Hal itu seperti yang disampaikannya, saat menghadiri Hajatan Rakyat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2/2024). Ganjar menegaskan, putusan DKPP menambah panjang persoalan yang muncul dalam proses pemilu kali ini.

”Kita khawatir dan cemas, karena masyarakat sipil, agamawan, ilmuwan dan kampus sudah keluar, dan menyampaikan pemilu kita sedang tidak baik-baik saja. Dan sekarang, optik yang selalu muncul adalah hal yang menyimpang. Ini bahaya sangat besar, kalau tidak segera diperbaiki,” ucap Ganjar.

BACA JUGA: 133 Pegawai BLUD Terima SK dari Bupati Kebumen

Menurut dia, ketika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan melanggar etika dan Ketua KPU juga dinyatakan melanggar etika, maka apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat sudah terbukti. Maka, pemerintah khususnya penyelenggara harus segera memperbaiki hal itu.

”Ini harus dikembalikan pada track yang benar. Sebab kalau tidak, kepercayaan rakyat akan runtuh, dan kita akan bertarung besar pada proses demokrasi di Indonesia ini, ketika hal yang bisa membuat pemilu tidak adil terjadi,” tegasnya.

Pelanggaran-pelanggaran etika ini, imbuh Ganjar, bisa menjadi beban Pemilu. Jika MK mendapat hukuman etis, dan KPU juga mendapatkan hukuman etis, maka apa yang akan diharapkan dari proses ini.

BACA JUGA: Lapas Semarang Musnahkan Ratusan Handphone hingga Sajam, Hasil Razia Sejak Oktober 2023

Parahnya, lanjut dia, ketika keputusan sanksi itu sudah diberikan dan sudah diberikan peringatan, pihak-pihak terkait tidak menunjukkan rasa bersalahnya.

”Mestinya ada rasa malu, ada permintaan maaf. Saya tidak yakin mereka berani mengundurkan diri, wong yang di MK saja sudah dipecat masih menggugat kok,” ucapnya.

Rakyat, lanjut Ganjar, selalu dipertontonkan pemandangan yang tidak mendidik. ”Saya tidak tahu, apakah negeri ini sudah betul-betul kehilangan etika dan moralnya. Maka ini peringatan sangat keras dalam proses demokrasi. Segera mari kita taubat dan sadar, untuk kembali ke track yang benar,” pungkasnya.

Seperti diketahui, DKPP mengeluarkan putusan terkait gugatan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Cawapres 2024. Dalam putusannya, DKPP memutuskan Ketua KPU dan anggota KPU, melakukan pelanggaran etika, dan memberikan sanksi berupa peringatan keras.

Riyan

The post MK-KPU Langgar Etika, Mestinya Ada Rasa Malu dan Permintaan Maaf appeared first on SuaraBaru.id.

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka, yang didaftarkan sebagai calon wakil presiden, dan bisa mengikuti tahapan pemilu.

Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengaku, sudah membaca dan terkejut dengan keputusan DKPP. Meski belum mengetahui hukuman apa yang akan diberikan, namun menurut Ganjar, vonis dari DKPP itu bisa menjadi pembelajaran.

BACA JUGA: Deontologi Kampanye Pemilu 2024

”Saya belum tahu apa kemudian hukuman yang diberikan, soal etika ini. Maka ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua,” ujar Ganjar, saat ditemui usai kunjungan di Kantor Waste4Change, Padurenan, Bekasi, Senin (5/2/2024).

Capres yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Hanura dan Perindo itu, kemudian menyinggung pernyataan penutup dalam debat pamungkas capres di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024) malam. Menurutnya, demokrasi mesti bisa dilaksanakan dengan baik, tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, dan prosesnya berjalan dengan baik.

”Kalau MK-nya juga kena, terus kemudian KPU-nya kena etika, apa yang kemudian kita bisa banggakan pada rakyat di proses pemilu ini?” tanya Ganjar.

BACA JUGA: Kakanwil Tejo: ASN Tak Berkinerja Optimal Tidak Berhak Mendapat Tunjangan

Dia juga menyebut, wajar ketika akademisi hingga ilmuwan keluar dari kampus untuk menyatakan keprihatinannya, terhadap demokrasi Indonesia saat ini. Termasuk juga ketika tokoh agama, tokoh masyarakat, civil society juga bicara soal itu.

”Ini alert untuk demokrasi kita. Hati-hati ya, peluit sudah ditiupkan oleh rakyat kita, kalau kita tidak bisa memperbaiki hari ini, maka selebihnya kepercayaan itu akan hilang. Maka, sudah saya sampaikan cukup keras dalam closing statement saya kemarin,” tegasnya.

Sebagai informasi, DKPP memvonis Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya, karena terbutki melanggar kode etik, terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

BACA JUGA: Dinkes Kota Magelang Terima Penghargaan BPOM atas Sinergitas Uji Sampel Makanan

Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan, Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota KPU RI itu, diadukan oleh Demas Brian Wicaksono, dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), PH Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Riyan

The post Vonis DKPP pada Ketua dan Anggota KPU Bukti Pentingnya Etika appeared first on SuaraBaru.id.