Menkeu menyebut, terdapat empat debitur LPEI, yang terindikasi fraud, dengan pinjaman mencapai Rp 2,5 triliun. Laporan mengenai kredit-kredit bermasalah itu, merupakan hasil pemeriksaan tim terpadu.

Tim itu terdiri dari LPEI bekerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

BACA JUGA: JPU Tuntut Daniel, Aktivis Lingkungan Karimunjawa dengan Hukuman 10 Bulan Penjara

”Ini yang disebutkan Jaksa Agung, kita berusaha untuk melakukan bersih-bersih,” ujar Menkeu Sri Mulyani, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kejagung, Jakarta, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Senin (18/3/2024).

Dia pun mendorong, agar Direksi dan manajemen LPEI saat ini, untuk terus meningkatkan peranan dan tanggung jawabnya, dalam membangun tata kelola yang baik. Zero tolerance harus diterapkan pada pelanggar hukum, korupsi, konflik kepentingan, dan harus menjalankan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 (tahun) 2009.

”Kami juga mendorong LPEI, untuk terus melakukan inovasi dan koreksi. Dan bersama-sama dengan tim terpadu, BPKP, Jamdatun dan Inspektorat, untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh LPEI dan neraca LPEI,” pintanya.

BACA JUGA: Pencuri Tas Ditangkap, Aksinya Terekam CCTV di Warung Jus Buah

Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan, keempat perusahaan yang mengalami kredit macet terindikasi fraud itu adalah, PT RII sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMS Rp 216 miliar, PT SPV Rp 144 miliar, dan PT PRS Rp 305 miliar. Perusahaan itu bergerak di bidang kelapa sawit, batubara, nikel, serta perkapalan.

”Itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya. Saya ingin mengingatkan kepada yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, tolong segera tindaklanjuti. Daripada nanti akan kami tindak lanjuti secara pidana,” tegas Jaksa Agung.

Riyan

The post Sinergi Kemenkeu dan Kejagung Tuntaskan Kredit Bermasalah di LPEI appeared first on SuaraBaru.id.

Penandatanganan itu dilakukan oleh Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan  Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono di Semarang pada Jumat, 22 Desember 2023.

Nana Sudjana menjelaskan, Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi kedua setelah DKI Jakarta, yang menyelenggarakan laboratorium manajemen risiko dan kapabilitas APIP.

Jateng dipilih karena berdasarkan hasil penilaian maturitas APIP yang terintegrasi manajemen risiko dan kapabilitas APIP, berada pada level 3.

“Ini semuanya adalah upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh para kepala OPD di Jateng ini,” tutur Nana.

Level 3 yang diraih, menurut Nana, di satu sisi merupakan suatu prestasi. Tetapi, ketika kemudian diproyeksikan untuk menyelenggarakan laboratorium manajemen risiko, maka prestasi itu menjadi tantangan.

“Malah ini kita anggap formula awal. Tantangan ke depan ini masih banyak. Banyak yang harus kita perbaiki. Banyak yang harus kita lakukan,” katanya.

Nana mengatakan, penyelenggaraan Laboratorium manajemen risiko ini diharapkan menguatkan proses penertiban kebijakan, dan implementasi kebijakan. Selain itu, diharapkan menjadi sarana inkubasi inovasi, dalam implementasi manajemen risiko dan kapabilitas APIP.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono menyampaikan, laboratorium manajemen risiko dan kapabilitas APIP dilaksanakan untuk memastikan bahwa praktik terbaik atas penerapan manajemen risiko, serta peran APIP betul-betul dapat dilaksanakan.

“Hasil penilaian maturitas APIP terintegrasi manajemen risiko dan juga kapabilitas APIP di Provinsi Jateng sudah berada pada level 3,” kata dia.

APIP yang sudah berada pada level 3, sambungnya, diharapkan mampu memberikan jaminan atas terimplementasikannya manajemen risiko secara efektif, menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, dan mampu memberikan early warning terhadap kemungkinan kejadian fraud.

“Dengan diketahuinya kemungkinan kejadian fraud sedini mungkin, diharapkan bisa sesegera mungkin dimitigasi oleh teman-teman pemda, sehingga tujuan yang sudah dicanangkan dan ditetapkan, bisa tercapai secara efektif,” kata dia.

Diaz Aza

The post Pemprov Jateng-BPKP Teken MoU, Bakal Punya Laboratorium Manajemen Risiko appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pelaksanaannya, BPKP perwakilan Jateng menggandeng Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah untuk memberikan paket Ramadan yang berupa 56 paket sembako.

Kepala Perwakilan IZI Jawa Tengah, Djoko Adhi Saputro menyampaikan, paket Ramadan kali ini berjumlah 56 yang berisi sembako, guna membantu perekonomian dhuafa.

“Paket Ramadan ini berupa sembako yang kita bagikan untuk kaum dhuafa di wilayah Kota Semarang,” kata Djoko, Senin (10/5/2021).

Djoko berharap bantuan tersebut bisa mensupport kebutuhan mendasar di rumahnya masing-masing. “Kami berharap bantuan sembako tersebut bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan,” sambungnya.

Pihaknya mengaku menyalurkan paket sembako ini kepada sejumlah anak yatim di wilayah Kota Semarang, yang menurutnya benar-benar membutuhkan uluran tangan.

Djoko juga mengucap syukur Alhamdulillah, karena dengan sinergi ini bisa memberikan semangat dan harapan tersendiri untuk mereka kaum dhuafa.

“Semoga kepedulian di momentum pandemi ini menjadikan berlipatnya pahala bagi seluruh keluarga besar pegawai BPKP,” tuturnya.

Menurut Djoko, Ramadan merupakan bulan penuh dengan kerbekahan dan kemuliaan. Dirinya mengajak kepada para dermawan untuk terus berbuat kebaikan.
“Mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini,” tandasnya.

Ning

The post BPKP Perwakilan Jateng bersama IZI Salurkan Paket Sembako untuk Kaum Dhuafa appeared first on SuaraBaru.id.