Hal ini didasari atas adanya deviasi antara data notaris yang tercatat di Direktorat Jenderal AHU dan data yang dimiliki oleh Kemenkumham Jateng.

Sebagai solusi, Kemenkumham Jateng mengadakan Rapat Rekonsiliasi Data Notaris bersama Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Rembang, Pati dan Blora di Rutan Kelas IIB Rembang, Rabu (3/7/2024).

Tim Kemenkumham Jateng, yang dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan mewakili Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Tejo Harwanto bersama Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan dan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara, memberikan arahan terkait pentingnya keakuratan data notaris

Rekonsiliasi Data Notaris ini, kata Anggiat, untuk mensinkronkan data notaris yang terdapat pada Ditjen AHU dengan data pada MPD Kabupaten Rembang Blora dan MPD Kabupaten Pati.

Fakta di lapangan, kata Anggiat, memperlihatkan adanya dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. “Contohnya, ada akun dari seorang notaris yang telah meninggal, ternyata masih bisa dipergunakan oleh ahli waris ataupun pegawai kantor notaris tersebut. Dan mereka tidak melaporkan peristiwa kematian notaris kepada MPD setempat,” ungkapnya.

Menurut Anggiat, rekonsiliasi ini sebagai langkah mitigasi risiko untuk meminimalisir penyimpangan akibat tidak sinkronnya data notaris. Rekonsiliasi ini meliputi penghimpunan data yang tepat mengenai notaris aktif , tidak aktif, pensiun dan meninggal.

Kemenkumham Jateng akan memberikan data notaris dari seluruh Kabupaten/Kota yang harus diperiksa kebenarannya oleh MPD Kabupaten/Kota setempat.

Selain itu, nantinya Kemenkumham Jateng akan menganalisa hasil pemeriksaan data notaris dari masing-masing MPD, untuk dilakukan perbaikan dalam rangka mewujudkan data notaris yang sinkron.

Langkah ini merupakan pengejawantahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini diharapkan bisa memperoleh data notaris yang lebih akurat sehingga sikronisasi data tercapai dengan optimal.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Gelar Rapat Rekonsiliasi Data Notaris Bersama MPD Kabupaten Rembang appeared first on SuaraBaru.id.

Kanwil Kemenkumham Jateng dinobatkan sebagai Kanwil terbaik kategori produktivitas konten kreatif layanan AHU di wilayah.

Penghargaan diterima Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham), Anggiat Ferdinan Panjaitan dari Direktur Jenderal AHU Cahyo Rahadian Muzhar dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis Pelayanan AHU yang berlangsung di Hotel Grand Hyatt Bali, Kamis (30/11/2023).

Apresiasi ini menegaskan keaktifan Kemenkumham Jateng dalam mempublikasikan capaian kinerjanya. Penghargaan ini sekaligus melengkapi prestasi Kemenkumham Jateng di bidang kehumasan.

Menurut Anggiat, Kemenkumham Jateng memang masif menyiarkan informasi layanan berupa infografis dan videografis melalui platform media sosial miliknya. Ragam konten kreatif berkaitan dengan tugas dan fungsi Kemenkumham serta masalah hukum secara umum tersaji di Instagram dan YouTube Kemenkumham Jateng.

Anggiat mengungkapkan, pemilihan media sosial sebagai sarana sosialisasi dinilai sangat efektif dan efisien. “Sekarang Kemenkumham Jateng mencoba lebih aktif lagi menyampaikan informasi di beberapa platform media sosial, seperti Instagram, Facebook dan YouTube,” ujar Anggiat.

“Ini menjadi media yang efektif dan efesien untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat, tentang layanan-layanan di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, khususnya terkait Administrasi Hukum Umum,” terangnya.

“Harus diakui, penyebaran informasi melalui media konvensional seperti sosialisasi, diseminasi dan sejenisnya dirasa kurang cukup. Selain itu biayanya juga cukup tinggi untuk mengadakan satu kegiatan. Namun kegiatan-kegiatan seperti itu juga tidak bisa dikesampingkan, keduanya saling melengkapi,” imbuhnya.

Anggiat juga menerangkan beberapa strategi yang dilakukan Kemenkumham Jateng agar tetap produktif menciptakan konten kreatif.

“Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah terus mendorong terciptanya konten-konten edukatif dan kreatif. Kami mencoba belajar dengan beberapa konten kreator, untuk melahirkan konten-konten yang menarik,” jelas dia.

“Saat ini, kami menargetkan minimal 2 konten setiap harinya. Diharapkan konten tersebut bisa dipahami masyarakat, terjangkau lebih luas dan masyarakat semakin mengerti tentang layanan di Kemenkumham Jateng,” tandas Anggiat.

Ning S

The post Kadiv Yankumham Sebut Bakal Lebih Aktif Sampaikan Informasi di Medsos appeared first on SuaraBaru.id.

Plt Kakanwil Kemenkumham Jateng, Hantor Situmorang menjelaskan, pengangkatan penerjemah tersumpah merupakan salah satu layanan Ditjen AHU yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, pelaporan, dan pemberhentian penerjemah tersumpah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, pelaporan, dan pemberhentian penerjemah tersumpah.

Ia mengungkapkan, layanan pengangkatan penerjemah tersumpah merupakan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas terjemahan dokumen yang dapat dipercaya, baik untuk keperluan pembuktian hukum maupun untuk urusan keperdataan.

Hantor mengatakan, bahwa jajarannya akan terus mensosialisasikan manfaat layanan pengangkatan penerjemah tersumpah kepada masyarakat di Jawa Tengah, sehingga profesi penerjemah tersumpah semakin dikenal oleh masyarakat yang akan menggunakan terjemahan resmi dalam berbagai urusan dan pekerjaannya.

Direktur Perdata, Santun Maspari Siregar menekankan bahwa penerjemah tersumpah merupakan profesi yang sangat menjanjikan di masa yang akan datang.

“Hubungan diplomasi, hukum dan bisnis internasional telah menempatkan profesi penerjemah tersumpah sebagai profesi strategis. Melihat kondisi global saat ini, profesi penerjemah tersumpah merupakan profesi yang sangat menjanjikan pada masa yang akan datang. Kami meyakini itu,” tuturnya.

Alasannya, kata Santun, produk yang dihasilkan penerjemahan tersumpah sangat dibutuhkan karena bersifat legal, bisa menjadi bukti secara hukum dan berkepastian hukum.

“Di beberapa aspek, dunia internasional mensyaratkan hal tersebut. Dokumen-dokumen yang disyaratkan, harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah,” tegas Santun.

Ia berharap kegiatan FGD ini bisa memberikan kontribusi, guna mewujudkan kepastian hukum di Indonesia, serta memberikan informasi dan pemahaman yang lebih kepada masyarakat tentang adanya layanan penerjemah tersumpah di Ditjen AHU.

Kegiatan pembukaan FGD dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara, Kepala Kanim Kelas I TPI Surakarta, Winarko, serta kalangan akademisi, profesional dan dinas terkait.

Ning S

The post Gandeng Ditjen AHU, Kemenkumham Jateng Gelar FGD Penerjemah Tersumpah appeared first on SuaraBaru.id.

Agenda ini dilakukan dalam rangka koordinasi dan sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI), sekaligus monitoring pemberian layanan KI dan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar.

Kehadiran Kadiv Yankumham diterima langsung oleh Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Karanganyar, Heru Joko Sulistyo bersama jajarannya. Pertemuan keduanya membahas beberapa teknis pemberian layanan yang disediakan Kanwil Kemenkumham Jateng di MPP Kabupaten Karanganyar.

Seperti, terkait pelayanan permohonan pendaftaran merek, terutama bagi UMKM yang diberikan keringanan dalam pendaftaran. Privilege dimaksud, dengan biaya permohonan pendaftaran yang lebih murah dari umumnya yakni sebesar 500.000 rupiah, hanya dengan menambahkan surat rekomendasi UMKM oleh Dinas terkait.

Kadiv Yankumham berharap, Pemkab Karanganyar bisa memfasilitasi persyaratan tersebut, agar UMKM di Karanganyar semakin tergerak untuk mendaftarkan merek dari produk usaha mereka.

Nur Ichwan juga menjelaskan mengenai Perseroan Perorangan yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin memiliki perusahaan berbadan hukum, hanya dengan membayar PNBP sebesar 50.000 rupiah.

Kadiv Yankumham juga mempromosikan berbagai kemudahan layanan di Kemenkumham Jateng. Bahwa saat ini seluruh layanan telah berbasis elektronik atau Online. Pertemuan itu ditutup dengan podcast bersama Kepala DPMPTSP Kabupaten Karanganyar.

Dalam podcast, Nur Ichwan mengungkapkan bahwa Kemenkumham Jateng terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Kadiv Yankumham mencontohkan, diadakannya layanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum di DPMPTSP adalah untuk mendekatkan layanan dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat di Kabupaten Karanganyar yang ingin mendapatkan layanan Kemenkumham Jateng.

Kadiv Yankumham mengajak agar masyarakat peduli terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual dengan mendaftarkan karya cipta dan merek usaha mereka.

Nng S

The post Kadiv Yankumham Jateng Promosikan Kemudahan Mendapatkan Layanan KI dan AHU appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut bakal digelar dalam pembukaan Festival Kabupaten Semarang UKM expo 2023, di gedung serba guna Bung Karno.

Staf Analis Hukum Direktorat Perdata Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andriana mengatakan, PT perorangan adalah yang didirikan oleh satu orang pengusaha dengan modal maksimal Rp 5 miliar.

Baca Juga: Ditjen AHU Kemenkum HAM RI Buka Layanan Perseroan Perseorangan di “Wonosobo Festival UMKM Exspo 2023”

Menurutnya, yang melatari lahirnya PT perorangan ini adalah undang-undang, di mana pemerintah memang ingin memberikan kemudahan untuk UMKM yang ada di Indonesia agar mereka memiliki status badan hukum.

“Banyak pengusaha-pengusaha dari kuliner makanan, ada juga dari kesehatan. Usaha mereka nantinya bisa mendapat perlindungan hukum dari pemerintah yang ditonjolkan untuk masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat yang akan membuat PT syaratnya sangat mudah, hanya perlu KTP dan NPWP serta biaya Rp 50.000 ribu.

“Di sini kami bisa bantu mendaftarkannya. Apabila ingin mendaftar dari rumah tinggal buka web online. “Ada fitur namanya perseroan perorangan, tinggal klik dan akan dipandu dan langsung mendapat sertifikat,”jelasnya.

“Kemudahan yang diberikan oleh PT perorangan adalah PT perseroan persekutuan modal dia harus ke notaris, bayar notaris, syaratnya panjang modalnya juga harus sekian jadi perorangan, ini modalnya maksimal Rp 5 miliar,” tambahnya.

Ning Suparningsih

The post Ditjen Adminitrasi Hukum Umum Layani Masyarakat dalam Pembuatan PT appeared first on SuaraBaru.id.

“Kita berupaya memenuhi target kinerja AHU secara maksimal,” ujarnya di sela-sela kegiatan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Target Kinerja Tahun 2023 hari kedua, yang berlangsung The Sakala Resort Bali, Rabu (15/3/2023).

“Kita pastikan data dukung yang diminta, terpenuhi secara berkualitas, serta penyampaian tepat waktu dan tepat sasaran,” sambungnya.

Terkait hal itu, Iwenk sapaan akrabnya mengatakan, Sub Bidang Pelayanan AHU melakukan berbagai strategi guna mencapai target-target tersebut.

“Untuk tahun 2023, ada 6 target kinerja AHU yang kita emban. Alhamdulillah, untuk B-01 dan B-02 telah kita selesaikan semua,” ungkap Iwenk.

“Dari awal tahun, kita telah menyusun rencana kegiatan guna percepatan pemenuhan target. Kita juga sudah mengeksekusi sebagian besar dari rencana tersebut melalui kegiatan sosialisasi, diseminasi, monitoring, evaluasi dan sebagainya,” ujarnya.

“Saat ini, kita fokus untuk pemenuhan data dukung target kinerja B-03. Over all, semuanya on track, sesuai dengan rencana,” imbuh Iwenk.

Iwenk yang didampingi Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Widya Pratiwi Asmara mengungkapkan, 6 target kinerja dimaksud adalah pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS di wilayah dari tahun 2016 sampai dengan 2022 melalui aplikasi PPNS, audit kepatuhan notaris terhadap Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat Provinsi.

“Termasuk target kinerja penyebaran informasi layanan kewarganegaraan, pewarganegaraan, apostille, dan perseroan perorangan, pembaharuan data dan identifikasi status notaris serta pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia,” terangnya.

Sebagai narasumber pertama, SesDitjen AHU mengupas target kinerja yang berkenaan dengan dukungan manajemen.

Dia juga berharap agar penyerapan anggaran bisa lebih dimaksimalkan, termasuk capaian IKPA dan publikasi mengenai layanan AHU di daerah.

Selain SesDitjen AHU, 3 Pimpinan Tinggi Ditjen AHU juga menyampaikan materi mengenai target kinerja. Mereka adalah Direktur Pidana, Slamet Prihantara, Direktur Tata Negara, Dr. Baroto dan Direktur Teknologi Informasi Sri Yuliani.

Ning Suparningsih

The post Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Jateng Pastikan Jajarannya Penuhi Target Kinerja 2023 appeared first on SuaraBaru.id.