Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin menemui Bupati Karanganyar Juliyatmono

Pertemuan yang digelar di The Alana Hotel itu membahas relokasi Rutan Surakarta yang rencananya akan dipindahkan ke Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar.

Yuspahruddin menyampaikan, tujuan relokasi rutan nanti untuk peningkatan fungsi dan peran pembinaan pemasyarakatan di wilayah Jawa Tengah, yang mana Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersedia menyediakan lahan kurang lebih seluas 3 hektare.

“Lahan itu masih masuk lahan hijau dan masih menunggu perubahan lahan yang akan diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman,” ujar Juliyatmono, Sabtu (10/12/2022).

Ia juga menyampaikan progres Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang masih berproses di kementerian ATR BPN dan meminta dukungan kepada Menteri Hukum dan HAM agar RDTRK segera terealisasi.

Menurutnya, ada beberapa hal yang mendasari pemindahan Rutan Surakarta dan pembangunan UPT baru.

Pertama karena over kapasitas di Rutan Surakarta yang mencapai 191,6 persen, dimana kapasitas hunian adalah 298 orang, sedangkan saat ini dihuni 577 warga binaan.

Kedua adalah wilayah kerja yang sangat luas yang meliputi 3 kabupaten/kota dengan total luas sebesar 1.284,49 km2.

“Kondisi gedung Rutan saat ini merupakan peninggalan jaman kolonial yang telah mengalami beberapa kerusakan bangunan, dan sudah tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Surakarta,” tuturnya.

Selain itu, letaknya yang dekat dengan pemukiman padat penduduk dan sering terjadi banjir di Rutan dapat mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Selain Yuspahruddin, hadir dalam pertemuan itu Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto, Kepala Bagian dan Program Humas Budhiarso Widhyarsono, Kepala Rutan Surakarta, Urip Dharma Yoga, Kepala Kantor Imigrasi Surakarta Winarko dan dinas terkait.

Ning Suparningsih

The post Bersama Bupati Karanganyar, Kakanwil Bahas Relokasi Rutan Surakarta appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang diinisiasi Kanwil Kemenkumham Jateng ini mengusung tema “Harmonisasi Penatalaksanaan Restorative Justice oleh APH di Jawa Tengah sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Lapas Rutan”.

Kakanwil Kemenkumham Jateng, A. Yuspahruddin mengatakan, dalam forum ini nantinya para APH yang diundang dapat mensinkronkan dengan tugas fungsi masing-masing untuk sama-sama melakukan restorative justice.

“Restorative justice artinya menyelesaikan perkara dengan pihak terkait. Masing-masing APH punya aturannya masing-masing,” ungkapnya, Rabu (7/12/2022).

“Saya berharap kita yang masih menggunakan aturan parsial, kita bisa sinkronkan,” terangnya.

Di Kemenkumham sendiri menurutnya memiliki Balai Pemasyarakatan yang berperan besar sejak seseorang berkonflik dengan hukum. Nantinya pembimbing kemasyarakatan ikut berperan dalam restorative justice.

“Di Kemenkumham kita punya Bapas yang berperan sangat besar, mulai dari orang berhadapan dengan hukum sudah berperan aktif. Nanti restorative justice akan melibatkan PK,” ujarnya.

Dikatakan, jika nanti RKUHP disahkan menjadi Undang-undang, hal tersebut akan meneguhkan pelaksanaan restorative justice.

Yuspahruddin mengajak seluruh peserta sepakat jika pelaku dari sebuah kejahatan tidak harus dipidana, tapi bisa diselesaikan dengan restorative justice.

“Kita sepakat tidak semua pelaku itu harus dipidana, bisa diselesaikan dengan restorative justice,” tambahnya.

Pada kegiatan Rakor Dilkumjakpol dihadirkan narasumber diantaranya, Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Jateng, AKBP Sugeng Tiyarto, Koordinator pada Kejati Jateng, Muhammad Ahsan Thamrin, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jateng, Agus Hariyadi, dan Kepala Biro Hukum Provinsi Jateng, Iwanuddin Iskandar.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Jateng Gelar Rakor Dilkumjakpol Bahas Sinkronisasi Restorative Justice appeared first on SuaraBaru.id.

Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka penyebaran informasi pendaftaran perseroan perorangan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Semarang,

Cahyo yang didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Dr. A. Yuspahruddin menyampaikan, pendaftaran perseroan perorangan di Kota Semarang belum terlalu berjalan. “Kita harus cepat karena UMK sendiri merupakan penopang perkonomian,” kata Cahyo.

Untuk mengatasi hal tersebut, Cahyo mengajak Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dalam hal fasilitasi tempat untuk melaksanakan sosialisasi pendafataran perseroan perorangan kepada para pelaku UMK Kota Semarang.

Sementara itu Plt. Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyatakan mendukung penuh kegiatan tersebut. “Bisa melakukan sosialisasi di pasar rakyat yang ada di Kota Semarang,” ujarnya.

Ia menyebut akan bergerak cepat dengan mengirimkan surat kepada pengampu wilayah, untuk mendukung kegiatan sosialisasi pendaftaran perseroan perorangan.

Diketahui, informasi perseroan perorangan adalah suatu badan hukum perorangan yang didirikan oleh 1 orang perseorangan dan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pendaftaran perseroan perorangan sendiri dilayani oleh Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada portal AHU Online, dengan mengakses ahu.go.id.

Pada kesempatan itu mereka juga membahas kerja sama pengelolaan gedung Weeskamer terkait kelistrikan, pengelolaan lingkungan sekitar gedung, serta penyelenggaraan kegiatan di gedung tersebut.

Ning Suparningsih

The post Temui Plt. Walikota Semarang, Dirjen AHU Bahas Pendaftaran Perseroan Perorangan appeared first on SuaraBaru.id.