Hadir dalam kegiatan ini dua narasumber yakni Kasat Intelkam Polres Grobogan AKP Joko Susilo dan perwakilan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Tengah, Intan Hidayat.

Dalam kegiatan ini, hadir beberapa perwakilan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Grobogan, serta sejumlah awak media dan dinas terkait dalam kegiatan tersebut.

Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti menjelaskan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kabupaten Grobogan berada di posisi rawan sedang dengan poin 22,892.

Dengan IKP tersebut, Kabupaten Grobogan masih cukup landai, namun tidak boleh berpangku tangan. “Tetap harus ada pengawasan dan pencegahan. Salah satu ikhtiar Bawaslu adalah melibatkan unsur partisipasi masyarakat Grobogan agar bisa meningkat dalam pelaksanaan Pemilu yang digelar pada tahun mendatang,” ujar Fitria Nita Witanti.

Dalam rangka pengawasan tersebut, khususnya pada konten internet, Fitria menjelaskan perlu adanya kolaborasi dan kontribusi dari kalangan BEM, ormas, OKP, GMNI, NU, Ansor, PMII, HMI yang punya massa untuk membantu menjadi pioner dalam pengawasan pemilu.

“Bawaslu Grobogan punya tugas konstitusi yaitu soswatif atau sosialisasi pengawasan partisipatif yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 tahun 2023,” jelas Fitria, sapaan akrabnya.

Dirinya juga menjelaskan, kampanye di akun media sosial saat ini terpantau belum ada pergerakan untuk platform tersebut, namun peserta pemilu sudah setor 20 akun media sosial per masing-masing platform.

“Fokus pengawasan selanjutnya adalah peserta Pemilu. Kami antisipasi pula munculnya akun ilegal yang membawa konten politisasi SARA dan hoaks,” tambah Fitria Nita Witanti.

Paparan Kasat Intelkam Dalam kesempatan itu, Kasat Intelkam Polres Grobogan AKP Joko Susilo menjelaskan tentang bahaya black campaign atau kampanye hitam dalam tahapan pemilu.

Menurut AKP Joko Susilo, kampanye hitam adalah suatu model atau perilaku atau perbuatan atau cara berkampanye yang dilakukan seorang calon, sekelompok orang atau parpol bahkan simpatisan dengan cara menghina atau mencemarkan nama baik denagn sasaran lawan atau calon lainnya.

“Kampanye hitam ini berbahaya karena dapat merusak reputasi seseorang dalam kehidupan berdemokrasi,” jelas AKP Joko Susilo.

Dirinya memaparkan bahwa kampanye hitam ini biasa ditemukan dalam akses yang illegal atau akun palsu dalam penyebaran fitnah, penyebaran ujaran kebencian, manipulasi dokumen, penyebaran berita hoaks dan penyalahgunaan data pribadi.

“Karena itu jangan sampai Anda termakan hoax dengan kampanye hitam melalui kanal illegal atau akun palsu karena seperti yang saya sampaikan tujuan dari kampanye hitam sendiri untuk memecah persatuan dan kesatuan dalam berdemokrasi,” papar Joko Susilo.

Sementara itu, perwakilan SMSI Jawa Tengah, Intan Hidayat memberikan tips selama masa tahapan pemilu ini kepada masyarakat agar bersama-sama turut mengawasi pemilihan umum.

Tips yang berkaitan dengan hal ini adalah tips mengonsumsi informasi. Hidayat menjelaskan tips mengonsumsi informasi yakni dengan selalu skeptis, selalu berpikiran terbuka, cek identitas atau track record website atau akun, cek tanggal posting, jangan tergiur oleh judul atau konten.

“Kemudian baca artikel sampai tuntas dan telusuri sumbernya, kemudian cek pembuatnya dan orang yang menyebarkan. Anda semua bisa menanyakan langsung kepada ahlinya,” papar Intan Hidayat.

Tya Wiedya

The post Sosialisasi Bawaslu Grobogan, Hindari Kampanye Hitam dan Penyebaran Hoaks appeared first on SuaraBaru.id.

Berdasarkan pada IKP tersebut, Bawaslu RI menyatakan ada 85 kabupaten/kota dengan kondisi kerawanan tinggi. Adapun yang rawan sedang sebanyak 349 kabupaten/kota, dan rawan rendah 80 kabupaten/kota.

Menurut Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Jawa Tengah, Anik Sholihatun menyampaikan, ada 7 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang rawan tinggi tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Kota Semarang ada di urutan 12 dengan skor 73,26. Berikutnya Kabupaten Sukoharjo di urutan 14 dengan skor 70,20, Kabupaten Purworejo di urutan ke 18 dengan skor 67,11,” ujarnya, Senin (19/12/2022).

Selanjutnya ada Kabupaten Temanggung di urutan ke 43 dengan skor 59,05, Kabupaten Wonosobo di urutan 46 dengan skor 58,35, Kabupaten Magelang urutan 60 dengan skor 54,25, dan Kabupaten Kendal di urutan 64 dengan skor 53,25.

Disampaikan, data IKP menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilu menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan Pemilu dengan skor 42,22 diikuti oleh konteks sosial politik dengan skor 31,13, kemudian kontestasi dengan skor 26,22 dan partisipasi politik dengan skor 3,83.

“IKP ini sebagai salah satu cara untuk mendeteksi adanya kerawanan di sebuah daerah. Jika sudah diketahui titik rawannya, maka Bawaslu akan melakukan berbagai upaya agar kerawanan tersebut tidak terjadi,” kata Anik.

Menurut Anik, berbagai program akan dilakukan terutama untuk pencegahan. Bawaslu Jawa Tengah ingin agar Pemilu 2024 beserta Pilkada 2024 bisa berjalan dengan fair play, jujur adil serta menghasilkan pemimpin yang baik.

“Kami berharap ada partisipasi aktif dari masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mengawasi Pemilu,” imbuhnya.

Ning Suparningsih

The post Indeks Kerawanan Pemilu, 7 Daerah di Jawa Tengah Masuk Kategori Rawan Tinggi appeared first on SuaraBaru.id.

Pada kesempatan tersebut Bawaslu RI membeberkan tingkat kerawanan di 34 Provinsi se-Indonesia.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Jawa Tengah, Anik Sholihatun mengungkapkan, sesuai data IKP yang diluncurkan Bawaslu RI, Provinsi Jawa Tengah masuk kategori dengan kerawanan sedang. Tercatat ada 21 Provinsi se-Indonesia yang masuk kategori rawan sedang.

Dari 21 Provinsi itu, Jawa Tengah menempati posisi 20 dengan skor 34,83. Skor sebuah Provinsi dianggap sedang jika skor berada antara satu simpangan baku di bawah dan di atas rata-rata Nasional.

“Meski secara umum Jawa Tengah adalah rawan sedang, namun jika dibedah per dimensi, Jawa Tengah juga menempati posisi rawan tinggi dalam konteks dimensi penyelenggaraan Pemilu. Dari 10 Provinsi rawan tinggi dimensi penyelenggaraan Pemilu, Jawa Tengah menempati posisi keempat dengan skor 91,67,” jelas Anik melalui rilis yang ditulisnya, Minggu (18/12/2022).

Bawaslu Jawa Tengah menyatakan bahwa IKP sebagai deteksi dini dalam pelaksanaan Pemilu. Meski menempati posisi rawan sedang, Bawaslu Jawa Tengah akan terus melakukan berbagai program pencegahan dan pengawasan. Pencegahan terus dimasifkan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu.

Dalam peluncuran IKP, Bawaslu RI menetapkan lima Provinsi sebagai daerah rawan tinggi, yakni DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat dan Kalimantan Timur.

“IKP dikonstruksi dari 61 indikator. Setiap indikator mengukur jumlah kejadian dan tingkat kejadian. Nilai setiap indikator dihitung dengan menjumlahkan event kejadian yang dibobot dengan tingkat kejadian,” terang Anik.

“Dimensinya terdiri dari empat. Dimensi sosial politik yang terdiri dari keamanan, otoritas penyelenggara Pemilu, otoritas penyelenggara negara. Konteks penyelenggaraan Pemilu terdiri dari hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi dan keberatan Pemilu dan pengawasan Pemilu,” sambungnya.

Sedang kontestasi terdiri dari hak dipilih dan kampanye calon. Adapun dimensi partisipasi terdiri dari partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat.

“Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu, Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu,” ujarnya.

Sementara untuk definisi kerawanan Pemilu adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang demokratis.

Adapun tujuan penyusunan IKP adalah untuk memetakan potensi kerawanan di 34 Provinsi dan 514 kabupaten/kota, melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran Pemilu dan pemilihan, serta menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu dan pemilihan.

Ning Suparningsih

The post Indeks Kerawanan Pemilu, Jawa Tengah Masuk Rawan Sedang appeared first on SuaraBaru.id.

IKP 2024 disusun secara nasional oleh Bawaslu RI bersama Bawaslu di 34 Provinsi dan 514 kabupaten/kota yang bertujuan memetakan kerawanan Pemilu dan pemilihan serentak 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Jawa Tengah, Anik Solihatun menyampaikan, IKP ditarget bisa menjadi alat proyeksi dan deteksi dini terhadap kemungkinan kerawanan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serentak 2024.

“IKP juga ditarget menjadi basis data dalam menyusun strategi dan program pencegahan dalam tahapan Pemilu dan pemilihan serentak 2024,” kata Anik, Rabu (2/11/2022).

Bawaslu mendefinisikan kerawanan Pemilu adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang demokratis. Untuk itu, segala hal yang berpotensi menganggu atau menghambat harus dicegah. Agar diketahui titik rawannya, maka disusunlah IKP 2024.

Menurut Anik, dimensi temporal atau data yang diambil untuk penyusunan IKP 2024 adalah Pilkada 2017, 2018, dan 2020 (untuk tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan untuk tingkat kabupaten/kota pemilihan Bupati/Walikota), Pemilu 2019 serta peristiwa atau kasus yang terkait dengan Pemilu/Pilkada di tahun 2021 dan 2022.

“Dalam IKP 2024, Bawaslu meneropong dari empat dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan Pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Empat dimensi tersebut dibagi-bagi ke dalam 12 subdimensi dengan 61 indikator,” ungkapnya.

Disampaikan bahwa konteks sosial politik meneropong dari segi keamanan, otoritas penyelenggara Pemilu dan otoritas penyelenggara negara. “Aspek penyelenggaraan Pemilu diteropong dari segi hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi dan keberatan pemilu serta pengawasan pemilu,” tambahnya.

Adapun dari dimensi kontestasi meneropong dalam kasus hak dipilih dan kampanye calon. Sedangkan dari dimensi partisipasi diambil data dalam kasus partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat.

“Basis utama penyusunan IKP Pemilu 2024 berbasis pada data obyektif dan pengalaman penyelenggaraan Pilkada terakhir dan Pemilu 2019,” kata Anik.

Instrumen pengumpulan data IKP dikelola dan diisi secara tepat oleh Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota, sehingga bisa mendapatkan hasil IKP yang terpercaya.

Dengan pengumpulan data IKP yang maksimal akan menghasilkan peta kerawanan yang valid, agar IKP mampu menjadi basis rekomendasi program-program pencegahan.

Menurutnya, pengisian data oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota dilakukan pada 19 Oktober hingga 26 November 2022. Rencananya, Bawaslu RI akan meluncurkan IKP Pemilu 2024 pada akhir Desember 2024.

Ning Suparningsih

The post Cegah Pelanggaran, Bawaslu Jawa Tengah Susun Indeks Kerawanan Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.