Seperti diketahui, sebanyak 2.468 peserta mengikuti acara yang digelar secara luring, di Auditorium Majeng Kanwil Kemenag Jateng, dan secara daring melalui Zoom Meeting.

Ditegaskan Saiful Mujab, sumpah jabatan ini merupakan momentum penting dalam perjalanan pengabdian sebagai aparatur sipil negara. Dia juga menyampaikan rasa syukurnya, atas kesehatan lahir dan batin, sehingga seluruh peserta dapat mengikuti prosesi pelantikan dengan khidmat.

BACA JUGA: Terdampak Banjir, 10 Ribu Hektare Sawah di Jawa Tengah Gagal Panen

Menurutnya, nikmat itu harus menjadi pendorong untuk bekerja secara profesional, berintegritas, serta loyal kepada negara. Prosesi itu disebutnya sebagai miqat, untuk menentukan langkah sebagai ASN Kementerian Agama.

”Kenapa saya sebut miqat? Karena sesuai regulasi, jabatan apa pun harus melalui sumpah jabatan. Artinya, kita bekerja melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan di pundak kita dengan ikrar, sumpah, dan tepati janji dengan penuh tanggung jawab,” kata Saiful Mujab, seperti dikutip dari laman medsos Kemenag Jateng.

Disampaikan juga, para pejabat fungsional yang dilantik, harus memahami regulasi serta mengembangkan kompetensi sesuai bidang keahliannya. Saiful juga mendorong, agar pejabat fungsional proaktif dalam merencanakan pengembangan karier, dan mengoptimalkan capaian angka kredit, sebagai bagian dari profesionalisme ASN,

Pada kesempatan itu juga, Kakanwil menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, yang telah memilih jalan pengabdian di Kementerian Agama. Dia menegaskan, tugas di Kementerian Agama tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi spiritual.

Riyan

The post 2.468 ASN Kemenag Jateng Ikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan appeared first on SuaraBaru.id.

Adapun seleksi ini membuka sebanyak 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama, untuk nantinya ditempatkan pada SR yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan.

”Untuk memenuhi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, tentunya kita sama-sama tahu, diperlukan guru. Sebagai tahapan dari penunjukkan guru, perlu adanya seleksi calon guru. Calon guru merupakan lulusan PPG yang diselenggarakan Kemendikdasmen,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Robben Rico di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

BACA JUGA: Kapolda Jateng Resmikan Gedung SPPG, Dilengkapi 2 Unit Kendaraan Operasional Dorong Percepatan MBG

Menurut dia, proses seleksi ini, seperti dikutip dari laman resmi Kemensos, menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Salah satu strateginya, melalui pembangunan SR. Kemensos dalam hal ini bertugas untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

Proses seleksi guru ini dilaksanakan Kemensos, melalui kolaborasi lintas kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pengadaannya dilakukan secara transparan, dan tanpa dipungut biaya apapun alias gratis.

BACA JUGA: 7 Tahun Mengabdi, Badiklat Hukum Jateng Pererat Kolaborasi Lintas Sektor

”Selanjutnya, seleksi tambahan nanti kita lakukan untuk memperoleh guru-guru terbaik, yang akan mendidik dan mengawal anak-anak di Sekolah Rakyat ini. Tentunya, Kementerian Sosial akan membantu proses seleksi tambahan itu,” kata Robben.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dengan konsep asrama, yang dirancang pemerintah. Sekolah ini khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, pada Desil 1 serta Desil 2, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pembelajarannya mencakup penguasaan akademis, penumbuhan karakter, jiwa kepemimpinan, serta keterampilan hidup. Hal ini bertujuan, untuk menciptakan agen perubahan demi memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat.

BACA JUGA: ODOL 2025: Jangan Hanya Gencar di Media, Tapi Sepi Solusi di Lapangan!

Sehubungan dengan pembukaan lowongan guru ini, Kemensos mengajak dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para lulusan PPG, untuk berpartisipasi. Adapun lulusan PPG yang dapat mengikuti seleksi, yakni lulusan yang telah mengikuti serangkaian seleksi ASN PPPK, pada tahun 2024.

Nantinya, guru-guru yang lulus seleksi menjadi guru SR, akan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional (PPPK JF), di bawah naungan Kemensos. Mereka bakal mendapatkan gaji pokok, tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja, serta pelatihan khusus sebagai guru SR.

Seluruh guru SR yang terpilih, wajib melaksanakan disiplin ASN sesuai aturan yang berlaku di Kemensos. Mereka juga melakukan proses pembelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan.

BACA JUGA: Jamaah Haji Indonesia Mulai Diterbangkan ke Tanah Air

Sementara syarat paling penting, bersedia ditempatkan di SR pada seluruh wilayah NKRI, serta bersedia melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan Kementerian Sosial.

”Untuk itu, saya mengajak seluruh lulusan PPG, dapat berpartisipasi dalam kesempatan ini. Tentunya, untuk mendukung program ini diperlukan sinergi bersama dari seluruh instansi yang terlibat,” jelas Robben lagi.

Persyaratan Umum dan Khusus Seleksi PPPK JF Guru Sekolah Rakyat:
Persyaratan umum:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Usia paling rendah 20 tahun dan berusia paling tinggi 45 tahun pada saat ditetapkan sebagai bakal calon guru.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV)/Sarjana Terapan.
8. Memiliki Sertifikat Pendidik melalui Program PPG Prajabatan atau PPG Calon Guru.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan Khusus:
1. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
2. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris aktif (lisan dan tulisan).
3. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN PPPK Tahun Anggaran 2024 dan Terdata pada aplikasi Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN).
4. Bersih dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
5. Siap berada di lingkungan sekolah berasrama.

BACA JUGA: Permasalahan yang Sering Terjadi pada Lansia dan Tips Perawatannya

Kemudian seleksi kompetensi tambahan bagi para calon guru yang diselenggarakan Kemensos secara daring meliputi, psikotes, tes kemampuan Bahasa Inggris, dan wawancara. Bagi calon guru yang tidak mengikuti rangkaian seleksi ini, dinyatakan mengundurkan diri.

Seleksi Calon Guru Sekolah Rakyat oleh Kemendikdasmen dilaksanakan pada 10-12 Juni 2025. Kemudian, pengumuman calon guru Sekolah Rakyat oleh Kemendikdasmen pada 16 Juni 2025

Registrasi online calon guru pada aplikasi Kemensos dilakukan 16-17 Juni 2025. Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan dilakukan 18 Juni 2025. Pelaksanaan seleksi Kompetensi Tambahan Calon Guru oleh Kemensos digelar 19-23 Juni 2025.

Selanjutnya, pengumuman PPPK JF Guru Sekolah Rakyat oleh Kemensos dilaksanakan 30 Juni 2025. Pengangkatan PPPK JF Guru Sekolah Rakyat akan dilakukan pada Juli 2025.

Riyan

The post Dibuka Lowongan Guru untuk Sekolah Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang diinisiasi oleh BPSDM Hukum dan HAM ini dilaksanakan di Aula Kresna Basudewa Kanwil. Kegiatan yang berlokus di Jawa Tengah ini berdasarkan jumlah alumni pelatihan penyuluh hukum, analis hukum dan perancang peraturan perundang-undangan sejak tahun 2022, 2023 dan Februari 2024.

Peserta yang mengikuti merupakan para penyuluh hukum yang tersebar di Magelang, Purworejo dan Cilacap dari lingkungan Kemenkumham, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten dengan jumlah alumni sebanyak 17 orang.

“Tim evaluator akan melakukan penggalian data berupa kuantitatif melalui kuisioner yang disebar dan pengisian melalui link serta data kualitatif melalui wawancara metode STAR (Situasi, Tugas, Aksi, dan Result) kepada para responden,” ujar Perencana Ahli Madya BPSDM Hukum dan HAM, dr. Funna Maulia Massaile, Jumat (4/10/2024).

“Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa oleh tim evaluator untuk disusun laporan Policy Brief ataupun laporan Efektivitas Program Pelatihan yang valid dan terukur dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah,” lanjutnya.

Dalam wawancara ini variabel yang diukur yaitu dampak pelatihan bagi alumni setelah kembali di unit kerjanya, untuk melihat sejauh mana efektifitas program pelatihan.

Kakanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto berharap kegiatan ini memberikan dampak efektif bagi peserta pelatihan. “Tentu untuk melihat sejauh mana efektivitas program pelatihan yang diikuti berikut dampak yang signifikan, ‘ ujar Tejo.

Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan pengisian kuisioner kepada peserta, dan wawancara atasan dan rekan kerja alumni.

Hadir dalam kegiatan pembukaan Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan, dan Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Dyah Santi, serta Kasubbag Kepegawaian Tata Usaha dan Rumah Tangga Meivita Dewi.

Ning S

The post Tingkatkan Karir, Kemenkumham Jateng Ikuti Wawancara Evaluasi Jabatan Fungsional appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Kanwil Kemenkumham Jateng bersama Biro SDM Sekretariat Jenderal dan Badan Kepegawaian Negara.

Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor mengatakan, kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya aturan1 Jabatan Fungsional yang baru. “Sekarang, dan sedang berjalan, semua JF tampaknya akan diarahkan menuju pola penilaian konversi,” kata Hajrianor.

“Beberapa JF yang instansi pembinanya progressif telah memperbarui aturan JF-nya dengan mengakomodir ketentuan konversi,” sambungnya.

Diketahui, prinsip dari sistem konversi yang baru menitikberatkan pada proses pengambilan nilai angka kredit yang diambilkan dari nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

“Pada sistem konversi, SKP menjadi aspek penting dan menentukan karena akan menjadi titik acuan penilaian angka kredit (PAK),” terang Hajrianor.

Hajrianor mengingatkan kepada peserta yang hadir untuk lebih aware dengan peraturan terbaru. Sebab kini penyusunan PAK lebih mudah, karena tidak harus menyusun dua hal yang berbeda antara Dupak dan SKP. “Cukup dengan SKP, proses untuk penerbitan PAK sudah dapat dilakukan,” jelasnya.

Untuk peserta yang hadir dalam kegiatan ini merupakan perwakilan dari 9 Kanwil di Regional Jawa Bali, NTB dan NTT yang digelar secara hybrid.

Hadir dalam kesempatan ini, Kepala Bagian Umum Anton Tri Oktabiono, dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga Meivita Dewi.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Sosialisasikan Konversi Penilaian Kinerja bagi Jabatan Fungsional appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di aula Kresna Basudewa Kanwil Jateng ini bertujuan untuk menilai para Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang akan naik jenjang ke tingkat berikutnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono mengatakan, peran PK dan APK sangat penting di dalam Sistem Pemasyarakatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Ia memandang penilaian kompetensi ini sangat penting diikuti oleh seluruh PK dan APK. “PK dan APK merupakan JFT pertama yang dimiliki oleh Ditjenpas, kami telah mengikuti perkembangannya dari awal terbentuk,” ungkapnya.

“Uji kompetensi ini merupakan keharusan untuk meningkatkan kompetensi, juga menjadi syarat bagi JFT yang akan naik jenjang berikutnya. Kami berpesan kepada peserta agar betul-betul mempersiapkan sebelum pelaksanaan uji kompetensi,” ujar Heni.

Sementara itu Kepala Pusat Penilaian Kompetensi (Penkom) BPSDM Kumham, Jusman menjelaskan, setidaknya di tahun 2023 ini terdapat 650 peserta yang mengikuti penilaian kompetensi, karena itu penyelenggaraan kegiatan ini menjadi penting bagi para JFT.

Mantan Kadiv Administrasi Jateng itu mengimbau peserta untuk jujur dalam mengerjakan soal, sehingga dapat melihat sejauh mana kompetensi yang dimiliki.

“Penkom ini penting dalam meningkatkan kualitas tugas fungsi teman-teman PK dan APK. Ikuti kegiatan ini dengan jujur dan laksanakan sebaik-baiknya, karena saingan anda banyak,” kata Jusman.

Kadiv Administrasi, Hajrianor berharap ke 25 peserta dari Jawa Tengah dapat menyelesaikan ujian dengan baik dan lulus. Ia memberi semangat dan wejangan agar saat mengerjakan soal tidak buru-buru dan memahami narasi soal dengan baik. “Kami berharap peserta di Jawa Tengah ini berhasil,” harapnya.

Diketahui, kegiatan ini merupakan penilaian kompetensi gelombang 2 yang diselenggarakan dari target 3 gelombang. Sebanyak 220 peserta dari seluruh Indonesia mengikuti ujian ini dari tanggal 11 hingga 13 September nanti.

Hadir mendampingi Kadiv Administrasi, yaitu Kepala Bagian Umum Budhiarso Widhyarsono dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga Meivita Dewi Widyastuti.

Ning S

The post 25 Jabatan Fungsional PK dan APK Jawa Tengah Ikuti Penilaian Kompetensi appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bambang Setyabudi, secara tidak langsung ini membuka peluang kepada para pegawai untuk menjadi Analis Kekayaan Intelektual atau pun perekrutan baru.

“Ini secara tidak langsung membuka peluang kepada para pegawai untuk menjadi Analis Kekayaan Intelektual atau pun perekrutan baru,” ujar Bambang, Rabu (21/9/2022).

Dikatakan bahwa beban kerja di bidang Kekayaan Intelektual sangat banyak. Ia mengimbau bagi JF Kekayaan Intelektual nantinya agar aktif melakukan kegiatan, sehingga dapat mempercepat proses pemangkatan dan karir pegawai.

Sementara itu Koordinator Kepegawaian DJKI, Dian Nurfitri menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk perhitungan kapasitas dan kuota perhitungan formasi jabatan Analis Kekayaan Intelektual di daerah.

Ia bersama tim memaparkan terkait tugas fungsi serta proses pengangkatan JF Analis Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Permenpan No 21 tahun 2022.

Tim DJKI sendiri dalam sesi diskusi menghimpun berbagai data yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung terkait pelayanan Kekayaan Intelektual dari wilayah Jawa Tengah.

Selain itu juga ikut melakukan perhitungan kebutuhan JF Analis KI berdasarkan unsur (sub-unsur) kegiatan, SKR, serta volume beban kerja.

Menurutnya, data yang didapat oleh tim DJKI dari Kanwil Kemenkumham Banten nantinya akan dikompilasi dengan data dari Kanwil Kemenkumham lainnya, dan dijadikan bahan rapat dengan Kemenpan.

Selain itu juga untuk menjadi dasar pembentukan kebijakan teknis lainnya terkait JF Analis Kekayaan Intelektual.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Lakukan Perhitungan Jumlah Formasi JF Analis KI appeared first on SuaraBaru.id.