Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi HMI untuk menegaskan komitmennya dalam mendorong reformasi implementasi tata kelola pendidikan yang lebih merata, inklusif, dan berkarakter.

Dalam forum tersebut, HMI menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam sistem pendidikan Indonesia. Mulai dari kesenjangan akses dan fasilitas pendidikan yang masih tajam antara perkotaan dan pedesaan, permasalahan kesejahteraan serta kualitas guru yang belum kunjung selesai, hingga lemahnya pengawasan program strategis seperti Program Indonesia Pintar (PIP).

Menurut PB HMI, persoalan-persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut, sebab menyangkut mandat konstitusi untuk mewujudkan pendidikan sebagai hak dasar seluruh warga negara.

PB HMI menekankan, bahwa reformasi tata kelola pendidikan tidak cukup hanya berbicara soal alokasi anggaran, tetapi harus menembus tahap implementasi dan evaluasi yang transparan dan akuntabel.

Bagas Kurniawan, Ketua Umum PB HMI menggarisbawahi bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam RAPBN harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah.

“Kita tidak ingin program strategis berhenti pada pencitraan politik atau laporan administratif. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa, dan harus dijalankan dengan kesungguhan, serta integritas,” ungkap Bagas, Jumat (3/10/2025).

Sebagai organisasi kemahasiswaan tertua dan terbesar di Indonesia, HMI membawa sejumlah usulan konkret dalam pertemuan ini.

Pertama, HMI mendorong revisi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan agar memasukkan aspek pendidikan karakter, literasi digital yang bertanggung jawab, dan penguatan mental peserta didik.

Kedua, HMI mengusulkan program mentoring guru secara berkala dengan model satu guru mentor mendampingi tiga guru lain dalam menerapkan pembelajaran mendalam yang mindful, meaningful, dan joyful learning, sejalan dengan arah kebijakan Kemendikdasmen.

The post Pengurus Besar HMI Dorong Pelaksanaan Reformasi Tata Kelola Pendidikan yang Inklusif dan Berkarakter appeared first on SuaraBaru.id.

“Mari bersama-sama menyiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” kata Sekda Kota Tegal.

Agus Dwi Sulistyantono menyampaikan hal tersebut saat membuka Latihan Kader II Nasional HMI Cabang Tegal di Pendopo Ki Gede Sebayu, Minggu (18/5/2025).

Ia menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dengan mengangkat tema “Menata Masa Depan Indonesia: Ikhtiar HMI dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030 dan Indonesia Emas 2045”,

Agus melihat bahwa HMI telah menunjukkan kepedulian dan kesadaran terhadap tantangan dan peluang besar yang dihadapi bangsa ini.

Indonesia sedang bersiap menyongsong era bonus demografi, di mana mayoritas penduduk berada dalam usia produktif. Namun, peluang ini akan menjadi sia-sia jika tidak dikelola dengan baik, terutama dalam aspek pendidikan, keterampilan, karakter, dan kepemimpinan.

“Melalui kegiatan intermediate training ini, saya berharap akan lahir kader-kader pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki integritas moral, spiritual, dan tanggung jawab sosial yang tinggi,” harap Sekda Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono.

Ketua Umum HMI Cabang Tegal, Abdurachman Wahid menyampaikan jumlah peserta LK 2 HMI Cabang Tegal Tingkat Nasional, yaitu berjumlah 28 peserta. Dan peserta terjauh ada dari HMI Cabang Medan. LK 2 HMI Cabang Tegal ini dilaksanakan selama 10 hari dengan rincian 3 hari screening dan 7 hari forum.

Menurutnya Output LK 2 HMI ini adalah bagaimana peserta siap untuk menghadapi bonus demografi mendatang di Indonesia. Ia menyampaikan 2 negara yang sudah memanfaatkan bonus demografi adalah Cina dan India, melihat hal tersebut Ia mendorong  kepada kader-kader HMI yang mengikuti LK 2 untuk mewujudkan Indoneaia Emas 2045 mendatang.

Sutrisno

The post Sekda Kota Tegal Percaya HMI Mampu Hadapi Tantangan Zaman appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam FGD tersebut, hadir pula Bupati Kudus HM Hartopo, Kapolres Kudus AKBP Wiraga Dimas Tama, serta perwakilan Forkopimda lainnya, serta seluruh Kapolsek, Danramil, Camat hingga Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Kudus.

Sementara, dari kalangan mahasiswa hadir perwakilan dari PMII, HMI, GMNI serta BEM IAIN dan UMK. Dari organisasi pekerja hadir diantaranya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Organda maupun perwakilan LSM dan Ormas.

Dalam pernyataannya, Masan mengatakan forum ini digelar sebagai sarana mewadahi mahasiswa serta elemen masyarakat untuk membahas dampak kenaikan harga BBM. Menurut Masan, kebijakan kenaikan harga BBM, tentu di luar kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

Kenaikan harga BBM, kata Masan dengan tujuan agar subsidi yang sedemikian besar tidak lagi salah sasaran karena sebagian besar BBM bersubsidi selama ini banyak dinikmati masyarakat menengah ke atas.

Meski demikian, jajaran Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi semua dampak akibat pemberlakuan kebijakan tersebut. “Jadi, ranah pemerintah daerah adalah bagaimana agar dampak kenaikan harga BBM ini bisa  diantisipasi dan tidak memberatkan masyarakat kecil,”ujar Masan.

Baca Juga: 

Tolak Kenaikan BBM, Ratusan Mahasiswa Kudus Aksi Blokir Jalan

Anggota DPRD Kudus Diajak Potong Gaji Bantu Warga Terdampak Harga BBM

Masan menambahkan, sesuai kebijakan pusat, kenaikan harga BBM telah diikuti sejumlah program bantalan sosial seperti penyaluran BLT, Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga program lainnya. Bahkan, APBD Kabupaten Kudus juga dikenakan refocusing sebesar 2 persen yang setara dengan Rp 4,2 miliar untuk bantuan khusus pekerja di sektor transportasi dan UMKM.

“Untuk bantuan bagi pekerja transportasi dan UMKM ini penyaluran selama 4 kali dengan besaran Rp 150 ribu per orang,”tandasnya.

Selain program bantuan yang dikucurkan akibat kenaikan harga BBM tersebut, Pemkab Kudus sebenarnya juga telah memiliki program bansos yang diperuntukkan bagi masyarakat diantaranya BLT khusus buruh rokok yang bersumber dari DBHCHT.

Melalui DBHCHT pula, Pemkab Kudus juga menggelar 85 paket pelatihan keterampilan bagi masyarakat untuk mendorong terciptanya tenaga terampil guna mengurangi angka pengangguran.

Oleh karena itu, kata Masan, baik mahasiswa maupun elemen masyarakat lain diharapkan bisa mengawal semua program yang dikucurkan pemerintah agar pengalihan subsidi BBM bisa benar-benar tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan.

Sementara, Alvin Rizkiya, Ketua PC PMII Kabupaten Kudus mengatakan program bantalan sosial yang sudah diberikan pemerintah selama ini diduga banyak yang salah sasaran. Oleh karena itu, PMII mendesak Pemkab untuk melakukan updating data penerima bansos agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil.

“Banyak data penerima bansos yang kami kira kurang tepat di mana orang mampu banyak mendapatkan bantuan sementara yang benar-benar miskin tidak. Kami minta Pemkab bisa menindaklanjuti hal tersebut,”ujarnya.

Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Kumpulkan Mahasiswa dan Ormas Bahas Dampak Kenaikan Harga BBM appeared first on SuaraBaru.id.

Para mahasiswa tersebut mengawali aksi dengan melakukan orasi di depan pendapa kabupaten Kudus. Mereka membawa sejumlah poster berisi tuntutan.

Tak hanya itu, massa juga membawa sebuah keranda dan pocong bertuliskan ‘HBD Ibu Puan’.

Beberapa lama menggelar aksi di depan kantor bupati, massa kemudian bergerak melakukan konvoi ke gedung DPRD Kudus yang berjarak sekitar 1 km.

Sempat berusaha mendorong pagar gedung, massa yang mendapat kawalan ketat aparat kepolisian mengalihkan sasaran dengan memblokir ruas jalan Agil Kusumadiya yang berada persis di depan gedung dewan.

Polisi yang menjaga aksi tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa membiarkan massa memblokir jalan. Polisi hanya berusaha mengalihkan arus kendaraan agar tak terjadi kemacetan.

Tak hanya itu, massa juga membakar ban bekas dan keranda mayat yang dibawanya. Api pun membara dan membuat kepulan asap hitam mengepul di tengah aksi.

Ketua DPRD Kudus Masan yang didampingi Kapolres dan Kasdim 0722 Kudus sempat mendatangi massa di jalanan. Namun tawaran agar massa melakukan audiensi di dalam gedung, ditolak oleh mahasiswa.

Ketua PC PMII Kabupaten Kudus Muhammad Alvin Rizkiya mengatakan aksi yang digelar ini diikuti oleh tiga organisasi mahasiswa yakni PMII, HMI dan GMNI.

“Tuntutan yang kami sampaikan sama dengan gerakan mahasiswa di tanah air yakni menolak kenaikan harga BBM,”ujarnya.

Alvin juga menambahkan, gerakannya juga menuntut pemerintah membongkar mafia energi yang membuat subsidi BBM membengkak.

“Ini dibuktikan dengan harga jual SPBU Vivo yang notabene swasta justru lebih murah dari SPBU Pertamina yang dapat subsidi,”tandasnya.

Untuk isu daerah, mahasiswa juga menuntut kasus mafia BBM yang terjadi di Kudus dengan barang bukti 12 ton solar subsidi harus diusut tuntas.

Ali Bustomi

The post Tolak Kenaikan BBM, Ratusan Mahasiswa Kudus Aksi Blokir Jalan appeared first on SuaraBaru.id.

Di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian, massa menggelar serangkaian orasi dan membentangkan poster berisi tuntutan mereka. Tak lupa sejumlah atribut berupa bendera HMI juga dikibarkan para mahasiswa dalam aksinya.

Koordinator aksi, Muhammad Eko Prasetyo mengatakan, kebijakan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi dinilai tidak tepat jika tidak disertai arah kebijakan yang jelas. Menurutnya, kenaikan harga BBM akan membuat rakyat kecil semakin susah.

“Kenaikan harga BBM akan membuat harga kebutuhan pokok ikut naik. Dan yang menjadi korban adalah masyarakat kecil,”katanya.

Senada, Ketua HMI Cabang Kudus, Muhaimin mengatakan alasan pemerintah berupa membengkaknya subsidi dinilai tidak bisa menjadi alasan untuk menaikkan harga BBM. Menurutnya, pemerintah semestinya bisa melakukan efisien anggaran di berbagai Kementerian untuk dialihkan ke subsidi BBM.

“Ada banyak proyek yang terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran. Sebaiknya itu diefisiensi agar bisa dialihkan ke subsidi BBM,”tandasnya.

Selain menolak rencana kenaikan harga BBM, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan lainnya diantaranya menolak kenaikan tarif dasar listrik, dan meminta pemerintah agar memberantas mafia tambang dan migas di Indonesia.

Pihaknya menilai, rencana kebijakan tersebut berpotensi membuat masyarakat semakin sengsara, sehingga pemerintah dan DPR segera mengambil sikap dan mengevaluasi kebijakan yang bakal diaplikasikan, agar nantinya berdampak positif bagi masyarakat.

“Faktanya hari ini harga BBM terus naik, masyarakat semakin susah karena kebutuhan lain juga melonjak. Kami perlu ketegasan agar kebijakan yang diambil tidak semakin menyengsarakan rakyat,” tegasnya.

Aksi demo berlangsung kurang lebih satu jam di depan kantor DPRD Kudus. Sejumlah pengunjukrasa melakukan aksi dorong motor, membawa atribut poster dan boneka simbolis kekejaman pemerintah yang dirasakan rakyat.

Setelah sekian lama menggelar aksi, massa kemudian dipersilahkan masuk ke gedung DPRD. Mereka kemudian diterima oleh Ketua Komisi B Anis Hidayat dan Ketua Komisi D Ali Ikhsan.

Ali Bustomi

The post Tolak Kenaikan Harga BBM, Puluhan Massa HMI Geruduk DPRD Kudus appeared first on SuaraBaru.id.