Mantan anggota DPR RI periode 2021-2024, Riyanta, mengatakan, transaksi pembelian tanah yang disepakati dengan penjual yakni Rp500 juta. Namun, kata dia, justru dikenakan dasar perhitungan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) hingga Rp1,6 miliar.

Hal itu diketahuinya, saat proses pengurusan Akta Jual Beli (AJB) melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dia mendapati bahwa nilai pengenaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) mengacu pada angka dasar pengenaan dari Rp1,6 miliar, bukan Rp500 juta.

“Nilai riil transaksi saya Rp500 juta, tetapi penetapan pajaknya menggunakan norma Rp1,6 miliar. Ini jelas tidak sesuai dengan prinsip dasar jual beli,” kata Riyanta, yang juga menjabat Ketua Gerakan Jalan Lurus (GJL), di Kota Semarang, Rabu 8 April 2026.

Riyanta yang berprofesi seorang advokat itu mengatakan, dalam hukum perdata merujuk Pasal 1320 KUHPerdata keabsahan jual beli didasarkan pada kesepakatan para pihak. Termasuk harga yang disetujui.

Karena itu, dia menilai pengenaan pajak seharusnya mengacu pada nilai transaksi yang sebenarnya. Pada angka Rp500 juta.

Riyanta menyoroti prinsip ‘self-assessment’ dalam sistem perpajakan di Indonesia. Di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya secara jujur.

Akan tetapi, kata dia, pada praktiknya di lapangan dinilai menunjukkan adanya penetapan sepihak oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah yang kurang transparan.

“Seharusnya negara mendorong kejujuran wajib pajak, bukan menetapkan angka yang tidak sesuai fakta. Ini yang menjadi masalah,” katanya.

Selain itu, dia juga mengkritik mekanisme yang kerap terjadi. Di mana wajib pajak diarahkan untuk melakukan negosiasi dengan pihak (Bapenda) apabila merasa keberatan. Kondisi tersebut membuka celah praktik ‘nakal’.

“Ini jadi pertanyaan, apakah fungsi pemerintah hanya melayani negosiasi pajak? Bahkan tidak menutup kemungkinan ada praktik ‘jalan belakang’ dalam proses itu,” ucapnya.

Sorot Penggunaan Nilai Acuan ZNT

Riyanta menilai, praktik serupa tidak hanya terjadi di Semarang, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Dia menduga adanya penggunaan nilai acuan seperti Zona Nilai Tanah (ZNT) yang cenderung lebih tinggi dibanding Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“ZNT itu sebenarnya digunakan untuk kepentingan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bukan untuk dasar pengenaan pajak daerah. Namun di lapangan justru sering dipakai, dan nilainya lebih tinggi,” katanya.

Terkait langkah yang ditempuh, Riyanta mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak PPAT. Selain itu mendatangi langsung Bapenda Kota Semarang dan diterima oleh pejabat terkait.

Reformasi BPHTB

Oleh karena itu dia mendorong adanya reformasi kebijakan pajak daerah, khususnya BPHTB. Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD perlu meninjau kembali besaran tarif yang dikenakan selama ini bisa mencapai 5 persen.

“Kalau berpihak kepada rakyat, tarif BPHTB seharusnya bisa ditekan menjadi 1 persen, bahkan setengah persen. Untuk masyarakat miskin, seharusnya bisa digratiskan,” katanya.

Sementara itu, terkait persoalan tersebut, sejumlah awak media telah menghubungi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Diah Supartiningtias.

Akan tetapi, pihaknya belum memberikan keterangan rinci dan menyatakan akan menjadwalkan pertemuan.

“Waalaikumsalam, nanti saya lihat agenda dulu ya. Termasuk terkait persoalan ini juga sekalian,” katanya saat dihubungi, Kamis 9 April 2026. (*)

Diaz A Abidin

The post Duh! Beli Tanah Rp500 Juta di Semarang, Dinilai Rp1,6 M Pegawai Pajak appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka Operasi Zebra Candi 2023 di sekitar Jalan Majapahit Semarang, Selasa (5/9/2023).

Kasatgas Gakkum Ops Zebra Candi, Kompol Christopher Adhikara Lebang menjelaskan kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas serta program taat pajak yang dilakukan dengan membagikan brosur dan leaflet, serta pemberian helm maupun bingkisan kepada pengendara yang tertib berlalulintas.

“Giat ini kita lakukan bersama Bapenda Provinsi Jateng dan Jasa Raharja untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas dan tertib pajak kepada pengendara,” jelas Kompol Christopher Adhikara Lebang.

Ia menjelaskan, dalam kegiatan ini sifatnya sosialisasi, jadi tidak ada penindakan pelanggaran. Masyarakat yang kedapatan STNK-nya telat bayar maupun sudah waktunya bayar akan kita arahkan ke petugas Samsat yang disediakan di lokasi.

Menurutnya, kegiatan ini tidak dilakukan upaya represif atau penegakan hukum dengan tilang, pihaknya lebih mengutamakan upaya preemtif dan preventif kepada masyarakat.

“Kami hanya membantu dan sekaligus memberikan sosialisasi kepada para pengendara, tidak ada upaya penindakan, hanya memberikan edukasi dan sosialisasi dalam kegiatan ini,” ungkapnya.

Diharapkan seluruh masyarakat yang telah mengetahui informasi tentang pentingnya keselamatan dalam berlalulintas, termasuk tertib pajak bisa berperan serta dalam menyebarluaskan.

“Alhamdulilah tadi surat-surat saya lengkap dan dapat bingkisan dari petugas, ” kata Windi Putri salah seorang pengendara motor yang diperiksa petugas.

Sementara itu Kabdidhumas Polda Jateng, Kombespol Satake Bayu Setianto mengajak masyarakat khususnya pengendara untuk lebih tertib berlalulintas dengan memperhatikan faktor keamaan dan keselamatan.

“Tujuan etika dalam berlalu lintas adalah dapat mengatur individu dalam menggunakan jalan raya, terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Selain itu juga dapat menekan atau mengurangi angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas,” pungkas Satake Bayu.

Ning S

The post Bersama Bapenda dan Jasa Raharja, Polda Jateng Sosialisasikan Tertib Berlalulitas appeared first on SuaraBaru.id.

Mayat Iwan ditemukan di lahan kosong di Jalan Marina Raya pada Kamis (8/9/2022) sore. Sebelum hangus terbakar, diduga korban dimutilasi.

Iwan pegawai Bapenda Kota Semarang itu terbakar dengan motor vario merah bernopol H 9799 RA miliknya.

Guna mencari keberadaan kepala korban, polisi menerjunkan anjing pelacak.

Tim inafis Polrestabes Semarang saat olah TKP menemukan laptop, pisau, Handphone, Monogram PNS dan papan nama An. Iwan Budi Paulus keadaan terbakar.

Diketahui Iwan terakhir terdeteksi CCTV saat berada di Traffic light AKPOL pada Rabu (24/8/2022) lalu.

Dibalik menghilangnya Iwan, sempat beredar kabar akan diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Dia diadukan atas dugaan penyelewengan aset.

Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagyo membenarkan bahwa Iwan menghilang sehari saat diundang Ditreskrimsus untuk dimintai keterangan, menindak lanjuti aduan

Sebelumnya, pihak Ditreskrimsus telah berkomunikasi dengan Iwan akan diperiksa. Namun setelah tanggal 25 sudah tidak ada kabarnya.lagi.

Menurut Kombes Bagyo, Iwan diadukan atas dugaan penyelewengan aset pemerintah. Namun pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman dan mencari bukti-bukti atas aduan tersebut.

Terkait kaburnya Iwan, pihak keluarga telah membuat laporan di Polrestabes Semarang.

Meski iwan pergi dan tidak memenuhi panggilan, pihaknya tetap akan memanggil pihak lainnya.

Ada beberapa orang yang akan diperiksa sesuai aduan tersebut. “Kami belum pasti juga. Kami masih butuh pendalaman materi,” tutur dia.

Sementara itu Kepala Bapenda Kota Semarang, Indriyasari mengaku mengelak adanya aduan yang dilayangkan terhadap stafnya yakni Iwan yang hilang pekan lalu.

Dirinya mengaku tidak tahu adanya aduan tersebut. “Saya tidak tahu, yang jelas sampai sekarang belum ketemu dan tidak ada kabar,” jelasnya.

Menurut Indriyasari, selama dikantor Iwan tidak ada masalah dengan pekerjaannya. “Selama ini kerjanya bagus-bagus saja,” ujarnya.

Ia menuturkan hilangnya Iwan telah dilaporkan ke Polisi. Pihaknya juga terbuka jika ada masyarakat mengetahui keberadaan Iwan. “Kami juga terus berkomunikasi dengan pihak keluarga Iwan,” tandasnya.

Ning Suparningsih

The post Iwan, Pegawai Bapenda Kota Semarang yang Dikabarkan Hilang Ditemukan Terbakar appeared first on SuaraBaru.id.