Anggota Panitia Khusus (Pansus) 3 DPRD Kudus dari Fraksi PKB, Ali Ihsan, menegaskan komitmen fraksinya untuk terus mengawal pembahasan hingga perda tersebut resmi disahkan.

“Kami sudah lama memperjuangkan pentingnya regulasi halal ini. Sebagai kota santri, Kudus semestinya menjadi pelopor dalam menjamin kehalalan produk yang beredar,” ujarnya, Selasa (8/7/2025).

Ia menyoroti belum adanya Perda khusus halal sebagai ironi, mengingat UU Nomor 33 Tahun 2014 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 telah jelas mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya sektor mikro dan kecil.

Menurutnya, keterlambatan ini diperparah oleh lemahnya sinergi antara instansi terkait, termasuk Kementerian Agama dan MUI di daerah. Hal ini berdampak langsung pada ketidakpastian status halal ribuan produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.

“Bahkan di pasar-pasar, proses penyembelihan masih jauh dari standar syariah. Ayam dipotong massal tanpa pengawasan, ini harus segera ditertibkan,” tegasnya.

Ali juga menekankan bahwa keberadaan Perda bukan sekadar formalitas, melainkan harus dibarengi dengan peraturan bupati (perbup) sebagai aturan teknis dan implementatif.

“Kami tidak ingin perda ini berhenti di meja pembahasan. Setelah disahkan, bupati harus gerak cepat menyusun perbup agar implementasinya nyata,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Dashboard Sertifikasi Halal tahun 2024, dari total 9.013 produk di Kudus, hanya 4.899 yang telah memiliki sertifikat halal. Sebagian besar di antaranya berasal dari sektor usaha mikro dan kecil. Artinya, masih banyak produk yang belum terjamin status kehalalannya.

Lebih jauh, Ali Ihsan menegaskan bahwa ruang lingkup halal tak terbatas pada makanan dan minuman semata, tetapi juga meliputi kosmetik, obat-obatan, produk rumah tangga, hingga jasa pelayanan dan wisata.

“Halal itu menyeluruh, menyentuh hampir semua aspek hidup umat. Maka, perlu kebijakan yang terstruktur dari tingkat pusat hingga daerah,” tambahnya.

Dalam konteks lokal, Pemkab Kudus memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, hingga membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk mendukung sertifikasi secara masif.

Fraksi PKB berharap Raperda ini dapat menjadi role model nasional, mengingat Kudus memiliki identitas religius yang kuat sekaligus sebagai pusat industri.

“Pemerintah harus berpihak pada rakyat, bukan semata pada pengusaha. Perlindungan terhadap produk halal adalah bagian dari hak konsumen. Ini soal keadilan dan tanggung jawab moral,” pungkas Ali.

Dengan percepatan pembahasan ini, DPRD Kudus mendorong agar perda produk halal segera rampung, dilanjutkan dengan aturan teknis, pengawasan ketat, serta edukasi menyeluruh bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Ali Bustomi

The post Miris! Kudus Kota Santri Tapi Belum Ada Perda Produk Halal appeared first on SuaraBaru.id.

“Teraihnya sertifikat halal ini membuat kami ‘plong’ dan bersyukur, kami telah menunaikan kewajiban mengurus sertifikasi halal. Kami merasakan, sejak menyandang sertifikat halal empat bulan lalu, Kedai semakin bertambah pelanggan, baik yang datang maupun lewat delivery order. Mereka semakin percaya kepada Kedai Aisyah,” kata owner, H Isdiyanto Isman, dalam keterangannya di Semarang, belum lama ini.

Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jawa Tengah menambahkan sertifikat halal, diyakini sebagai pemicu bertambahnya jumlah pelanggan maupun konsumen hingga mencapai 30 persen. Konsumen merasa nyaman atas jaminan halal ‘Kedai Aisyah’.

Baca Juga: Horog-Horog Kekayaan Kuliner Jepara, Ini Cara Pembuatan dan Penyajiannya

Isdiyanto menegaskan, siapapun yang menggeluti bisnis kuliner, harus menempuh sertifikasi halal guna mendapatkan keberkahan usaha, apalagi sertifikasi halal hukumnya wajib sebagaimana Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Sertifikat halal sebagai bukti pengakuan atas kehalalan suatu produk oleh BPJPH, setelah Majelis Ulama Indonesia, MUI provinsi, atau MUI kabupaten/kota mengeluarkan fatwa halal tertulis serta penetapan kehalalan produk.

“Wewenang MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, sebagai pemenuhan aspek hukum agama. Sedangkan BPJPH bertugas menerbitkan sertifikat halal MUI sebagai bentuk administrasi dari hukum agama ke hukum negara,” tegas Isdiyanto yang juga Ketua Komisi Infokom MUI Jawa Tengah.

Baca Juga: Sango dan ICA Lestarikan Kuliner Indonesia di Semarang FBC Festival 2023

The post Kuliner Khas Kedai Aisyah dari Kepala Manyung hingga Lele Terbang appeared first on SuaraBaru.id.