Selama periode Januari hingga Mei 2025, Daop 4 Semarang telah merealisasikan penggunaan BBM subsidi sebanyak 5.567 kiloliter atau rata-rata 37 kiloliter per hari, dari total kuota tahunan sebesar 15.182 kiloliter (setara 36,7% dari kuota tahunan). BBM subsidi ini digunakan untuk menggerakkan berbagai perjalanan kereta penumpang dan barang dengan keberangkatan awal dari stasiun di wilayah Daop 4 Semarang, seperti Stasiun Semarang Tawang, Semarang Poncol, Tegal, dan Stasiun Cepu.

Adapun kereta penumpang yang memanfaatkan BBM subsidi diantaranya KA Kedung Sepur, KA Commuterline Blorasura, KA Banyu Biru, KA Banyu Biru Ekspres, KA Blora Jaya, KA Kaligung, KA Tegal Bahari, KA Ambarawa Ekspres, KA Kamandaka, KA Tawang Jaya, KA Tawang Jaya Premium, KA Menoreh, KA Ciremai, KA Gunungjati, KA Argo Merbabu, KA Argo Muria, dan KA Argo Sindoro. Sementara untuk angkutan barang, subsidi ini digunakan untuk KA Parcel, KA Petikemas, dan KA Semen.

“Pemanfaatan BBM subsidi di Daop 4 Semarang tidak hanya menjaga tarif tetap terjangkau bagi masyarakat, khususnya untuk layanan kereta api penumpang, tetapi juga menjamin kelancaran operasional angkutan barang untuk mendukung distribusi logistik di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Kami memastikan penggunaan BBM ini dilakukan secara akuntabel melalui pelaporan terintegrasi dan pengawasan internal serta eksternal yang ketat, sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG),” ujar Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, Selasa (24/6/2025).

Penggunaan BBM subsidi ini sangat strategis karena sebagian besar layanan di Daop 4 Semarang masih mengandalkan lokomotif diesel, terutama pada jalur-jalur non-elektrifikasi yang menghubungkan berbagai wilayah penting di Pulau Jawa. Dukungan BBM subsidi juga berdampak pada keberlangsungan kereta angkutan barang yang menunjang sektor industri dan perdagangan.

Dukungan PSO untuk Layanan Kereta Penumpang Lokal

Selain BBM subsidi, KAI Daop 4 Semarang juga mendapat dukungan PSO untuk mengoperasikan kereta penumpang lokal bersubsidi, yaitu KA Kedung Sepur (Semarang-Ngrombo PP) dan KA Commuterline Blorasura (Cepu-Surabaya PP). Tarif KA Kedung Sepur hanya Rp 10.000 per perjalanan, sedangkan KA Commuterline Blorasura dikenakan tarif Rp 13.000 per perjalanan, jauh lebih terjangkau dibanding moda transportasi lain di jalur yang sama.

Sepanjang Januari hingga Mei 2025, KA Kedung Sepur melayani 123.996 penumpang atau rata-rata 821 penumpang per hari, sementara KA Commuterline Blorasura melayani 76.619 penumpang atau rata-rata 507 penumpang per hari dari Stasiun Cepu. Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap layanan transportasi yang murah, aman, dan nyaman.

Kereta-kereta PSO tersebut menggunakan rangkaian kelas ekonomi AC dengan kapasitas 106 tempat duduk dan 53 tanpa tempat duduk per kereta. KA Kedung Sepur memiliki rangkaian sebanyak 2 kereta kelas ekonomi ac dan KA Commuterline Blora Sura sebanyak 7 kereta kelas ekonomi ac.

“Kami mengapresiasi dukungan pemerintah melalui program PSO yang memungkinkan masyarakat mendapatkan akses transportasi kereta api yang murah, berkualitas, dan andal. Dengan subsidi ini, masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi tetap dapat bepergian dengan nyaman ke berbagai destinasi di Jawa Tengah dan sekitarnya,” tambah Franoto.

The post BBM Subsidi dan PSO Dorong KAI Daop 4 Wujudkan Transportasi KA Terjangkau Berkualitas appeared first on SuaraBaru.id.

“Jadi, yang bersangkutan akan diberhentikan sementara dari posisinya sebagai PNS,”kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus, Putut Winarno, Senin (5/9).

Putut mengatakan, kebijakan pemberhentian sementara tersebut sejalan dengan PP 11 Tahun 2017 pasal 276. Dalam pasal tersebut, seorang PNS dapat diberhentikan sementara salah satunya jika yang bersangkutan ditahan karena menjadi tersangka dalam kasus pidana.

Dalam ketentuan tersebut, pemberhentian sementara berlaku akhir bulan sejak ditahan. Dan selama pemberhentian sementara tersebut, yang bersangkutan juga tidak diberikan penghasilan.

“PNS yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan lagi, tapi mendapat uang pemberhentian sementara sebesar 50 persen dari penghasilan jabatan terakhir sebelum diberhentikan sementara,”tambahnya.

Menurut Putut, sanksi berupa pemberhentian sementara tersebut bisa berlanjut dengan pemberhentian tetap. Hal tersebut dilakukan jika yang bersangkutan telah memperoleh vonis dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap minimal 2 tahun penjara.

“Seorang PNS dapat diberhentikan secara tetap jika mendapat vonis hukuman penjara minimal 2 tahun yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas kasus pidana yang dilakukan,”paparnya.

BACA JUGA: Seorang PNS Kudus Terjerat Kasus Penimbunan dan Pengoplosan BBM

Lebih lanjut, Putut juga menyampaikan kekecewaannya atas kasus yang terjadi ini. Sebagai seorang PNS, AW semestinya menghindari kegiatan ilegal melanggar hukum yang pada akhirnya berujung pada kasus pidana semacam ini.

Selain mencoreng nama institusi, menurut Putut, tindak pidana penimbunan dan pengoplosan BBM juga merugikan masyarakat. Apalagi dengan situasi kenaikan harga BBM yang terjadi saat ini.

“Yang jelas, BKPP sangat menyayangkan apa yang telah dilakukan yang bersangkutan. Kami juga berpesan agar seluruh PNS lain bisa bekerja dengan baik dan menaati seluruh aturan perundangan yang ada,”ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, AW seorang PNS di Dinas Perdagangan Kudus kini harus mendekam di jeruji penjara Polres Kudus. Yang bersangkutan menjadi tersangka bersama dua orang lain atas dugaan pidana penimbunan dan pengoplosan BBM di gudang miliknya yang ada di Desa Bae, Kecamatan Bae. Dalam aksinya, para tersangka tersebut berhasil menimbun sebanyak 12 ton solar bersubsidi.

Ali Bustomi

The post Pemkab Kudus Berhentikan Sementara PNS yang Terjerat Kasus Penimbunan BBM appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, secara langsung harga BBM tidak terlalu berpengaruh signifikan kepada para pekerja.

“Untuk pekerja, paling setiap hari hanya butuh 2-3 liter saja. Kalau pun harga naik, secara langsung tidak berdampak signifikan,”kata Andreas Hua, Rabu (31/8).

Bagi Andreas, alasan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM sebenarnya bisa dimaklumi. Sebab, membengkaknya subsidi juga berdampak buruk kepada kesehatan APBN.

Selain itu, subsidi harga BBM selama ini juga sangat minim dinikmati langsung oleh kalangan pekerja. BBM bersubsidi banyak dikonsumsi pemilik mobil yang sebagian besar bukan berasal dari pekerja kecil.

Namun demikian, kata Andreas, yang patut diwaspadai adalah dampak ikutan berupa kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok akibat kenaikan harga BBM.

Oleh karena itu, kata Andreas, jika harga BBM disesuaikan, KSPSI berharap pemerintah untuk bisa mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga dampak langsung ke masyarakat khususnya pekerja bisa diminimalisir.

“Harus ada pengendalian harga kebutuhan pokok. Jangan sampai ada lonjakan tak terkendali yang mengakibatkan inflasi tinggi,”paparnya.

Andreas menambahkan, KSPSI juga mendesak seluruh pekerja bisa mendapatkan akses program bantalan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM untuk meringankan dampak penyesuaian harga yang terjadi.

“Program bantalan sosial seperti BLT, BSU atau program lainnya harus tepat sasaran terutama bagi kalangan pekerja kecil,”tambahnya.

Khusus di wilayah Kudus, Andreas menuturkan mayoritas pekerja adalah pekerja sektor rokok. Dan bagi pekerja sektor rokok, saat ini lebih fokus menyikapi isu kenaikan tarif cukai yang lebih berdampak signifikan bagi mereka.

“Kenaikan tarif cukai bisa berdampak bagi pekerja di Kudus karena menyangkut keberlangsungan industri rokok. Pekerja akan lebih khawatir kehilangan pekerjaannya,”ujarnya.

Ali Bustomi

Baca juga:Tolak Kenaikan Harga BBM, Puluhan Massa HMI Geruduk DPRD Kudus

The post Tak Risaukan Penyesuaian Harga BBM, SPSI; Pekerja Butuhnya Cuma 2-3 Liter Per Hari appeared first on SuaraBaru.id.