Audiensi ini membahas evaluasi menyeluruh atas implementasi QR Code MyPertamina dalam penyaluran BBM subsidi Bio Solar kepada kendaraan angkutan barang. Audiensi ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya keluhan dari pengusaha dan pengemudi truk mengenai berbagai kendala teknis yang mereka hadapi saat menggunakan sistem tersebut.

Wasekjend DPP Aptrindo, Agus Pratiknyo menyampaikan, digitalisasi pengawasan BBM subsidi melalui MyPertamina adalah langkah positif, namun implementasinya belum sepenuhnya adaptif terhadap realitas operasional sektor angkutan barang. Akibatnya, muncul berbagai hambatan teknis yang mengganggu kelancaran operasional armada dan mengancam stabilitas distribusi logistik nasional.

Agus memaparkan gambaran faktual terkait hambatan teknis yang berdampak langsung pada kelancaran distribusi logistik nasional. Menurut Agus, berbagai permasalahan yang muncul meliputi lamanya proses pendaftaran dan validasi akun, ketidaksesuaian persyaratan dokumen dengan kondisi usaha angkutan barang, pemblokiran QR Code secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan yang memadai, serta tidak adanya layanan pengaduan dengan kepastian waktu penyelesaian.

“Kondisi ini telah menyebabkan terhentinya operasional armada, meningkatnya biaya usaha, dan terjadinya gangguan distribusi barang, terutama bagi pengusaha yang sedang dalam masa adaptasi menuju penyelenggaraan angkutan barang berkeselamatan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027,” ungkapnya.

DPP Aptrindo menegaskan bahwa PT Pertamina Patra Niaga perlu segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki mekanisme implementasi MyPertamina. Salah satu kebutuhan mendesak adalah pembentukan Pusat Layanan Fisik atau Helpdesk MyPertamina di setiap kabupaten/kota.

Selama ini, kata Agus, penanganan masalah hanya mengandalkan “Call Center 135”, yang tidak mampu memberikan solusi cepat dan tidak menyediakan mekanisme monitoring penyelesaian aduan. “Dengan dampak MyPertamina yang berskala nasional dan mempengaruhi jutaan perjalanan logistik, kehadiran helpdesk fisik di daerah menjadi keharusan agar proses validasi, pemulihan akun, dan penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Selain kebutuhan mendesak akan pembentukan helpdesk fisik, Aptrindo juga menyampaikan sejumlah rekomendasi struktural yang harus diperhatikan dalam penyempurnaan implementasi MyPertamina.

Rekomendasi tersebut mencakup pembentukan Akun Khusus Perusahaan Angkutan Barang berbasis perizinan usaha (KBLI 49431 dan 49432) untuk memastikan pendistribusian subsidi tepat sasaran dan mempermudah proses administrasi. Aptrindo juga mendorong penyesuaian persyaratan dokumen agar selaras dengan karakteristik operasional sektor angkutan barang, termasuk fakta bahwa mayoritas kendaraan berada dalam skema pembiayaan leasing atau bank sehingga dokumen fisik seperti BPKB tidak berada di tangan perusahaan.

Pihaknya menilai pentingnya transparansi penuh atas setiap tindakan pemblokiran QR Code, termasuk penyampaian alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta penyediaan mekanisme banding yang memiliki batas waktu penyelesaian yang terukur.

The post Aptrindo Dorong Penyempurnaan QR Code MyPertamina untuk Kelancaran Operasional Angkutan Barang appeared first on SuaraBaru.id.

REKAN Truckers, kembali kita mendengar rencana lanjutan penanganan Over Dimension Over Loading (ODOL) 2025 dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Apa yang sebenarnya baru dari program ini? Apakah sekadar pengulangan dari pola lama yang gagal, atau ada niat sungguh-sungguh untuk berbenah?

Kita semua setuju bahwa keselamatan jalan itu penting. Tapi menyederhanakan masalah ODOL seolah hanya tentang “menyelamatkan nyawa dari truk ODOL” tanpa menyentuh akar persoalan, justru kontraproduktif. Narasi ini terlalu dangkal dan menyudutkan pelaku usaha.

Faktanya, banyak pengusaha juga ingin patuh, tapi sistem dan regulasinya tidak memberi ruang. Belum ada kejelasan soal legalisasi kendaraan overdimensi, tidak ada skema transisi yang adil, dan yang muncul justru penegakan hukum yang semakin masif.

Yang lebih membingungkan, sekarang Korlantas Polri justru tampil paling depan dalam urusan ODOL, seolah mengambil alih peran utama dari Kemenhub. Bukannya berkoordinasi untuk memperbaiki sistem, malah terkesan akan berlomba memperbanyak penindakan dan publikasi.

Sejak kapan penegakan hukum jadi satu-satunya solusi? Di mana terobosan kebijakan teknis dari Kemenhub yang seharusnya punya otoritas utama?

Pengawasan overload pun masih memakai cara lama timbang manual. Di era digital hari ini, cara seperti itu bukan hanya tidak efektif, tapi membuka celah penyimpangan. Seharusnya, sistem pengawasan sudah berbasis data digital, manifes barang, GPS tracking, dan integrasi dengan sistem KIR dan jalan tol.

Apa yang seharusnya dilakukan?
1. Evaluasi menyeluruh terhadap program ODOL 2017–2023.
Jangan hanya melanjutkan apa yang sudah terbukti tidak efektif.

2. Berikan kejelasan status kendaraan overdimensi
Regulasi legalisasi dan sertifikasi ulang (KIR Amnesti, SRUT Transisi)

3. Hentikan pendekatan perang publikasi di media sosial
Buka ruang dialog serta kolaborasi nyata dengan pelaku usaha.

4. Tegaskan kembali peran Kemenhub sebagai pembuat kebijakan dan solusi, bukan sekadar pelengkap dari operasi penindakan.

5. Dorong digitalisasi sistem pengawasan
bukan zamannya menggunakan metode lama yang tidak efisien.

Kalau hanya terus menekan pelaku usaha tanpa solusi konkret, maka ODOL hanya akan berganti wajah dari truk jalan raya ke truk yang sembunyi, dari penindakan ke pelanggaran sistemik.

Kita butuh keberanian nyata dari Kemenhub dan Korlantas, bukan sekadar pencitraan. Program ODOL 2025 seharusnya jadi momentum perbaikan menyeluruh, bukan sekadar perpanjangan penindakan.

Agus Pratiknyo (Wakil Sekretaris Jenderal DPP Aptrindo)

The post ODOL 2025: Jangan Hanya Gencar di Media, Tapi Sepi Solusi di Lapangan! appeared first on SuaraBaru.id.

IYT yang didirikan di Stadion Gelora Bung Karno pada 26 Mei 2012 merupakan kumpulan beberapa pengusaha angkutan barang dari berbagai wilayah di Jawa dan Sumatera.

Awalnya IYT didirikan agar para pengusaha angkutan barang se Jawa dan Sumatera mempunyai wadah untuk saling berkomunikasi tentang peraturan pemerintah dan kondisi lalu lintas jalan.

Selain itu juga saling membantu bilamana ada kecelakaan atau truk mogok di jalan, berkoordinasi untuk mengantisipasi kasus pembegalan yang saat itu sedang marak, serta sebagai sarana tukar menukar muatan.

Saat itu Organda sebagai satu-satunya Asosiasi Angkutan Darat yang ada terkesan tidak merepresentasikan angkutan barang dan hanya berkonsentrasi ke angkutan orang saja.

Ketua IYT, Dedy Untoro Harli yang juga Wakil Ketua Aptrindo Jawa Tengah dan DIY menyatakan, selama ini IYT telah aktif menyumbangkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi pengurus Aptrindo di berbagai Provinsi se Jawa dan Sumatera, bahkan di DPP Aptrindo.

“IYT bakal tetap mendukung semua kegiatan Aptrindo dan akan setia menjadi donatur utama Aptrindo, walaupun tidak semua orang bisa menjadi anggota IYT, karena diperlukan persyaratan yang ketat untuk menjaga nama baik, soliditas dan bonafiditas IYT,” terang Dedy.

Dedy menegaskan, aksi Aptrindo stop operasi ini adalah sebagai bentuk memperjuangkan nasib para sopir, kernet dan kuli bongkar yang terancam tidak mendapat penghasilan cukup untuk berlebaran bersama keluarga, gara-gara terbitnya SKB pelarangan operasional truk dari tanggal 24 Maret sampai tanggal 7 April 2025.

Ning S

The post Perjuangkan Nasib para Sopir, Komunitas IYT Dukung Aksi “Stop Operasi” Aptrindo  appeared first on SuaraBaru.id.

Bambang Widjanarko, Ketua DPD Aptrindo Jateng & DIY menyampaikan keberatan atas pengaturan pembatasan operasional angkutan barang yang akan diberlakukan mulai hari Senin (24/3/2025) pukul 00.00 WIB hingga Selasa (8/4/2025) pukul 24.00 WIB, baik di Jalan Tol maupun Non Tol (dilarang beroperasi selama 16 hari). “Ini pelarangan truk yang terlalu lama,” tandas Bambang, Selasa (11/3/2025).

“Keputusan pembatasan operasional angkutan barang ini jelas tidak mempertimbangkan masukan kami para pelaku usaha angkutan barang, mengenai dampak lamanya pembatasan operasional angkutan barang,” ujar Bambang.

Menurutnya, bukan hanya berdampak langsung kepada pemilik kendaraan, namun juga pada para pelaku usaha yang terlibat, seperti pengemudi, tenaga buruh bongkar muat, pabrikan, pergudangan, perkapalan dan pihak yang terlibat dalam dunia logistik. “Dampaknya juga luas yakni terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi 8%, karena tersendat pengiriman bahan baku industri akan terganggu ekspor impor pada gilirannya, dan yang terjadi pembatalan kontrak dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan kegagalan masuk devisa kedalam negeri,” katanya.

Bambang menyebut, dengan terbitnya surat keputusan bersama terkait pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan lebaran tahun 2025/1446 Hijiriah tersebut mengakibatkan,

Pertama, penumpukan barang di Pelabuhan, karena kapal dari luar negeri terus datang membawa barang, sehingga kemungkinan terjadi kongesti/stagnasi di Pelabuhan, dan juga akan membebani para importir atas biaya penumpukan pelabuhan dan denda demurage container yang dicharges oleh pelayaran asing akan membengkak, dweeling time.

Kedua, kesulitan para eksportir dalam melaksanakan ekspor terhadap barang-barangnya dan dikirimkan, sehingga tidak dapat memenuhi perjanjian dagang.

Ketiga, pengemudi tidak mempunyai penghasilan selama larangan itu dilakukan, sehingga menimbulkan keresahan pada pengemudi.

Keempat, kapal-kapal yang datang dari luar negeri akan pulang dengan kosong tanpa muatan.

Kelima, akibat larangan tersebut akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia, terutama di perdagangan internasional, sehingga investor akan beralih ke negara yang lebih mudah proses export importnya.

Keenam, peraturan yang dibuat sangat berdekatan dengan implementasi, maka banyak pihak yang tidak siap, sehingga dapat menimbulkan kepanikan serta melonjaknya biaya produksi karena potensi stop produksi, batal export dan keterlambatan pengiriman akibat penumpukan kegiatan setelah masa larangan.

“Pemerintahan Presiden Prabowo Soebianto seharusnya lebih peka dengan kondisi perekonomian dan industri ditanah air saat ini, dimana banyak sekali terjadi perusahaan gulung tikar dan pemutusan hubungan kerja. Kondisi yang terjadi bukan hanya dikarenakan efek kalah bersaing atau berkompetisi dengan negara lain, tetapi juga disebabkan oleh pembuatan regulasi-regulasi yang tidak mendukung iklim usaha untuk tumbuh dan berkembang,” terangnya.

The post Aptrindo Tegaskan Bakal “Stop Operasional” jika Usulan Perubahan Durasi Pelarangan Angkutan Barang Tak Ditanggapi  appeared first on SuaraBaru.id.

Operasi penegakan hukum (Gakkum) yang didukung penuh oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berhasil menindak ribuan truk yang ditengarai melakukan pelanggaran ODOL.

Namun penindakan tersebut menuai pro dan kontra di lapangan, antara lain seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi & Logistik DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah & DIY, Agus Pratiknyo.

“Di dalam asosiasi pengusaha truk maupun asosiasi pengemudi sendiri ada yang pro dan kontra terhadap penindakan truk ODOL. Sebenarnya pengusaha maupun pengemudi truk mendukung langkah pemerintah dalam upaya menciptakan Zero ODOL 2023. Hanya saja seharusnya penindakan dilakukan sejak dari akar rumputnya, bukan dilakukan dengan cara melakukan penangkapan di jalanan saja, yang membuat seolah-olah truk adalah musuh masyarakat yang harus selalu disalahkan,” kata Agus kepada awak media, Senin (14/2/2022).

“Padahal pengguna jasalah yang telah menciptakan persaingan tidak sehat di dalam dunia angkutan barang, karena semua order muat berasal dari mereka,” tambah Agus.

Dikatakan bahwa antara pengusaha truk dan pengguna jasa adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan transportasi barang.

Untuk itu Agus meminta kepada pemerintah agar bersikap lebih adil dengan melibatkan juga pemilik barang sebagai pengguna jasa yang telah ikut berkontribusi terhadap adanya praktek ODOL.

“Jangan pengemudi dan pengusaha truk saja yang dikorbankan dan selalu diadu dengan pengguna jasa. Mereka (pengguna jasa) juga harus diberi sanksi oleh pemerintah jika memang terbukti telah menerbitkan manifes barang yang melebihi batas kubikasi atau tonase,” tandasnya.

Sebab jika pemerintah hanya melakukan penindakan di jalanan saja, sambung dia, tanpa ada komitmen dari semua stakeholder yang terlibat dari akar rumputnya, dipastikan keberhasilan penindakan ODOL hanya akan bersifat sementara saja, dan akan segera terulang kembali.

“Kami minta pemerintah agar segera melakukan revisi terhadap UULAJ No. 22 Tahun 2009, agar tidak hanya menghukum pengemudi dan pemilik truk saja dalam praktik ODOL, namun juga menghukum pengguna jasa yang memberi order, agar ekosistem logistik dapat diperbaiki demi tercapainya iklim persaingan usaha yang lebih sehat,” ujarnya.

“Pemerintah harus segera menerapkan sistem digitalisasi yang terintegrasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian dan Kepolisian, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” pungkas Agus.

Ning

The post Aptrindo: Jangan Pengemudi Saja yang Dikorbankan, Pengguna Jasa juga Harus Diberi Sanksi appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Panti Mandala, Gereja Keluarga Kudus, Jalan Atmodirono, Wonodri Kota Semarang dihadiri oleh Kabag Sumber Daya Manusia (SDM) Polrestabes Semarang, AKBP Sulasno, Ketua DPD Aptrindo Jateng & DIY, Chandra Budiwan, dan para pengurus Aptrindo Jateng lain.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengejar pencapaian herd immunity di kalangan masyarakat Indonesia, yang mana pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi Covid-19 melalui beberapa institusi yang ditunjuk, tak terkecuali melalui Polri.

Baca Juga: Ribuan Narapidana Lapas Semarang Ikuti Vaksinasi Kedua

Hananto Wijaya selaku Ketua Bidang Pengembangan Usaha Aptrindo Jateng & DIY sebagai penanggung jawab kegiatan menyampaikan, bahwa pengemudi truk adalah orang yang selalu berpindah tempat saat bekerja.

Sehingga saat ini masih ada sejumlah pengemudi yang belum tervaksin, karena sulitnya menyesuaikan waktu dengan jadwal tahapan vaksinasi yang sedang berlangsung di tempat domisili asalnya.

“Untuk itu kami berupaya meminta kepada Kapolrestabes Semarang agar bisa memfasilitasi terselenggaranya vaksinasi untuk para pekerja di bidang transportasi barang anggota kami. Mereka langsung merespon dan menyetujui permintaan kami,” kata Hananto.

Baca Juga: Kota Semarang PPKM Turun ke Level 2 PPKM, Wali Kota Kejar Testing dan Tracing

Selanjutnya Kapolrestabes Semarang melalui AKBP Sulasno dipercaya melangsungkan program vaksinasi terhadap para pekerja di bidang transportasi barang yang tergabung dalam Aptrindo Jateng & DIY.

“Hari ini kami berikan sekitar 500 vaksinasi tahap pertama untuk anggota Aptrindo Jateng & DIY menggunakan produk Sinovac,” ujar Sulasno.

Sedangkan untuk vaksinasi tahap kedua akan dilaksanakan kurang lebih 28 hari setelah tahap pertama ini.

Usai melakukan vaksinasi, para peserta mendapatkan T- Shirt Kampanye Keselamatan Aptrindo Jateng & DIY.

Ning

The post Aptrindo Jateng & DIY Gelar Vaksinasi untuk 500 Anggotanya appeared first on SuaraBaru.id.