Satpol PP melayangkan surat kepada Ali Ihsan untuk mengklarifikasi pernyataan Ali Ihsan yang disampaikan pada sidang paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Kepala Satpol PP Djati Solechah, rencananya Ali Ihsan akan diklarifikasi atas pernyataannya pada Selasa (27/4).

Namun surat undangan klarifikasi tersebut langsung direspon oleh Ketua DPRD Masan. Bukannya membiarkan Ali Ihsan datang ke Satpol PP, justru Masan memanggil Kepala Satpol PP dan jajarannya ke gedung DPRD untuk klarifikasi, Senin (24/4).

“Saya memang melarang anggota saya untuk datang ke Satpol PP. Karena secara prosedural, hal tersebut tidak sesuai tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah,”kata Masan di hadapan jajaran Satpol PP serta Ali Ihsan.

Baca Juga: 

Anggota DPRD Protes Satpol PP Razia Sekolah Madrasah dan Diniyah

Menurut Masan, apa yang dilakukan Ali Ihsan saat menyampaikan protes dalam sidang paripurna, adalah dilindungu aturan perundangan. Menurutnya, anggota dewan memiliki hak imunitas untuk menyampaikan pendapat asal dilakukan secara bertanggung jawab.

“Upaya ini adalah untuk menjaga marwah lembaga DPRD. Jadi, jika ada yang perlu diklarifikasi, hendaknya Satpol PP tidak melayangkan surat seperti itu,”ujarnya.

Sementara, terkait dengan protes tindakan Satpol PP yang melakukan razia madrasah diniyah dan TPQ dalam rangka penegakan protokol kesehatan, Ali Ihsan yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan kalau pernyataannya berdasarkan aduan masyarakat.

“Saya tidak mengada-ada karena semuanya adalah dari keluhan masyarakat,”tandasnya.

Oleh karena itu, jika Satpol PP ingin melakukan klarifikasi, pihaknya siap membeberkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Ali Ihsan juga sepenuhnya tidak menyalahkan Satpol PP yang melakukan penegakan protokol kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19. Hanya saja, diharapkan upaya tersebut dilakukan secara bijak.

Sementara, Kepala Satpol PP Djati Solechah meminta maaf jika surat undangan klarifikasi dianggap tidak sesuai dengan etika birokrasi.

“Jika memang kurang sesuai, saya mohon maaf. Tapi alasan kami memang sekedar untuk klarifikasi dan koordinasi,”tandasnya.

Djati juga sudah menindaklanjuti protes dari Ali Ihsan dengan berkoordinasi dengan jajaran Satpol PP di tingkat kecamatan.

Sejauh ini, kata Djati, pihaknya belum menemukan fakta ada tindakan berlebihan dari aparat Satpol PP terhadap pembelajaran di Madrasah Diniyah dan TPQ.

“Sudah kami cek, dan ternyata tidak ada. Oleh karena itu, kami ingin melakukan klarifikasi dan koordinasi agar ke depan bisa lebih baik lagi,”tandasnya.

Tm-Ab

The post Ketua DPRD Kudus Tersinggung Ada Anggotanya yang Dipanggil Satpol PP appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Habib Ali Zaenal Abidin di kantornya Jumat (23/4/2021).

Habib Ali yang juga Ketua DPC PKB Kota Tegal tidak setuju atas munculnya Perwal yang mengatur penarikan retribusi terhadap tempat hiburan malam.

“Perihal penghapusan retribusi pajak hiburan malam sudah ada dalam Perda Kota Tegal. Jadi kalau itu muncul di Perwal yang mengatur tentang pungutan hiburan malam, kita Fraksi PKB DPRD Kota Tegal tidak setuju. Perwal sendiri starusnya kan dibawah Perda. Kena dipaksakan,” tanya Habib Ali.

Habib Ali mengungkapkan, Kota Tegal sudah punya Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Nomor Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah untuk pajak hiburan malam sperti discotik, karaoke, panti pijat dan sejenisnya sudah dihapus.

“Adanya Perwal yang mengatur tentang itu kita tidak diberitahu. Dan saat pembahasan di Bapemperda terkait draf tentang perubahan dua Raperda Nomor 5 Tahun 2011 tidak kami bahas,” kata Habib Ali.

Apabila draf Perda Kota Tegal perubahan Nomor 5  Tahun 2011 yang mengatur tentang pajak hiburan malam tetap dilanjutkan maka, kami dari Fraksi PKB akan melakukan workout.

“Namun setelah sepakat bahwa draf Perda yang mengatur pajak hiburan malam tidak dajukan,” pungkas Habib Ali.
Nino Moebi

The post Fraksi PKB DPRD Kota Tegal Persoalkan Perwal Pungutan Pajak Hiburan Malam appeared first on SuaraBaru.id.

PU Fraksi PKB DPRD Kota Tegal disampaikan oleh Fathul Imam pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-frakis Rabu (27/1/2021).

Fathul Imam menyampaikan, proses perencanaan penganggaran dalam pemerintah daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan tersebut lebih menggeser penekanan penganggaran yang terfokus pada pos belanja atau pengeluaran pada kinerja terukur dari aktifitas dan program kerja.

Hal itu diharapkan dapat menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen anggaran yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran masih belum tercapai.

Fathul Imam dalam Pandangan Umum menegaskan, bahwa Fraksi PKB DPRD Kota Tegal sudah mengingatkan saat pembahasan APBD Tahun 2020. Indikator kinerja dalam APBD sudah dimasukan dalam format Rencana Kerja Anggaran (RKA) namun, dalam proses pembahasan anggara yang terjadi lebih fokus pada jumlah uang di keluarkan dibanding dengan keluaran dan hasil yang akan dicapai.

“Data target yang dicari hanya copy paste pada catatan yang sudah dicapai sebelumnya,” kata Fathul Imam.

Banyaknya DED (Detail Engineering Design) yang sudah dibuat dengan anggaran ratusan juta ternyata tidak bisa terealisasi dan adanya DED yang dipaksakan dengan belum dilaksanakannya sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat.

Terkait revitalisasi Alun-Alun dan Jalan Pancasila pembangunannya dipaksa masuk di APBD II Tahun 2020 yang dalam pembahasan di Komisi sudah di drop namun, di APBD 2020 di anggarkan.

“Dari awal Fraksi PKB DPRD Kota Tegal, sudah menyampaikan bahwa Alun-Alun didepan Masjid Agung sudah puluhan tahun sebagai sarana untuk pengajian. Sosialisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat belum dilaksanakan,” kata Fathul Imam.

“Sampai saat ini Fraksi PKB DPRD Kota Tegal, tidak setuju adanya penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL), yang ada hanya penataan PKL,” tutur Fathul Imam mengakhiri Pandangan umum.

Nino Moebi

The post Fraksi PKB Kota Tegal Soroti Pengelolaan Keuangan Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Seluruh Dinas, Badan, hingga Kantor Kecamatan, didorong agar menerapkan standar tertinggi kinerja, sesuai dalam standar yang disebut Tipe A.

Dorongan itu disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi PKB dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Semarang, yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Semarang Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Senin (11/1/2021).

BACA JUGA : Kajati Jateng: Adhyaksa Primart Untuk Memberikan Edukasi Para Pegawai

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang, H Sodri mengatakan, Pemkot Semarang sudah menunjukkan kinerja baik dalam pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah. Dari 24 Dinas yang ada, seluruhnya telah mencapai Tipe A, kecuali Dinas Perikanan yang masih Tipe B.

Sodri menjelaskan, Dinas Tipe A memiliki beban kerja yang besar, dengan total skor variabel lebih dari 800. Terdiri dari satu sekretariat dan paling banyak empat bidang.

Sekretariat terdiri dari tiga sub-bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak tiga seksi.

BACA JUGA : Gus Yusuf Kembali Pimpin PKB, Prioritaskan Kerja Atasi Pandemi

”Ini berarti, Pemkot Semarang harus semakin bagus susunan satuan kerjanya, lebih bagus kinerja para pegawainya, dan memakai penilaian yang lebih tinggi. Termasuk pengelolaan anggarannya,” ujarnya.

Sedangkan Sekretaris FPKB DPRD Kota Semarang, Gumilang Febriyansyah (Gus Febri) menambahkan, konsekuensi Tipe A dalam perangkat daerah mengharuskan Pemkot Semarang menambah target pencapaian dan pelayanannya kepada masyarakat.

Dengan Raperda itu, Pemkot harus menyiapkan sistim pengisian jabatan yang semakin baik. Harus memastikan setiap dinas hanya diisi pegawai yang kompeten dan berintegritas.

BACA JUGA : Kejati Jateng Canangkan Zona Integritas Menuju WBBM

Menurut dia, Raperda itu mewajibkan pengisian jabatan dengan memperhatikan profesionalisme dan standar moral yang tinggi. Plus tracking personel yang lengkap.

”PKB meminta seluruh pegawai Pemkot tak hanya harus bersih dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melainkan juga harus bersih dari unsur radikal, anti- NKRI atau kelompok intoleran. Sistim seleksi jabatan juga harus diperhatikan,” terang dia, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi dalam Sidang Paripurna itu.

Dalam statemen pungkasannya, Fraksi PKB meminta lembaga DPRD selaku pengawas pemerintahan, memastikan terwujudnya sistim kontrol yang ketat terhadap setiap personel pegawai di jajaran Pemkot Semarang.

”Pemkot juga harus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan dan laporan, mengenai kinerja pegawai maupun adanya afiliasi kelompok politik tertentu,” tukasnya.

Hery Priyono-Riyan

The post PKB Dorong Seluruh Dinas di Pemkot Semarang Bertipe A appeared first on SuaraBaru.id.