Hal itu seperti yang dia sampaikan, usai Musta’in memberikan paparannya itu, di Ruang Pertemuan Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Jumat (18/10/2024). Menurut dia, P5RA merupakan sesuatu yang baru, dan masih akan melewati proses Trial and Error terlebih dahulu.

”Saya setuju untuk memberikan panduan dan pedoman, agar P5RA sesuai maksud dan tujuannya. Pertama, konten Sisdalak harus rapi, substantif dan mendukung P5. Kemudian apabila belum jelas arahnya, para penggagas harus mengembalikan pada khittah awal P5,” kata Prof Abu, seperti dalam keterangan tertulisnya.

BACA JUGA: Tasya, Mahasiswi Ilkom USM Juara II Bintang Radio 2024

Bagaimanapun juga, imbuh dia, secara isi P5 kurang lebih mengarah seperti pada P4. Untuk itu, bagaimana mengarahkan kepada anak-anak agar memiliki jiwa Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan cara baru.

Sebelumnya, Musta’in Ahmad bersama Tim Efektifnya dalam pertemuan itu, memaparkan panjang lebar, terkait pelaksanaan Sisdalak P5RA. Dalam penjelasannya Musta’in menyebut, sudah lebih dari 10 tahun, pelajaran Pancasila tidak diberikan dalam mata pelajaran khusus di sekolah atau madrasah. Sehingga kesadaran berbangsa dan ber-Pancasila mengalami kemunduran.

”Dari kebijakan P5 pada Kurikulum Merdeka (Kementerian Agama dilaksanakan dengan nama P5RA pada Madrasah), yang diharapkan mampu mencetak karakter siswa Pancasilais dan berwawasan keagamaan moderat, belum berjalan dengan baik,” kata Musta’in.

BACA JUGA: PW Aisyiyah-KPU Sosialisasikan Pemilihan Gubernur Jateng

Menurutnya, sistem kendali pelaksanaan P5RA yang menjamin efektivitas dan pencapaian tujuan, juga belum dimiliki. Akhirnya pelaksanaan P5RA cenderung bias, dilaksanakan ala kadarnya, salah arah, dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Tim Perumus yang juga merupakan bagian dari Tim Efektif menambahkan, dengan Sisdalak P5RA memberikan kesempatan kepada peserta didik, untuk turut serta sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya.

”Dalam kegiatan ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema atau isu penting, seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu, dan berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya,” tukas Ameliasari Tauresia Kesuma, salah satu Tim Perumus.

BACA JUGA: UKM PSM Sapta Gita Jaya USM Gelar Pre-Competition Concert

Dalam paparan itu disampaikan, ada enam tahapan penerapan P5RA di Madrasah. Yakni, observasi para pihak dalam kegiatan P5RA, yang terdiri dari Kepala Madrasah, Guru Koordinator dan Fasilitator atau pihak terkait.

”Bila kurang kompeten, akan dilakukan penguatan. Kemudian dilakukan perencanaan kegiatan, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi, serta pelaporan,” tukasnya.

Di akhir pertemuan itu diputuskan, pelaksanaan ujicoba Sisdalak P5RA akan dilakukan dalam tiga tahapan. Sisdalak 2024 sudah bisa diujicobakan di Kota Solo, lalu Sisdalak 2025 dilaksanakan di semua madrasah di Jateng. Dan Sisdalak 2026 sudah bisa dilaksanakan di madrasah di seluruh Indonesia, dengan Keputusan Menteri Agama.

Riyan

The post Dirjen Pendis Kemenag RI Apresiasi Paparan Musta’in Ahmad Terkait Sisdalak P5RA appeared first on SuaraBaru.id.

Juknis ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tertanggal 1 November 2021.

Dalam juknis ini, Kemenag mengatur alokasi untuk belanja pegawai maksimal 50 persen dari total dana BOP dan BOS yang diterima dalam satu tahun. Belanja pegawai itu meliputi honor guru/tenaga kependidikan bukan PNS, dan honor kegiatan.

BACA JUGA: Babinsa Diminta Selalu Lakukan Pemantauan Vaksinasi

”Batas maksimum penggunaan dana BOP dan BOS untuk honor guru/tenaga kependidikan bukan PNS dan honor-honor kegiatan, baik pada madrasah negeri maupun swasta, sebesar 50 persen dari total dana BOP dan BOS yang diterima dalam satu tahun,” terang Dirjen Pendidikan Islam, M Ali Ramdhani, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Menurut dia, jika berdasarkan analisa kebutuhan belanja pegawai melebihi batas maksimum, madrasah harus sampaikan justifikasi untuk mendapat persetujuan dari Kankemenag kabupaten/kota.

Hal baru lainnya dalam juknis BOP dan BOS 2022 adalah, ketentuan penggunaan dana. Ali menyebut, madrasah dalam menggunakan dana BOP dan BOS harus mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2022, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BACA JUGA: BMKG Himbau Masyarakat Waspada Potensi Hujan Lebat dan Petir

Penggunaan dana BOP dan BOS didasarkan pada skala prioritas kebutuhan RA dan Madrasah, khususnya dalam rangka percepatan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

”Prioritas penggunaan dana BOP dan BOS adalah untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional RA dan Madrasah,” jelas dia lagi.

Sementara itu, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, M Isom Yusqi menambahkan, satuan biaya BOP dan BOS tahun depan sama dengan 2021. Untuk BOP RA sebesar Rp 600 ribu untuk setiap peserta didik dalam satu tahun.

BACA JUGA: Sosialisasi Kamseltas, Para Siswa Wonogiri Diajak Naik Bus Tingkat

Dana BOS MI sebesar Rp 900 ribu, MTs Rp 1,1 juta, serta MA dan MAK sebesar Rp 1,5 juta untuk setiap siswa dalam setahun.

”Sebagaimana tahun lalu, penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta akan dilakukan oleh Ditjen Pendidikan Islam,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan, ada sejumlah larangan dalam penggunaan dana BOP RA dan BOS madrasah. Larangan itu antara lain, dana BOP dan BOS disimpan dengan maksud dibungakan, ditransfer dari dan ke rekening pribadi untuk keperluan pribadi, dipinjamkan ke pihak lain, dan membiayai kegiatan yang bukan prioritas RA dan Madrasah, seperti studi banding, karya wisata, dan lainnya.

BACA JUGA: Simpan Versi Terbaik di Sepang

Dokumen Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah 2022 ini juga dapat diakses melalui Portal Kementerian Agama: https://kemenag.go.id/archive/juknis-pengelolaan-bop-dan-bos-pada-madrasah-tahun-anggaran-2022.

”Kami juga telah siapkan layanan konsultasi dan dukungan terkait pengelolaan dana BOP-RA dan BOS Madrasah 2022. Ada tiga saluran, Layanan Madrasah Digital Care melalui: https://mrc.kemenag.go.id, atau email di alamat helpdesk.madrasah@kemenag.go.id, atau WhatsApp Official: 081147402020,” tandasnya.

Riyan

The post Alokasi Maksimal Gaji Honorer 50% dari Total Dana BOP/BOS Madrasah appeared first on SuaraBaru.id.