Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi petani tebu, karena dapat membuka peluang besar pemanfaatan tetes tebu (molasses) sebagai bahan baku utama produksi etanol.

“Petani tebu tentu menyambut baik rencana pemerintah ini, karena ada upaya nyata memanfaatkan tetes tebu untuk diolah menjadi etanol sebagai campuran bensin,” ujar Nur Khabsyin menanggapi pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Rabu (8/10/2025).

Produksi Tetes Tebu Belum Terserap Optimal

Khabsyin menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, produksi tetes tebu nasional mencapai sekitar 1,6 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 1,1 juta ton yang terserap oleh industri pengguna — baik untuk bahan baku etanol maupun industri non energi lainnya.

“Masih ada sekitar 500 ribu ton tetes tebu yang belum terserap. Padahal, jumlah itu bisa diolah menjadi 130 ribu kiloliter etanol,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selama ini sebagian besar produksi etanol dalam negeri masih diserap oleh sektor industri non-energi. Jika kebijakan pencampuran 10 persen etanol pada bensin (E10) diterapkan, maka industri etanol yang sudah ada akan memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Industri Etanol Nasional Siap Tingkatkan Produksi

Saat ini, kapasitas terpasang industri etanol nasional mencapai 300 ribu kiloliter per tahun, namun baru mampu memproduksi sekitar 160 ribu kiloliter. Artinya, masih terdapat kapasitas menganggur yang cukup besar karena terbatasnya permintaan.

“Kalau nanti ada kewajiban campuran etanol di BBM, industri etanol bisa beroperasi lebih optimal. Serapan terhadap tetes tebu petani juga akan maksimal, sehingga tidak ada lagi tetes yang mubazir,” jelasnya.

Serapan Produk Petani

Khabsyin menilai kebijakan tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi emisi karbon. Ia menegaskan, Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan karena berstatus surplus tetes tebu dan etanol, sehingga tidak perlu bergantung pada impor etanol.

“Program ini sebenarnya sudah lama menjadi bagian dari agenda energi bersih nasional, tapi implementasinya belum serius. Kalau sekarang pemerintah mewajibkan campuran etanol 10 persen, kami sangat mendukung,” tegasnya.

Selain manfaat energi, kebijakan ini juga dinilai dapat menolong petani tebu yang tengah menghadapi situasi sulit. Tahun 2025 ini, harga gula petani turun di bawah Harga Patokan Petani (HPP) dan harga tetes tebu ikut anjlok akibat banjir impor etanol.

“Petani sudah berjuang meningkatkan produksi dan memperluas areal tanam. Tapi kalau saat panen, gula dan tetesnya tidak laku, tentu membuat trauma. Karena itu, kami minta pemerintah serius menjamin hasil produksi tebu petani ( gula dan tetes ) bisa terserap dengan harga wajar,” tambahnya.

Dukungan Penuh Petani Tebu

Khabsyin berharap kebijakan ini segera direalisasikan dan diikuti dengan kepastian harga serta skema penyerapan tetes tebu petani oleh Pertamina melalui industri etanol.

“Tugas kami petani adalah memproduksi gula dan tetes tebu. Soal harga keekonomian etanol, biar pemerintah yang menghitung. Yang penting, tetes tebu kami terserap dan memberi nilai tambah bagi energi nasional,” tutupnya.

Ali Bustomi

The post Petani Tebu Sambut Baik Rencana Pemerintah Wajibkan Campuran Etanol 10 Persen di BBM appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI), M Nur Khabsyin, menyambut baik keputusan ini. Ia menilai langkah tersebut merupakan buah perjuangan panjang petani tebu yang selama ini dirugikan akibat kebijakan impor etanol tanpa persetujuan impor, tanpa kuota dan tanpa bea masuk.

“Alhamdulillah, beberapa usulan DPN APTRI yang kami sampaikan pada Komisi VI sebelumnya dalam RDPU pada 20 Agustus lalu ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan. Pak Menteri sudah menyatakan akan merevisi Permendag 16/2025, khususnya Pasal 93 tentang impor etanol,” ujar Nur Khabsyin usai menghadiri raker tersebut.

Nur Khabsyin menegaskan, kebijakan impor etanol secara bebas telah membuat harga tetes tebu anjlok drastis. Saat ini harga tetes tebu hanya Rp1.000 per kilogram, padahal pada 2024 masih bertahan di level Rp3.000. Penurunan tajam ini dinilai sangat merugikan petani.

“Banjirnya impor etanol membuat tetes tebu tidak bernilai lagi. Kondisi ini benar-benar menekan kesejahteraan petani,” tegasnya.

APTRI Kawal Aspirasi Petani

Dalam rapat kerja tersebut, pengurus DPN APTRI memang hadir langsung untuk menyaksikan tindak lanjut aspirasi yang sebelumnya mereka sampaikan kepada Komisi VI DPR RI. Setelah rapat, pengurus DPN APTRI bahkan diterima secara langsung oleh Menteri Perdagangan di kantornya untuk menyampaikan point point usulan revisi.

APTRI meminta agar aturan impor etanol dikembalikan ke regulasi lama, yakni Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, impor etanol wajib melalui persetujuan impor, rekomendasi Kementerian Perindustrian, serta adanya kuota yang jelas.

“Pak Menteri merespon positif usulan tersebut dan berjanji akan segera melakukan revisi. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau dan anggota Komisi VI DPR RI yang telah menyuarakan keresahan petani tebu,” kata Nur Khabsyin.

APTRI berharap revisi Permendag ini segera disahkan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi petani tebu.

“Petani tebu harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada produksi dalam negeri, bukan melemahkan dengan impor berlebihan,” pungkas Nur Khabsyin.

Ali Bustomi

The post Kemendag dan DPR Sepakat Revisi Permendag 16/2025, APTRI: Syukur Alhamdulillah appeared first on SuaraBaru.id.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Riyono, menyampaikan komitmen tersebut usai menerima audiensi pengurus DPN APTRI di Gedung DPR, Kamis (21/8/2025). Pertemuan juga dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Wakil Ketua Panggah Santoso dan Yohan, serta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

“Komisi IV sepakat dengan aspirasi petani agar pemerintah segera membeli gula yang tidak laku terjual. Ini penting untuk menyelamatkan petani,” ujar Riyono.

Selain persoalan gula, Komisi IV juga menyoroti anjloknya harga tetes tebu akibat terbitnya Permendag No.16 Tahun 2025 yang membebaskan impor etanol tanpa pengendalian. “Aturan tersebut harus direvisi karena sangat merugikan petani tebu,” tegasnya.

Dana Rp1,5 Triliun untuk Beli Gula Petani

Sekjen DPN APTRI, M Nur Khabsyin, menuturkan hasil audiensi menghasilkan kepastian pencairan dana sebesar Rp1,5 triliun dari Danantara untuk pembelian gula petani tebu rakyat.

“Komisi IV maupun Bapanas langsung menghubungi pihak Danantara, dan dipastikan besok pagi ada penandatanganan pencairan pembelian gula senilai Rp1,5 triliun,” ungkap Khabsyin.

Dalam pertemuan dengan Komisi IV DPR RI, DPN APTRI menyampaikan enam tuntutan utama yakni Konsistensi larangan impor gula. Pemerintah diminta menepati komitmen tidak melakukan impor pada 2025. Faktanya, awal tahun tetap dibuka impor 200 ribu ton gula.

Pengawasan ketat gula rafinasi agar tidak bocor ke pasar konsumsi, Pembelian 100 ribu ton gula petani yang menumpuk di gudang pabrik melalui BUMN, Revisi Permendag No.16/2025 terkait bebasnya impor etanol tanpa syarat yang menjatuhkan harga tetes tebu dari Rp2.500–Rp3.000/kg (2024) menjadi Rp1.000–Rp1.400/kg (2025), Jaminan tersedia pupuk tepat waktu agar petani dapat menekan biaya produksi serta Bantuan sarana alat angkut langsir tebu dari lahan basah (karena saat ini sering hujan) yang dikelola koperasi petani tebu rakyat di tiap pabrik gula.

Khabsyin menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak segera direalisasikan, dampaknya bisa fatal bagi industri gula nasional.

“Program swasembada gula bisa gagal, pabrik gula berhenti beroperasi, terjadi PHK massal, hingga lumpuhnya ekosistem ekonomi berbasis tebu. Petani sudah berjuang keras, tetapi tanpa keberpihakan pemerintah, industri gula nasional bisa runtuh,” tegasnya.

Ali Bustomi

The post Komisi IV DPR RI Dukung Penuh Tuntutan APTRI, Desak Pemerintah Segera Beli 100 Ribu Ton Gula Petani appeared first on SuaraBaru.id.

”Oleh karena itu, saya mengimbau agar para petani tebu di Jateng mensikapinya secara dewasa. Mari kita berpikir jauh ke depan. Teman-teman petani tidak perlu resah dan jangan galau,” kata mantan Ketua APTRI Jateng, Sukadi Wibisono dalam keterangan tertulisnya belum lama ini.

Menurut dia, hal itu juga agar Indonesia memiliki posisi tawar di pasar global. Para petani tebu hendaknya juga ketat dan disiplin dalam menata manajemen.

BACA JUGA: Usai Kecelakaan, Bertahun-tahun Mantan Prajurit Kodim Kudus ini Hanya Terbaring di Tempat Tidur

”Kita tengok kilas balik sedikit. Di sekitar tahun 2008, di Jateng ada pabrik gula yang menerapkan manajemen tebang angkut secara ketat dan benar. Sehingga rendemen yang diperoleh bisa tinggi dan berkelanjutan. Dari situlah, kesejahteraan petani ikut terdongkrak, sehingga tidak takut dengan persaingan pasar,” paparnya.

Agar kejayaan di tahun 2008 bisa kembali diraih, Sukadi meminta agar penerapan manajemen tebang angkut secara baik dan benar, bisa dihidupkan kembali. Apalagi hal ini untuk menyongsong musim giling tahun ini.

”Yang disetor ke pabrik gula adalah tebu yang bersih dari pucuk, bersih dari bung atau bonggol, dan bersih dari rapak (daun kering-red). Jika hal ini dilakukan, tak ada yang mustahil, kita siap berkompetisi dengan produk-produk impor,” tambahnya.

Sukadi juga mewanti-wanti, agar para petani tebu mulai menyiapkan diri masuk ke sistem digital. ”Dengan teknologi digital, maka tebu yang ditawarkan petani akan mudah diakses calon pembeli, karena bisa langsung diketahui kelebihan dan kekurangannya,” tukas dia.

Riyan

The post Pasokan Gula Pabrik Lokal Menurun appeared first on SuaraBaru.id.

Akibat penjualan gula kristal putih dengan harga murah tersebut, membuat gula petani dan menyebabkan gula petani menjadi tak laku.

Sekjen DPN APTRI, M Nur Khabsyin menjelaskan gula kristal putih milik PTPN X dan XI oleh direksi PTPN III (Holding) itu dijual dengan harga Rp 10.705/kg dan 10.825/kg.

Harga itu jauh di bawah harga dasar pembelian gula petani oleh investor atau perusahaan gula sebesar Rp 11.200/kg. Saat ini gula petani produksi giling tahun 2020 baru dibeli sebanyak kurang lebih 10 persen dari total kontrak sebanyak 496.000 ton.

“Kami sangat menyesalkan penjualan gula murah tersebut. Karena sangat memukul gula petani yang Sebagian besar belum laku,” kata Nur Khabsyin, Senin (21/12).

APTRI juga menyebut PTPN III (Holding) di musim giling 2020 ini sudah berkali-kali menjual gula murah sehingga menyebabkan harga gula menurun. Padahal petani berusaha bertahan supaya harga bisa naik di harga Rp 11.200/kg.

Dengan kebijakan sepihak itu, maka APTRI menyesalkan sikap sikap PTPN. Padahal, PTPN dan petani tebu serta pabrik gula adalah mitra.

Kemitraan dengan PTPN juga semakin tidak menguntungkan petani karena pemberian rendemen tebu dan bagi hasil gula cenderung lebih rendah dibanding pabrik gula swasta.

“Ditambah lagi terkait pinjaman untuk biaya garap dan pembelian pupuk saat ini nyaris tidak ada,” tandas Khabsyin yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Jateng ini.

Tm-Ab

The post APTRI Sesalkan Penjualan Gula Murah oleh PTPN X dan XI appeared first on SuaraBaru.id.

Berdasarkan catatan APTRI, saat ini marak peredaran gula rafinasi yang dikemas 1 kilogram (kg). Padahal gula rafinasi harusnya hanya untuk kebutuhan industri, tidak dijual bebas di pasar.

“Satu kilo dengan kantong plastik putih di Jatim, Jateng, DIY dan Jabar. Bahkan sekarang memakai modus mengganti karung gula rafinasi dengan karung gula konsumsi untuk menyamarkan penyimpangan,” kata Ketua Umum Soemitro Samadikoen melalui keterangan tertulisnya, Minggu (20/12).

Soemitro mengungkapkan kebocoran gula impor ini tengah berkembang ke beberapa kabupaten di Jawa Timur. Ia menduga ada salah satu koperasi di Jawa Tengah yang merembeskan gula impor ke pasaran.

“Adanya peredaran gula rafinasi di pasar konsumsi menyebabkan harga gula lokal semakin turun dan bahkan tidak laku. Sehingga petani sangat dirugikan,” sambungnya.

Ia menyarankan supaya Agus merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2019, yakni menghapus pasal 5 ayat 2 dan pasal 6. Poin dalam regulasi tersebut yaitu keberadaan koperasi sebagai distributor.

“Dan pasti menambah kebocoran. Kami minta penjualan gula rafinasi dikembalikan seperti semua, yakni dari produsen rafinasi langsung kepada industri pengguna (mamin),” ungkapnya.

APTRI pun mengaku heran dengan klaim pengusaha makanan dan minuman yang menyebut stok gula rafinasi tipis. Sebab, menurut APTRI, yang terjadi justru gula rafinasi impor berlebih hingga bocor ke pasaran.

“Selama ini gula rafinasi selalu berlebih bukti ada kebocoran. Saya justru heran kok stok tipis gimana?” kata Sekretaris Jenderal APTRI M Nur Khabsin.

Tm-Ab

The post Petani Tebu Menjerit, Gula Rafinasi Kemasan 1 Kg Banjiri Pasaran appeared first on SuaraBaru.id.