingnya transformasi pelayanan publik.

“Jabatan ini adalah amanah, saya menuntut saudara-saudara untuk bekerja secara profesional, akuntabel, dan mampu menciptakan sistem kerja yang efektif. Jadilah pemimpin yang memberi teladan dan kolaboratif,” ujarnya.

Paramitha menginstruksikan, khusus kepada para Kepala UOBF Puskesmas yang baru dilantik. Katanya, sebagai garda terdepan, Puskesmas diminta untuk menjadi solusi nyata atas tantangan kesehatan di Brebes, seperti penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, serta perluasan akses layanan kesehatan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Paramitha mendorong program unggulan Nakes Door to Door. Program yang dirancang agar tenaga kesehatan (nakes) proaktif mendatangi rumah warga secara langsung.

“Saya instruksikan kepada seluruh Kepala Puskesmas agar menjadikan Nakes Door to Door sebagai prioritas utama. Lakukan pendataan akurat dan libatkan kader kesehatan serta lintas sektor agar program ini berkelanjutan,” imbuhnya.

Kepada pejabat manajerial, Pramitha berpesan, agar mampu mengelola sumber daya dengan bijak dan mengambil keputusan yang tepat di tengah dinamika masyarakat yang tinggi. Ia berharap wajah baru birokrasi di lingkungan Pemkab Brebes dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Selamat bertugas. Jalankan dengan dedikasi tinggi dan penuh tanggung jawab demi pengabdian terbaik bagi masyarakat Kabupaten Brebes,” pungkasnya.

Hadir pada acara tersebut, Jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Brebes Wurja SE, Sekertaris Daerah Kabupaten Brebes Dr Tahroni MPd, para kepala OPD Brebes serta Direktur BUMD.

Nur Muktiadi

The post Bupati Brebes Sebut Rotasi Jabatan untuk Penguatan Komitmen appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Heni, keberadaan pegawai dalam sebuah organisasi pemerintah memiliki peran yang sama pentingnya, terlepas dari kelas jabatan masing-masing. Kakanwil Kemenkum Jateng menekankan bahwa tidak ada jabatan “Kelas 2”.

“Tidak ada kelas jabatan “Kelas Dua”. Tidak ada perbedaan hirarki antara jabatan struktural dan fungsional yang setara,” tegas Heni saat melantik dan mengambil sumpah Pejabat Non Manajerial, di Aula Kresna Basudewa, Jum’at (24/1/2025).

“Kedua jabatan tersebut memang ada dan merupakan kebijakan birokrasi yang telah dipikirkan sedemikian rupa, dalam rangka meraih tujuan organisasi. Kedua jabatan ini memang diperlukan. Kedua jabatan ini saling mengisi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,” tambahnya.

Atas dasar tersebut, Heni mengimbau agar jajarannya tidak membentuk paradigma yang salah dengan mengkotak-kotakkan jabatan, terlebih dengan “mendewakan” salah satu jabatan. “Semua jabatan sama. Jangan pernah berpikir bahwa satu jabatan lebih penting daripada jabatan yang lain,” kata Heni.

“Kita harus bersikap profesional. Profesionalitas harus kita munculkan dalam pikiran dan hati kita agar selaras dengan tujuan organisasi. Semua jabatan, kelas apapun memiliki peran yang sangat penting di kantor ini. Kita memiliki peran, tugas, fungsi serta tanggung jawab masing-masing yang harus dilakukan secara baik agar mencerminkan profesionalitas kita,” terangnya.

Bidang dukungan manajemen, Fasilitatif dan Administratif, maupun bidang teknis dan substansial, lanjut Kakanwil merupakan bagian yang sama pentingnya dalam birokrasi. Peran semua bidang sangat menentukan keberhasilan organisasi.

Heni menggarisbawahi, kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perubahan regulasi dan kebijakan merupakan bagian dari dinamika pemerintahan yang bertujuan untuk pengoptimalan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Tentu di setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Ketika ada pergantian pimpinan, maka kebijakan juga akan berganti. Tugas kita adalah harus memberikan dukungan penuh terhadap semua kebijakan dari pimpinan,” ujar Heni

“Apabila kita bertentangan dengan kebijakan organisasi, maka tidak ada berjalan efektif. Mari kita sederhanakan pikiran kita. Kita harus menerima semua ketetapan pimpinan. Fokus pada tugas dan fungsi kita, agar kinerja kita menjadi lebih produktif, menjadi tepat guna sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Diketahui, Kakanwil Kemenkum Jateng melantik dan mengambil sumpah 15 orang Pejabat Non Manajerial. Jabatan yang diemban oleh 15 orang tersebut adalah Jabatan Fungsional. Jabatan ini mereka peroleh melalui mekanisme penyetaraan dan perpindahan dari jabatan lain.

Dari 15 orang tersebut, 7 diantaranya merupakan mantan Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang atau Pejabat Pengawas yang setara Pejabat Eselon IV.

Penyetaraan jabatan ini adalah efek domino dari “pemekaran” yang terjadi di tubuh Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan itu membuat struktur organisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah semakin ramping. Kini, tidak ada lagi Pejabat Manajerial Eselon IV dalam tubuh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Ning S

The post Lantik Pejabat Non Manajerial, Kakanwil Kemenkum Jateng: Tidak Ada Dikotomi Jabatan appeared first on SuaraBaru.id.

Selaku Inspektur Upacara Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) V, Brigadir Jenderal  TNI ( Mar) Joni Sulistiawan SH, M Han, dilaksanakan di Mako Lanal Tegal, Jumat (27/9/24).

Letkol Laut (P) Adi Surono telah menjabat sebagai Komandan Lanal Tegal selama 11 bulan dari tanggal 13 Oktober 2023 sampai 27 September 2024 (350 hari). Selanjutnya Ia diberikan amanat sebagai Pabandya 2 Pangkat Ban lll Binkar Spers TNI Mabbes TNI.

Berbagai prestasi dan program kerja berhasil dituntaskan, termasuk kegiatan komsos dan menggali serta memotori sejarah Tegal dan ALRI  khususnya sejarah ALRI di Kota Tegal, serta silahturahmi kerjasama pelatihan ke sekolah sekolah tingkat menengah .

Dalam amanatnya Danlantamal V, Brigadir Jenderal  TNI (Mar) Joni Sulistiawan, menyampaikan bahwa rotasi pejabat di Lingkungan TNI AL merupakan hal yang wajar. Joni  menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kerja keras Letkol Laut(P) Adi Surono dalam memimpin Lanal Tegal selama ini.

“Terima kasih atas pengabdian dan kontribusi saudara selama memimpin Lanal Tegal. Semoga segala prestasi yang telah diraih bisa menjadi teladan dan motivasi bagi pejabat baru,” ujar Danlantamal V.

Kepada pejabat Danlanal Tegal yang baru, Letkol Laut (P) Rizki Purnama Putra, Danlantamal V menyampaikan bahwa tantangan di Lanal Tegal, dengan wilayah yang luas perlu kesiapsiagaan atas ancaman dan kerawanan.

Selain itu Ia juga berpesan agar selalu menjaga, integritas, kolaborasi dan sineegitas dengan Forkopimda, dan stakeholder, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Pj Wali Kota Tegal, Dadang Somantri yang hadir dalam giat tersebut berharap Danlanal Tegal yang baru dapat meningkatkan kolaborasi yang sudah terbina dengan baik.

“Saya yakin Danlanal yang baru juga akan sama, karena punya basic yang sama, dan kami siap berkolaborasi seperti yang diharapkan oleh Danlatamal tadi,” pungkas Pj. Wali Kota Tegal.

Ikut hadir Ketua DPRD Kota Tegal sementara Sutari SH MH bersama Forkopimda Kota Tegal.

Sutrisno

The post Letkol Laut (P) Rizki Purnama Putra Jabat Danlanal Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto memimpin prosesi acara sekaligus mengambil sumpah jabatan seorang notaris dan 27 anggota MPDN serta 8 pengganti antarwaktu anggota MPDN.

Tejo menyampaikan petuah kepada seluruh peserta pelantikan agar meningkatkan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan hukum pengguna jasa notaris.

Terlebih di era industry 4.0 harus mengikuti perkembangan hukum yang berlaku, agar akta yang dibuat dapat mewujudkan ketertiban hukum baik bagi kliennya maupun masyarakat.

Tejo berpesan agar notaris berpedoman pada Kode Etik, serta memenuhi segala kewajiban dan menjauhi semua larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kepada MPDN, secara khusus ia menekankan kewenangan dan kewajiban MPDN melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, untuk menjaga martabat dan kehormatan jabatan notaris di tengah-tengah masyarakat, sekaligus untuk melindungi hak pengguna jasa notaris atas kepastian hukum.

“Anggota maupun Pengganti Antarwaktu Anggota MPD untuk menelaah seluruh laporan bulanan yang dikirim oleh para Notaris dalam rangka deteksi dan pencegahan potensi kelalaian atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris,” tegasnya.

“Usahakanlah pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi administratif benar-benar merupakan upaya yang terakhir,” ujarnya.

Diketahui, MPDN yang dilantik dan diambil sumpah pada hari ini nantinya akan bertugas di wilayah Kabupaten Pemalang, Kabupaten dan Kota Pekalongan, Batang, Banyumas, Purbalingga, Jepara, Boyolali, dan Kabupaten Sragen

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah ini dihadiri secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan dan Pejabat Administrator sebagai saksi.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Pengambilan Sumpah  Jabatan Notaris appeared first on SuaraBaru.id.

Mulai 16 Januari 2023, Dr. Syarifuddin, M.Hum menjabat sebagai Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah (BBPJT), menggantikan Dr. Ganjar Harimansyah yang ditunjuk sebagai Kepala Balai Bahasa Sulawesi Selatan.

Syarifuddin mengatakan, dirinya akan melanjutkan program-program yang telah dicanangkan oleh Kepala Balai Bahasa sebelumnya. Revitalisasi bahasa daerah sebagai program Merdeka Belajar akan dilanjutkan kembali.

“Penguatan-penguatan konsep dan pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah akan ditekankan kembali,” kata Syarifuddin dalam acara pisah sambut Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah di Balairung BBPJT, Ungaran, Kabupaten Semarang, pada Senin, 30 Januari 2023.

Syarifuddin menjelaskan, fondasi yang telah dicanangkan oleh Kepala Balai Bahasa sebelumnya akan menjadi dasar dalam melaksanakan program-program yang akan dijalankannya.

Dia berharap adanya kolaborasi berbagai pihak dalam menjalankan program-program Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.

“Tanpa adanya kolaborasi, program yang telah disiapkan tentu tidak akan berhasil secara baik. Komponen yang satu harus mendukung komponen yang lain. Kolaborasi, kerja sama, dan komunikasi mutlak diperlukan,” tandasnya.

Keberadaan Balai Bahasa, lanjut Syarifuddin, harus bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka pengembangan, pembinaan, serta pelindungan bahasa dan sastra.

Menurutnya, moto Badan Bahasa “bermanfaat” harus terus ditekankan agar keberadaan kantor memberikan manfaat bagi masyarakat dalam membangun bangsa dan negara melalui bahasa dan sastra.

“Harus dilakukan penguatan, baik secara internal maupun eksternal. Prestasi-prestasi yang diraih sebelumnya harus dipertahankan dan ditingkatkan, karena mempertahankan lebih sulit daripada membangun. Kuncinya adalah niat baik,” tegasnya.

Sementara itu, Ganjar Harimansyah yang akan menempati posisi Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih yang tulus atas kerja sama yang asyik antara pegawai dan kepala selama ini.

Dia berharap pegawai Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah senantiasa kreatif dan inovatif dalam menjalankan program-program kantor.

“Saya juga menyampaikan permohonan maaf jika selama bekerja dengan teman-teman melakukan kesalahan dan kekhilafan. Selanjutnya saya juga mohon doa teman-teman agar mampu menjalankan amanah lebih baik lagi di Balai Bahasa Sulawesi Selatan,” ungkap Ganjar.

Ning Suparningsih

The post Pimpin Balai Bahasa Provinsi Jateng, Syarifuddin Gantikan Ganjar Harimansyah appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir sebagai pewawancara, Kepala Divisi Administrasi selaku Ketua TPK (Tim Penilai Kinerja), Jusman bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto, didampingi Kasubbag Kepegawaian, TU & Rumah Tangga, Meivita Dewi Widyastuti, serta Tim Penilai Kinerja Kanwil Kemenkumham Jateng.

Seleksi pejabat dministrasi ini diikuti oleh 12 pegawai dari satuan kerja yang berdasarkan hasil rapat TPK sebelumnya telah memenuhi syarat secara administrasi.

Jusman berharap para peserta mengikuti dengan serius dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

“Kami akan melakukan wawancara untuk pendalaman terkait potensi diri, sebagai penunjang untuk posisi jabatan administrasi,” ujarnya, Selasa (20/9/2022).

Pada kegiatan tersebut pewawancara bukan hanya menggali terkait tugas dan fungsi saja, namun juga menggali integritas, komitmen, potensi peserta dan langkah-langkah inovasi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi, jika diberi amanah sebagai pejabat administrasi.

Menurut Jusman, wawancara ini dilaksanakan sebagai bentuk transparansi dan profesionalisme dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, khususnya terkait pola mutasi dan promosi, serta pengembangan karir pegawai di lingkungan Kanwil Jawa Tengah.

Ning Suparningsih

The post Kemenkumham Jateng Gelar Wawancara Seleksi Pengisian Jabatan Administrasi appeared first on SuaraBaru.id.

“Penambahan posisi jabatan baru di lingkungan KPK terdiri dari 6 pejabat struktural, yaitu 1 pejabat eselon 1 dan 5 pejabat setara eselon 3 serta 1 pejabat non-struktural yaitu staf khusus,” kata Ketua KPK RI melalui Plt Juru Bicara Ali Fikri, Minggu (22/11/2020) dalam siaran pers via WhatsApp.

Dijelaskannya, penambahan tersebut setelah memperhitungkan jumlah penambahan jabatan baru, jabatan lama yang dihapus, dan penggantian nama/nomenklatur jabatan, baik pada kedeputian maupun kesekjenan.

Dia merinci 24 nama-nama baru jabatan di KPK sesuai Perkom No. 7/2020 di antaranya, 1.Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat , 2.Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi , 3.Direktorat Jejaring Pendidikan, 4.Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, 5.Direktorat Inisiasi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan 6.Direktorat Antikorupsi Badan Usaha dan Akreditasi.

Selanjutnya, 7.Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 – 5 (5 jabatan), 8.Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, 9.Inspektorat, 10.Direktorat Manajemen Informasi , 11. Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi , 12.Bidang Perencanaan Strategis, 13.Bidang Organisasi dan Tatalaksana dan 14.Bidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko.

Posisi lain yang ditambahkan terangnya, 15.Bagian Pemberitaan, 16.Bagian Diseminasi dan Publikasi , 17.Sekretariat Inspektorat, 18.Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi , 19.Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dan 20.Staf khusus.

Ali Fikri juga menjabarkan, dalam Perkom KPK ini terdapat 16 nama jabatan lama yang dihapus diantaranya 1.Penasihat, 2.Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat/PIPM, 3.Koordinator Wilayah (ada 9 jabatan korwil yaitu korwil 1 s.d 9) dan 4.Direktorat Pengawas Internal.

Posisi jabatan lain yang dihapus adalah, 5.Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 6.Bagian Renstra Ortala, 7.Bagian Pemberitaan dan Publikasi dan 8.Sekretariat PIPM.

“Di tingkat eselon 1 terdapat penambahan 2 nama jabatan namun ada penghapusan 1 jabatan lama yaitu deputi PIPM. Di tingkat eselon 2 terdapat penambahan 11 jabatan baru, namun juga penghapusan 11 jabatan lama,” ujarnya..

Sedangkan di tingkat eselon 3 terdapat penambahan 8 nama jabatan baru dan penghapusan 3 jabatan lama. “Penambahan 2 nama jabatan baru pada eselon 1 yaitu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi dan Deputi Pendidikan dan Peran serta masyarakat adalah dalam rangka merespon amanat Pasal 6 huruf b dan d terkait pelaksanaan tugas Koordinasi dan Supervisi dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d dan e UU KPK,” beber Juru Bicara Lembaga Anti Rasuah ini.

Dia membeberkan, terkait staf khusus perlu kami tegaskan kembali bahwa yang dimaksud adalah bukan staf ahli. Sehingga, rumpun jabatan tersebut termasuk dalam kategori non-struktural. Perkom menetapkan paling banyak 5 orang staf khusus dengan fungsi menggantikan jabatan Penasihat KPK yang menetapkan maksimal berjumlah 4 orang dan telah dihapus dalam UU No 19/2020.

“KPK memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK tetap mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme. Penataan ulang organisasi perlu kami lakukan merespon amanat UU dan menjadi ikhtiar kami untuk terus memperbaiki kinerja kami ke depan,” tegasnya.

Claudia SB

The post KPK Tambah 7 Posisi Jabatan Baru guna Tingkatkan Kinerja appeared first on SuaraBaru.id.