Ricky Kristiatno, selaku Kuasa Hukum dari Net Attorney, yang menangani kasus itu menyatakan, harta warisan berupa tanah milik almarhumah Sumi, seharusnya diberikan kepada ahli warisnya yang sah bernama Surati, yang merupakan adik kandungnya.

”Terkait hal itu, kami mengajukan permohonan berupa pembukaan informasi publik ke KIP Jateng. Hal ini kami lakukan, untuk mengetahui Pendaftaran Tanah dan Warkah Tanah, atas tanah warisan itu di BPN Boyolali,” kata dia, usai menyampaikan kesimpulannya kepada Majelis Komisioner KIP Jateng di Semarang, belum lama ini.

BACA JUGA: Pembangunan Jalan Hasil TMMD Selesai 100 Persen

Disebutkannya dalam persidangan sengketa informasi publik ini di KIP Jateng, BPN Boyolali menolak memberikan Informasi publik berupa warkah tanah dan dokumen pendukung dalam pendaftaran tanah sertifikat hak milik, kepada pemohon selaku pemegang sertifikat SHM.

Menurut Ricky, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada BPN Boyolali, bukanlah termasuk informasi yang dikecualikan, sebagaimana Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik.

Pemohon merupakan pemilik dari sertifikat hak milik, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan terhadap informasi berupa Warkah Tanah dan Dokumen Pendukung, dalam Pendaftaran Tanah.

BACA JUGA: Turnamen Sepak Bola Semi Open Primadona Ramadhan

”Kalau BPN Boyolali menyatakan informasi itu merupakan yang kecualikan, maka BPN Boyolali Wajib membuat suatu Uji Konsekuensi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017, tentang pengklasifikasian Informasi Publik,” ungkapnya lagi.

Ricky juga menyebut, Pemohon melalui Kuasa Hukum yang berprofesi sebagai Advokat, merupakan Aparat Penegak Hukum (APH), dan berhak mendapatkan data-data ataupun informasi, guna kepentingan atau pembelaan klien. Hal ini juga sebagaimana mandat dari UU Advokat.

”Uji Konsekuensi ini merupakan hal yang wajib dilakukan, sebagai tolak ukur apabila informasi itu dibuka akan menimbulkan potensi kerugian bagi publik atau berdampak buruk,” jelasnya lagi.

BACA JUGA: Brimob Polda Jateng Gandeng Masyarakat Gelar Korvey Serentak Bersihkan Pantai hingga Ruang Publik

Pihaknya berpandangan, melalui keterbukaan informasi publik, justru dapat meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pada akhirnya turut meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

”Badan Publik seharusnya tidak perlu menutup diri, dengan menyatakan Informasi Publik dikecualikan. Utamanya yang berkaitan dengan Pelanggaran Maladministrasi Badan Publik dan persoalan hukum di Masyarakat,” papar Ricky.

Dalam sidang KIP, dipimpin Ketua Majelis Moh Asropi SPdi, dengan dua anggotanya Indra Ashoka Mahendrayana SE MH dan Setiadi SH MH.

Riyan

The post KIP Jateng Terima Aduan Permohonan Informasi Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam momentum bersejarah ini, sebanyak 18 ahli waris keluarga Korpri Kota Tegal menerima santunan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas organisasi terhadap anggotanya yang telah meninggal ketika masih aktif berdinas.

Santunan tersebut diserahkan Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, didampingi Ketua Dewan Pengurus Korpri Kota Tegal sekaligus Sekretaris Daerah, Agus Dwi Sulistyantono, serta jajaran pejabat Pemerintah Kota Tegal. Kehadiran para pimpinan daerah memberi makna mendalam bahwa Korpri bukan hanya wadah profesi, tetapi juga keluarga besar yang saling menguatkan dalam suka maupun duka.

Tak hanya itu, tali asih juga diberikan kepada perwakilan petugas pembersih sungai dan saluran air yang tergabung dalam Tim Banjir Kanal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal. Mereka adalah garda terdepan yang bekerja tanpa lelah menjaga kebersihan dan kelancaran aliran air di kota, sehingga masyarakat dapat terhindar dari ancaman banjir.

Dalam sambutannya, Wali Kota Dedy Yon menegaskan kembali peran Korpri sebagai rumah besar bagi aparatur sipil negara. Ia mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat semangat melayani, dan menjaga integritas sebagai jati diri abdi negara.

“Korpri bukan sekadar organisasi profesi. Korpri adalah rumah besar para aparatur negara, tempat kita menanamkan nilai-nilai pengabdian, loyalitas, etika, dan profesionalitas. Dalam setiap kebijakan, program, dan pelayanan publik yang kita lakukan, di sanalah wibawa dan martabat Korpri dipertaruhkan,” ujar Wali Kota.

Tema peringatan tahun ini, “Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju”, menjadi pengingat bahwa ASN harus solid, berintegritas, dan berdaulat dalam menjalankan tugas pemerintahan. Lebih dari itu, Korpri diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam membawa Indonesia menuju kemajuan berkelanjutan.

Di akhir sambutannya, Wali Kota menekankan bahwa dengan bersatu, pelayanan publik akan semakin berkualitas; dengan berdaulat, kehormatan profesi ASN dapat terjaga; dan bersama Korpri, cita-cita Indonesia maju dapat diwujudkan. Kota Tegal pun diharapkan tumbuh menjadi kota yang kompetitif, inklusif, dan sejahtera bagi seluruh warganya.

Nur Muktiadi

The post Peringati HUT ke-54, Korpri Kota Tegal Santuni 18 Ahli Waris appeared first on SuaraBaru.id.

Sebelumnya pelaksanaan selamatan, Kepala Kelurahan Kadilangu Suprojo, beserta ahli waris Kadilangu R Kristiawan Saputra dan warga Kadilangu, berziarah ke makam Kanjeng Sunan Kalijaga.

Iring-iringan rombongan yang melakukannya dengan berjalan kaki itu, dimulai dari depan Kantor Kelurahan menuju makam. Kemudian dilanjutkan dengan selamatan apitan, di sepanjang jalan yang dilalui.

BACA JUGA: Forkot Jadi Momentum Istimewa dalam Membangun Gaya Hidup Sehat dan Aktif

Menurut Suprojo, tujuan dari digelarnya Apitan ini, dalam rangka sedekah bumi dan rasa syukur, atas nikmat yang diberikan Tuhan.

”Rasa syukur ini dikemas dengan acara Apitan. Dengan selamatan seperti ini, dapat menjadi tolak balak, sekaligus mendapatkan keberkahan. Selain itu juga, dilakukan doa bersama, agar pertanian, perdagangan dan seluruh keluarga diberikan keberkahan, kesejahteraan, guyub rukun dan kebahagiaan,” kata Suprojo.

Sementara itu, Kristiawan Saputra menyatakan, dalam acara Apitan terdapat menu khusus, yakni caos dahar. Menurutnya, jika menu itu tidak disajikan dalam acara Apitan, dirasa masih ada yang kurang.

BACA JUGA: Universitas Semarang Ikut Perkuat Sistem Pangan Berkelanjutan

”Selain tumpeng, kita juga ada menu caos dahar. Alhamdulillah, masyarakat selalu menyambut meriah gelaran Apitan ini, yang baru diadakan pertama kali di Kelurahan Kadilangu,” ungkap Kristiawan.

Disampaikan dia, Apitan merupakan salah satu bentuk apresiasi warga, terhadap rasa syukur yang diberikan Tuhan. Dan tentunya, kegiatan ini akan selalu diagendakan setiap tahunnya.

”Harapan kami, Pemerintah Kabupaten Demak selalu men-support acara-acara kebudayaan seperti ini,” pungkasnya.

BACA HUGA: Dua Tewas Tertemper KA Blora Jaya di Boloh Grobogan, Penjaga Palang Sempat Berikan Instruksi

Kegiatan Apitan sendiri dilaksanakan satu hari penuh, mulai dari Jumat pagi hingga malam hari. Rangkaian acaranya meliputi, Tari Sinok sebagai pembuka, kesenian dari siswa-siswi TK. Selain itu juga, ada stan bazaar UMKM, serta selamatan sedekah bumi (Apitan).

Pada sore hari digelar Festival Budaya Senja, dengan menampilkan seni rebana. Pada malam harinya disajikan tembang kidung dan tembang Dandang Gulo, serta tarian Jamu Coro.

Dan pada puncak acara, ditampilkan pergelaran wayang kulit dengan dalang Ki Salman Hilal, di Pendapa Notobratan.

Riyan

The post Pemkab Demak Diminta Selalu ‘Support’ Kegiatan Budaya Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Tanah yang terletak di Desa Sidogemah, RT.01/RW.02, Kecamatan Sayung, Demak itu dipasang spanduk bertuliskan ‘Jalan Ini Untuk Sementara Ditutup Dikarenakan Belum Ada Kesepakatan dari Ahli Waris Alm. Bapak H. Harsono’ merupakan tanah warisan dari Harsono, orang tua kandung Muklis, yang sudah dipakai oleh proyek jalan tol selama 2 tahun.

“Saya sebagai ahli waris dari bapak saya Harsono, tidak merasa menjual, tidak merasa menandatangani dalam bentuk apapun, dan tidak pernah menyewakan kepada pihak manapun,” ujar Muklis, Rabu (2/3/2022).

Baca Juga: Air Dijual ke Demak, DPRD Tegur Perumda Tirta Jungporo

Muklis mengaku sangat mendukung program Nasional pemerintah pembangunan jalan tol, namun dirinya juga merasa mempunyai hak terhadap peninggalan warisan kedua orang tuanya yang kini dipakai proyek jalan tol.

Menurut Mukhlis, masalah tanah yang digunakan sebagai jalan tol, dia juga tidak pernah diajak musyawarah. “Saya tidak pernah diajak musyawarah, atau dihubungi, apalagi diberitahu perkembangannya. Namun setelah saya mengecek ke beberapa instansi terkait, ternyata tanah tersebut sudah dipakai untuk jalan, belum ada konsinyasi dan belum ada ganti rugi,” kata Muklis.

“Tanah ini merupakan peninggalan kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Ibu saya Kadarohmi meninggal tahun 1978 dan bapak saya meninggal tahun 1980 saat saya berumur 11 tahun,” lanjut Muklis.

Baca Juga: Polres Demak Gelar Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi

Karena Mukhlis tidak mempunyai orang tua lagi, dirinya saat itu dibawa dan dirawat neneknya ke Kudus dan disekolahkan hingga tamat SMA.
“Kemudian saya bekerja melamar sebagai TNI dan melalang buana hingga saya sekarang berdomisili di Medan,” terangnya.

“Yang saya pertanyakan, bagaimana bisa ada proses seperti ini, bagaimana tanah warisan dari bapak saya bisa beralih kepada pihak ketiga, dan saya tidak tahu bagaimana prosedurnya. Saya juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak desa, kelurahan maupun perangkat desa, namun mereka mengatakan tidak tahu, itu urusan lurah lama,” ungkapnya.

Saat Mukhlis menanyakan bukti jual beli tanah, mereka juga tidak bisa menunjukkan bukti-bukti tersebut. “Belinya kepada siapa. Jika belinya kepada salah satu saudara saya, saya sebagai ahli waris harusnnya dikasih tahu. Saya empat bersaudara, jika mereka membeli pada salah satu saudara saya, kenapa tidak melibatkan saya sebagai ahli waris, berarti ini cacat hukum,” tandas Muklis.

Baca Juga: Baksos, Kapolres Demak Serahkan Kaki Palsu untuk Penyandang Disabilitas 

“Mengapa saya ditinggalkan, mengapa saya tidak dimintai tanda tangan. Ini namanya cacat hukum. Saya berharap permasalahan ini diselesaikan dengan kekeluargaan. Jika ada kesalahan prosedur ya dibicarakan baik-baik, karena ini menyangkut dampak pembangunan tol, saya terbuka saja,” tukasnya.

Muklis juga mempertanyakan, mengapa itu bisa bersertifikat, bagaimana prosesnya, harus ada silsilahnya, harus ada jual beli, namun sampai sekarang saya tidak bisa mendapatkan bukti-bukti itu,” katanya.

Muklis mengaku sudah menghubungi BPN, tapi pihak BPN menurutnya menutup diri. Begitupun pihak desa yang mengatakan tidak tahu.

Baca Juga: Operasi Pasar Minyak Goreng Digelar Dindagkop dan UKM Demak 

“Saya hanya menuntut keadilan, saya hanya meminta hak waris saya, dan saya tidak menghambat program nasional pembangunan jalan tol,” tuturnya.

Karena tidak ada kesepakatan dan penjelasan atau bukti jual beli, akhirnya Muklispum menempuh jalur hukum yang sampai saat ini prosesnya masih Kasasi di Mahkamah Agung.

Ia menyampaikan, gugatan tahap pertama didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Demak pada September 2019 lalu dengan nomor perkara 34/Pdt.G/2019/PN.Dmk. Karena kalah, ia kemudian banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah dan tetap kalah.

Baca Juga: Polres Demak Gelar Pemeriksaan Senpi Dinas

Menurut Muklis, kekalahannya itu karena kuasa hukumnya telah kongkalikong dengan pihak tergugat. Sehingga putusan gugatannya tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Dirinya juga sudah menyurati Presiden RI, Menteri PUPR, Gubernur Jateng, Kapolda, Kakanwil BPN tingkat 1 Semarang, Bupati Demak, Kepala BPN Demak, Ketua Pengadilan Negeri dan semua panitia P2T agar membantu menyelesaikan permasalahan ini.

Muklis menyebut, tanah warisan yang dimaksud adalah total seluas 2.050 meter persegi, yang sudah menjadi 3 sertifikat dan 1 C Desa.

Ning

The post Seorang Ahli Waris Tuntut Haknya dengan Membentangkan Spanduk di Atas Tanah Warisan appeared first on SuaraBaru.id.