Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus, Putut Winarno, menyampaikan bahwa formasi PPPK Paruh Waktu tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Kementerian PANRB Nomor 905 Tahun 2025.

“Data pegawai sudah ada di BKN, sehingga PPPK Paruh Waktu di Kudus tinggal proses pengangkatan saja. Dari jumlah tersebut, 1.950 formasi berasal dari non-ASN yang sudah terdaftar di BKN, sementara 676 formasi untuk non-ASN yang belum terdaftar,” jelas Putut, Senin (15/9/2025).

Rincian Formasi PPPK Paruh Waktu Kudus 2025 adalah sebagai berikut:

Total alokasi 2.626 pegawai dibagi menjadi dua kategori:

Untuk Non-ASN terdaftar di BKN (1.950 formasi) terdiri dari Guru: 339 orang, Tenaga kesehatan: 2 orang dan Tenaga teknis: 1.609 orang

Sementara Non-ASN belum terdaftar di BKN (676 formasi) terdiri sari Guru: 110 orang, Tenaga kesehatan: 189 orang, Tenaga teknis: 377 orang.

Pegawai yang sudah masuk dalam alokasi formasi tidak perlu mengikuti seleksi ulang. Mereka hanya diwajibkan mengunggah dokumen administratif melalui laman resmi SSCASN BKN paling lambat 18 September 2025.

Dokumen yang perlu dilengkapi antara lain, Pas foto, Ijazah, Transkrip nilai, SKCK, Surat keterangan sehat, serta Surat pernyataan.

“Tidak ada seleksi ulang, hanya melengkapi dokumen. Jadi prosesnya lebih cepat,” tegas Putut.

Gaji PPPK Paruh Waktu

Menurut Putut, PPPK Paruh Waktu ini berbeda dengan PPPK reguler. Status mereka ditetapkan berdasarkan database BKN, terutama bagi non-ASN yang pernah mengikuti seleksi CASN 2024 tetapi belum lulus.

Meski berstatus paruh waktu, jam kerja sama dengan PNS maupun PPPK penuh waktu. Ke depan, mereka juga berpeluang untuk diangkat sebagai PPPK penuh waktu.

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, upah PPPK Paruh Waktu minimal setara dengan gaji saat masih berstatus non-ASN atau sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Kudus.

Proses Gratis, Waspada Penipuan

Putut mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.

“Semua proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini gratis dan tidak dipungut biaya. Jika ada yang meminta bayaran, bisa dipastikan itu penipuan,” tegasnya.

Informasi resmi terkait perkembangan PPPK Paruh Waktu Kudus 2025 dapat dipantau melalui situs bkpsdm.kuduskab.go.id maupun kanal Telegram resmi BKPSDM Kudus.

Ali Bustomi

The post 2.626 Honorer di Kudus Segera Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Berapa Gajinya? appeared first on SuaraBaru.id.

The post Usai Demo di Jakarta, Honorer Non-Data Base Brebes Berpotensi Diangkat ASN PPPK appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Iwapi Kota Tegal, Hj Wardatun Sofroh menyampaikan Baksos kali ini sasarannya untuk para guru honorer. “Alhamdulillah tahun ini dari DPC Iwapi Kota Tegal  ada 305 paket sembako untuk diberikan kepada para guru honorer,” kata Wardatun Sofroh, Kamis (20/03/2025).

Baksos ini merupakan bagian dari upaya Iwapi dalam menebarkan keberkahan di bulan suci Ramadhan. “Kita berbagi dengan para guru honorer yang jumlahnya 305 paket yang kami bagikan,” ujar Wardatun Sofroh.

Lebih lanjut, Wardatun Sofroh menambahkan bahwa kegiatan ini telah menjadi agenda tahunan Iwapi setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. “Kami berharap, melalui kegiatan ini, semangat berbagi dan bersedekah semakin tumbuh di kalangan anggota Iwapi Kota Tegal,” terangnya.

Seksi Sosial DPC Iwapi Kota Tegal Hj Tri Widiawati menambahkan, di bulan Ramadan tahun ini dari 305 paket sembako berisi beras, minyak goreng, mie instan, teh, gula pasir bisa disalurkan kepada para guru honorer.

Menurut Tri Widiawati, kegiatan seperti ini sangat positif dan memiliki dampak besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, Iwapi Kota Tegal berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam acara serupa di tahun-tahun mendatang.

“Momen berbagi keberkahan ini kami nilai sangat baik, insyaallah akan dipertahankan setiap tahunnya,” tutup Tri Widiawati.

Sutrisno

The post Iwapi Kota Tegal Bagikan 305 Paket Sembako Untuk Guru Honorer appeared first on SuaraBaru.id.

Mas Aaf, sapaan akrab Walikota Pekalongan tersebut menjelaskan bahwa, pada saat pertemuan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVI Tahun 2023 yang dilaksanakan di pertengahan Juli lalu di Makassar, isu nasib tenaga honorer itu juga masih menjadi perhatian dan dibahas oleh Kabupaten/Kota lain bersama Menteri PAN-RB. Dimana, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB telah menyiapkan beberapa opsi agar bisa menjadi solusi bersama. Pada satu sisi tidak ada pemberhentian, namun di sisi lain anggaran tidak akan mengalami pembengkakan.

“Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar sudah memastikan tidak ada pemberhentian tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer secara massal. Meskipun aturan menyebutkan tidak ada lagi tenaga non ASN pada November 2023,” ucapnya.

Menurutnya, di semua pemerintah daerah masih membutuhkan tenaga honorer, hingga saat ini masih dicari regulasi yang tepat, mengingat pemerintah daerah tidak memungkinan jika harus mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi PPPK.

“Kalau diangkat semua jadi PPPK kayaknya tidak mungkin, karena beban belanja daerah kita pasti akan bertambah. Kita ditarget, beban belanja pegawai ini hanya 30 persen. Di satu sisi, Pemerintah Pusat melalui Kemenpan-RB harus memenuhi target belanja pegawai, tetapi di sisi lain ada peraturan yang justru itu tidak mungkin. Keputusan belum final, Menpan-RB masih terus mengkaji bersama asosiasi para bupati walikota dan asosiasi provinsi dan juga dengan pimpinan komisi II untuk mengambil opsi yang tidak ada pemberhentian massal tapi juga tidak ada penambahan anggaran. Saat ini masih sedang digodok kebijakannya,” terangnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD Kota Pekalongan, Rizqon mempertanyakan sejauh mana tindakan dan kesiapan Pemkot dalam menanggapi SE KemenPAN-RB tentang penghapusan tenaga honorer tersebut.

Nur Muktiadi

The post Walikota Pekalongan Pastikan Tak Ada Pemberhentian Tenaga Honorer appeared first on SuaraBaru.id.

Pelamar prioritas tersebut adalah Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Tenaga Kesehatan Non-ASN yang terdaftar di Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan cut off 1 April 2022.

Menyusul hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini menjelaskan bahwa, untuk jadwal rekrutmen PPPK nakes Tahun 2022 di Kota Pekalongan dijadwalkan pada akhir tahun 2022 atau sekitar Bulan Desember mendatang.

“Jadwal rekrutmen PPPK nakes sudah ada dari BKN, namun kami belum memverifikasi lagi, dari hasil sosialisasi kemarin jadwal estimasi di akhir tahun sekitar Desember 2022, namun untuk tanggalnya belum pasti,” ucap Anita, Senin (07/11/2022).

Anita menyebutkan, untuk PPPK formasi nakes Kota Pekalongan membuka sebanyak 25 formasi. Namun, pihaknya belum mengetahui pasti apakah peserta diperbolehkan memilih lokasi atau lokasinya ditentukan dari BKN.

“Nakes kita membuka ada 25 formasi, kemarin kita minta seleksinya diikutkan ke BKN Kanreg 1 yang membawahi wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari informasi yang kami terima kemarin, ada 5 lokasi tes PPPK nakes yakni di Poltekkes Semarang, Poltekkes Surakarta, Poltekkes Yogyakarta, Kantor Kanreg 1 Yogyakarta, dan UPT BKN Jawa Tengah. Kemungkinan Kota Pekalongan tesnya di Poltekkes Semarang, namun ini masih tentatif,” bebernya.

Ditambahkan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda, Heru Priyatmojo menjelaskan bahwa, sesuai pertemuan sosialisasi pengadaan PPPK nakes kemarin dari BKN dan Kemenkes RI, sistemnya hanya pelamar nakes yang terdata di SISDMK.

“Mereka yang sudah memiliki pengalaman di faskes pemerintah baik puskesmas atau rumah sakit dan sudah terdata di SISDMK itulah yang bisa mendaftar PPPK nakes baik dari Kota Pekalongan maupun luar daerah Kota Pekalongan,” tutur Heru.

Menurutnya, nakes yang belum terdaftar SISDMK otomatis akan tertolak by sistem jika yang bersangkutan akan mendaftar PPPK nakes. Adapun Kriteria Tenaga Kesehatan Non-ASN yang diprioritaskan untuk Formasi PPPK Tahun 2022 adalah termasuk dalam 30 Jenis Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai Perpres 38/2020, bekerja pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan status Non ASN, Latar belakang pendidikan minimal D3 Kesehatan, Sudah terdata dalam SISDMK per 1 April 2022, memiliki STR Aktif untuk Jenis Jabfung Kesehatan sesuai ketentuan dalam Kepmenpan RB 980/2021 dan SIP (untuk yang bekerja di Fasyankes), diusulkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Dalam rangka persiapan pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan 2022 ini, Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan telah melakukan pendataan tenaga kesehatan Non-ASN di seluruh Fasyankes milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi SDM Kesehatan. Kami berharap, nakes di Kota Pekalongan bisa tersaring lolos PPPK nakes Tahun 2022,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Nakes Honorer yang Terdata pada SISDMK Diprioritaskan pada PPPK 2022 appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI masa persidangan I tahun 2022-2023 dalam rangka pengawasan terhadap tenaga kerja honorer, Senin (12/9). Kepada Menpan, Ganjar menyampaikan tiga pesan.

“Pada saat dilantik saya wa, selamat pak anas ada PR PR penting. Satu kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan. Maka kita bisa sharing,” katanya.

Ganjar juga menyampaikan agar KemenPAN-RB mengubah metode perekrutan PPPK. Tidak lagi mengandalkan tes potensi akademik, tetapi memaksimalkan skill sesuai dengan formasi.

“Wabil khusus untuk menyelesaikan honorer ini tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagu menggunakan model testing potensi akademis tapi betul-betul skill, maka yang di kami di provinsi sudah lakukan itu,” ujarnya.

Pesannya yang ketiga adalah agar Menteri Anas harus berpihak pada ASN kompeten dengan memberi reward dan kesempatan menduduki jabatan tertinggi.

“Saya sampaikan terkait dengan honorer ini rasanya kita butuh duduk bareng dan saya juga sampaikan pada asn-asn yang bagus mesti tatap kita kasih reward kita promo kita kasih kesempatan mereka bisa sampai jabatan tertinggi, tapi mereka yang korupsi narkoba asusila dan seterusnya, dipecat aja dipermudah jangan sulit-sulit. sehingga nanti asnnya bisa sangat kompetitif” tegasnya.

Di Jawa Tengah, Ganjar mengatakan saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) per September 2022 sebanyak 46.885 orang. Rinciannya PNS sebanyak 36.831 orang; CPNS 360 orang. Kemudian PPPK Guru 9.284 orang; PPPK Kesehatan 357 orang; dan PPPK Penyuluh Pertanian 53 orang.

“ini tiga (sektor non ASN) yang hari ini menurut saya penting untuk mendapatkan perhatian,” katanya.

Ganjar mengatakan, aturan penghapusan tenaga honorer dari Kemen PAN-RB dinilai tergesa-gesa. Fakta di lapangan dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak sangat dibutuhkan karen akurangnya pegawai.

“Maka saran saya direview dulu,” ujarnya.

Penghapusan tenaga honorer, kata Ganjar, harus diikuti pengembangan sumber daya manusia yang ada. Dalam arti, beban kerja yang sudah ada akan bertambah. Selain itu peralihan dengan memanfaatkan teknologi juga tidak secepat membalikkan telapak tangan.

“Kalau itu memang harus dilaksanakan maka kita menyiapkan sdmnya agar dia multi talented sehingga mereka bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan mereka. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu kan butuh waktu ya. Makanya tidak bisa dalam waktu pendek,” tandasnya.

Sementara itu Pimpinan rombongan kunker Komisi IX DPR, Tuti Nusandari Roosdiono menilai ada banyak keputusan terkait tenaga honorer di Jawa Tengah yang bisa ditiru. Dari pertemuan itu, baik DPR dan Pemprov jateng bertukar pikiran mengenai persoalan tenaga honorer ini.

“Jadi kita terus akan sharing lah masukan apa yang terbaik dan pak gubernur juga memberikan saran yang bagus dan sudah dilakukan juga. Kami catat semua jadi insyaallah kita tidak boleh patah semangat untuk bermanfaat,” tandasnya.

Muhaimin

The post Ganjar Dorong Pemerintah Pusat Kaji Ulang Penghapusan Honorer appeared first on SuaraBaru.id.

“Mendesak untuk penyelesaian mengacu pada komitmen yang lalu bahwa semua honorer menjadi ASN baik PNS maupun PPPK,” kata Fikri saat interupsi pada rapat paripurna DPR RI yang digelar Selasa (15/3/2022).

Anggota DPR asal Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah IX itu memaparkan alasan kenapa permasalahan tenaga honorer harus segera dicarikan titik temunya. Jumlah honorer pada periode lalu, 2014-2019 mencapai 438 ribu orang, 157 ribu di antaranya guru. “Namun, baru 37 ribu guru yang diterima menjadi PPPK pada tahap pertama, itu pun sebagian diketahui sudah wafat atau masuk usia pensiun ketika menerima SK pengangkatan,” ujarnya.

Kemudian dalam rekrutmen 1 juta PPPK dalam 2 tahun terakhir, diketahui ada 925.637 pelamar dan yang lulus serta mendapat formasi ada 293.860 orang. “Hingga Tahun 2022 ada 193.954 guru yang lulus, namun belum mendapatkan formasinya,” kata dia.

Fikri menyayangkan bahwa diketahui beberapa daerah menerbitkan edaran untuk tidak membuka lagi formasi PPPK. “Terakhir ada beberapa daerah yang mengumumkan penghentian formasi PPPK, karena tidak yakin pembiayaan atas PPPK dijamin oleh APBN,” ucapnya.

Dia menambahkan, kendati kementerian terkait sudah menjamin bahwa sepenuhnya anggaran PPPK akan ditanggung APBN, namun tidak semua daerah percaya. “Karena itu, melalui forum paripurna ini, kami mendesak perlunya ada rapat gabungan lagi untuk mengumpulkan beberapa kementerian untuk menuntaskan komitmen awal, yakni semua honorer menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK,” tegasnya.

Atas interupsi itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin jalannya sidang paripurna menanggapi, akan melanjutkan proses tersebut melalui rapat gabungan. “Jadi, prosesnya akan kita perpanjang dengan membuat rapat gabungan,” kata Sufmi.

Sebelumnya, rapat gabungan antara lintas kementerian dan komisi-komisi di DPR RI membahas solusi bagi tenaga honorer digelar pada 2018 silam dan menghasilkan keputusan penting. Opsi yang diberikan bagi tenaga honorer adalah mengikuti seleksi CPNS, mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan berhak atas upah setara UMP atau UMK.

Nino Moebi

The post Fikri Desak Rapat Gabungan Akhiri Masalah Tenaga Honorer appeared first on SuaraBaru.id.

“Di masa pandemi Covid-19 ini, tentunya sulit mendapatkan anggaran sehingga sekolah tentunya juga berharap BOS bisa segera cair,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Kudus Muhtamat di Kudus, Rabu.

Seharusnya, kata dia, Kepala Disdikpora yang baru saja dilantik menjadi definitif, langkahnya seharusnya juga lebih cepat.

Belum cairnya BOS daerah juga berpengaruh terhadap honor yang diterima guru non-PNS di sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta.

Kepala SD Berugenjang Darmo mengakui dana BOS memang belum cair sehingga guru non-PNS yang sebelumnya bisa mendapatkan honor dari anggaran BOS daerah tersebut.

Adapun honor yang diberikan saat ini, kata dia, merupakan hasil swadaya dari komite sekolah dan para guru PNS.

Baca Juga: 

Ketua DPRD Kudus Tersinggung Ada Anggotanya yang Dipanggil Satpol PP

Pemkab Kudus Pastikan Tunjangan Guru Swasta dan Madin Tetap Cair

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Eko Djumartono mengungkapkan bahwa BOS daerah bisa dicairkan dan sudah disampaikan kepada Disdikpora Kudus.

Anggaran tersebut, kata dia, memang direncanakan terkena refocusing, tetapi untuk kebutuhan yang krusial seperti membayar gaji guru kategori dua atau non-PNS, tidak perlu menunggu keputusan anggaran refocusing bisa dicairkan lebih dahulu.

Nominal BOS daerah untuk SD sebesar Rp12,86 miliar, sedangkan untuk SMP sebesar Rp9,15 miliar.

Sepanjang ada surat perintah mencairkan (SPM) dari Disdikpora Kudus, kata dia, pihaknya siap mencairkan.

Ant-Tm

The post Honor Guru Non-PNS Nunggak, DPRD Desak Dana BOS Daerah Dicairkan appeared first on SuaraBaru.id.

“Pencairan BSU sudah mulai bisa dilakukan sekarang, pada November dan Desember nanti,” katanya dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (17/11).

Ia mengatakan bahwa bantuan subsidi upah yang diberikan kepada guru, dosen dan tenaga pendidikan honorer yakni sebesar Rp1.800.000 dan diberikan hanya satu tahap.

Ia menambahkan para penerima akan mendapatkan kesempatan hingga 30 Juni 2021 untuk mengaktifkan rekening dan mencairkannya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan Kemendikbud telah membuat rekening-rekening baru di Bank untuk setiap pendidik dan tenaga kependidikan penerima BSU.

“Bantuan itu disalurkan secara bertahap sampai dengan akhir November 2020 ya, dan bagi para guru dan dosen di akses infonya di info.gtk.kemdikbud.go.id. yang bisa mengakses di mana rekening mereka, apa persyaratan yang belum dipenuhi atau untuk yang perguruan tinggi di pangkalan data Dikti untuk menemukan informasi terkait status pencairan, rekening bank masing-masing dan lokasi Bank cabang ya,” katanya.

Penerima dapat menyiapkan dokumen dokumen dan dibawa kepada bank penyalur. Dokumen yang harus dibawa yakni KTP, NPWP jika ada, surat keputusan penerima BSU yang dapat langsung diunduh dari laman GTK dan PD Dikti, surat pernyataan tanggungjawab mutlak atau SPTJM yang dapat diunduh juga dari pada website GTK dan PD Dikti.

“SPTJM ini harus dicetak dan ditandatangani dengan materai ya. Jadi semua kebutuhan diluar KTP dan NPWP itu ada di laman website baik GTK maupun PD Dikti,” katanya.

Ia menambahkan BSU itu merupakan bentuk apresiasi dan juga keprihatinan dari Pemerintah untuk semua jasa guru-guru nonPNS yang sudah ada.

“Di masa krisis kesehatan ini dan krisis ekonomi ini, Pemerintah harus hadir untuk para tenaga honorer kura dan juga dosen-dosen kita untuk membantu mereka melalui masa kritis Ini. Dengan ekonomi bantuan dukungan ekonomi yang bisa menyemangati mereka untuk terus mendidik anak-anak kita, untuk terus berinovasi di bidang pendidikan,” katanya.

Total sasaran sebanyak 2.034.732 orang yang terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS. Kemudian 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga umum, dan tenaga administrasi. Bantuan tersebut diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan non-PNS baik di sekolah negeri maupun swasta.

Ant/Tm

The post Kemendikbud; Subsidi Upah Dosen dan Guru Honorer Segera Cair appeared first on SuaraBaru.id.