Program yang diberikan berupa bantuan beasiswa pendidikan dan bantuan UMKM di Kelurahan Karimunjawa dan Kelurahan Kemujan yang merupakan lokasi Sub Unit PLTD Legon Bajak Karimunjawa, Jawa Tengah.

Marzuki selaku Assistant Manager PLTD Legon Bajak PT PLN Indonesia Power UBP Semarang
menyampaikan, sasaran program CSR kali ini untuk warga Karimunjawa dan Kemujan. “Program CSR kami di Karimunjawa berupa beasiswa kepada 77 siswa dari SD, SMP/Mts & SMK/MA. Selain itu juga bantuan tenda untuk UMKM kepada 10 pedagang kecil,” ungkapnya.

“Semoga bantuan ini bermanfaat. Doakan kami terus bisa berkarya, dan listrik untuk warga Karimunjawa aman,” sambung Marzuki.

Camat Karimunjawa Mu’adz menyambut baik program PT PLN Indonesia Power UBP Semarang di daerahnya, “Kami apresiasi kegiatan ini. Terima kasih atas partisipasi CSR PT PLN Indonesia Power UBP Semarang atas bantuan yang diberikan. Kami berharap kedepan para penerima ini juga bisa memberikan bantuan/kebaikan yang sama seperti Indonesia Power,” pungkasnya.

Retno Widowati, Kepala bidang PPZ (Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat) Kantor Perwakilan IZI Jawa Tengah, menyatakan terimakasih, karena masih bisa terus bersinergi dengan PT PLN.

“Terima kasih atas bantuan PT PLN Indonesia Power UBP Semarang yang terus memberikan manfaat setiap tahunnya, ini progres nyata. Semoga ini menjadi motivasi untuk anak-anak agar rajin belajar,” tandasnya.

Ning S

The post PT PLN Indonesia Power UBP Semarang Bersama IZI Gelar Program Layanan Masyarakat di Karimunjawa appeared first on SuaraBaru.id.

“Unit usaha kecil seperti penjual cilok, pentol, PKL yang ada di sekolah atau usaha-usaha kecil lainnya bisa segera mengajukan permohonan ke kami,”kata Kabid Koperasi dan UMKM Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, UMKM Kabupaten Kudus Rofiq Fachri, Rabu (26/8).

Dikatakan Rofiq, saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan terhadap pelaku usaha yang akan diajukan menerima bantuan. Dinas memberi batas waktu sampai akhir Agustus mendatang.

Sementara, terkait syarat pengajuan, kata Rofiq, dinas juga memberi kelonggaran bagi UMKM yang ingin memperoleh bantuan Rp 2,4 juta dari pemerintah. Bagi UMKM yang belum punya NIB atau IUMK, mereka cukup melampirkan surat keterangan dari desa.

Rofiq mengungkapkan,  Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) merupakan syarat pengajuan bantuan UMKM.

Namun, dengan banyaknya UMKM yang belum paham bagaimana mengurus NIB dan IUMK, mereka bisa menggantinya dengan surat keterangan desa. “Bisa pakai surat keterangan desa,”tandasnya.

Baca Juga: Dinasker Kudus Masih Buka Kesempatan UMKM Daftar Bantuan Rp 2,4 Juta

Dari data sementara, hingga kini sebanyak 2.077 UMKM di Kabupaten Kudus telah diusulkan untuk mendapatkan bantuan UMKM sebesar Rp 2,4 juta dari Pemerintah Pusat. Meski demikian, Disnakerperinkop UMKM Kabupaten Kudus,  masih membuka kesempatan lagi bagi pelaku UMKM lain yang berkeinginan untuk mendaftar.

Menurut Rofiq, jumlah pelaku UMKM sebanyak itu, merupakan data sementara yang diperoleh dari data berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus. Ia mengungkapkan masing-masing OPD yang memiliki UMKM binaan dapat mengusulkan, kemudian diusulkan secara kolektif ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Jumlah pelaku UMKM yang diusulkan saat ini, dimungkinkan bisa bertambah karena jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Kudus mencapai 12.000 pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor usaha.

“Jadi, kami mempersilahkan bagi para pelaku UMKM yang berkeinginan mendapatkan bantuan, untuk bisa mendaftar ke kami,”tandasnya.

Para pelaku dengan kriteria tersebut diidentifikasi dan diusulkan oleh lembaga pengusul, seperti di Kabupaten Kudus diusulkan oleh dinas yang membidangi koperasi dan UMKM. Kemudian, diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Keuangan dan OJK.

“Persyaratan kami tunggu hingga akhir Agustus 2020 karena harus kami teliti berkas persyaratannya sebelum diusulkan ke pusat,” ujarnya.

Tm-Ab

The post Penjual Cilok, PKL dan Warung Kecil pun Bisa Dapat Bantuan Rp 2,4 Juta appeared first on SuaraBaru.id.

“Masih kami buka bagi yang mau mendaftar. Paling lambat kami tunggu sampai akhir Agustus ini,”ujar Kabid Koperasi dan UMKM Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, UMKM Kabupaten Kudus Rofiq Fachri, Selasa (25/8).

Menurut Rofiq, jumlah pelaku UMKM sebanyak itu, merupakan data sementara yang diperoleh dari data berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus. Ia mengungkapkan masing-masing OPD yang memiliki UMKM binaan dapat mengusulkan, kemudian diusulkan secara kolektif ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Jumlah pelaku UMKM yang diusulkan saat ini, dimungkinkan bisa bertambah karena jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Kudus mencapai 12.000 pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor usaha.

“Jadi, kami mempersilahkan bagi para pelaku UMKM yang berkeinginan mendapatkan bantuan, untuk bisa mendaftar ke kami,”tandasnya.

Adapun yang berhak menerima bantuan tersebut, merupakan para pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbankable).

Adapun persyaratan lainnya, yakni merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya, bukan ASN/anggota TNI/Polri serta bukan pegawai BUMN/BUMD.

Para pelaku dengan kriteria tersebut diidentifikasi dan diusulkan oleh lembaga pengusul, seperti di Kabupaten Kudus diusulkan oleh dinas yang membidangi koperasi dan UMKM.

Kemudian, diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Keuangan dan OJK.

“Persyaratan kami tunggu hingga akhir Agustus 2020 karena harus kami teliti berkas persyaratannya sebelum diusulkan ke pusat,” ujarnya.

Selain ada bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2,4 juta untuk setiap pelaku UMKM, Pemkab Kudus melalui APBD juga memiliki program yang sama untuk pelaku UMKM dengan nama bantuan tak terduga (BTT).

Hanya saja, lanjut dia, nilai bantuan belum ditetapkan, namun pemohonnya sudah cukup banyak dengan melampirkan persyaratan mulai dari surat permohonan bantuan, fotokopi KTP dan KK, rekening tabungan, surat legalitas usaha serta rencana penggunaan bantuan.

Faridiansyah, salah seorang pelaku UMKM mengakui tertarik mengajukan bantuan dari Pemkab Kudus karena usahanya dalam membuat kue menurun di masa pandemi COVID-19.

“Banyak pelanggan yang memang pedagang tidak lagi berjualan sehingga tidak memesan kue,” ujarnya.

Ia berharap memperoleh bantuan tersebut karena nantinya bisa digunakan untuk belanja bahan baku.

Tm-Ab

The post Disnaker Kudus Masih Buka Kesempatan UMKM Daftar Bantuan Rp 2,4 Juta appeared first on SuaraBaru.id.