Menurut dia, penggunaan bahasa Indonesia bukan hanya urusan kelengkapan administrasi saja, melainkan juga identitas Nasional yang harus dijaga bersama. Laily juga menyoroti capaian internasional bahasa Indonesia, yang kini digunakan dalam sidang UNESCO, dan diajarkan di lebih dari 50 negara.

”Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud sinergi untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia di ruang publik,” ujar Laily, saat membuka acara pemberian Penghargaan Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbaik 2025, di Aula Cipto Mangunkusumo, Rabu (19/11/2025).

BACA JUGA: Paduan Suara Mahasiswa USM Raih Medali Emas dan Perak di 7Th Karangturi International Choir Competition 2025

Penghargaan itu juga menjadi momentum apresiasi bagi lembaga pemerintah, pendidikan, dan swasta, yang secara konsisten mengutamakan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi, ataupun ruang publik. Pada tahun ini, 60 lembaga dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah turut berperan serta.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra, Ika Inayati MLi menyampaikan, pelaksanaan Program Pengutamaan Bahasa Negara itu digarap berkelanjutan hingga 2029 mendatang.

Program ini didasarkan pada regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, hingga Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025.

BACA JUGA: Festival Seneng Minton, Jadi Sarana Edukatif Anak Usia Dini Sukai Bulu Tangkis

”Pada 2025, peserta terdiri dari 22 lembaga pemerintah, 28 lembaga pendidikan, dan 10 lembaga swasta. Jika lembaga tidak melaksanakan pengutamaan bahasa negara, berarti melanggar aturan yang berlaku,” tegasnya.

Pada sesi evaluasi, tim penilai memaparkan hasil peninjauan terhadap dokumen resmi dan ruang publik lembaga peserta. Salah satu tim penilai, Arvynda Permatasari SPd menyatakan, kualitas dokumen resmi tidak hanya dinilai dari ketepatan ejaan, tetapi juga kesungguhan lembaga dalam menindaklanjuti revisi.

Penilaian akhir ditetapkan berdasarkan tiga aspek, objek ruang publik (40%), dokumen resmi lembaga (40%), dan sikap bahasa (20%). ”Banyak lembaga menunjukkan komitmen tinggi dengan aktif berkonsultasi, serta memperbaiki papan nama serta informasi layanan,” imbuh dia.

BACA JUGA: UMP dan UMSP Jateng 2026 Ditetapkan 8 Desember

Berdasarkan hasil penilaian, Bappeda Kabupaten Rembang ditetapkan sebagai penerima penghargaan kategori lembaga pemerintah, disusul Sekretariat Daerah Boyolali dan Bapperlitbang Kabupaten Banyumas, sebagai nomine.

Untuk kategori pendidikan, SMP Negeri 1 Padamara, Purbalingga, sebagai penerima penghargaan, diikuti SMP 3 Bahasa Putera Harapan dan SMPN 1 Jati, sebagai nomine.

Untuk kategori swasta, RS PKU Muhammadiyah Pamotan, Rembang, menjadi penerima penghargaan, diikuti RSU Islam Boyolali dan RS Kusuma Ungaran sebagai nomine. Penerima penghargaan menerima uang pembinaan sebesar Rp 5.000.000, dan nomine memperoleh Rp 2.500.000.

Riyan

The post Lembaga Tak Utamakan Bahasa Negara Dipastikan Langgar Aturan appeared first on SuaraBaru.id.

Penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan konteksnya diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

Dengan penguatan bahasa Indonesia dari dalam, bahasa Indonesia juga bisa menjadi bahasa internasional.

Hal itu dikatakan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Dr. Syarifuddin dalam pembukaan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Pengutamaan Bahasa Negara di Perhotelan di Hotel Kesambi Hijau, Semarang, belum lama ini.

Syarifuddin mengatakan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya di kalangan publik, telah menjadi perhatian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Oleh karena itu, sejak tahun 2022 telah dilaksanakan program pengutamaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang akan terus berlanjut hingga tahun 2024.

“Selaku UPT di daerah, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah juga berkewajiban melaksanakan program tersebut. Sebagai bentuk amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, sudah menjadi tugas Balai Bahasa Jawa Tengah mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia ke dinas setempat,” ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri pejabat dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Ketua Indonesian Hotel General Manager (IHGM), Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), Direktur Utama Perusahaan Owabong, Manajer Utama Hotel Kesambi Hijau Semarang, dan Manajer Utama Hotel Owabong, Purbalingga.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Setyo Irawan A.T.D., M.M., yang mewakili Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, menyatakan, Disporapar menyambut baik kegiatan DKT Pengutamaan Bahasa Negara di Perhotelan tersebut.

Setyo juga mengungkapkan fakta bahwa kunjungan wisatawan di Provinsi Jawa Tengah meningkat setelah pandemi Covid-19. Menurutnya, Hotel merupakan salah satu faktor pendukung kunjungan wisatawan.

“Jumlah hotel yang nonbintang 1.077 dan jumlah hotel berbintang 260 merupakan sebuah potensi besar dalam mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang benar,” jelas Setyo.

Selain mendiskusikan strategi penggunaan bahasa negara di perhotelan, peserta juga menandatangani komitmen bersama pengutamaan bahasa negara.

Ning Semarang

The post Gelar DKT Perhotelan, Insan Pariwisata Jateng Tandatangani Komitmen Bersama Pengutamaan Bahasa Negara appeared first on SuaraBaru.id.