Fitria Nita Witanti

DALAM perjalanan panjang bangsa Indonesia, santri menempati posisi yang penting. Tidak hanya religius, tetapi juga dalam kancah sosial dan politik. Sejarah mencatat, peran santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak bisa diabaikan. Santri bukan hanya pengamal ajaran agama, tetapi juga pejuang kemerdekaan yang menggerakkan rakyat dengan semangat jihad fi sabilillah.

Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari menjadi tonggak sejarah keterlibatan langsung kaum santri dalam mempertahankan kemerdekaan. Seruan itu membakar semangat arek-arek Surabaya dan masyarakat luas untuk melawan penjajah dalam pertempuran 10 November 1945, yang kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan.

Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi, santri menjadi kekuatan moral yang menjaga arah peradaban bangsa. Kini, di tengah menguatnya pragmatisme politik dan polarisasi sosial, peran santri kembali ditantang untuk menjaga akal sehat dalam kehidupan demokrasi yang kian bising.

Demokrasi Indonesia dibangun di atas nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan ajaran Islam yakni musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai itu sejatinya telah lama hidup di pesantren. Dalam kultur pesantren, santri dibiasakan berpikir kritis, berdiskusi dengan hormat, dan menaati keputusan bersama. Proses ini melatih kemampuan berdemokrasi dalam bentuk paling sederhana, menghargai perbedaan dan menegakkan keadilan tanpa kehilangan akhlak.

Namun, wajah demokrasi kita seringkali memprihatinkan. Politik sering direduksi menjadi perebutan kekuasaan, bukan ruang pengabdian. Politik uang, ujaran kebencian dan disinformasi menjadi bagian rutin setiap kontestasi. Dalam situasi demikian, akal sehat publik mudah tergelincir, nilai moral terpinggirkan, dan demokrasi kehilangan makna substantifnya. Di sinilah pentingnya kehadiran santri, bukan untuk menjadi bagian dari kegaduhan melainkan menjadi penyejuk dan penuntun arah.

Santri memiliki modal sosial dan spiritual yang kuat untuk berperan dalam menjaga demokrasi. Dengan kedalaman ilmu agama dan kedekatan dengan masyarakat, santri dapat menjadi jembatan antara nilai dan realitas politik. Ketika ruang publik dipenuhi retorika kepentingan, suara santri dapat menjadi pengingat bahwa kekuasaan sejatinya adalah amanah, bukan alat dominasi. Pesantren yang menekankan keikhlasan dan kejujuran bisa menjadi model bagi politik yang berintegritas.

Pendidikan pesantren sebenarnya telah menyiapkan santri untuk menjadi warga demokratis. Santri terbiasa hidup dalam komunitas yang plural, menghormati guru (kiai) sebagai figur moral dan menjalankan keputusan bersama tanpa kekerasan. Semua ini adalah pelajaran sosial yang sangat relevan bagi demokrasi modern. Jika nilai-nilai pesantren dihidupkan dalam ruang publik, maka demokrasi Indonesia akan tumbuh dalam suasana yang lebih beradab dan beretika.

Penjaga Nurani Kolektif Bangsa

Tantangan terbesar bagi demokrasi kita hari ini bukan sekadar praktik curang atau lemahnya sistem, melainkan lunturnya etika dan akal sehat. Demokrasi tanpa etika hanya akan melahirkan politik transaksional di mana suara rakyat menjadi komoditas. Dalam kondisi seperti ini, santri harus tampil sebagai “penjaga nurani kolektif” bangsa. Mereka perlu mengingatkan masyarakat bahwa politik bukan sekadar tentang menang, melainkan tentang menegakkan kebenaran dan keadilan.

Pesantren juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan literasi politik masyarakat. Pendidikan yang berbasis nilai Islam rahmatan lil ‘alamin dapat menjadi filter terhadap arus informasi yang menyesatkan. Santri dapat berperan sebagai penyampai pesan yang menyejukkan, penyeimbang opini dan penggerak partisipasi publik yang cerdas. Di tingkat lokal, mereka bisa menjadi relawan, pemantau pemilu, pencerah di forum warga atau fasilitator dialog kebangsaan di tengah masyarakat yang rentan terbelah.

Di berbagai daerah, santri kini semakin aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan politik tanpa kehilangan jati diri keagamaannya. Fenomena ini menunjukkan transformasi positif. Santri tidak lagi diposisikan hanya sebagai pelajar agama, tetapi juga agen perubahan sosial. Kehadiran mereka dalam ruang demokrasi memberi harapan baru bahwa politik bisa kembali bermakna, bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan, melainkan wadah memperjuangkan kemaslahatan.

Menjaga akal sehat politik bangsa berarti memastikan demokrasi berjalan dengan arah moral yang benar. Santri dengan latar pesantren memiliki bekal spiritual, intelektual dan etis untuk menjadi benteng moral tersebut. Ketika sebagian elite terjebak dalam pragmatisme dan sebagian masyarakat kehilangan kepercayaan pada politik, santri bisa menjadi penuntun jalan tengah. Antara nilai dan realitas atau antara idealisme dan praktik.

Demokrasi yang kokoh tidak cukup hanya ditopang oleh institusi dan peraturan, tetapi juga oleh moralitas publik. Di sinilah peran santri menjadi semakin relevan. Mereka adalah penjaga akal sehat politik bangsa, sekaligus peneguh harapan bahwa demokrasi Indonesia masih mungkin tumbuh dalam bimbingan nilai-nilai pesantren yang jujur, adil dan beradab.

Ditulis dalam rangka memperingati Hari Santri, 22 Oktober 2025.

Fitria Nita Witanti, Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan

The post Santri dan Demokrasi: Menjaga Akal Sehat Politik Bangsa appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan oleh Fitria Nita Witanti, usai Rapat Koordinasi dan Konsolidasi para peserta pemilu dan stakeholders di Kyriad Grand Master Hotel Purwodadi, Sabtu, 10 Februari 2024.

Menurut Fitria Nita Witanti, selama masa kampanye yang berlangsung sejak akhir November 2023 hingga 10 Februari 2024 ini tercatat ada 220 kegiatan kampanye pertemuan terbatas.

Selain itu ada kegiatan tatap muka dan 30 kegiatan lainnya serta dua kegiatan rapat umum yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Grobogan.

Sementara, pelanggaran pidana yang berhasil ditemukan oleh Bawaslu Grobogan dalam masa kampanye ini yakni kampanye di instansi pendidikan. Namun, dalam pembahasan di Gakkumdu, hal itu tidak memenuhi unsur adanya pidana.

“Pelanggaran pidana yang dimaksud yakni terkait kampanye di instansi pendidikan, kemudian menurut pembahasan di Gakkumdu, tidak memenuhi unsur adanya pidana,” jelas Fitria Nita Witanti.

Perempuan yang akrab disapa Fitria ini juga menjelaskan, untuk pelanggaran administratif terjadi karena tidak adanya penyampaian STTP atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan dan adanya Alat Peraga Kampanye yang melanggar.

“Dalam masa kampanye ini, Bawaslu Grobogan sudah melakukan penertiban APK yang melanggar. Total APK yang kami tertibkan jumlahnya mencapai 4.300 buah,” jelas Fitria.

Penertiban APK

Perempuan kelahiran Kulonprogo Yogyakarta ini menjelaskan, masa tenang diberlakukan selama tiga hari mulai Minggu, 11 Februari 2024 hingga Selasa 13 Februari 2024.

Rencananya, pada masa tenang menjelang Pemilu 2024 ini, Bawaslu Grobogan bersama stakeholders terkait akan melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye.

“Bawaslu Grobogan menggandeng stakeholder terkait untuk melakukan pembersihan Alat Peraga Kampanye atau APK pada Minggu, 11 Februari 2024. Bersama dengan Panwaslu di masing-masing kecamatan melakukan pembersihan APK pada masa tenang menjelang Pemilu yang akan digelar pada Rabu, 14 Februari 2024,” tutup Fitria.

Tya Wiedya

The post Bawaslu Grobogan Catat Satu Pelanggaran Pidana Pemilu dan Dua Pelanggaran Administratif Selama Kampanye appeared first on SuaraBaru.id.

Bawaslu Grbogan menertibkan APK yang melanggar secara serentak di 19 Kecamatan se- Kabupaten Grobogan. Berdasarkan inventaris dari Bawaslu Grobogan, ada sejumlah 3.314 APK yang melanggar.

APK yang terdata melanggar meliputi 805 baliho, 447 spanduk, 260 reklame, 12 umbul-umbul dan 1.790 Alat Peraga lain. Ribuan APK yang melanggar tersebut terpasang baik yang tertempel di pohon, pemasangannya melintang, di lokasi sepanjang jalan yang tidak diperbolehkan dipasang APK dan beberapa pemasangan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti di sela aktivitasnya menyampaikan jika sebelumnya Bawaslu Grobogan telah mengirimkan Saran Perbaikan kepada Pimpinan Partai Politik, Tim kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Pelaksana Kampanye Calon Perseorangan DPD meminta agar melakukan penertiban secara mandiri alat peraga kamanye yang melanggar sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.

“Kami telah mengirimkan Saran Perbaikan ke Pimpinan Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pelaksana Kampanye Calon Perseorangan DPD agar menertibkan APK yang melanggar secara mandiri sampai dengan tanggal 4 Januari 2024. Selanjutnya jika tidak ditertibkan, maka Bawaslu Grobogan bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa akan melakukan penertiban APK melanggar pada 5 Januari 2024,” jelas Fitri.

Fitria juga menambahkan dalam penertiban ini Bawaslu Grobogan juga mengajak Satpol PP agar bersama-sama menertibkan APK.

“Selain dengan jajaran pengawas tingkat kecamatan hingga desa, kami juga mengajak Satpol PP agar turut menurunkan APK yang melanggar,” tambah Fitri.

Sesuai dengan Surat Edaran KPU Grobogan Nomor 352, ada beberapa lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, yaitu menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, melintang di atas jalan, melebihi tepi aspal jalan dan merusak pohon pelindung jalan (dipaku) di jalan.

Tya Wiedya

The post Bawaslu Grobogan Turunkan Ribuan Alat Peraga Kampanye yang Melanggar Ketentuan appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir dalam kegiatan ini dua narasumber yakni Kasat Intelkam Polres Grobogan AKP Joko Susilo dan perwakilan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Tengah, Intan Hidayat.

Dalam kegiatan ini, hadir beberapa perwakilan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Grobogan, serta sejumlah awak media dan dinas terkait dalam kegiatan tersebut.

Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti menjelaskan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kabupaten Grobogan berada di posisi rawan sedang dengan poin 22,892.

Dengan IKP tersebut, Kabupaten Grobogan masih cukup landai, namun tidak boleh berpangku tangan. “Tetap harus ada pengawasan dan pencegahan. Salah satu ikhtiar Bawaslu adalah melibatkan unsur partisipasi masyarakat Grobogan agar bisa meningkat dalam pelaksanaan Pemilu yang digelar pada tahun mendatang,” ujar Fitria Nita Witanti.

Dalam rangka pengawasan tersebut, khususnya pada konten internet, Fitria menjelaskan perlu adanya kolaborasi dan kontribusi dari kalangan BEM, ormas, OKP, GMNI, NU, Ansor, PMII, HMI yang punya massa untuk membantu menjadi pioner dalam pengawasan pemilu.

“Bawaslu Grobogan punya tugas konstitusi yaitu soswatif atau sosialisasi pengawasan partisipatif yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 tahun 2023,” jelas Fitria, sapaan akrabnya.

Dirinya juga menjelaskan, kampanye di akun media sosial saat ini terpantau belum ada pergerakan untuk platform tersebut, namun peserta pemilu sudah setor 20 akun media sosial per masing-masing platform.

“Fokus pengawasan selanjutnya adalah peserta Pemilu. Kami antisipasi pula munculnya akun ilegal yang membawa konten politisasi SARA dan hoaks,” tambah Fitria Nita Witanti.

Paparan Kasat Intelkam Dalam kesempatan itu, Kasat Intelkam Polres Grobogan AKP Joko Susilo menjelaskan tentang bahaya black campaign atau kampanye hitam dalam tahapan pemilu.

Menurut AKP Joko Susilo, kampanye hitam adalah suatu model atau perilaku atau perbuatan atau cara berkampanye yang dilakukan seorang calon, sekelompok orang atau parpol bahkan simpatisan dengan cara menghina atau mencemarkan nama baik denagn sasaran lawan atau calon lainnya.

“Kampanye hitam ini berbahaya karena dapat merusak reputasi seseorang dalam kehidupan berdemokrasi,” jelas AKP Joko Susilo.

Dirinya memaparkan bahwa kampanye hitam ini biasa ditemukan dalam akses yang illegal atau akun palsu dalam penyebaran fitnah, penyebaran ujaran kebencian, manipulasi dokumen, penyebaran berita hoaks dan penyalahgunaan data pribadi.

“Karena itu jangan sampai Anda termakan hoax dengan kampanye hitam melalui kanal illegal atau akun palsu karena seperti yang saya sampaikan tujuan dari kampanye hitam sendiri untuk memecah persatuan dan kesatuan dalam berdemokrasi,” papar Joko Susilo.

Sementara itu, perwakilan SMSI Jawa Tengah, Intan Hidayat memberikan tips selama masa tahapan pemilu ini kepada masyarakat agar bersama-sama turut mengawasi pemilihan umum.

Tips yang berkaitan dengan hal ini adalah tips mengonsumsi informasi. Hidayat menjelaskan tips mengonsumsi informasi yakni dengan selalu skeptis, selalu berpikiran terbuka, cek identitas atau track record website atau akun, cek tanggal posting, jangan tergiur oleh judul atau konten.

“Kemudian baca artikel sampai tuntas dan telusuri sumbernya, kemudian cek pembuatnya dan orang yang menyebarkan. Anda semua bisa menanyakan langsung kepada ahlinya,” papar Intan Hidayat.

Tya Wiedya

The post Sosialisasi Bawaslu Grobogan, Hindari Kampanye Hitam dan Penyebaran Hoaks appeared first on SuaraBaru.id.

Sosialisasi diikuti perwakilan ASN dari unsur Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama se-Kabupaten Grobogan dengan tema Netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti menjelaskan tugas dan kewenangan Bawaslu. Menurut Fitria, hal pertama yang menjadi latar belakang adalah suara rakyat ada di tangan rakyat.

“Pemilu adalah sarana demokrasi di Indonesia, yang kita kembalikan esensi pada demokrasi. Kedua, pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus. Kita buka masukan dan tanggapan dari masyarakat. Ketiga, wujud perkenalan kami serta tugas dan wewenang Bawaslu,” terang Fitria.

Sekretaris Daerah Grobogan, Anang Armunanto hadir dalam acara ini. Dalam paparannya, Anang Armunanto memberikan materi terkait dengan netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

Anang Armunanto menegaskan ASN harus netral. Diingatkan, ASN harus menghindari pengotak-kotakan, konflik kepentingan, dan diskriminasi pelayanan. Abdi negara, yang tidak bergantung kepemimpinan partai politik.

“ASN adalah satu dan tidak terpecah atau terbagi berdasarkan orientasi pandangan politik, serta sebagai perekat persatuan bangsa dalam kerangka NKRI, salah satu prakondisi untuk meningkatkan profesionalisme ASN,” Jelas Anang Armunanto.

Sementara itu Koordinator Divisi  Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Grobogan, Amal Nur Ngazis, menyampaikan mengenai Kesiapan Bawaslu Grobogan dalam Pemilu 2024.

The post Bawaslu Grobogan Sosialisasi Antisipasi Pelanggaran Netralitas ASN  appeared first on SuaraBaru.id.

Satu di antaranya tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, terdapat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap atau DPT.

Beberapa tahapan yang dipersipakan dalam penyusunan Daftar Pemilih di antaranya adalah penyusunan bahan daftar pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), Penyusuan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Penyusunan DPSHP Akhir dan Daftar Pemilih Tetap.

Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti mengatakan, ada yang perlu diketahui bersama beberapa syarat dalam memilih sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih di antaranya adalah.

1. genap berumur 17 tahun, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
2. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el, dan/ atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
4. dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
5. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyusunan DPT

Selain syarat dalam memilih, Fitria Nita Witanti juga menjelaskan tentang beberapa prinsip dalam penyusunan daftar pemilih.

“Ada beberapa prinsip yang perlu dipedomani,” kata Fitria Nita Witanti.

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. komprehensif;
2. inklusif;
3. akurat;
4. mutakhir;
5. terbuka;
6. responsif;
7. partisipatif;
8. akuntabel;
9. perlindungan data diri; dan
10. aksesibel.

“Ini penjelasan Bawaslu Grobogan terkait syarat dalam memilih dan prinsip yang perlu dipedomani dalam penyusunan daftar pemilih menjelang Pemilu 2024 serentak yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024,” kata Fitria Nita Witanti.

Tya Wiedya

The post Bawaslu Grobogan Sampaikan Syarat dan Prinsip Memilih dalam Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Acara yang dilaksanakan di Grand Master Hotel Purwodadi mengambil tema netralitas ASN dengan tema urgensi netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

Peserta yang diundang dalam kegiatan ini yaitu kepala OPD, camat, korwilcam SD, SMP, SMA se-Grobogan dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV.

Acara dibuka oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraaan Kabupaten Grobogan, Mokamat mewakili Bupati Kabupaten Grobogan.

Dalam sambutannya ia menyampaikan mengenai persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara selalu menjadi sorotan publik.

Dalam setiap perhelatan pesta demokrasi, baik pemilu, pilpres maupun pilkada, persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara selalu menjadi sorotan publik.

The post Rakor Bawaslu dengan OPD Grobogan, ASN Harus Netral dalam Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.

Rilis buku Tapak Tilas Pengawas Pemilu di Bumi Ki Ageng Selo ini berisi tentang sejarah Pengawas Pemilu periode tahun 2004-2023.

Kegiatan rilis buku Tapak Tilas Pengawas Pemilu di Bumi Ki Ageng Selo ini ditandai dengan kegiatan bedah buku.

Hadir dalam kegiatan bedah buku ini yakni jajaran anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan beserta tamu undangan.

Amin Hidayat selaku Asosiasi Forum Guru Penulis, AKBP (Purn) Andi Wahyono selaku Panwaskab Grobogan 2008, dan Desi Ari Hartanta, anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan, periode 2019-2023.

Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan, Fitria Nita Witanti, buku Tapak Tilas Pengawas Pemilu di Bumi Ki Ageng Selo ini mengangkat sejarah pengawas pemilu di Kabupaten Grobogan selama periode tahun 2004 hingga saat ini.

The post Bawaslu Grobogan Terbitkan Buku ‘Tapak Tilas Pengawas Pemilu di Bumi Ki Ageng Selo’ appeared first on SuaraBaru.id.

GROBOGAN (SUARABARU.ID)– Calon tunggal Bupati Grobogan Sri Sumarni dan dr Bambang  Pujiyanto akan melakukan pencoblosan di dua TPS terpisah. Mereka akan datang ke TPS sesuai dengan waktu yang dijadwalkan dalam surat pemberitahuan C.

The post Sri Sumarni Mencoblos di Kantor KPH Purwodadi, Bambang Pujiyanto di Kantor NU appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini dilaksanakan serentak di 19 kecamatan, Minggu (6/12/2020). Meski cuaca tengah hujan, namun hal tersebut tidak menghalangi kegiatan penertiban APK ini.

Pelaksanaan penertiban APK tersebut seperti yang terlihat saat para petugas melepas spanduk dan baliho yang terpasang di sepanjang jalan Semarang-Purwodadi. Tepatnya di Desa Pulorejo dan Putat, Kecamatan Purwodadi.

Dalam penertiban APK yang dipimpin Sakta Abaway Sakan, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubla Bawaslu Grobogan, ada empat alat peraga kampanye berupa spanduk dan baliho bergambar pasangan calon yang langsung dilepas. Menurut dia, penertiban alat peraga kampanye dilakukan sebab sesuai dengan prinsip di masa tenang tidak boleh kampanye dan tidak boleh ada alat peraga kampanye.

“Hari ini, kita melakukan penertiban alat peraga kampanye di masa tenang. Prinsipnya di masa tenang tidak boleh kampanye, dan tidak boleh ada alat peraga kampanye. Hari ini kita laksanakan serentak di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, sehingga di wilayah Grobogan ini bersih dari alat peraga kampanye dan tidak ada lagi kampanye,” kata Sakta.

Total APK se-Kabupaten Grobogan yang sudah dilepas ada tiga bilboard, 80-an baliho dan 200-an spanduk serta 200-an umbul-umbul. “Harapannya, seluruh alat peraga kampanye ini bersih, terutama yang berada di dekat TPS,” jelas Sakta.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti. Menurut dia, pada masa tenang ini, alat peraga kampanye tidak boleh dipasang, serta kampanye juga tidak boleh dilakukan.

“Dalam masa tenang ini artinya tidak ada lagi alat peraga kampanye yang dipasang, serta kegiatan atau aktivitras kampanye juga tidak boleh dilaksanakan di masa tenang ini,” jelas Fitria, sapaan akrabnya.

Siap Mengawasi

Fitria juga memaparkan, pihaknya terus melaksanakan pengawasan di masa tenang ini hingga pelaksanaan Pemilukada Grobogan, 9 Desember 2020. Menurut dia, dalam pelaksanaan pengawasannya nanti juga tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Yang pasti, Bawaslu Grobogan akan melakukan pengawasan secara melekat selama masa tenang hingga pelaksanaan Pemilukada nanti. Dalam pelaksanananya nanti, Bawaslu Grobogan juga tetap akan menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Di samping itu, nantinya Bawaslu Grobogan juga melakukan pengawasan terkait protokol kesehatan ini, baik pengawasan terhadap penyelenggara maupun masyarakat pemilihnya. “Harapannya, dalam pelaksanaan Pilkada nanti, penyelenggara sehat, pemilih sehat, pilkada sehat dan berkualitas serta tidak terjadi kendala apapun,” pungkasnya.

Hana Eswe-trs

The post Dalam Hujan Bawaslu Grobogan Copoti Alat Peraga Kampanye appeared first on SuaraBaru.id.