Acara ini berlangsung di Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Kudus, Jawa Tengah, dan diwarnai suasana hangat namun penuh keprihatinan.

Sarasehan ini menjadi ajang penting karena mempertemukan berbagai tokoh sentral pendidikan keagamaan, seperti para pengasuh pondok pesantren, kepala Madin, lurah pondok, serta pengurus RMI PCNU Kudus.

Hadir pula jajaran tokoh dari RMI dan PWNU Jawa Tengah, di antaranya Gus Fadlullah Turmudzi selaku Ketua RMI PWNU Jawa Tengah, KH Abu Khoir, Sekretaris PWNU Jawa Tengah dan KH Nur Machin Chudlori, Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah

Dalam sambutannya, Ketua RMI PCNU Kudus, KH Khifni Nasif, menyampaikan dua poin penting. Pertama, pihaknya mendesak Pemerintah Kabupaten Kudus untuk segera menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pondok Pesantren dan Madin dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum yang mengikat.

“Kami meminta Bupati Kudus segera menjalankan Perda tentang Pondok Pesantren dan Madin serta menerbitkan Perbup sebagai payung hukum yang mengikat,”katanya.

Baca juga:

Memaksa Anak Mondok Sejak Dini, Melanggar UU Perlindungan Anak?

Kedua, adalah pernyataan sikap tegas menolak penerapan sistem full day school atau lima hari sekolah di Kabupaten Kudus.

“Kami bersama para pengasuh pondok dan kepala Madin sepakat menolak sistem full day school. Ini berpotensi mematikan eksistensi Madrasah Diniyah dan pondok pesantren, yang selama ini menjadi benteng moral dan spiritual bangsa,” tegas KH Khifni.

Penolakan ini muncul sebagai respons atas diterapkannya sistem lima hari sekolah di kabupaten tetangga seperti Pati, yang dikhawatirkan akan menggerus waktu belajar santri di luar sekolah formal.

Pernyataan tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh peserta sarasehan. Mereka menilai, keberadaan Madin dan pondok pesantren sangat vital dalam membentuk karakter dan spiritualitas anak bangsa — hal yang tak tergantikan oleh pendidikan formal semata.

The post Sepakat! Pengasuh Ponpes dan Kepala Madin Kudus Kompak Tolak Full Day School di Sarasehan RMI NU! appeared first on SuaraBaru.id.

Seperti diketahui, full day school dalam beberapa tahun lalu diterapkan di satuan-satuan pendidikan (satpen), tingkat dasar dan menengah (Dasmen). Namun pro kontra atas program itu terus mengemuka.

Ketua PWNU Jateng, KH Abdul Ghaffar Rozin, yang memimpin rapat pleno bersama Rais PWNU Jateng, KH Ubaidullah Shodaqoh mengatakan, full day school atau sekolah sepanjang hari selama lima hari dalam seminggu, dengan durasi delapan jam tiap hari (pagi-sore), telah memunculkan sisi-sisi negatif, bagi peserta didik khususnya.

BACA JUGA: Pemkot Magelang Komit  Berikan Layanan Aman dan Nyaman untuk  Masyarakat

”Terutama peserta didik di satuan pendidikan yang tidak mampu menyediakan fasilitas ibadah shalat, sementara peserta didiknya sangat banyak. Sehingga ibadah Shalat Zuhur harus antre, hingga beberapa gelombang,” kata Gus Rozin, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/3/2025).

Menurutnya, ini berpotensi menjadikan peserta didik jenuh menunggu giliran Shalat Zuhur berjamaah, karena antreannya lama. Sehingga mereka tidak menjalankan shalat, karena durasi waktu masa tunggunya habis.

Kasus semacam ini, lanjutnya, terjadi di banyak tempat. Terutama di sekolah-sekolah di luar pesantren, sebagaimana diinformasikan peserta pleno. Karena itu, kebijakan full day school perlu ditinjau kembali.

BACA JUGA: Resmi Ditunjuk sebagai Direktur RS Anugerah Sehat Jepara, Berikut Profil Dokter Ahmad Fu’ad

Dia menambahkan, sebagai gantinya, bisa dikembalikan pada kebijakan sebelumnya, yakni enam hari sekolah dalam seminggu, waktu sekolah tidak sampai sore. Dengan kembali ke sistem lama, peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk Shalat Zuhur.

Selain itu, madrasah-madrasah diniyah yang diselenggarakan pada siang hingga sore hari, kembali bisa semakin berkembang. Karena peserta didik bisa pulang lebih awal, atau tidak sampai sore. Maka memiliki kesempatan untuk mengikuti pembelajaran agama di madrasah diniyah pada siang hingga sore harinya, sebagaimana sebelumnya ketika full day school belum diterapkan.

Selain mendesak agar full day school digantikan dengan sistem sebelumnya, PWNU Jateng juga meminta kepada pemerintah, agar dalam melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran pada sektor pendidikan, terutama pada besaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP), pada satuan pendidikan dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan yang berada dibawah Kementerian Agama (Kemenag), tidak dibeda-bedakan.

BACA JUGA: MUI Imbau Khatib Idul Fitri Sampaikan Pesan yang Adem dan Menyejukkan

Dikatakan dia, saat ini yang terjadi ada selisih besaran BOP, antara satuan pendidikan dibawah Kemendikdasmen dengan Kemenag. Selisih besarannya antara Rp 400 ribu sampai Rp 450 ribu, per peserta didik.

Pembedaan ini harus diakhiri alias disamakan, tidak boleh ada diskriminasi. Karena semuanya sama-sama anak bangsa, orang tua peserta didik pada satuan pendidikan dibawah Kemenag atau madrasah-madrasah, juga pembayar pajak sebagaimana warga yang lain.

”Kami sangat berharap, dalam menindaklanjuti kebijakan efisiensi, tidak ada perbedaan besaran BOP, antara peserta didik dibawah Kemendikdasmen dengan Kemenag,” tukas dia.

Hadir sebagai peserta rapat pleno terdiri dari, unsur mustasyar, syuriyah, tanfidziyah, a’wan, ketua-ketua badan otonom dan lembaga tingkat wilayah Jateng.

Riyan

The post PWNU Jateng Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Full Day School appeared first on SuaraBaru.id.