Bahkan, dalam kurun waktu sebulan terakhir ini, ada seratus alumni BLK yang sudah terserap untuk bekerja di salah satu perusahaan besar di Kudus.

“Salah satunya adalah PT Pura yang banyak menyerap alumni pelatihan kerja DBHCHT yang diselenggarakan oleh BLK,”kata Rini yang ditemui usai rapat kerja dengan Komisi B DPRD Kudus, Selasa (26/7).

Menurut Rini, alumni BLK yang paling banyak diminati diantaranya adalah alumni pelatihan bidang las dan mesin otomotif. Bahkan saat ini, kata Rini, beberapa perusahaan sudah ada yang minta daftar alumni pelatihan yang sudah lulus.

Banyaknya alumni yang diminati oleh perusahaan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh BLK Kudus memang berkualitas.

Perusahaan tertarik mempekerjakan para alumni BLK tersebut karena memang sudah terampil di bidangnya serta memiliki sertifikasi keterampilan dari lembaga yang kompeten.

“Bagi perusahaan, tentu akan mencari tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi. Dan BLK Kudus telah membuktikannya,”papar Rini.

Lebih lanjut, Rini menjelaskan pelatihan kerja yang diselenggarakan BLK semuanya menggunakan alokasi DBHCHT.

Dari data yang ada, pada tahun ini sedikitnya ada 85 item pelatihan keterampilan di Kudus yang dibiayai dari DBHCHT. Adapun alokasi anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp 16,1 miliar.

Sementara, Bupati Kudus HM Hartopo dalam kesempatan sebelumnya mengatakan pelatihan kerja bagi buruh rokok merupakan salah satu program penggunaan DBHCHT.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 tahun 2021 yang mana salah satu penggunaan DBHCHT diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat yang implementasinya diantaranya berupa pelatihan kerja bagi buruh rokok.

“Pelatihan kerja ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya kalangan buruh rokok,”ujarnya.

Selain bisa terserap ke perusahaan swasta, para alumni pelatihan BLK juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan menjadi wirausahawan.

Apalagi, di era sekarang, pengusaha kecil mulai tumbuh subur di Kabupaten Kudus. Tak sedikit yang kemudian menjadi besar karena ketekunan pemiliknya.

Ali Bustomi

The post Alumni BLK Program DBHCHT Banyak Diminati Perusahaan Swasta appeared first on SuaraBaru.id.

Dengan kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat untuk mencegah peredaran rokok ilegal semakin meningkat.

Camat Undaan, Arif Budiyanto dalam kesempatan sosialisasi yang digelar di Kecamatan Undaan mengatakan bahwa sosialisasi tersebut disambut positif masyarakat.

Arif mengatakan, dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat menjadi semakin tahu asas manfaat dari adanya pungutan melalui sektor cukai. Kemudian penggunaannya pun bisa diketahui oleh masyarakat melalui forum tersebut.

“Asas manfaat selama ini masyarakat kan ada yang belum tahu apakah itu cukai. Dengan adanya sosialisasi ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat supaya lebih tahu apa itu cukai, fungsinya apa, dan hasilnya untuk masyarakat,” kata Arif, Selasa (12/7).

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten setidaknya masyarakat yang hadir bisa menjadi pioner dalam kampanye pemberantasan rokok ilegal. Mereka diharapkan juga melakukan fungsi pengawasan secara masif terhadao keberadaan rokok ilegal.

“Masyarakat umum jadi tahu, di Undaan diharapkan ada fungsi pengawasan dari masyarakat,” kata Arif.

Jika fungsi pengawasan dari masyarakat bisa berjalan, maka keberadaan rokok ilegal bisa hilang dari peredaran. Arif melanjutkan, dengan begitu maka pendapatan negara dari sektor cukai bisa maksimal. Begitu juga Kudus sebagai daerah yang secara langsung menerima manfaat DBHCHT juga turut merasakan manfaatnya.

Sementara, Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, terkait regulasi cukai ini penting diketahui oleh masyarakat Kudus. Pasalnya, kabupaten dengan jumlah pabrik rokok yang tidak sedikit ini, menjadi daerah dengan penerimaan dana cukai terbanyak di Jawa Tengah.

“Karena ada masyarakat yang paham, separo paham, dan ada yang belum paham sama sekali,” begitu kata Bupati Kudus HM Hartopo.

Hartopo menyebutkan kucuran Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kudus mencapai Rp 174,2 miliar

Untuk itu pihaknya gencar menggelar sosialisasi baik secara langsung atau melalui sejumlah poster dan stiker. Sosialisasi itu melingkupi regulasi tentang cukai, jumlah penerimaan Kudus terhadap dana cukai, berikut penggunaan dana cukai yang ada di Kota Kretek. Terakhir sosialisasi digelar di Balai Desa Undaang Tengah, Kecamatan Undaan, pada Rabu 6 Juli 2022 menghadirkan sejumlah masyarakat dari berbagai lapisan.

Dana cukai yang diterima Kudus sebesar Rp 174,2 miliar itu, kata Hartopo, digunakan untuk bermacam hal. Penggunaan anggaran tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan 215 tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemanfaatan dan Evaluasi DBHCHT.

50 persennya digunakan untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Di antara program yang dilakukan dalam hal ini yakni dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh rokok dan menggelar pelatihan keterampilan untuk buruh rokok dan masyarakat umum.

Kemudian penggunaan dana cukai berikutnya yakni untuk bidang kesehatan sebanyak 40 persen. Sisanya 10 persen dari dana cukai digunakan untuk penegakan hukum meliputi pembinaan industri hasil tembakau, sosialisasi, dan pemberantasan rokok ilegal.

Di bidang pemberantasan rokok ilegal ini Hartopo berharap kepada seluruh elemen masyarakat. Pasalnya dalam pemberantasan tidak mungkin mengandalkan personel penegak hukum yang ada, untuk itu dia berharap ketika ada warga yang mengendus keberadaan rokok ilegal bisa dilaporkan ke aparat yang berwenang.

Ali Bustomi

The post Partisipasi Aktif Masyarakat Diperlukan untuk Pengawasan Rokok Ilegal appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pasal 3 ayat 3 PMK tersebut, dijelaskan proporsi penggunaan DBH CHT diamanatkan sebesar 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 25 persen untuk penegakan hukum dan 25 persen untuk bidang kesehatan.

Untuk bidang kesejahteraan masyarakat, dalam pasal 5 ayat 3 dikatakan penggunaan DBH CHT untuk kesejahteraan masyarakat diantaranya bisa diwujudkan melalui pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau/atau buruh rokok.

Bahkan, alokasi BLT  untuk buruh tani tembakau/atau buruh rokok tersebut diberikan porsi yang cukup besar. Dari 50 persen bidang kesejahteraan masyarakat, pemberian bantuan bisa dialokasikan sebesar 35 persen.

“Pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada  buruh tani tembakau/atau buruh rokok paling kurang mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan dan jangka waktu pemberian bantuan,”jelas PMK tersebut.

Sementara, untuk bidang penegakan hukum yang mendapatkan alokasi 25 persen, kegiatan yang diperbolehkan diantaranya pembinaan, pengelolaan dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau, sosialisasi ketentuan tentang cukai, hingga penyampaian informasi tentang ketentuan cukai di media cetak, elektronik dan media dalam jaringan.

Penegakan hukum tersebut juga bisa diwujudkan dalam bentuk pendanaan kegiatan pemberantasan cukai ilegal yang dilakukan untuk mendukung instansi terkait seperti Bea Cukai.

Baca Juga:

Ratusan Miliar DBH CHT Kudus Terancam Tak Bisa Digunakan

Pedagang Pasar Kliwon Keberatan Jateng di Rumah Saja

Sedangkan untuk bidang kesehatan, dari 25 persen alokasinya   bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan baik promotif, prefentif maupun kuratif, penyediaan sarpras kesehatan hingga pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Kepala Bappeda Kabupaten Kudus,Jatmiko mengatakan turunnya PMK 206/2020 ini memang menjadikan persoalan tersendiri bagi Kudus. Pasalnya, ketentuan tersebut diterbitkan saat APBD Kudus 2021 sudah disahkan.

Akibatnya, banyak kegiatan yang dibiayai DBH CHT tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PMK 206/2020 tersebut. Salah satunya adalah digunakannya DBH CHT untuk kegiatan pembangunan infrastruktur.

“Kami masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyesuaian PMK tersebut dengan kondisi di Kudus. Sebab, APBD 2021 sudah disahkan sebelum PMK tersebut terbit. Jika PMK tersebut dipaksakan, banyak anggaran DBH CHT Kudus yang tak bisa terpakai,”ujarnya.

Sementara, disinggung mengenai adanya BLT bagi buruh rokok, Jatmiko mengatakan kalau hal tersebut memang sesuai amanat PMK. Hanya saja, realisasinya tentu akan menunggu konsultasi lebih lanjut.

Alokasi DBH CHT Kudus tahun 2021 mencapai Rp 155 miliar. Sementara, Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp 48 miliar sehingga total DBH CHT Kudus tahun ini sebesar Rp 203 miliar

Tm-Ab

The post PMK 206/2020, Buruh Rokok Bisa Nikmati  BLT dari DBH CHT appeared first on SuaraBaru.id.

Berdasarkan PMK tersebut, dari total alokasi DBHCHT dan sisa tahun berjalan sebanyak 25 persen diperuntukkan bagi bidang kesehatan, 25 persen untuk penegakan hukum dan 50 persen untuk kegiatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, celakanya dalam APBD Kudus 2021, anggaran DBH CHT ternyata telah dialokasikan sesuai PMK Nomor 7 tahun 2020 yang mana sebagian besar diantaranya untuk kegiatan infrastruktur.

“Ini memang menjadi persoalan karena PMK 206/2020 diterbitkan saat APBD Kudus 2021 sudah disahkan,”kata Kepala Bappeda Kudus, Jatmiko, Rabu (3/2).

Jatmiko menyebutkan,  total alokasi DBH CHT Kudus tahun 2021 sebesar Rp 155 miliar. Sementara Silpa yang ada mencapai Rp 48 miliar sehingga total keseluruhan DBH CHT Kudus di tahun ini sebesar Rp 203 miliar.

Sekitar 50 persen dari anggaran tersebut diantaranya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti di Dinas PUPR dan Dinas PKPLH. Jika berpedoman pada PMK 206/2020 tersebut, maka bisa dipastikan alokasi dana tersebut  tidak bisa digunakan.

“Dengan adanya PMK tersebut, maka kegiatan pembangunan infrastruktur tak bisa dibiayai lagi dengan DBH CHT,”tandasnya.

Oleh karena itu, kata Jatmiko, Pemkab Kudus akan menyampaikan keberatan kepada Kementerian Keuangan atas adanya PMK 206/2020 tersebut. Sebab, jika aturan tersebut dipaksakan, maka alokasi anggaran yang sudah dianggarkan dalam APBD Kudus 2021, dipastikan banyak yang tak terserap.

“Kami akan mengirim surat bahwa ketentuan PMK 206/2020 tersebut khusus untuk Kudus tidak mungkin bisa dilakukan,”tambahnya.

Menurut Jatmiko, Pemkab Kudus saat ini memiliki opsi dengan mengajukan perubahan pada penjabaran APBD 2021 dengan merubah sumber dana anggaran yang ada. Hanya saja, perubahan penjabaran APBD tersebut tentu memerlukan persetujuan di Kemendagri juga.

Sementara, Plt Bupati Kudus HM Hartopo membenarkan adanya persoalan mengenai penggunaan DBH CHT. Oleh karena itu, pihaknya akan berusaha melakukan konsultasi dengan Kemenkeu agar alokasi DBH CHT di Kudus bisa dioptimalkan.

“Kami akan melakukan konsultasi dan rencana hari ini kami akan melakukan vidcon dengan Kemenkeu,”tandasnya.

Tm-Ab

The post Ratusan Miliar DBH CHT  Kudus Terancam Tak Bisa Digunakan appeared first on SuaraBaru.id.