Acara diselenggarakan di SMK Maarif 1 Jalan Kusuma Kebumen ini mengusung tema “Memperkuat Sinergi, Membangun Organisasi. Berhasil memilih pimpinan baru dalam tubuh organisasi IPNU dan IPPNU Kebumen.

Terpilih sebagai Ketua IPNU Kebumen masa khidmad 2025-2027 Khoirul Huda. Sedangkan Ketua IPPNU Kebumen yang baru periode 2025-2027 Fatatun Malikhah.

Ketua IPNU Kebumen terpilih Khoirul Huda setelah terpilih mengaku siap mengemban amanah dua tahun ke depan.

“Insyallah, saya siap mengemban amanah untuk ngopeni, nglakoni dan ngayomi IPNU Kebumen dua tahun kedepan,”ujar Khoirul.

Hal yang sama disampaikan oleh ketua PC IPPNU Kebumen terpilih Fatatun Malikhah yang mengaku bersyukur setelah dirinya terpilih.

“Saya siap untuk memimpin PC IPPNU Kebumen dua tahun kedepan dengan siap, sigap, semangat dan sinergi, sesuai apa yang saya sampaikan pada pemaparan visi dan misi,”tandas Fatatun Malikhah.

Sebelumnya pada Pembukaan Konfercab IPNU ke XIII dan IPPNU XII Kabupaten Kebumen dihadiri Staf Ahli  Bupai Susilo, Ketua DPRD Kebumen H Saman, Rois Syuriyah PC NU Kebumen yang diwakili Gus Mufti Pakerti Walytama Lc. Ketua Tanfidziyah PC NU Kebumen Dr H Imam Satibi MPdI beserta kelembagaannya.

Hadir pula Forkopimda Kabupaten Kebumen, pejabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, Keluarga besar Banom NU Kabupaten Kebumen, Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor Kebumen.

Sedangkan Ketua PP IPNU diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Saiful Kamaludin, Ketua PW IPNU Jawa Tengah  M Irfan Khamid, Ketua PW IPPNU Jawa Tengah  Dwi Sangita, Ketua Majelis Alumni IPNU Mansur Nurudin MPdI, Shohibul Bait Kepala SMK Maarif 1 Kebumen Subkhan SSosI MPd, Rektor UMNU Kebumen dan IAINU Kebumen, seluruh Kepala SMK Maarif se-kabupaten Kebumen.

Acara ini juga diikuti oleh 260 peserta Konfrencab yang terdiri dari perwakilan Pimpinan Anak Cabang (PAC), Pimpinan Ranting (PR) dan Pimpinan Komisariat (PK) se kabupaten Kebumen.

Dalam acara pembukaan Konfercab tersebut Ketua Tanfidziyah PC NU Kebumen Imam Satibi mengungkapkan kebanggaanya kepada pelajar NU Kebumen yang tetap eksis dan senantiasa aktif dalam organisasi.

Imam juga berpesan agar kader pelajar NU senantiasa menjadi contoh untuk menanggulangi kenakalan remaja. “Kader IPNU IPPNU Kebumen merupakan teladan agar pelajar di Kabupaten Kebumen tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja,”tandas Imam.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kebumen H. Bahkan Saman menilai pelajar NU Kebumen sudah menjadi mitra pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyukseskan program di tingkat pelajar.

“Kader IPNU IPPNU adalah mitra kami dalam membangun karakter pelajar di Kabupaten Kebumen. “Selamat berkonfrensi dan tetap junjung persatuan untuk pelajar NU Kebumen semakin di depan” tambah Saman.

Ketua PC IPNU Kebumen demisioner Nurohman mengaku bersyukur atas kelancaran acara tersebut.

“Alhamdulillah, Konfrencab sudah selesai, saatnya kita bersinergi untuk kepengurusan baru”. Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua PC IPPNU Kebumen demisioner mengaku lega sudah mampu mengemban amanah selama dua tahun terakhir.. Alhamdulillah, masa kami sudah selesai, saatnya mendukung dan menyukseskan kepengurusan yang baru”ujar Nurohman.

Komper Wardopo

The post Khoirul Huda Pimpin IPNU Kebumen, Fatatun Malikhah Ketua IPPNU appeared first on SuaraBaru.id.

Penyerahan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nomor 61594/M/07/2023 tentang kenaikan Jabatan Fungsional Akademik Dosen (JAFA) digelar di Ruang Rapat Kartini, Grha Kartini Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Kampus Kartini UKSW, Jumat (17/11/2023) sore.

Dalam kesempatan ini, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI, Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H., menyerahkan SK kepada Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW), Drs. M.Z. Ichsanudin, M.M. Selanjutnya, oleh Ketua Pengurus YPTKSW, SK diserahkan kepada Rektor UKSW Prof. Intiyas Utami, S.E., M.Si., Ak., yang kemudian diterima langsung oleh Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy.R

Rektor Intiyas mengungkapkan rasa syukur atas bertambahnya guru besar di UKSW. Dengan diterimanya SK oleh Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy, UKSW resmi memiliki 20 Guru Besar. Ditambahkannya, di masa kepemimpinannya, Rektor Intiyas menargetkan 20 Guru Besar baru.

“Dari target 20 Guru Besar, saat ini sudah tercapai 6 Guru Besar baru,” ungkap Rektor Intiyas yang juga mentargetkan seluruh dosen akan ber-JAFA tahun depan.

The post UKSW Tambah Kinerja Unggul, Lahirkan Guru Besar Ilmu Hukum dan Ekonomi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini mengacu pada salah satu visi dan misi dibentuknya KUHP baru, yakni Demokratisasi Hukum Pidana.

Prof Eddy menegaskan, tidak benar jika lahirnya KUHP baru akan mengekang kebebasan dalam berpendapat bagi siapapun, selama dalam kaidah yang benar dan sesuai ketentuan.

“Tidak benar jika dikatakan bahwa KUHP bertentangan dengan demokrasi. Tidak benar jika dikatakan KUHP yang baru ini mengekang kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan lainnya,” tegasnya saat memberikan keynote speak pada kegiatan Sosialisasi KUHP dengan tajuk “Kenduri KUHP Nasional” yang digelar di Gedung Prof Soedarto Universitas Diponegoro, Selasa (24/1/2023).

Menurutnya, apa yang telah dirumuskan oleh para pembentuk dan perumus KUHP merujuk pada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuji materiil, baik terhadap pasal-pasal yang menyangkut penyerangan harkat, martabat Presiden atau Wakil Presiden, juga pasal-pasal penyebar kebencian.

“Apa yang dirumuskan di dalam KUHP ini sudah disesuaikan dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak benar jika dikatakan, bahwa KUHP baru ini akan mengekang kebebasan, berekspresi, berpendapat, demokrasi dan lain sebagainya,” tuturnya.

Pernyataan ini selaras dengan paparan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof Dr Mahfud MD, yang juga menyampaikan materi dalam kegiatan tersebut.

Mahfud MD menegaskan, KUHP baru tidak diciptakan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan tidak membatasi kritikan terhadap pemerintah.

Menkopolhukam menjelaskan, ada dua alasan kuat menjawab “tudingan” anti demokrasi tersebut.

Pertama, aturan terkait menyampaikan pendapat di muka umum atau kritik terhadap pemerintah telah diatur dalam KUHP yang lama. Artinya, bukan hal yang baru dan bukan hal khusus yang dimunculkan dalam KUHP baru.

“KHUP baru sama sekali tidak melarang adanya kebebasan berpendapat selama dilakukan secara baik dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Menurut Mahfud MD, kadang yang terjadi di masyarakat adalah penyerangan terhadap harkat martabat Presiden atau Wakil Presiden, yang berlindung dalam frase kebebasan berpendapat.

Sedangkan alasan kedua adalah, bahwa KUHP baru akan berlaku 3 tahun ke depan sejak disahkan. “Artinya, ketika KHUP baru ini berlaku, masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga telah berakhir. Maka, pendapat yang menyatakan KUHP baru merupakan produk pemerintah saat ini yang anti kritik, dipastikan terbantahkan, karena KHUP ini akan benar-benar efektif pada pemerintahan selanjutnya,” terang Mahfud.

Diharapkan kegiatan sosialisasi KHUP baru dapat terus dilakukan kepada seluruh stakeholder seluruh anak bangsa dan teristimewa kepada aparat penegak hukum. Agar tidak ada perbedaan tafsir, dan tidak ada perbedaan pemaknaan di dalam melaksanakan KUHP yang baru.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadirkan narasumber lainnya, yakni Prof Dr. Barda Nawawi Arief, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI anggota Komisi III dan Usman Kansong Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dari Kemenkumham sendiri dihadiri Plt Ditjen Perundangan-undangan, Dhahana Putra, Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan Ambeg Paramarta, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Cahyani Suryandani, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Dr A Yuspahruddin.

Hadir juga, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan serta Pejabat Administrasi Kanwil.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut diikuti peserta dari perwakilan aparat penegak hukum, kalangan akademisi, dan LSM terkait.

Ning Suparningsih

The post Wamenkumham Tegaskan, Tidak Benar Jika KUHP Baru Akan Mengekang Kebebasan Berpendapat appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A. Yuspahruddin didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi memimpin rapat pemilihan wakil ketua pengurus MPWN secara musyawarah.

Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini dihadiri anggota MPWN Jawa Tengah. “Kita melakukan pemilihan wakil ketua yang baru dengan musyawarah untuk menunjuk wakil ketua MPWN,” ujar Kakanwil, Sabtu (3/9/2022).

Dari hasil keputusan bersama, wakil ketua MPW Notaris Jawa Tengah disepakati terpilih Sukinta, dari unsur akademisi yang menjadi Dosen Hukum Acara pada Universitas Diponegoro Semarang. Hasil pemilihan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara.

Usai rapat dilanjutkan dengan pembahasan tindak lanjut perkara yang masuk ke MPW Notaris Jawa Tengah, serta penyampaian pendapat hukum yang dilakukan secara musyawarah tentang perkara tersebut.

Selain diikuti anggota MPWN Jawa Tengah, dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi, serta Sekretariat MPW Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Ning Suparningsih

The post Pimpin Rapat MPWN, Kakanwil Bahas Pemilihan Wakil Ketua Baru appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Pelaksana Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPw Bank Indonesia Tegal, Ahmad Afandi mengatakan, kegiatan penukaran uang baru serentak dilaksanakan secara nasional oleh Bank Indonesia.

KPw Bank Indonesia Tegal, menyediakan penukaran mulai hari ini, Jumat (19/08/2022) di Water Leiding Jalan Pancasila Kota Tegal. Senin (22/08/2022) di Alun-alun Brebes, Selasa (23/08/2022) di Alun-alun Slawi dan Rabu (24/08/2022) di Rita Mall Jalan Kolonel Sugiono Kota Tegal.

Afandi menjelaskan, untuk mekanisme pemesanan bisa didahului dengan mendaftar di website https://pintar.bi.go.id. Pemesanan melalui online, kata Afandi sebagai upaya penerapan protokol kesehatan di tengah situasi masih pandemi Covid-19. “Jadi mengurangi antrian berlebihan setiap penukar harus memesan terlebih dahulu melalui online sebelum langsung ke lokasi mobil kas keliling,” kata Afandi.

“Uang yang baru keluar saat ini sebenarnya lebih simple. Terus untuk membedakan uang Rp 2 ribu dengan Rp 20 ribu kemarin hampir sama, tapi yang baru sangat beda terutama dari warnanya,” kata Sasa, warga Kota Tegal usai menukar uang di mobil keliling.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Bank Indonesia meluncuran 7 (tujuh) pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 pada hari Kamis (18/08/2022) di Jakarta. Ketujuh pecahan Uang TE 2022 tersebut secara resmi berlaku, dikeluarkan dan diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertepatan pada HUT Ke-77 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2022. Uang TE 2022 terdiri atas pecahan uang Rupiah kertas Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2000, dan Rp 1000.

Sutrisno

The post Warga Kota Tegal Antusias Mendapatkan Uang Baru appeared first on SuaraBaru.id.