Hal itu disampaikannya saat kegiatan silaturahmi bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan 3 pilar Kabupaten Pati di Hall Hotel New Pemuda Kabupaten Pati, Rabu (22/5/2024).

Luthfi meminta agar kesatuan terkecil di tingkat desa (3 pilar) merapatkan barisan, dan menjaga Kamtibmas jelang Pilkada. “Saya tegaskan, mau tidak mau jaminan keamanan harus diberikan oleh pengendali wilayah di desa,” tukasnya.

“3 pilar representasi negara di desa yang bisa mengambil keputusan agar tidak terjadi konflik, dirikan rumah-rumah untuk menyelesaikan masalah secara Restorative Justice guna melayani masyarakat,” tegasnya.

Luthfi menyampaikan bahwa rasa aman adalah hak setiap warga, merupakan investasi yang harus dijaga dalam pembangunan di Kabupaten Pati. Untuk mengakselerasi pembangunan perlu jaminan keamanan yang diciptakan oleh Polri sinergi dengan masyarakat

“Kita tidak mungkin hanya mengandalkan APBN dan APBD, karena bisa mengalami defisit, kebijakan pemerintah menggunakan investor hanya bisa dilakukan jika daerah aman,” ujarnya.

“Rasa aman merupakan investasi yang akan kita berikan dengan cara apapun. Dan 3 pilar merupakan aset negara dalam rangka menciptakan rasa aman tersebut,” pungkasnya.

Ning S

The post Kapolda Jateng Perintahkan 3 Pilar Dirikan Rumah Restorative Justice di Desa. appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Umum DPP LPHI, Balia Reza Maulana SH, MKn menyampaikan, lembaganya ingin maksimal dalam melayani masyarakat dalam mendapatkan hak hukumnya sebagai warga negara.

“Untuk itu, kami mendirikan yayasan yang bergerak di bidang bantuan hukum,” ujarnya usai penyerahan dokumen pendirian yayasan kepada Ketua Yayasan Posbakum Indonesia, Suwardi SH di Kantor DPP LPHI di Semarang pada Jumat (10/5/2024).

Suwardi menerima amanah dan menyatakan siap mengembangkan yayasan untuk mencapai tujuan, yaitu membantu masyarakat mendapatkan keadilan hukum.

Selama ini, LPHI sudah banyak memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Namun masih menggunakan kantor-kantor pribadi pengacara yang kebetulan juga sebagai pengurus atau anggota LPHI.

“Saat ini kita lebih leluasa dan punya kesempatan lebih banyak memberikan bantuan kepada masyarakat,” terang Reza.

Dikatakan bahwa Posbakum Indonesia akan dibuka di seluruh kota/kabupaten se Indonesia. “Kita harapkan ada di seluruh daerah di Indonesia. Sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa terbantu,” tegas Reza.

Utamakan pro bono

Suwardi mengatakan, untuk tahap awal, Posbakum Indonesia akan dibentuk di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Setelah itu akan bergerak di Provinsi lain, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Provinsi lainnya.

“Fokus utama kita tetap pro bono (pelayanan terbaik untuk kepentingan umum yang diberikan secara cuma- cuma). Yakni memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma (gratis). Kita utamakan pelayanan membantu masyarakat kurang mampu,” sebut Suwardi.

Sementara itu, Sekjen DPP LPHI, Denny Mulder SH, MH yang juga ditetapkan sebagai Dewan Pembina Yayasan Posbakum Indonesia mengungkapkan rasa optimisnya. Menurutnya, lembaganya ini mampu berkiprah dan memberikan yang terbaik demi kemajuan Indonesia.

“Terkhusus dalam memperbaiki dan meningkatkan hukum yang berkeadilan kami sangat yakin bisa terwujud,” katanya.

Keyakinan ini didasari visi dan misi lembaga, serta dukungan dari para pengurus dan anggotanya.

“Pengurus dan anggota LPHI banyak yang berlatar belakang hukum. Para praktisi seperti advokat, notaris, purnawirawan polisi dan akademisi yang memiliki kepedulian terhadap terwujudnya hukum yang berkeadilan,” ungkapnya.

Ning S

The post DPP LPHI Dirikan Posbakum Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Posko Netralitas tersebut resmi beroperasi mulai 26 Januari hingga 20 Februari 2024 mendatang. Posko sendiri didirikan di lokasi-lokasi strategis di masing-masing kota dan kabupaten, yang akan dijaga personel TNI-Polri selama 24 jam.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto menegaskan, posko-posko netralitas yang didirikan di seluruh kabupaten dan kota adalah wujud kerja sama antara Polda Jateng dan Kodam IV/Diponegoro.

“Posko didirikan di lokasi-lokasi strategis seperti alun-alun, pusat keramaian dan pemusatan massa lainnya. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dan mudah melaporkan apabila ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran terkait Netralitas TNI-Polri selama pelaksanaan Pemilu 2024,” ujar Satake, Rabu (31/1/2024).

Posko Netralitas, lanjut Satake, akan dijaga tiga regu TNI-Polri yang bertugas secara bergantian, bersiaga menerima aduan masyarakat selama 24 jam. Adapun personel-personel yang dilibatkan berasal dari unsur Propam Polri dan Polisi Militer TNI.

Untuk aduan masyarakat, kata Satake, tidak hanya dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke posko, tetapi dapat juga dilakukan melalui aplikasi WhatsApp.

“Masing-masing posko dilengkapi sarana komunikasi seperti HT dan sarana telepon seluler yang dilengkapi aplikasi WhatsApp. Adapun nomornya di masing-masing wilayah tidak sama. Masyarakat dipersilahkan datang untuk menanyakan dan mencatat nomer kontak WhatsApp-nya,” tuturnya

Satake menjelaskan, pendirian posko netralitas merupakan bentuk komitmen Polda Jawa Tengah dalam menjaga kondusivitas Kamtibmas selama Pemilu 2024. Termasuk juga dalam menjaga kewajiban seluruh anggota TNI-Polri untuk bersikap netral atau tidak terlibat dalam politik praktis.

“Jangan sampai pelaksanaan Pemilu di Jawa Tengah menjadi terganggu karena ada isu-isu anggota TNI-Polri yang tidak netral dan lainnya,” tandas Satake.

Pihaknya menjamin, setiap laporan masyarakat yang disampaikan ke posko-posko netralitas akan ditindaklanjuti dan para pelaku pelanggaran akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Akan ditindaklanjuti dan diproses sesuai aturan yang ada di institusi TNI maupun Polri,” pungkasnya.

Ning S

The post Polres Jajaran Polda Jateng Dirikan Posko Netralitas, Siap Menerima Laporan Masyarakat 24 Jam appeared first on SuaraBaru.id.

Posko ini beranggotakan petugas jaga gabungan dari personel Sie Propam Polres Pekalongan dan juga Polisi Militer Subdenpom IV/1-2Pkl.

Kapolres Pekalongan, AKBP Wahyu Rohadi melalui Kasi Propam AKP Mustajab mengatakan, tujuan dari pendirian posko ini adalah untuk menerima aduan dari masyarakat jika menjumpai adanya anggota TNI maupun Polri yang tidak netral.

“TNI dan Polri dilarang terlibat politik praktis baik langsung maupun tidak langsung. Maka jika ada anggota yang diketahui memihak, masyarakat bisa melapor ke posko netralitas ini,” ujarnya, Selasa (30/1/2024).

Dikatakan, pendirian posko netralitas ini, sebagai wujud komitmen dari TNI-Polri menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

“Keberadaan posko netralitas TNI-Polri itu cukup penting, sebagai wujud sinergitas dan komitmen dalam menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya, personel dari Sie Propam Polres Pekalongan dan Polisi Militer Subdenpom IV/1-2Pkl akan melayani pengaduan terkait netralitas anggota selama gelaran Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Ning S

The post Polda Jateng Dirikan Posko Netralitas TNI-Polri di Kabupaten Pekalongan appeared first on SuaraBaru.id.