Sebelumnya, Anastasia melaporkan Savitri dengan tuduhan menggunakan dokumen palsu untuk pengurusan sertifikat hak milik sebidang tanah di kawasan Tembalang.

Menurut Anastasia, atas terbitnya sertifikat HM milik Savitri itu menjadi tumpang tindih dengan tanah miliknya.

Namun setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim PN Semarang memutuskan Savitri bebas dari segala tuntutan hukum. Dan atas vonis tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi.

Dalam proses kasasi, Anastasia kembali melakukan gugatan. Kali ini gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang sebagai Tergugat I dan Savitri sebagai Tergugat II Intervensi.

Daluwarsa

Kuasa Hukum Savitri, Wahyu Rudy Indarto, SH, MH bersama tim nya mengatakan, pihaknya telah mengajukan jawaban atas gugatan Anastasia tersebut. Dalam eksepsinya, Wahyu menyatakan gugatan Anastasia daluwarsa.

Dijelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU no. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai pasal 55 adalah 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

The post Digugat di PTUN Semarang, Kuasa Hukum Savitri Sebut Gugatannya Daluwarsa appeared first on SuaraBaru.id.

Sekda Sugiono digugat atas tuduhan mengabaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal berinisial IP.

Tim kuasa hukum IP, Nasrul Dongoran mengatakan, sidang perdana tersebut merupakan tahap awal pemeriksaan untuk menggugat Sekda Kendal yang dianggap telah membuat keputusan merugikan kaum perempuan yang menjadi korban KDRT.

“Korban KDRT mengajukan persetujuan cerai kepada tergugat (Sekda Kendal), tapi malah diminta persetujuan cerai kepada suami, yang notabene pelaku kekerasan. Ini kan tidak benar. Apalagi di Perda Kendal Tahun 2017 sudah diatur tentang penghapusan kekerasan berbasis gender,” ungkap Nasrul kepada awak media usai sidang, Selasa (6/12/2022).

Nasrul menilai berdasarkan Perda tersebut sudah seharusnya Pemkab Kendal melindungi korban kekerasan, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, pihaknya menyayangkan keputusan Sekda Kendal yang meminta korban untuk meminta persetujuan suami atau pelaku lebih dulu.

“Klien kita sudah menjadi korban kekerasan, sudah ada hasil pemeriksaan dari psikolog yang menyatakan dia menjadi korban kekerasan dari suaminya, tidak bisa tidur, dan tidak merasa nyaman. Ini yang sedang kami uji di PTUN, agar kemudian pejabat ini lebih memperhatikan perempuan sebagai korban kekerasan,” ungkapnya.

Menurut Nasrul, tindakan Sekda Kendal itu tak hanya disampaikan secara tertulis dalam surat keputusannya yang menyatakan alasan pertengkaran terus menerus itu bertentangan dengan akal sehat. Namun, pada saat ditemui tim kuasa hukum korban di ruang kerjanya pada November 2022, Sekda Kendal juga mengucapkan hal serupa secara terang-terangan.

“Tindakan Sekda ini juga pernah diucapkan secara langsung saat kami bertemu. Beliau menyebut bahwa ini adalah hal yang biasa, pertengkaran rumah tangga,” tukasnya.

Nasrul menyampaikan, kekerasan yang dilakukan kepada korban berbentuk KDRT. Korban, adalah seorang PNS di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kendal yang sudah mengajukan izin cerai kepada atasannya, yakni Sekda Kendal, sejak 2021 lalu.

Menurut Nasrul, mulanya korban di dalam rumah tangganya bertengkar terus menerus. “Perempuan itu harus dilindungi, bahkan seorang perempuan itu tubuhnya adalah haknya. Sekalipun dengan suami, kalau perempuan menolak melakukan hal apapun, harus dihormati, ini malah dijedotin, disungkurin. Bahkan ada kata-kata ancaman ‘kowe nglawan terus tak pateni kowe’ (kamu melawan terus tak bunuh),” terang Nasrul.

Diketahui, pada sidang perdana gugatan terhadap Sekda Kendal itu berlangsung tertutup. Bahkan Sekda Kendal tidak hadir dalam sidang itu dan diwakilkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal, Wahyu Hidayat.

Ning Suparningsih

The post Diduga Abaikan Kasus KDRT, Sekda Kendal Digugat di PTUN appeared first on SuaraBaru.id.

Sebelumnya pada pertengahan tahun 2021, tempat tersebut sempat menjadi sorotan publik usai penghuni liar yang menempatinya digusur paksa.

Diketahui, pengelola perumahan tersebut yakni PT Mutiara Arteri Property ternyata mengalami masalah. Bahkan mereka digugat oleh Budiarto Siswojo selaku pemilik asal tanah di kawasan Cebolok tersebut.

Penggugat menyebut jika PT Mutiara Arteri Property telah wanprestasi karena mengingkari kesepakatan jual beli tanah seluas kurang lebih 15 hektar yang kini sudah dipecah menjadi 300-an sertifikat.

Dari fakta persidangan diketahui pembelian tanah belum dibayar lunas tetapi tergugat sudah menguasai sertifikat.

Selain itu, PT Mutiara Arteri Property juga digugat karena diduga memberikan keterangan tidak benar tentang luas tanah yang menjadi objek jual beli, sehingga terjadi overlapping sertifikat.

Sementara kuasa hukum tergugat, Michael Deo usai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang belum bersedia memberikan keterangan terkait kasus tersebut. “Maaf ya kami buru-buru, mau ada urusan, belum bisa memberi keterangan,” ujar Deo di PN Semarang, Rabu (7/9/2022).

Evarisan dan Joko Susanto, selaku kuasa hukum penggugat membenarkan telah melayangkan dua gugatan terhadap PT Mutiara Arteri Property bersama direktur dan komisarisnya.

Joko mengatakan jika pihaknya telah melayangkan dua gugatan terhadap PT Mutiara Arteri Property beserta direktur dan komisarisnya.

“Iya benar, gugatan pertama terkait wanprestasi, yang kedua gugatan perbuatan melawan hukum. Semuanya masih proses sidang di pengadilan,” terang Joko.

Joko berharap permasalahan ini bisa segera selesai. Namun menurutnya semua tergantung para pihak. Dirinya mengimbau kepada konsumen agar berhati-hati jika ingin membeli properti. Sebab banyak perumahan yang bermasalah.

“Kami tidak menyebut bahwa PT Mutiara Arteri Property bermasalah, hanya saja konsumen perlu hati-hati, mengingat ini masih ada proses hukum di Pengadilan Negeri Semarang,” tandas Joko.

“Kita tunggu saja proses hukumnya biar selesai. Takutnya konsumen sudah bayar lunas, namun pihak pengembang belum bayar lunas ke pemilik tanah asal. Jadi
biar konsumen nunggu proses hukum selesai, biar tidak ketar-ketir,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Bermasalah, Pengelola Perumahan Cebolok Digugat di PN Semarang appeared first on SuaraBaru.id.