Penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, didampingi Wakil Bupati Bellinda Birton, dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Raihan WTP ini menjadi yang ke-13 kali secara berturut-turut, memperkuat reputasi Pemkab Kudus sebagai daerah dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

“Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya. Tahun ini, Kudus kembali memperoleh opini WTP dari BPK Jateng,” ujar Sam’ani.

Komitmen Penguatan Good Governance

Bupati Sam’ani menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Kudus dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan internal guna menjaga integritas serta memperkuat prinsip good governance.

“Capaian ini menjadi motivasi kita bersama untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kami apresiasi tinggi untuk seluruh tim dan OPD yang telah bekerja maksimal,” tambahnya.

Harapan dan Apresiasi dari BPK Jateng
Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah mengucapkan selamat atas raihan opini WTP yang dicapai oleh Kabupaten Kudus. Ia berharap capaian ini tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

“Opini WTP bukan akhir dari segalanya. Ini justru menjadi pijakan agar pemerintah daerah semakin efektif dalam merealisasikan anggaran dan penerimaan daerah,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan pemeriksaan menyeluruh sesuai mandat konstitusi UUD 1945 Pasal 23E ayat (1). Namun demikian, opini tersebut tidak menutup kemungkinan adanya temuan yang perlu ditindaklanjuti.

“Perlu dipahami, opini WTP tidak berarti nihil dari penyimpangan. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian, kami tetap akan menyampaikannya,” tegasnya.

Raihan opini WTP ke-13 berturut-turut ini mempertegas posisi Kabupaten Kudus sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Jawa Tengah. Prestasi ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi pembangunan daerah yang lebih transparan, efisien, dan berpihak kepada kepentingan

Ali Bustomi

The post Kudus Raih Opini WTP ke-13 dari BPK Jateng, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan appeared first on SuaraBaru.id.

”Inovasi layanan publik menjadi sarana menuju terwujudnya good governance, efisien, efektif, responsif, inovatif, kreatif, kompetitif, transparan, dan akuntabel, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Hal itu dia tekankan, saat memberikan pengarahan pada acara Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kabupaten Wonosobo tahun 2024, di Ruang Mangoenkoesoemo.

BACA JUGA: Mahasiswa Adalah Brand Ambasador Unissula

Menurutnya, birokrasi dinamis yang didukung dengan terciptanya inovasi, memungkinkan terlaksananya perbaikan yang terus-menerus. KIPP menjadi sebuah sarana dalam menumbuhkan semangat seluruh elemen di Pemkab Wonosobo.

”KIPP terus didorong dalam menggagas penciptaan dan pengembangan inovasi, guna meningkatkkan kualitas pelayanan publik, yang juga mendukung terwujudnya gerakan one agency one innovation,” ungkap Riyanto.

Saat ini, pihaknya akan terus mendorong seluruh jajaran Pemkab Wonosobo, untuk turut serta menyukseskan gerakan one agency one innovation. Salah satunya dengan mengikuti KIPP, sebagai wujud komitmen bersama dalam memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.

BACA JUGA: Ini Sosok ASN di Semarang yang Mondar-mandir ke Jakarta Dapat Panggilan Bawaslu RI

”Animo dan partisipasi dalam KIPP, memperbesar harapan kita bersama akan masa depan yang lebih baik. Mengingat inovasi-inovasi yang tercipta, bernafaskan semangat pembaharuan,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut dia, inovasi-inovasi itu diharapkan dapat mendorong perbaikan-perbaikan pada bidang pelayanan publik. Maka, ke depan semuanya akan mampu terus mempersembahkan pelayanan prima kepada seluruh elemen masyarakat. Mampu mewujudkan kemajuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Wonosobo, Zulfa Akhwan Alim K menjelaskan, kegiatan KIPP memang dilaksanakan secara rutin selama ini. Tahun 2024, jumlah kepesertaan meningkat, proposal dan jenis inovasinya yang masuk ada 33 buah.

BACA JUGA: Ribuan Warga Antusias Ikuti Senam Sehat Luthfi-Yasin di Lapangan Loram Wetan

”Kemudian 24 dikurasi oleh tim administrasi, untuk menentukan 10 besar. Selanjutnya dilaksanakan final, dengan cara presentasi dan wawancara dari inovasi masing-masing, oleh juri dari Kemen PAN RB, akademisi dan praktisi,” jelasnya.

Menurutnya, untuk para inovator nantinya akan dibina dan dibimbing untuk mengikuti KIPP tingkat berikutnya. Sebab, selama beberapa tahun terakhir, inovasi dari Wonosobo masuk Top 40 Inovasi Nasional.

”Diharapkan, dengan dukungan penuh dan pendampingan, dapat berkontribusi terhadap reformasi pelayan publik maupun prestasi Wonosobo,” jelas Zulfa.

BACA JUGA: Gowes Relawan Santrine Guse Bersama Gus Ghofur dan Gus Nung

Pihaknya berharap, ini menjadi pemicu dan pemacu dalam peningkatan pelayanan publik. Inovasi menjadi jawaban dalam menghadapi segala permasalahan yang muncul dalam pelayanan publik, sehingga kepuasan masyarakat semakin meningkat.

”Pemkab Wonosobo sangat mendukung penuh, terhadap segala inovasi untuk mendukung pelayanan publik terbaik. Sejatinya, birokrasi adalah pelayan masyarakat,” pungkasnya.

Muharno Zarka

The post Tingkatkan Layanan Publik, Pemkab Wonosobo Gencarkan Inovasi appeared first on SuaraBaru.id.