Para kader tersebut tersebar di 35 kabupaten/kota dan membentuk berbagai komunitas yang kini menjadi mitra strategis Bawaslu kabupaten/kota dalam mengembangkan pengawasan partisipatif.

Kader-kader yang telah dididik tersebut berkembang mencapai level aktif dan fungsional. Saat ini Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menghadapi tantangan besar, dimana kebijakan efisiensi meniadakan alokasi anggaran untuk menjaga keberlanjutan program P2P.

“Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan inovasi dengan mendesain ulang tata kelola program magang mahasiswa di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,” ujar Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin, Kamis (5/2/2026).

Sebelumya, program magang mahasiswa cenderung menempatkan peserta hanya pada tugas-tugas administratif. Melalui desain ulang ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mentransformasikan program ini menjadi salah satu bentuk lain dari P2P.

Peserta magang tidak hanya dikenalkan dengan berbagai jenis kegiatan di dunia kerja, tetapi juga dibekali dengan pendidikan dan praktik sebagai pengawas partisipatif.

Berdasarkan data dari Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, saat ini ada 81 peserta magang berasal dari 29 sekolah dan perguruan tinggi yang tersebar di 14 kantor Bawaslu Provinsi serta Bawaslu kabupaten/kota.

Di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sendiri, saat ini terdapat 26 peserta magang yang berasal dari Universitas Diponegoro, Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang, Universitas Tidar Magelang, UIN Walisongo Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata, dan Universitas Negeri Semarang.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menilai transformasi program magang ini memiliki beberapa manfaat strategis. Pertama, siswa dan mahasiswa peserta magang merupakan calon pemilih pada Pemilu 2029 mendatang. Melalui program ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berharap akan lahir alumni-alumni baru pengawas partisipatif di level pemilih pemula.

The post Transformasi Magang Mahasiswa di Bawaslu Jateng Berbasis Program P2P appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini untuk memperkuat peran generasi muda dalam pengawasan demokrasi. Pelantikan dihadiri langsung oleh ketua, anggota, kepala sekretariat, kepala bagian, hingga staf Bawaslu Jateng yang dilantik sesuai tugas dan fungsi dalam kepengurusan Mabi SAKA dan Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu.

Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Tengah, Prof Dr Ir S Budi Prayitno melantik jajaran pengurus didampingi sejumlah anggota Kwarda. Hadir juga perwakilan Saka Adhyasta Bawaslu kabupaten/kota, diantaranya dari Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak.

Ketua Majelis Pembimbing Satuan Karya (Mabi Saka) Adhyasta Pemilu Kwarda Jawa Tengah, Muhammad Amin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelantikan yang berlangsung penuh makna. Ia mengungkapkan, suasana pelantikan bahkan membuat beberapa peserta terharu dan meneteskan air mata.

“Ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama. Melalui Saka Adhyasta, kami ingin menyambung semangat Bawaslu kepada generasi muda, khususnya pemilih pemula, agar memiliki keterampilan berkehidupan, berani menolak politik uang, dan ikut merawat nilai-nilai demokrasi,” kata Amin.

Penguatan Saka Adhyasta menjadi jembatan penting antara institusi pengawas pemilu dan generasi muda, agar demokrasi tidak hanya dipahami, tetapi juga dijaga secara aktif.

Sementara itu, Prof Budi Prayitno menegaskan bahwa Saka Adhyasta Pemilu memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Ia berpesan agar seluruh anggota Saka memegang tiga nilai utama, yakni nilai moral, keterampilan bertahan hidup, dan cinta tanah air.

“Saka Adhyasta harus menjadi ruang pembelajaran sekaligus lokomotif yang membawa dampak baik bagi demokrasi bangsa. Dari sini diharapkan lahir generasi muda yang berkarakter, kritis, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Budi juga menekankan, bahwa keberlangsungan Saka Adhyasta tidak semata bergantung pada dukungan anggaran. Menurutnya, ruang Saka dapat terus berkembang melalui diskusi, pertukaran gagasan, dan aktivitas kreatif yang dilandasi nilai-nilai kepramukaan.

Ning S

The post Perkuat Peran Generasi Muda dalam Pengawasan Demokrasi, Bawaslu Jateng Lantik Pengurus Mabi Saka appeared first on SuaraBaru.id.

Sebuah inovasi strategis yang bertujuan memperkuat sistem pengelolaan arsip dan dokumen kelembagaan dalam rangka mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi kerja pengawasan pemilu. Program ini lahir dari ide inovatif Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Tri Adiyanto Baay.

Hingga kini, program Tata Arsip telah menghimpun sebanyak 8.782 dokumen digital hasil pengawasan Pemilu 2024 dari 14 Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah, nantinya secara bertahap seluruh dokumen hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari 35 Bawaslu kabupaten/kota akan dihimpun dalam program ini.

Program ini, kata Tri Adiyanto, lahir dari kesadaran akan pentingnya tata kelola arsip yang modern, cepat, dan tertata. Menurutnya Arsip bukan sekadar kumpulan dokumen administratif, melainkan aset penting yang merekam perjalanan demokrasi, sekaligus menjadi bukti pertanggungjawaban publik.

Program ini meliputi digitalisasi arsip fisik hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024, penerapan sistem pengelolaan arsip elektronik, penguatan kapasitas SDM, serta kerja sama dengan lembaga kearsipan di Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menganggap bahwa arsip bukan hanya sekadar kumpulan dokumen administrasi, melainkan aset berharga dan bukti autentik perjalanan lembaga yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, rujukan sejarah, hingga bentuk pertanggungjawaban atas keterbukaan informasi publik.

Di sisi lain program Tata Arsip ini bertujuan untuk mendukung tugas-tugas pelayanan informasi publik yang selama ini telah dilakukan oleh PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Setelah dilakukan pengklasifikasian, keseluruhan arsip digital yang bersifat terbuka untuk publik akan dimasukan ke dalam Daftar Informasi Publik, informasi ini akan sangat berguna disaat masyarakat mengajukan permohonan informasi publik ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Sejak tahun 2019 hingga saat ini, tercatat ada sebanyak 188 permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, permohonan informasi tersebut didominasi oleh kalangan mahasiswa maupun media yang meminta data hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut menunjukan bahwa arsip merupakan aset yang berharga tidak hanya bagi Bawaslu tetapi juga bagi masyarakat luas.

Dikatakan, apabila Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak segera melakukan transformasi tata kelola arsip digital, akan ada banyak dokumen fisik yang berisi data-data penting hasil pengawasan pemilu dan pemilihan yang berpotensi rusak atau hilang karena tidak terkelolanya arsip dengan baik, sehingga akan menyebabkan hilangnya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan mudah, sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Dengan diluncurkannya program Tata Arsip ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berharap pengelolaan arsip dapat menjadi lebih profesional, responsif, dan sesuai dengan prinsip good governance. Sehingga transformasi tata kelola arsip digital ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip, tetapi juga menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi serta peningkatan transparansi lembaga pengawas pemilu.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung lahirnya program ini, termasuk jajaran sekretariat, Bawaslu kabupaten/kota, serta mitra kerja terkait yaitu Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah serta Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Harapannya program ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola arsip, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menegaskan, peluncuran ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang membangun kelembagaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ke depan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus melakukan inovasi di bidang kearsipan, termasuk integrasi dengan sistem nasional dan pengembangan pusat arsip digital yang lebih luas.

Ke depan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkomitmen terus melakukan inovasi di bidang kearsipan, termasuk integrasi dengan sistem nasional dan pengembangan pusat arsip digital yang lebih luas. Bagi siapapun yang membutuhkan data dan informasi pengawasan pemilu dan pemilihan maka bisa menyampaikan permohonan ke Bawaslu Jawa Tengah. “Bawaslu selalu terbuka dan memberikan pelayanan informasi secara maksimal,” imbuhnya,

Ning S

The post Bawaslu Jateng Luncurkan Transformasi Tata Kelola Arsip Digital appeared first on SuaraBaru.id.

Penilaian ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola di lembaga publik.

SPI sendiri dilakukan secara online menggunakan metode random sampling, melibatkan responden dari internal lembaga dan masyarakat luas. Survei ini dilakukan dengan derajat kepercayaan 95%, dan margin of error 5%, hasilnya diklasifikasikan dalam tiga kategori rentan < 73,waspada 73-77 dan terjaga 78-100.

Selain skor SPI tertinggi nasional pada tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mencatatkan hasil Indeks SPI internal sebesar 78,7 (kategori terjaga), dan indeks SPI eksternal sebesar 90,08 (kategori terjaga).

Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin menyampaikan, dengan skor ini, Jawa Tengah menjadi satu-satunya provinsi dengan gabungan nilai SPI internal dan eksternal tertinggi di Indonesia.

“Meski hasilnya sangat baik, SPI juga mengungkap beberapa dimensi yang masih membutuhkan perhatian dan perbaikan ke depan, seperti Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebesar 71,57 (kategori rentan), pengelolaan SDM sebesar 74,76 (kategori waspada) dan pengelolaan anggaran sebesar 77,18 (kategori waspada),” kata Amin dalam keterangannya, Rabu (28/5/2025).

Sementara itu, dimensi lain seperti transparansi, integritas pegawai, pencegahan korupsi, dan keadilan pelayanan publik sudah berada di kategori terjaga, bahkan beberapa mendekati skor maksimal.

“Sebagai tindak lanjut dari SPI 2024 dan memperkuat pelaksanaan SPI 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan fokus pada sejumlah langkah strategis, seperti sosialisasi internal nilai-nilai integritas dan antikorupsi, monitoring dan evaluasi berkala secara berjenjang terhadap unit kerja, publikasi capaian dan upaya perbaikan melalui media sosial dan kanal komunikasi lainnya, review berkala atas pengelolaan anggaran dan tata kelola PBJ, pemanfaatan aplikasi pengawasan anggaran seperti SAKTI dan e-Monev Bappenas, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pelaksanaan sensus Barang Milik Negara (BMN), dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai,” beber Amin.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyatakan, capaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran, namun juga menjadi pengingat bahwa integritas adalah kerja jangka panjang.

“Bawaslu Jawa Tengah berkomitmen menjaga capaian yang sudah baik, sekaligus
memperbaiki titik-titik rawan yang teridentifikasi melalui SPI. Ini bukan sekadar angka,
tapi refleksi dari kepercayaan publik yang harus terus kami jaga,” ujar Amin.

Ia mengatakan, SPI 2025 akan dilaksanakan sebagai kelanjutan evaluasi dan penguatan sistem pencegahan korupsi. Bawaslu Jawa Tengah siap menjadi teladan integritas bagi lembaga publik lainnya di Indonesia.

Ning S

The post SPI 2024: Bawaslu Jateng Raih Nilai Tertinggi Nasional, Sejumlah Dimensi Perlu Ditingkatkan appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungannya ini merupakan bagian dari upaya membangun sinergi kelembagaan untuk memperkuat demokrasi di Jawa Tengah. Ketua Bawaslu Jawa Tengah, M. Amin hadir bersama anggota, Kepala Sekretariat, serta Kepala Bagian.

Pada kunjungan tersebut Bawaslu Jawa Tengah diterima langsung oleh Ketua DPRD Jawa Tengah H. Sumanto didampingi Wakil Ketua I, H. Sarif Abdillah, Wakil Ketua II, Drs. H. Heri Pudyatmoko, dan Wakil Ketua III Mohammad Saleh.

M. Amin menuturkan, secara umum pengawasan terhadap tahapan Pemilihan 2024 berjalan lancar. “Meskipun ada dinamika di lapangan, seluruh proses tetap terkawal dengan baik sesuai prinsip penyelenggaraan Pemilihan,” ujarnya.

Bawaslu Jawa Tengah mengharapkan dukungan DPRD dalam pelaksanaan program-program non-tahapan, seperti pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, penguatan desa anti-politik uang dan desa pengawasan, serta pendidikan politik kepada masyarakat.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jawa Tengah H. Sumanto menyatakan apresiasi atas kinerja Bawaslu selama Pemilihan 2024. Ia mengakui adanya sejumlah persoalan yang muncul, namun seluruhnya telah diselesaikan secara baik melalui mekanisme yang berlaku.

“Sinergi antara DPRD dan Bawaslu sangat penting agar kualitas demokrasi kita terus meningkat,” tandasnya.

Ning S

The post Bawaslu Jateng Temui DPRD, Paparkan Hasil Pengawasan Pilgub 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Amin menyebut, mayoritas 30 kasus tersebut adalah kepala desa. “Ada satu ASN yang menghadiri kampanye dan masuk dalam pelanggaran pidana,” kata Amin usai pembukaan Rakor Evaluasi Pengawasan Pilkada 2025 di Hotel Patra Semarang, Selasa (15/4/2025).

“Ada sekitar 30 kasus yang kami tangani. Bahkan di Kota Semarang, meski belum ada kampanye, ada ASN yang sudah berpihak kepada salah satu pasangan calon,” ujarnya.

Menurut Amin, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menangani 118 pelanggaran dalam Pilkada 2024. Dari jumlah tersebut, hanya dua kasus yang berhasil diselesaikan dengan tindak pidana, sementara sisanya tak bisa diproses karena kurangnya bukti yang kuat.

Dikatakan, sejumlah pihak bahkan mengkritisi lambannya penanganan kasus ketidaknetralan ASN dalam Pilkada yang berpotensi mempengaruhi hasil demokrasi tingkat daerah. Ada celah yang perlu segera diatasi agar proses pemilu dan pilkada ke depan lebih bersih dan adil.

Dalam proses penegakan hukum terkait Pilkada, lanjut Amin, pelanggaran harus memenuhi dua unsur penting, yaitu formil dan material, agar bisa diproses lebih lanjut.

Bukti unsur formil dan material seringkali belum bisa dipenuhi saat menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN atau kepala desa. Hal tersebut menjadi catatan evaluasi bagi Bawaslu Jateng maupun kapubaten/kota.

“Untuk menetapkan dugaan pelanggaran sebagai pelanggaran pidana juga perlu kesepakatan dengan stakeholder lainnya yang ikut melakukan pengawasan Pilkada Jateng 2024. Bawaslu Jateng bekerja sama dengan Gakkumdu, yaitu penegakan hukum terpadu dari kepolisian dan juga kejaksaan,” terang Amin.

Pihaknya berharap kesulitan dalam pembuktian pelanggaran ASN dan kepala desa tidak terjadi pada pemilu yang akan datang.

Amin menambahkan, selama Pilkada, pihaknya menangani 118 temuan dan laporan pelanggaran. Dua diantaranya merupakan pelanggaran pidana yang terjadi di Karanganyar dan Kabupaten Tegal.

Ning S

The post 30 Pelanggaran ASN dalam Pilkada Jateng 2024, Mayoritas Kepala Desa appeared first on SuaraBaru.id.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama jajaran Bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan langsung di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pengawasan ini melibatkan Pengawas TPS yang telah dilantik untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan.

Dilansir dari hasil laporan cepat melalui Command Center Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa kejadian khusus yang disampaikan oleh 35 Bawaslu kabupaten/kota, diantaranya adanya potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU), laporan dugaan pelanggaran, logistik pemilihan, kondisi jajaran pengawas, terjadinya bencana alam dan penggunaan aplikasi Siwaslih.

Achmad Husain, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah menyampaikan, terkait dengan PSU, ada beberapa daerah yang berpotensi diantaranya Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang. Beberapa potensi PSU diantaranya disebabkan karena adanya pemilih yang menggunakan hak pilih di 2 TPS, terdapat pemilih yang mencoblos pemilihan Bupati sebanyak 2 kali, dan terdapat pemilih yang salah memilih di beda TPS.

Terhadap ketiga daerah tersebut, pengawas masih melakukan kajian mengenai keterpenuhan syarat keadaan tertentu yang menjadi alasan PSU. Jika terpenuhi nantinya pengawas akan mengeluarkan rekomendasi.

“Terkait dengan logistik pemilihan, ada beberapa kejadian diantaranya kekurangan dan kelebihan surat suara dan surat suara yang tertumpah oleh tinta. Namun terkait adanya kelebihan atau kekurangan suara tersebut dapat diantisipasi dengan meminta surat suara di TPS terdekat, atau menggunakan cadangan surat suara 2.5 % dari surat suara DPT,” ungkap Husain melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/11/2024).

Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat potensi dugaan pelanggaran yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota diantaranya,
1. Kabupaten Banyumas, terdapat tiga laporan dugaan pelanggaran di masa tenang, dan satu temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas di masa tenang.
2. Kabupaten Purbalinga, terdapat enam laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu
3. Kabupaten Purworejo, terdapat satu laporan dugaan pelanggaran pidana
4. Kabupaten Magelang, terdapat empat laporan dugaan pelanggaran pada masa tenang
5. Kabupaten Wonogiri, terdapat lima laporan dugaan pelanggaran pada masa tenang
6. Kabupaten Karanganyar, terdapat satu temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Karanganyar
7. Kota Surakarta, terdapat empat laporan dugaan pelanggaran
8. Kabupaten Brebes, terdapat satu temuan dugaan pelanggaran
9. Kabupaten Batang, terdapat satu laporan dugaan pelanggaran

“Terkait kondisi kesehatan jajaran pengawas, ada beberapa kejadian diantaranya satu Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang meninggal dunia (MD), dan satu Pengawas TPS yang mengalami kecelakaan di Kabupaten Semarang, namun secara sigap sudah ditangani menggunakan asuransi kesehatan pemerintah,” kata Husain.

Dalam pelaksanaan persiapan pemungutan suara, sambungnya, berdasarkan laporan yang disampaikan juga terjadi bencana alam yang terjadi di Kota Pekalongan. Bencana alam tanggul jebol pada tanggal 24 November 2024 di Desa Tegaldowo Kabupaten Pekalongan yang mengakibatkan bencana banjir yang berdampak di 2 Kelurahan yang berada di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

“Hampir seluruh wilayah Pasirsari Kelurahan Pasir Kraton Kramat bagian utara dan barat, dan sebagian wilayah Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, terendam air setinggi paha orang dewasa. Dengan adanya tanggul jebol tersebut berdampak pada beberapa lokasi TPS yang terendam banjir,” terangnya.

Terdapat 9 TPS terdampak bencana banjir akibat tanggul jebol di Kelurahan Pasir Kraton Kramat dan Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat.

The post Awasi Pilkada Serentak, Bawaslu Jateng: Ada Potensi PSU hingga Pengawas MD appeared first on SuaraBaru.id.

Komisioner Bawaslu Provinsi Jateng, Sosiawan mendukung penuh putusan MK dalam perkara nomor 136/PUU-XXII/2024. Di mana MK mengabulkan gugatan terkait penegakan sanksi netralitas bagi ASN dan anggota TNI/Polri dalam Pilkada 2024.

“Ini menjadi bekal atau menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menyampaikan dan mensosialisasikan ini (netralitas ASN dan TNI/Polri),” ujarnya dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Peran Media dan Mahasiswa dalam Mewujudkan Pemilihan Serentak 2024 di Jateng yang Berkualitas’. di Kabupaten Semarang, Senin (18/11/2024).

Menurutnya, selama ini Bawaslu Jateng dan Sentra Gakkumdu merasa kesulitan dalam memproses pelanggaran Pemilu, terutama terkait pejabat negara yang terlibat dalam politik praktis.

“Terus terang ini menjadi sebagian dari jawaban yang selama ini sulit bagi Bawaslu, untuk memproses terkait netralitas ASN, TNI Polri, termasuk Kades, untuk pemilihannya pada masa Pilkada ini,” ungkap Sosiawan.

Dengan adanya putusan MK terbaru ini, maka ada hukum kuat yang bisa menjerat ASN, TNI/Polri, dan kepala desa dengan pidana. Karena selama ini sanksi yang didapat hanya berupa administrasi dan teguran.

“Mudah-mudahan justru keputusan MK baru itu memberikan kekuatan bagi kami dan bisa memberikan efek jera,” kata Sosiawan.

Ia mengingatkan kepada seluruh pegawai ASN, personel TNI/Polri, dan perangkat desa untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis dengan mendukung salah satu paslon Pilkada.

“Itu yang sesungguhnya kami harapkan supaya ASN, TNI/Polri, terutama para kades betul-betul memahami sanksinya, bukan hanya sanksi administratif, tetapi ada sanksi pidana yang kemarin diputuskan oleh MK,” imbuhnya.

Ning S

The post Bawaslu Jateng Dukung Putusan MK Soal Sanksi Pidana ASN Pelanggar Netralitas appeared first on SuaraBaru.id.

Demikian disampaikan Ketua PWI Jateng, Amir Machmud NS dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif ‘Peran Media dan Mahasiswa dalam Mewujudkan Pemilihan Serentak 2024 di Jawa Tengah yang Berkualitas yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah di Kabupaten Semarang, Senin (18/11/2024).

Dikatakan, beberapa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan partisipasi pemilih generasi muda antara lain dengan edukasi politik yang lebih intensif yang bisa dilakukan melalui pendidikan di sekolah, kampus, dan berbagai platform media sosial yang sering digunakan oleh generasi muda.

Meningkatkan akses dan kemudahan dalam proses pemilihan, mempermudah prosedur pendaftaran pemilih dan memberikan informasi yang jelas mengenai lokasi pemungutan suara dapat mendorong lebih banyak pemuda untuk terlibat.

Selain itu, melibatkan pemuda dalam proses pembuatan kebijakan: Menyediakan ruang bagi pemuda untuk menyuarakan pendapat dan ide mereka dalam pembuatan kebijakan politik, misalnya melalui forum diskusi, debat, atau partisipasi dalam organisasi politik.

Mengangkat isu-Isu yang relevan bagi pemuda: Kampanye politik harus mengangkat isu-isu yang relevan dan penting bagi generasi muda, seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, perubahan iklim, dan teknologi.

“Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan generasi muda akan lebih bersemangat untuk terlibat dalam proses pemilihan umum dan demokrasi secara umum,” tuturnya.

Selain itu media juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Bagaimana fungsi utama media dalam Pilkada? 

Media berfungsi sebagai sumber informasi yang menyediakan edukasi kepada masyarakat tentang calon pemimpin, visi, misi, serta program-program mereka. Dengan memberikan informasi yang akurat dan jelas, media membantu pemilih untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Media, baik itu televisi, radio, surat kabar, maupun media digital, portal berita online, memiliki jangkauan yang luas. Ini memungkinkan informasi tentang Pilkada dapat tersebar ke seluruh lapisan masyarakat dengan cepat dan efisien.

Media memiliki peran penting dalam memeriksa fakta dan memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang. Mereka dapat mengungkapkan potensi hoaks, informasi yang menyesatkan, atau tindakan tidak transparan yang mungkin terjadi selama proses Pilkada, sehingga menjaga integritas pemilu.

“Media dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada, termasuk prosedur pendaftaran pemilih, lokasi TPS, dan waktu pemilihan. Dengan cara ini, media juga mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menggunakan hak suara mereka,” jelasnya.

The post Bawaslu Jateng Sebut Peran Media Massa Sangat Penting dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Pelantikan sendiri dilakukan pada tanggal 3 dan 4 November 2024 di masing-masing kecamatan. Sesuai ketentuan, yang memilih, menetapkan, dan melantik Pengawas TPS adalah Panwaslu Kecamatan.

Anggota Bawaslu Jateng, Rofiuddin menyampaikan, jumlah Pengawas TPS di Jawa Tengah sebanyak 56.812, sesuai dengan jumlah TPS di Jawa Tengah, dimana dalam satu TPS akan diawasi oleh satu orang Pengawas TPS.

Dalam pelantikan Pengawas TPS dilakukan pembacaan SK, pembacaan kata-kata pelantikan, pengambilan sumpah janji, penandatangan berita acara, serta penandatangan pakta integritas.

“Setelah dilantik, Panwaslu Kecamatan langsung melakukan pembekalan atau bimbingan teknis kepada para Pengawas TPS. Materi yang diberikan lebih pada orientasi tugas, memahami tugas, kewajiban dan wewenang Pengawas TPS dalam pemilihan. Selain itu juga ada materi terkait dengan kode etik, pengawasan, pelaporan Form A, SIWASLIH dan lainnya,” ungkap Rofiuddin, Minggu (3/11/2024).

Dikatakan, pembekalan kepada Pengawas TPS tidak hanya sekali, tapi minimal dilakukan 2-3 kali. Nantinya, Pengawas TPS juga diberi pembekalan terkait teknis pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan 2024. Menurutnya, Pengawas TPS harus tahu bagaimana pengawasan dilakukan.

“Bawaslu Jawa Tengah menginstruksikan kepada Pengawas TPS agar bekerja profesional, mengamati kode etik, independen, mandiri dan netral. Tak boleh ada Pengawas TPS yang memihak kepada pasangan calon tertentu,” ujar Rofiuddin.

Bawaslu Jateng berharap agar publik mengawasi keberadaan pengawas termasuk pengawas TPS. Jika ada yang melakukan pelanggaran dapat dilaporkan ke pengawas terdekat.

Sebelumnya, Panwaslu Kecamatan melakukan berbagai tahap untuk pembentukan Pengawas TPS, yang mana
pendaftaran dan penerimaan berkas telah dibuka sejak 12 sampai 28 September 2024.

“Panwaslu kecamatan melakukan berbagai tahapan untuk pembentukan PTPS. Ada penelitian administrasi, hingga seleksi wawancara,” imbuhnya.

Ning S

The post Bawaslu Jateng: Pengawas TPS 2024 Mulai Dilantik appeared first on SuaraBaru.id.