​PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, telah mengubah cara rumah sakit (RS) beroperasi. Dengan skema pembayaran berbasis paket INA-CBG’s (Indonesian Case-Based Groups) atau adaptasi dari sistem DRG (Diagnosis-Related Groups), RS menerima pembayaran rata-rata untuk suatu diagnosis, bukan berdasarkan rincian biaya (Fee-for-Service).

Meskipun mekanisme ini efektif untuk kendali biaya, ia menciptakan tantangan serius: fluktuasi pending klaim dan ketidakpastian dalam alokasi Jasa Medis (JM), untuk Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan Tenaga Kesehatan (Nakes) lainnya.

​Untuk menjamin kualitas layanan, menjaga motivasi nakes, dan yang terpenting mencegah kerugian finansial RS, penguatan dua pilar -Standar Jasa Medis (SJM) Nasional dan Hak DPJP- menjadi keharusan.

​INA-CBG’s: Dilema Cost Containment dan Remunerasi Nakes
​Model INA-CBG’s bertujuan efisiensi, di mana RS harus memberikan pelayanan di bawah atau setara dengan tarif paket yang ditetapkan. Margin profit RS sangat bergantung pada efisiensi biaya. Dalam paket tarif ini, terdapat komponen alokasi untuk JM. Ketika terjadi pending klaim (klaim ditunda atau dikembalikan oleh BPJS), arus kas RS terganggu, dan yang paling rentan adalah, pembayaran JM kepada DPJP.

​Ketidakpastian ini menimbulkan dua masalah besar:
​Demotivasi DPJP: Dokter merasa imbalan yang diterima tidak sebanding dengan risiko dan tanggung jawab klinis.
​Penurunan Kepatuhan Dokumentasi: DPJP menjadi kurang termotivasi untuk melengkapi rekam medis secara detail dan tepat waktu, padahal ketidaklengkapan dokumen adalah penyebab utama pending klaim.

​Solusi Pilar 1: Standar Jasa Medis Nasional yang Mengikat
​Perlu adanya Standar Jasa Medis Nasional (SJM Nasional) yang jelas dan mengikat di seluruh Indonesia, yang secara eksplisit memisahkan porsi JM dari total tarif INA-CBG’s.

​SJM Nasional harus berfungsi sebagai zona aman bagi DPJP:
​Kepastian Proporsi: SJM harus menetapkan persentase minimum atau nilai absolut yang wajar dari tarif INA-CBG’s, yang wajib dialokasikan sebagai JM, menjamin bahwa imbalan DPJP tidak lantas tergerus oleh biaya operasional RS.

​Keadilan dan Kesetaraan: Standar ini akan menghilangkan disparitas besaran JM antar-RS, yang sering memicu brain drain (perpindahan dokter), dari RS daerah ke kota besar atau dari RS Pemerintah ke swasta.

​Insentif Kualitas: SJM yang baik dapat dikaitkan dengan kinerja klinis (kepatuhan pada clinical pathway dan luaran pasien), mengubah JM dari sekadar fee menjadi insentif mutu.

​Solusi Pilar 2: Penguatan Hak DPJP dalam Tata Kelola Klaim
​SJM Nasional hanya efektif, jika hak DPJP untuk menerima imbalan itu didukung sistem RS yang modern.

Hak DPJP yang krusial terkait klaim adalah:
​Hak atas Umpan Balik Cepat (Feedback): DPJP harus menerima informasi real-time dari coder (petugas koding) dan verifikator internal RS. Jika ada potensi pending klaim karena coding atau diagnosis yang kurang jelas, DPJP harus segera diberitahu untuk melengkapi atau merevisi rekam medis.

​Hak atas Kepatuhan Pembayaran: RS harus memastikan bahwa bagian JM yang menjadi hak DPJP dibayarkan sesuai jadwal, terlepas dari kapan klaim itu dicairkan BPJS (misalnya, dengan menggunakan dana talangan RS).

​Hak atas Pelatihan Kodefikasi: DPJP, terutama spesialis, harus diberikan pelatihan reguler, agar diagnosis yang mereka tuliskan dapat diterjemahkan menjadi kode INA-CBG’s yang paling akurat, sehingga meminimalkan sengketa dan penundaan klaim.

​Kesimpulan: Dari Kerugian Menjadi Keberlanjutan
​Dinamika pending klaim adalah, risiko finansial terbesar bagi RS di era JKN. Risiko ini berakar pada ketidaksesuaian antara tuntutan kendali biaya (INA-CBG’s) dan kurangnya kepastian remunerasi (Jasa Medis) nakes.

​Dengan menetapkan Standar Jasa Medis Nasional yang Transparan dan menghormati hak-hak profesional DPJP dalam proses klaim, RS dapat mengubah ancaman pending klaim menjadi peluang perbaikan mutu.

DPJP yang merasa dihargai dan dibayar secara adil akan secara otomatis meningkatkan kepatuhan dokumentasi, yang pada akhirnya menghasilkan berkas klaim yang bersih, cepat dibayar, dan menjaga keberlanjutan arus kas (tidak merugi), bagi rumah sakit. Ini adalah sinergi penting antara kesejahteraan nakes dan kesehatan finansial institusi kesehatan.

— Dokter Agus Ujianto MSi Med SpB, Ketua Umum Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia —

The post Perlunya Tarif Jasa Medis Nasional untuk DPJP dalam Dinamisasi Angka Klaim Berdasarkan INA-CBG’s dan DRG appeared first on SuaraBaru.id.

Jacobus Dwihartanto yang juga calon legislatif (caleg) DPR RI Dapil Jateng 1 Partai Golkar itu menguraikan, fasilitas kesehatan (faskes) Yellow Clinic juga sudah dilengkapi sejumlah sarana prasarana lain yang memadai untuk pelayanannya.

“Semua fasilitas ini untuk masyarakat, sebagai bentuk kepedulian kami dari Partai Golkar di bidang kesehatan,” ujarnya saat mengunjungi kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis di Yellow Clinic, kompleks Kantor DPD Partai Golkar Jateng, Jl Kyai Saleh Semarang, Kamis 21 Desember 2023.

Yellow Clinic, sebutnya juga sudah punya komitmen untuk membantu meminimalkan dampak bencana banjir yang berpotensi terjadi saat musim penghujan tiba.

Salah satu dampak yakni krisis air bersih, fasilitas kesehatan Yellow Clinic yang didirikan oleh Partai Golkar tersebut telah berinisiatif membuat mesin penjernih air.

Menurut Jacobus Dwihartanto, sosok yang akrab disapa itu, mesin penjernih air menyatu dengan kendaraan (mobil/truk), sehingga memudahkan untuk digunakan secara mobilitas.

“Melalui metode pengolahan tertentu, mesin ini berfungsi mengubah air kotor atau air limpahan banjir menjadi air bersih atau layak pakai,” kata Jacobus.

Saat ini pihaknya memiliki enam unit kendaraan di Indonesia, di mana kendaraan tersebut disiagakan di sejumlah lokasi sesuai potensi kebencanaan.

Dia juga memastikan, Partai Golkar atau Yellow Clinic siap menambah unit kendaraan sesuai dengan kebutuhan. Untuk saat ini, keenam kendaraan disiagakan di Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Lebih jauh, Jacobus Dwihartanto tercatat di Dapil Jateng I meliputi Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal serta Salatiga punya target suara di Pemilu 2024 ini.

Dia menargetkan mampu mendulang 300 ribu suara pada Pileg 2024 mendatang, di mana untuk Kota Semarang optimistis bakal meraup 100 ribu suara.

Sementara itu, menurut Ketua Yellow Clinic Kota Semarang, Hani Hapsari Ramayana, klinik yang diresmikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ini secara sarana prasarana sudah lengkap atau memenuhi standar layaknya faskes tingkat pratama.

“Kami memiliki sejumlah poliklinik, seperti poliklinik gigi dan umum. Sebelumya kami juga menyelenggarakan beberapa pengobatan gratis untuk masyarakat di banyak tempat,” kata dia.

Diaz Aza

The post Jacobus Dwihartanto Nyatakan Yellow Clinic di Semarang Sudah Bisa Pakai BPJS Kesehatan appeared first on SuaraBaru.id.

”Upaya pemerintah membangun sistem kependudukan yang terintegrasi harus segera diwujudkan, untuk mewujudkan proses pembangunan Nasional yang lebih baik,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/5/2023).

Seperti diketahui, tahun ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan 50 juta penduduk Indonesia sudah teregistrasi dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital, yang bisa diakses melalui aplikasi yang terhubung di ponsel pemiliknya.

BACA JUGA: Wali Kota Semarang Tegaskan Pentingnya Digitalisasi untuk Kemajuan Pembangunan

Rencananya, aplikasi itu akan terintegrasi dengan sistem layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, layanan bantuan sosial dari pemerintah, layanan Kartu Indonesia Pintar, hingga keperluan check in di bandara dan stasiun kereta api.

Menurut Lestari, dibangunnya sistem kependudukan yang terintegrasi harus mampu memberi manfaat pada proses pembangunan di sejumlah sektor. Apalagi, jelas Rerie sapaan akrab Lestari, di era globalisasi yang sarat perubahan saat ini, menuntut proses pembangunan yang benar-benar tepat sasaran.

Ditambahkan Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, terintegrasinya data kependudukan memiliki nilai strategis, sebagai informasi dasar yang dibutuhkan dalam proses pembangunan di sejumlah bidang.

BACA JUGA: Parade Pedang Pora Meriahkan Upacara Lepas-Sambut Kapolres Demak

”Antara lain seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan gizi masyarakat, serta pembangunan SDM Nasional, melalui peningkatan partisipasi pendidikan bagi setiap anak bangsa,” imbuh dia.

Karena itu, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mendorong semua pihak, untuk berperan aktif agar proses registrasi data kependudukan yang terintegrasi dapat segera diwujudkan.

Dengan data kependudukan yang terintegrasi, Rerie sangat berharap, proses pembangunan di sektor-sektor dasar, seperti peningkatan kualitas SDM Nasional, pengentasan kemiskinan dan perbaikan status gizi masyarakat, dapat diakselerasi dengan baik.

”Ini bertujuan, agar proses pembangunan SDM Nasional yang menyasar peningkatan daya saing setiap anak bangsa, dapat segera terwujud,” tegas Rerie.

Riyan

The post Data Kependudukan Terintegrasi untuk Akselerasi Pembangunan SDM Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

Atas komitmen ini, PT Djarum dinobatkan sebagai badan usaha dengan kepesertaan JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) terbesar di Jawa Tengah dan DIY. Piagam penghargaan diserahkan oleh Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David

Bangun kepada Direktur Produksi PT Djarum, Thomas Budi Santoso di Kantor PT Djarum Oasis Kretek Factory, Rabu (21/09).

Dalam sambutannya, David menyampaikan apresiasi atas komitmen PT Djarum yang telah memberikan jaminan kesehatan kepada para pekerja dan anggota keluarganya.

“Kami ucapkan terima kasih kepada PT Djarum yang sudah berupaya bersama untuk mendukung Program JKN dengan mendaftarkan seluruh pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN. PT Djarum
menjadi badan usaha dengan kepesertaan terbesar di Jawa Tengah dan DIY. Semoga komitmen ini terus
dijaga dan dipertahankan agar kesehatan pekerja terlindungi karena kesehatan menjadi kebutuhan mendasar masyarakat saat ini,” katanya.

Dia menjelaskan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menetapkan kepesertaan jaminan kesehatan penduduk Indonesia minimal 98 persen dari total jumlah penduduk pada tahun 2024.

Namun, Pemerintah Kabupaten Kudus optimis dapat meraihnya lebih cepat di tahun 2023. Untuk itu, pihaknya berupaya meningkatkan cakupan kepesertaan dengan bersinergi dengan seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung Program JKN sesuai dengan kapasitas masing-masing.

“PT Djarum juga sudah cukup berkontribusi dengan adanya pajak rokok yang digunakan untuk optimalisasi Program JKN. Namun, kami tetap mengharapkan dukungan terkait upaya perluasan peserta untuk mencapai
UHC 98 persen di tahun 2024,” ujarnya.

David menyampaikan, BPJS Kesehatan telah mengembangkan berbagai inovasi sebagai upaya perluasan kepesertaan.

Salah satunya adalah Program Donasi JKN yang memberi kesempatan kepada badan usaha berkontribusi terhadap Program JKN, salah satunya dengan mendaftarkan masyarakat kurang mampu menjadi peserta JKN.

Tentunya, hal ini juga dapat dilakukan dengan kolaborasi bersama pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.

“Kami akan terus meningkatkan kualitas layanan kepada peserta JKN, baik dari segi layanan administrasi kepesertaan maupun layanan kesehatan,” jelas David.

Sebelumnya, jajaran BPJS Kesehatan berkesempatan mengunjungi Pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Kawasan Brak Karangbener dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) di Kawasan Kantor PT Djarum Oasis Kretek Factory untuk melihat langsung proses pembuatan dan produksi rokok.

Untuk SKT, rokok diproduksi secara
manual dengan dilinting dan memberdayakan warga sekitar. Sedangkan SKM, merupakan teknik pembuatan rokok dengan mesin.

Sementara itu, Deputy General Manager-HRD PT Djarum, Rudy Hermanto menyambut baik apresiasi yang disampaikan BPJS Kesehatan. Dia mengatakan, sudah menjadi komitmen manajemen untuk memperhatikan kesehatan pekerja sehingga didaftarkan ke Program JKN yang juga merupakan program strategis nasional.

Pihaknya berharap, kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selama ini untuk dapat terus ditingkatkan.

“Kami juga berterima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah mengapresiasi kami sebagai Badan Usaha dengan kepesertaan JKN terbesar di Jawa Tengah dan DIY. Ini sudah menjadi komitmen kami memastikan jaminan kesehatan pekerja dan keluarga. Semoga kerja sama ini terus terjalin dengan baik untuk ke depan,”tukasnya.

Ali Bustomi

The post PT Djarum Jadi Perusahaan dengan Kepesertaan JKN Terbesar di Jateng dan DIY appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan deklarasi pengoptimalan UHC di Kabupaten Kudus. Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama Kajari, perwakilan Forkopimda, Sekda beserta para asisten, Ketua Komisi C DPRD Kudus, Ketua TP PKK Kudus, Kepala OPD terkait, serta jajaran direksi BPJS Kesehatan, dan undangan lainnya.

Penghargaan UHC diberikan karena Kabupaten Kudus dinilai memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas kesehatan terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, apresiasi diberikan bupati pada pihak BPJS Kesehatan atas capaian tersebut. Pihaknya mengatakan akan berkomitmen meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat.

“Terimakasih atas penghargaan dari BPJS, ini jadi motivasi kita bersama. Capaian UHC Kabupaten Kudus mencapai 95,34%. Atas capaian tersebut, Pemkab Kudus akan berkomitmen mengoptimalkan akses layanan kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, penghargaan ini tak lepas dari peran serta dan dukungan dari berbagai pihak, antara lain instansi vertikal maupun pihak swasta. Oleh karena itu, kedepan pihaknya akan meningkatkan capaian yang lebih tinggi.

“Saya harap capaian tersebut dapat terus kita tingkatkan. UHC ini wujud peran serta masyarakat dan semua yang terkait, mudah mudahan dalam deklarasi ini pemerintah daerah sampai desa dapat mengakomodir peningkatan target 98 persen bahkan lebih di tahun 2023,” harapnya.

Sementara, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun mengatakan ketercapaian UHC di suatu daerah tidak lepas dari keterlibatan pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah memegang peranan signifikan dalam peningkatan jumlah kepesertaan JKN. Contohnya pada Kabupaten Kudus yang sukses mencapai UHC berkat kepedulian kepala daerah untuk menjamin kesehatan masyarakat.

“UHC penting sebagai kepedulian Pemda agar seluruh masyarakat terlindungi kesehatannya,” katanya.

Dengan deklarasi optimalisasi pelaksanaan program JKN di Kabupaten Kudus juga dibarengi dengan program non cut off. David menjelaskan, apabila pemerintah daerah mendaftarkan masyarakat sebagai peserta JKN maka dapat langsung aktif dan bisa mengakses layanan kesehatan.

“Non cut off ini ketika pemda mendaftarkan masyarakat sebagai peserta JKN maka  bisa langsung aktif, tidak harus menunggu empat belas hari. Jadi yang butuh layanan kesehatan langsung terlindungi,” jelasnya.

Sebagai apresiasi dalam tercapainya UHC di Kudus, pihaknya sebagai penyelenggara JKN berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas layanan. David memastikan akses layanan JKN dapat semakin mudah dengan inovasi-inovasi yang terus berkembang.

“Sudah menjadi PR kita semua untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh peserta JKN agar mendapat kemudahan mendapat layanan kesehatan yang menjadi prioritas,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Bupati Kudus Raih Penghargaan atas Capaian  95 Persen UHC Kepesertaan JKN appeared first on SuaraBaru.id.

Para peserta BPJS Kesehatan diwajibkan untuk selalu membayar iuran setiap bulannya. Namun, terungkap ada cara agar Anda tak perlu terbebani dengan pembayaran iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya.

Salah satu cara yang bisa Anda gunakan adalah menjadi peserta penerima iuran bantuan (PBI) yang memang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Artinya, tidak semua orang bisa mendapatkan layanan tersebut.

Bagi Anda yang ingin mendaftar sebagai PBI, ada beberapa persyaratan administrasi yang perlu Anda penuhi.

Berikut Cara Mendaftar Peserta Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

• Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta Elektronik
• Melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan layanan yang dibutuhkan
• Memberikan persetujuan layanan administasi

Nantinya persyaratan administrasi kepesertaan akan disesuaikan dengan ketentuan masing-masing jenis kepesertaan BPJS Kesehatan. Adapun penetapan peserta nanti akan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pendaftaran peserta BPJS Kesehatan PBI hanya dapat dilakukan melalui pendataan Kementerian Sosial/Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Barulah setelah itu kepesertaan BPJS Kesehatan PBI akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial dan didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

Dengan kata lain, masyarakat yang ingin mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI harus terlebih dahulu terdaftar dalam DTKS. Barulah kemudian yang bersangkutan bisa meminta pihak Kementerian Sosial/Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk didaftarkan sebagai peserta PBI.

Mengingat penjaminan layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan PBI mengacu pada DTKS, maka apabila terdapat masyarakat yang belum terdaftar dalam DTKS sebagai PBI, yang bersangkutan dapat dilaporkan kepada Dinas Sosial untuk didaftarkan dalam DTKS PBI yang aktif di bulan berikutnya.

Ali Bustomi

The post Berikut Cara Agar Anda Tak Lagi Bayar Iuran BPJS Kesehatan appeared first on SuaraBaru.id.

“Pemanfaatan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN –KIS tersebut sudah diberlakukan sejak Januari 2022 lalu,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang Ni Ketut Sri Budiani, Kamis ( 9/6/2022).

Ni Ketut Sri Budiani mengatakan, pihaknya telah menyosialiasikan penerapan NIK sebagai sebagai nomor identitas peserta JKN –KIS tersebut ke seluruh fasilitas kesehatan ( fakses). Baik faskes tingkat pertama, klinik pratama, dokter gigi, dokter umum dan rumah sakit.

Menurutnya, penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN-KIS diharapkan juga dapat meningkatkan akurasi data peserta JKN-KIS secara terintegrasi.

Selain itu, dengan menggunakan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN-KIS, maka peserta tidak perlu mencetak fisik kartu kepesertaan Kartu Indonesia Sehat,”.

Penggunaan NIK sebagai identitas peserta JKN-KIS tersebut juga untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Yakni, mewujudkan keterpaduan perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan dengan didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan.

“Selain itu, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Kabid Penagihan dan Keuangan Devi Andreastuty mengatakan, selama lima bulan terakhir, yakni dari Januari hingga Mei 2022 ini, sebanyak 66.960 peserta mandiri BPJS Kesehatan di wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Temanggung menunggak iuran.

“ Peserta BPJS Kesehatan mandiri yang menunggak iuran sebanyak 66.960 peserta. Rata-rata menunggak iuran selama satu hingga empat bulan dan jumlah total tunggakan tersebut mencapai Rp 6 miliar,” kata Devi.

Ia menambahkan, dari 66.960 pesertaBPJS Kesehatan yang menunggak iuran tersebut terbesar dari wilayah Kabupaten Magelang, kemudian Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang.

Menurutnya, BPJS Kesehatan menggulirkan program Rencana Pembayaran Bertahap (Rehap). Yakni, program cicilan membayar tunggakan iuran bagi peserta  peserta mandiri.

“Program  tersebut bisa diikuti peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran  empat hingga24 bulan dengan periode pembayaran tahapan paling banyak 12 bulan,” jelasnya.

Pembayaran tunggakan bertahap tersebut sudah termasuk memperhitungkan tunggakan untuk satu keluarga.  Dan, selama periode pembayaran tunggakan bertahap, status kepesertaan masih belum aktif.  W. Cahyono

The post NIK Bisa Sebagai Nomor Identitas JKN-KIS appeared first on SuaraBaru.id.

RSUD ini dinilai sebagai Rumah Sakit Paling Berkomitmen dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kategori Kelas B, dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Penghargaan itu diserahkan secara virtual, dan disaksikan langsung Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, pada acara Pertemuan Nasional Manajemen Fasilitas Kesehatan Tahun 2020, yang digelar secara virtual di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

BACA JUGA : Kapolda Jateng Terima Perwakilan BEM; Pembubaran Demo Sesuai Protap

”Sesuai yang disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo, penghargaan ini sebagai wujud komitmen RSMS dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, mudah dan murah. Khususnya bagi masyarakat pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS),” ujar Dirut RSMS, Tri Kuncoro, dalam keterangannya, Kamis (15/10/2020).

Selama ini RSMS konsisten dalam digitalisasi pelayanan kesehatan, yang dinilai mampu menjawab kebutuhan tentang mutu pelayanan rumah sakit bagi peserta JKN.

Selain itu, RSMS juga berhasil melakukan inovasi pelayanan di masa pandemi covid-19, yang menjadi poin penting dalam meraih penghargaan itu.

”Di masa pandemi, kami berinovasi menghadirkan telemedicine bertajuk #Say-doc (satu layar ngobrol dengan dokter), yang memungkinkan pasien untuk tetap dapat berkonsultasi dengan dokter secara virtual, tanpa harus hadir secara fisik ke RS,” jelas Tri Kuncoro.

Jadi Solusi
Sedangkan menurut Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSMS, Yunita Dyah Suminar, program andalan berbasis digital itu juga sangat membantu masyarakat dalam melakukan kontrol kesehatan. Khususnya bagi mereka yang memiliki kasus kronis atau penyakit penyerta yang rawan terpapar covid-19.

”Beberapa masyarakat terutama yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes atau hipertensi, selama pandemi merasa takut datang ke rumah sakit. Sehingga telemedicine ini bisa menjadi solusi untuk tetap bisa kontrol kesehatan,” ujar Yunita.

Inovasi itu juga memungkinkan pasien menentukan pilihan, apakah obat akan diantar ke rumah atau cukup dengan resep, agar dibeli di apotek terdekat.

”Pasien dapat memilih, apakah obat akan diantar atau hanya resep saja. Apabila radius rumah pasien ke RS kurang dari 15 kilometer, kami memiliki program gratis antar,” jelasnya.

Selalu Berinovasi
Selain itu, RSMS juga memiliki aplikasi berbasis android dan web, yang diintegrasikan dengan aplikasi Mobile JKN dari BPJS, untuk mempermudah dan mempercepat layanan.

Untuk aplikasi RSMS Online memuat registrasi online, Tele apik dan TT Dik Depe (tempat tidur kosong dikoneksikan dengan Discharge planning), sehingga memudahkan pasien dalam pendaftaran dan mengecek ketersediaan kamar inap.

Di sisi lain, aplikasi Mobile JKN memuat informasi layanan dan antrean berbasis faskes, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi antrean pendaftaran.

Yunita menambahkan, pihaknya akan selalu berinovasi untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, dalam mengakses layanan kesehatan.

”Ini adalah komitmen kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dan tentu saja Indonesia. Prinsip kami, selalu berpikir maju, satu langkah ke depan dan tidak berhenti berinovasi,” tegasnya.

Riyan-Sol

The post Inovasi Tiada Henti, RSUD Margono Raih Penghargaan dari BPJS Kesehatan appeared first on SuaraBaru.id.

Penyerahan bantuan APD tersebut, diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus Maya Susanti kepada Kepala Pelaksana BPBD Kudus Bergas Catur Sasi Penanggunggan di halaman kantor BPBD Kudus.

“Bantuan APD ini sebagai tindak lanjut atas permintaan dukungan kepada BPJS kesehatan terkait penanganan penyakit virus corona (COVID-19) dan sebagai wujud juga bahwa kondisi ini harus ditangani bersama-sama,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus Maya Susanti, Selasa (7/7) .

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan perlindungan bagi tenaga medis di sejumlah rumah sakit di Kudus, sekaligus mendukung upaya pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19.

APD yang diserahkan, yakni 550 masker surgical, surgical masker medis evo 16 boks, sarung tangan karet lima dos, hazmat coverall full set 15 unit, hazmat suit 49 unit dan hazmat parasut 10 unit.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Kudus Bergas Catursasi Penanggungan menyampaikan mengapresiasi dan menyambut baik langkah yang dilakukan BPJS Kesehatan.

“Bantuan APD ini sangat berarti bagi tenaga medis yang saat ini menangani pasien corona,” ujarnya.

Meskipun stok APD masih ada, kata dia, dengan adanya bantuan seperti ini akan sangat membantu ketersediaan APD di Kabupaten Kudus tersedia cukup.

Selain sarana pelindung diri yang diperlukan oleh para petugas, kata dia, kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan juga perlu ditegakkan.

“Mulai dari memakai masker, menjaga jarak fisik dengan orang lain, rajin mencuci tangan dengan sabun serta menjauhi kerumunan,” ujarnya.

Jangan lupa, kata dia, minum vitamin yang disertai dengan olahraga secara teratur untuk menjaga imunitas.

Tm-Ab

The post BPJS Kesehatan Kudus Bantu APD Untuk Penanganan Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.