Kunjungan kerja ini dalam rangka Monitoring Evaluasi (Monev) Kinerja dari BKBH FH USM selama 1 (satu) tahun berjalan yaitu di tahun 2022.

Kunjungan kerja oleh Tim Monev Kemenkumham diterima Ketua BKBH FH USM Dr Tri Mulyani SPd SH MH. Dalam monev ini, Tim dari Kemenkumham memeriksa terkait kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan baik litigasi dan nonlitigasi.

Tri mengatakan, kinerja BKBH FH USM triwulan pertama berjalan baik dan kinerja dapat seratus persen tercapai. Selain itu juga kontrak Addendum dan BKBH FH USM dapat memenuhiya sesuai target.
”Sehingga hasil monev dinyatakan bahwa kinerja BKBH FH USM secara kualitas baik dan perlu dipertahankan. Dari segi administrtif juga dinyatakan tertib dan rapi,” ujarnya.

Dia berharap, ke depan kinerja BKBH FH USM meningkatkan kualitasnya.
”Semoga senantiasa BKBH FH USM dapat bermanfaat bagi sesama dan dapat menjadi jembatan menuju akses keadilan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu,” ungkapnya.

Muhaimin

The post Tim Monev Kemenkumham Jateng Kunjungi BKBH FH USM appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut mengambil tema “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dengan Mediasi dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”.

Kegiatan menghadirkan narasumber dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) Dr Subaidah Ratna.

Ratna mengatakan, kesadaran hukum masyarakat sangat penting agar mereka mampu menyelesaikan permasalahan hukum di lingkungannya. Misalnya jika terjadi tindak pidana ringan dengan ancaman maksimal di bawah 5 tahun dapat diselesaikan dengan jalur nonpengadilan yaitu dengan mediasi.

”Jalur mediasi ini mengedepankan musyawarah dan mufakat dari pihak-pihak yang terlibat dan dari masyarakat. Untuk itulah penting bagi masyarakat untuk mengetahuin cara penyelesaian tindak pidana ringan di lingkungan masyarakat. Sebab jika tindak pidana ringan dibawa ke pengadilan akan memakan proses yang panjang dan dengan biaya juga tentunya,”kata Ratna.

Ketua BKBH USM, Dr Tri Mulyani mengatakan, masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan hukum dapat menghubungi BKBH USM.

”Kami akan memberikan bantuan hukum secara gratis, dengan karena pemerintah sudah memberikan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dengan membawa KTP dan surat keterangan tidak mampu.

”Saya berharap, masyarakat akan semakin melek hukum sehingga mampu memproteksi diri sendiri dan masyarakat di lingkungan sekitarnya”, ujar nya.

Kegiatan yang mendapat respons positif darimasyarakat itu diakhiri dengan sharing dan pelayanan aduan dari masyarakat terkait dengan permasalahan hukum.

Muhaimin

The post BKBH USM Adakan Pemberdayaan Hukum di Tlogosari Wetan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan mengambil tema ”Pelatihan Pembuatan Dokumen Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama kepada Masyarakat Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak”.

Kegiatan yang diikuti 15 warga tersebut menghadirkan narasumber dosen USM, Tri Mulyani SPd SH MH dan Agus Saiful Abib SH MH.

Ketua RT 03/RW 07, Desa Rejosari, M Saeroli mengatakan, banyak warganya yang tidak mengetahui proses perceraian secara hukum.

”Kegiatan ini sangat bermanfaat, karena warga mendapatkan banyak pemahaman khususnya mengenai cara memperoleh bantuan hukum serta tata cara penyelesaian masalah hukum dalam perceraian, permasalahan waris, serta masalah-masalah lain yang masuk dalam ranah keperdataan, pidana dan tata usaha negara,” ungkapnya.

Dia berharap, setelah kegiatan ini masyarakat menjadi melek hukum dan mandiri melakukan advokasi perubahan dan mendapatkan keadilan.

Dia berterima kasih kepada BKBH USM dan Kanwilkumham Jateng yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut.

”Kami senang jika kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala,” ujarnya.

Muhaimin

The post BKBH USM Gandeng Kanwilkumham Jateng Lakukan Sosialisasi Pemberdayaan Hukum appeared first on SuaraBaru.id.