Artinya, limbah hasil produksi dan operasional MBG masih dibuang di lingkungan sekitar.

Pembuangan dilakukan di saluran irigasi, sungai, dan tanah-tanah kosong di lingkungan sekitar.

Nur, warga di salah satu desa di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, mengakui hal tersebut.

Terdapat Dapur MBG di lingkungan tempat tinggalnya. Akan tetapi limbah air cucian tempat makan MBG dibuang di sungai sekitar.

“Sungai jadi kotor dan bau,” kata dia, Jumat 17 April 2026.

Padahal menurut Nur, pengusaha Dapur MBG memiliki lahan yang seharusnya bisa dibuat IPAL.

“Bayangkan setiap hari ada ribuan tempat makan yang dicuci,” ucapnya.

Sebelumnya, Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang menemukan Daour MBG di Desa Samban, Kecamatan Bawen, yang juga tak memiliki IPAL.

Air sisa operasional langsung dialirkan ke sungai dan memicu pencemaran lingkungan.

Terpisah, Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Jawa Tengah, Hanung Triyono, mengakui adanya Pengusaha MBG yang membangun Dapur SPPG tanpa dilengkapi IPAL.

Dia bilang, sesuai standar operasional prosedur (SOP), seharusnya setiap Dapur MBG dilengkapi dengan IPAL.

“Nah, itu SOP-nya sudah ada. Jadi mungkin  salah satu atau dua (SPPG) mungkin kurang tertib ya,” ucapnya.

Dia meminta tim pengawas untuk berkeliling memastikan pembangunan Dapur MBG sesuai dengan standar. Termasuk ketersediaan IPAL.

“Iya, kita pokoknya bekerja dengan baiklah, positiflah. Ya mungkin satu kurang-kurangnya itu pasti ada,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, di provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi ini telah berdiri sebanyak 3.741 SPPG. (*)

Diaz A Abidin

The post Dapur MBG di Jawa Tengah tak Punya IPAL, Satgas; Kurang Tertib appeared first on SuaraBaru.id.

”(1000 orang ada ya?) Ada,” ucap Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Jawa Tengah, AR Hanung Triyono, di Kota Semarang, Rabu, 4 Januari 2025.

Dia tak menampik, makanan itu berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Salah satunya SPPG Purwosari di Kabupaten Kudus yang berdampak pada ratusan siswa.

”(SPPG) sudah mengantongi SLHS, iya. Kalau enggak kan enggak bisa dibuka, enggak bisa buka resmi kan,” katanya.

Hanung meminta betul, agar pengelola dapur MBG atau SPPG harus bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP). Seperti teliti mengecek bahan makanan, cara memasak, dan sumber air. Jangan sampai teledor sedikitpun.

Dia mengingatkan agar semua SOP-nya  dilakukan dengan benar. Utamanya juga soal penggunaan sumber air, yang telah dinyatakan layak higienis. SPPG agar tidak berganti-ganti mencoba sumber air baru.

“Jangan mencoba yang lain. Kalau mencoba yang lain ya harus dicek dulu. Itu s aja. Jadi banyak faktor yang membuat seperti itu. Tapi tetap teman-teman dari SPPG tetap berupaya keras untuk itu,” katanya.

SPPG Harus Punya IPAL

Hanung mengatakan, setiap SPPG harus memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Dimana masih banyak ditemui SPPG yang membuang air limbah seperti cucian piring di lingkungan sekitar. Baik dialirkan di Sungai, saluran irigasi, dan lainnya.

”(IPAL) itu dalam proses ya,” katanya.

Hanung bilang, dalam persyaratan SLHS juga akan menilai keberadaan IPAL. Untuk itu SPPG harus memilikinya supaya tidak mencemari lingkungan, yang bahkan bisa mengganggu masyarakat sekitar SPPG.

Lebih lanjut, Hanung mengatakan, setiap dugaan keracunan MBG yang terjadi aka nada Tindakan untuk pengelola SPPG. Tindakan itu yakni pemberhentian sementara operasional Dapur MBG.

”Tutup dulu sementara. Cari masalahnya apa? Di situ betul. Berarti kita benahi dulu baru dibuka (lagi),” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post 1.000 Orang Lebih Keracunan MBG di Jawa Tengah, SPPG Harus Patuhi SOP dan Buat IPAL appeared first on SuaraBaru.id.

”Sinergi tiga pilar antara Pemkab, TNI dan Polri harus dibangun, untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Wujudnya, dengan membuat Posko Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro di masing-masing kelurahan dan desa, ” ujar Bupati Brebes Idza Priyanti SE MH di sela pembuatan dapur umum di Mapolres Brebes, Kamis (18/2).

Dibuatnya dapur umum, kata Idza, sebagai bentuk kepedulian dan mengamankan jaring pengaman sosial. Dapur umum lapangan, berfungsi untuk menyiapkan makanan siap saji dan dibagikan ke sejumlah Posko PPKM Mikro. “Dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Brebes, kita besinergi. Di lapangan, akan bergerak cepat antara Kepala Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas serta Bidan Desa,” tutur Bupati.

Menurut Idza, saat ini sebanyak 104 RT di Kabupaten Brebes masuk zona kuning penyebaran Covid-19. Angka itu menurun dibandingkan data pada pekan lalu yang mencapai 202 RT. “Artinya, ada 98 RT yang sudah masuk zona hijau,” ungkap Idza.

Kapolres Brebes AKBP Gatot Yulianto SIK MHP mengungkapkan, dapur umum Covid-19 di Mapolres menyiapkan 1.000 nasi kotak untuk dibagikan ke Posko PPKM Mikro dan nantinya akan dibagikan langsung kepada warga ke rumah langsung,” ujar Kapolres.

Sebab, kata Gatot, penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Brebes adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu, perlu sinergi yang kuat untuk menangani pandemi. “Dapur umum ini merupakan upaya TNI-Polri dan Pemkab Brebes untuk meringankan beban warga di tengah pandemi saat ini. Kegiatan ini juga menjadi simbol ketahanan pangan demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat,” imbuh Kapolres.

Adapun bantuan makanan maupun sembako akan disalurkan melalui 116 posko-posko di Kabupaten Brebes. Setelah itu akan diteruskan kepada masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Dengan bantuan pangan ini, diharapkan jumlah RT zona kuning terus menurun seiring pelaksanaan PPKM Mikro. “Sampai tanggal 22 nanti kita berharap bisa turun lagi paling tidak 50 persen,” pungkasnya.

Nino Moebi

The post Pemkab Brebes bersama TNI-Polri Dirikan Dapur Umum untuk Penderita Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.