Kegiatan nasional ini merupakan agenda resmi BPK RI untuk menyampaikan hasil audit laporan keuangan kementerian atau lembaga di lingkungan Kementerian Hukum. Pelaksanaan acara terpusat di Graha Pengayoman, Jakarta, dengan dihadiri langsung Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Menteri Koordinator Bidang Hukum, para menteri di lingkungan Kemenkum, serta pejabat tinggi kementerian.

Dari Jawa Tengah, kegiatan diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Jateng dari Ruang Pandawa. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, serta para pejabat pelaksana dan pejabat fungsional di bidang keuangan dan BMN.

Acara diawali dengan laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, yang menegaskan bahwa penyerahan LHP BPK merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan laporan keuangan. Ia menekankan pentingnya komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana menekankan pentingnya akuntabilitas di setiap aspek pengelolaan anggaran negara, guna memastikan keuangan negara dikelola dengan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2024, serta dokumen Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2025. Dokumen ini secara resmi diserahkan kepada Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Kementerian Hukum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Ia menyebut capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih sebanyak 16 kali berturut-turut merupakan buah kerja kolektif seluruh jajaran, bukan hanya prestasi pimpinan semata.

Supratman menyoroti tantangan ke depan, yakni pentingnya harmonisasi regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah, serta penguatan tata kelola keuangan dan barang milik negara. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara konsisten sebagai bagian dari upaya reformasi regulasi dan tata kelola keuangan negara.

“Capaian ini adalah hadiah berharga bagi Kementerian Hukum menjelang transformasi kelembagaan menjadi tiga kementerian dan satu kementerian koordinator. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas harus terus dijaga untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat UUD 1945,” tegasnya.

Dengan capaian ini, Kementerian Hukum berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menjaga kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Ikuti Penyerahan LHP BPK RI Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Museum BPK RI tersebut berada di kompleks perkantoran eks Badan Koordinasi Wilayah ( Bakorwil) II Kedu-Surakarta, tepatnya di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1 Kota Magelang.

Dulunya, Museum BPK RI tersebut merupakan gedung pertama yang digunakan sebagai Kantor BPK RI saat didirikan pertama kali lembaga negara tersebut pada 1 Januari 1947 silam. Namun, Kantor BPK RI di Kota Magelang tersebut hanya bertahan satu  tahun, dan kemudian dipindahkan ke Yogyakarta 1948.

Seiring perkembangannya, eks Kantor BPK RI tersebut dijadikan sebagai museum tepatnya sejak 4 Desember 1997 lalu.

Kepala Museum BPK RI Dicky Dewarijanto mengatakan, keberadaan Museum BPK sebagai upaya menginformasikan segala hal terkait dengan BPK kepada masyarakat luas dengan memperhatikan  tren museum post-modern.

Dicky menjelaskan, adapun koleksi yang dimiliki Museum BPK RI tersebut, mulai dari awal sejarah berdirinya, kegiatan, struktur organisasi dari masa ke masa.

Koleksi Istimewa

Di museum yang hanya berjarak beberapa ratus meter dengan Museum Diponegoro tersebut, para pengunjung bisa belajar tentang masa lalu, perkembangan perabadan manusia, perjuangan kemerdekeaan hingga perjalanan pemerintahan dengan segala seluk-beluknya yang ada di beberapa ruangan. Seperti ruang lobby, ruang audiovisual, ruang wajah BPK, ruang titik nol.

Selain itu, Museum BPK RI tersebut juga dilengkapi  ruang sang ketua, ruang rekam jejak, ruang BPK, kids museum, ruang strorage, perpustakaan. Serta, temporary exhibiton, ruang cendera mata , ruang kantor dan cafeteria.

“Yang terakhir  ada  spot baru yakni berupa informasi pembentukan Supreme Audit Institution 20 (SAI-20) pada Agustus lalu di Bali. Di spot ini terdapat beberapa benda yang pernah digunakan untuk  Supreme Audit Institution 20 (SAI-20) , seperti palu sidang, bendera peserta sidang, plat nomor mobil delegasi dan lainnya,” katanya.

Dicky menambahkan, koleksi yang dimiliki Museum BPK RI lainnya berupa mobil dinas Ketua BPK RI yang saat itu dijabat oleh Jenderal TNI (Purn) M Jusuf .

Mobil dinas tersebut tergolong sangat istimewa, karena selama kepemimpinan M Jusuf sebagai Ketua BPK RI( 1983-1993), kilometernya masih di bawah 5.000 kilometer.

“Mobil dinas Ketua BPK bermerek Volvo  GL 960 tersebut kondisinya masih terawat baik . Saat dihibahkan  dari Keluarga M Jusuf  untuk keperluan Museum BPK RI , jarak pemakaiannya  masih menunjukkan  4.160 kilometer,” ujarnya.

Museum BPK RI tersebut melayani pengunjung  setiap hari  Selasa sampai Minggu. Mulai pukul 09.00 sampai 15.00 WIB. Dan, kunjungan  ke museum  tersebut secara gratis. W. Cahyono

The post Museum BPK RI di Magelang ini, Saksi Sejarah Berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan appeared first on SuaraBaru.id.

“Barang-barang yang digunakan  saat Supreme Audit Institution 20 (SAI 20) pada Presidensi G20 Agustus lalu, antara lain palu sidang, plat nomor kendaraan delegasi, cenderamata atau pin dan bendera negara dari masing-masing peserta,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI, Yudi Ramdan Budiman di Magelang.

Yudi mengatakan, selain itu  barang yang disimpan di Museum BPK RI berupa sejarah singkat singkat SAI 20, serta  video yang menjelaskan momentum bersejarah dari proses diskusi dari mulai pertemuan teknis senior dan Summit saat di Bali.

Menurutnya, dari sejumlah benda-benda tersebut ada satu barang yang paling penting, yakni palu sidang. Karena, palu itu melambangkan kepemimpinan BPK di SAI 20  yang dipimpin oleh seorang perempuan. Yakni, Ketua BPK RI saat ini Dr Isma Yatun saat  memimpin Supreme Audit Institution 20 (SAI 20) pada Presidensi G20  di Bali,29-30 Agustus lalu.

Ia menambahkan, barang –barang tersebut disimpan di Museum BPK RI di Kota Magelang tersebut sebagai salah satu upaya untuk menjaga  momentum sejarah pembentukan SAI 20,  di mana Ketua SAI 20 pertama adalah di Indonesia dalam hal ini BPK.

“Selain itu, juga untuk  memberikan sebuah konteks bahwa Indonesia dalam ini BPK menginisiasi sebuah forum yang mendiskusikan tentang bagaimana mengawal antarnegara di 20 negara,” katanya.
Kepala Museum BPK RI Dicky Dewarijanto mengatakan, adanya spot SAI 20 di Museum BPK RI tersebut, juga menambah   koleksi yang ada di Museum BPK RI. Dan, sebagai suatu langkah  menginformasikan segala hal yang terkait dengan BPK dari awal sejarah berdirinya di Kota Magelang tahun 1947 silam.

“Di museum  ini juga menampilkan struktur organisasi yang ada di BPK dari masa ke masa. Kemudian, menampilkan nilai dasar BPK, yakni independensi, integritas dan profesionalisme,” kata Dicky.

Ia menambahkan, di Museum BPK juga menampilkan terkait sisi-sisi humanisme dari Ketua BPK dari masa ke masa, kemudian juga ada ruang titik nol yang menginformasikan dari masa ke masa dari sisi lokasi berawal dari Kota Magelang, sejak 1 Januari 1947  silam. Dan, sekitar satu tahun kemudia pindah ke Yogyakarta,” katanya. W. Cahyono

The post Koleksi Museum BPK RI di Kota Magelang Bertambah appeared first on SuaraBaru.id.

”Karena situasi eksternal seperti ini, kemarin juga ada pandemi, refocusing anggaran terjadi, kan itu punya potensi untuk menyimpang. Maka governance harus tetap berjalan, regulasi harus diikuti, meskipun regulasinya juga kita sesuaikan,” kata Ganjar, usai menghadiri serah terima jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Jateng, Selasa (13/9/2022).

Menurut dia, itu juga berlaku seperti menangani inflasi hari ini. Dalam penanganan atau merespons inflasi, juga butuh ahli teknis atau orang yang paham betul dalam pengelolaan keuangan.

BACA JUGA: Tiga Inspirasi Makeup Look Korean Beauty Untuk Konser

”Jadi ketika regulasi berubah, pintu-pintu dan jendela-jendela yang bikin bocornya anggaran, harus disiapkan untuk ditutup,” imbuhnya.

Ditambahkan dia, pelatihan-pelatihan harus dilakukan untuk meningkatkan keahlian dalam mengelola keuangan. Terkait hal ini, BPK RI dapat membantu dengan memberikan pendampingan dan pelatihan.

Bisa juga pelatihan dilakukan internal pemerintah sendiri. Keterampilan mengelola keuangan ini menjadi penting, sehingga level ahli perlu dalam pelaksanaan di lapangan.

BACA JUGA: Persiku Kudus Satu Grup dengan Persikaba Blora dan PSD Demak

”Hari ini kita akan menanggulangi atau merespons inflasi. Presiden sudah mendorong Dana Tidak Terduga bisa digunakan, tetapi kan tidak boleh ngawur atau asal-asalan. Tenaga ahli ini teknisnya penting, menjadi garda terdepan untuk menjaga akuntabilitasnya,” jelas Ganjar.

Selama ini Pemerintah Provinsi Jateng dan juga pemerintah kabupaten/kota, intens berkomunikasi dengan BPK RI Perwakilan Jateng. Dari komunikasi itu, selalu ada catatan-catatan hasil audit, yang bisa mempengaruhi kinerja pemerintahan. Buktinya Pemprov Jateng dan 35 kabupaten/kota sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

”Minimal dari keuangannya dulu, sekarang sudah WTP. Meskipun WTP tidak berarti sudah beres semua di dalamnya. Ada potensi yang masih harus kita perbaiki. Namun catatan-catatan itu yang hari ini penting untuk kabupaten/kota dan provinsi, guna memperbaiki diri,” ungkap Ganjar.

BACA JUGA: Siasati Kenaikan BBM, PT Industri Gula Nusantara bersama AGP Berikan BLT kepada Karyawan

Kehadiran Anggota II BPK RI, Daniel Lumban Tobing, dalam acara itu diharapkan dapat memberikan penjelasan, mengenai beberapa model audit dan tata cara pengelolaan keuangan negara.

Ganjar berharap, ada kesadaran dari pengelola keuangan negara, untuk memperbaiki hal itu.

”Jangan ada korupsi, laporan selalu transparan, dan sekarang ditambah satu lagi kinerja. Maka tadi ada beberapa sampel yang diambil di kabupaten/kota, seperti kinerja pengelolaan air, pengelolaan sampah, sehingga semakin hari makin akuntabel untuk pengelolaan keuangan,” tandasnya.

Riyan

The post Didampingi BPK Ganjar Akan Optimalkan Anggaran Atasi Kenaikan BBM appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pertemuan tersebut Petrus didampingi Sekretaris Utama dan Inspektur Utama BNN RI.

Kehadiran BPK RI tersebut merupakan salah satu bentuk sinergitas kedua lembaga terkait kegiatan pemeriksaan keuangan, dan komitmen bersama dalam upaya perang melawan narkoba.

Sesuai dengan kewenangannya, anggota I BPK RI melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Adapun objek pemeriksaan tersebut pada kementerian/lembaga diantaranya Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, Polri, BIN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, BSSN, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla dan BNN.

Pada kesempatan itu Petrus memberikan apresiasi atas kunjungan kerja dari anggota I BPK RI beserta jajarannya.

Melalui pertemuan tersebut Petrus bersama jajaran mendapatkan banyak masukan dan wawasan penting dari BPK RI. Pertemuan hangat kedua pihak ini juga menguatkan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik. BPK RI selama ini telah memberikan pendampingan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik dari aspek pengawasan maupun pengendalian penyelenggaraan anggaran di BNN.

Dalam pertemuan, Petrus menekankan bahwa jajarannya selalu berkomitmen kuat untuk menyajikan laporan keuangan yang handal dan akuntabel.

Menurut Petrus, selama ini, BNN RI telah berusaha keras sehingga lembaga ini berhasil mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan kali berturut-turut sejak 2013.

Ning

The post Kepala BNN Terima Kunjungan Kerja Anggota I BPK RI appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum dan HAM Jawa Tengah, A. Yuspahruddin bersama Pimpinan Tinggi Pratama mengikuti kegiatan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Kemenkum dan HAM tahun 2020, melalui teleconference di kediaman masing-masing.

“Keberhasilan meraih WTP Kemenkum dan HAM ini menjadi pemicu semangat seluruh jajaran untuk mengelola keuangan negara sesuai standar keuangan negara, dan setiap rupiah uang negara harus dilaporkan penggunaannya, dan pertanggungjawabannya,” ungkap Yudpahruddin, Selasa (29/6/2021).

Sementara Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly yang menerima LHP BPK RI di ruangan rapat Menkumham lantai 5 menekankan bahwa, laporan ini wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

“Dalam mendukung LKPP yang akuntabel dan berkualitas, maka Laporan Keuangan Kemenkumham juga harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menggambarkan keuangan organisasi yang sesungguhnya berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi,” tegas Yasonna.

“Kami terus meminta dukungan, penyertaan dari BPK dalam melakukan tindak lanjut ini. Selain itu juga berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan,” ucapnya.

Sebelumnya, Kemenkum dan HAM sudah menerima ASN yang berlatar belakang Sarjana Ekonomi dan Akuntansi, serta melakukan pembinaan dan monitoring evaluasi penyusunan laporan keuangan pada Kantor Wilayah dan Unit Pusat.

Pada kesempatan tersebut, anggota I BPK RI, Hendra Susanto menyampaikan apresiasi kepada Kemenkum dan HAM terkait pencapaian opini WTP atas laporan keuangan tahun 2020.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Menteri Hukum dan HAM, serta seluruh pejabat yang hadir disini. Baik secara fisik maupun virtual. Kami percaya kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini merupakan wujud nyata dan komitmen untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel,” ujar Hendra.

“Prestasi WTP ini patut dibanggakan dan diapresiasi, karena opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK. Namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkum dan HAM dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola,” tuturnya.

Hendra juga menyampaikan bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2020, BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian keuangan. Laporan Keuangan Kemenkum dan HAM menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Disebutkan bahwa posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020, realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk yang berakhir pada tahun tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

“Dengan demikian opini atas Kemenkum dan HAM tahun 2020 kembali memperoleh predikat WTP,” tandasnya.

Ning

The post Kemenkum dan HAM Kembali Raih Opini WTP dari BPK appeared first on SuaraBaru.id.

Opini WTP tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali di Semarang, Selasa (11/5/2021). Opini WTP dari BPK tersebut diterima Bupati, Etik Suryani bersama Ketua DPRD, Wawan Pribadi.

“Opini WTP dari BPK untuk Laporan Keuangan 2020 ini merupakan ke-6 berturut-turut sejak tahun 2015. Tadi diserahkan bersama Kabupaten Grobogan,” ujar Bupati.

Dijelaskan bupati, Opini WTP tersebut merupakan bukti nyata Pemkab Sukoharjo telah menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik pada masyarakat. Selain itu, juga komitmen dalam  mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang negara secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan kaidah-kaidah pelaporan yang baik dan benar dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Di samping itu, capaian opini WTP enam kali berturut-turut ini tentunya menjadi kebanggaan serta cambuk untuk terus ikut serta dalam mewujudkan “clean and good governance” sebagaimana telah dicita-citakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Karena itu, bupati berharap seluruh ASN bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi serta integritas tinggi agar dapat mewujudkan dan menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang lebih berkualitas. Dengan harapan, opini WTP dapat kembali diraih di tahun-tahun mendatang.

Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi memberikan apresiasi pada eksekutif yang telah menunjukkan kinerja yang baik terkait pengelolaan keuangan. Hal itu ditunjukkan dengan raihan opini WTP dari BPK. Dia berharap prestasi tersebut dipertahankan dan ditingkatkan.

WIB

The post Keren, Sukoharjo Raih Opini WTP Enam Kali Berturut-turut appeared first on SuaraBaru.id.