Hal itu diungkapkannya, usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Petikan Buku Daftar Alokasi TKD Provinsi Jateng, di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (6/12/2022).

”Kita sudah mulai on going untuk diserap semua, karena ternyata dari posisi-posisi seperti itu, rasa-rasanya setiap OPD punya waktu, cara, dan kemudian mekanismenya sendiri,” kata Ganjar.

BACA JUGA: Alokasi APBN 2023 Jateng Rp 104 Triliun, Dioptimalkan untuk Kemandirian Energi dan Pangan

Mantan anggota DPR RI ini menambahkan, dari total dana Rp 2,062 triliun itu, berasal dari berbagai sumber. Seperti tabungan Pilkada, proyek yang belum dibayarkan, termasuk sisa uang di RSUD (BLUD), dari penerimaan klaim covid-19 pada Desember 2021, dari pemerintah pusat.

Adapun dana endapan yang belum diserap Kabupaten/Kota se-Jateng, jumlahnya mencapai Rp 11,7 triliun. Sedangkan total saldo di bank ada sebesar Rp 13,8 triliun per 30 November.

”Tentu hari ini pasti sudah berkurang cukup banyak. Bahkan kami sendiri di Pemprov mencoba untuk menginventarisasi satu persatu. Nanti akan diketahui yang belum yang mana,” sebut dia.

BACA JUGA: Mewaspadai Ragam Potensi Bencana Alam Jelang Masa Liburan Akhir Tahun

Ganjar menjelaskan, anggaran yang belum terserap antara lain, untuk pembayaran sejumlah DAK Fisik di kabupaten dan OPD.

”Jadi sebenarnya tinggal bayar-bayar itu saja. Ini contoh-contoh mempercepat, yang nanti biasanya ngebut di belakang,” tuturnya.

Dia juga memastikan, anggaran yang masih mengendap di bank itu bukan disengaja untuk mendapatkan bunga. Maka dia meminta kepada seluruh jajarannya, agar segera membelanjakan anggaran itu.

Riyan

The post Saldo Kas Milik Pemprov Jateng Sebesar Rp 2,062 Triliun Butuh Serapan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Petikan Buku Daftar Alokasi TKD Provinsi Jateng, di Kantor Gubernur Jateng, Gradhika Bhakti Praja, Selasa (6/12/2022).

”Pesan saya, pengelolaan harus governance, eliminasi korupsinya. Menghilangkan 100 persen angka utopis, bukan kita pesimistis, tapi kita harus realistis,” kata Ganjar usai acara.

BACA JUGA: Mewaspadai Ragam Potensi Bencana Alam Jelang Masa Liburan Akhir Tahun

Untuk total anggaran ada sebesar Rp 104,28 triliun, terdiri dari alokasi belanja lembaga sebesar Rp 38,28 triliun, dan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 66 triliun.

Ganjar juga mengimbau, anggaran DIPA ini bisa dimaksimalkan untuk stimulan pelayanan investasi.

”Uang APBD apalagi dari DIPA ini, dipakai sebagai stimulan disamping operasional. Sehingga ada belanja untuk pegawai, itu pasti ocasional, untuk aktivitas belanja macam-macam,” ujarnya lagi.

BACA JUGA: 14 Tokoh Inspiratif Jateng Terima Penghargaan

Di sisi lain, Ganjar mengingatkan kepada kabupaten/kota yang masih punya dana mengendap di bank, agar segera digunakan. Meskipun dari hasil pengecekannya, dana belum terserap itu berasal dari anggaran yang memang tidak diutak-atik.

Misalnya dana atau anggaran cadangan untuk Pilkada. Kemudian dana di RSUD yang asalnya dari klaim saat pandemi covid-19, di mana anggarannya baru diterima di akhir tahun 2021.

”Itu baru bisa dipakainya lama sekali, nunggu perubahan di akhir tahun berikutnya. Maka saya usul, agar regulasinya diubah,” tuturnya.

BACA JUGA: Kejurprov Pencak Silat Diharapkan Munculkan Bibit Atlet untuk Jateng

Terlepas dari itu, Ganjar meminta kepada seluruh kabupaten/kota serta lembaga vertikal yang menerima alokasi, agar kompak mengelolanya dengan baik. Terutama menghadapi tahun 2023, yang diprekdisikan tidak mudah.

Gubernur Jateng dua periode itu menambahkan, anggaran itu harus dimaksimalkan pada tercapainya tujuan kemandirian pangan dan energi. Selain itu juga untuk menuntaskan masalah stunting dan kemiskinan.

Sementara itu, Plt Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPb, Taukhid menyampaikan, Jateng secara simultan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan tren positif, dan mampu tumbuh di atas lima persen, dalam kurun waktu empat triwulan berturut, sejak triwulan IV tahun 2021.

”Perkembangan inflasi relatif stabil, bila dibandingkan dengan daerah lain. Dan itu mulai menunjukkan penurunan ke level 5,81 persen (yoy), di November dari sebelumnya enam persen di bulan Oktober 2022,” ungkap dia.

Riyan

The post Alokasi APBN 2023 Jateng Rp 104 Triliun, Dioptimalkan untuk Kemandirian Energi dan Pangan appeared first on SuaraBaru.id.