Hadir dalam acara ini, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana, serta jajaran Forkopimda dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Gus Iqdam dari Majelis Ta’lim Sabilu Taubah, tampil memberikan ceramah kebangsaan. Acara diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin tokoh lintas agama, sebagai simbol harmonisasi dalam keberagaman.

BACA JUGA: Lepas dari NII, 4 Napiter Lapas Semarang Lakukan Ikrar Setia NKRI

Terkait dengan acara itu, dalam sesi jumpa pers, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit mengatakan, pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pilihan.

”Rangkaian acara ini merupakan upaya kami, agar pelaksanan Pilkada 2024 bisa berjalan dengan aman, lancar, dan tertib,” kata Kapolri

Ditambahkan dia, masyarakat agar tetap menjaga persatuan, siapapun yang terpilih dalam Pilkada nanti. Pelaksanaan Pilkada harus berjalan aman dan lancar, apapun hasilnya. Dan persatuan dan kesatuan harus tetap menjadi prioritas, karena itulah dasar untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

”Walaupun masing masing mempunyai perbedaan dalam hal pilihan, namun saya berpesan siapa saja yang terpilih, tentu kita harus terus menjaga persatuan dan kesatuan. Karena dengan itu, pembangunan di Jateng dapat kita laksanakan dengan baik,” imbuh dia.

Riyan

The post Polda Jateng Gelar Doa Bersama Lintas Agama appeared first on SuaraBaru.id.

Desa Tanjungkarang menjadi satu-satunya desa di Jateng, yang meraih predikat itu, di antara 34 lokasi Kampung Moderasi Beragama yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini menjadi langkah penting, dalam membangun lingkungan yang harmonis dan toleran antarumat beragama.

SK diterima langsung oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kudus Suhadi, yang sekaligus meresmikan Desa Tanjungkarang, sebagai desa percontohan Kampung Moderasi Beragama (KMB), Selasa (29/10/2024).

BACA JUGA: Kuota Petugas Haji Berkurang, Hanya 2.210 Orang

Dalam sambutannya, Kakankemenag Kabupaten Kudus, menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang terlibat, dalam penetapan KMB ini. ”Semoga prototipe Kampung Moderasi Beragama ini betul-betul dirasakan manfaatnya, untuk senantiasa mentradisikan beragama yang moderat. Mari kita wujudkan dalam praktik nyata, beragama yang toleran,” harapnya.

Untuk diketahui, Desa Tanjungkarang memiliki masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang agama, seperti Islam, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman itu semakin terlihat melalui keberadaan fasilitas ibadah yang beragam, masjid, gereja, dan kelenteng.

Achmad Syalabi menjelaskan, perintisan Kampung Moderasi Beragama di Desa Tanjungkarang itu, telah dimulai sejak Maret 2024. Dalam dua bulan terakhir, pengembangan intensif dilakukan untuk memaksimalkan hasilnya.

Dengan penunjukkan ini, diharapkan Desa Tanjungkarang mampu menjadi inspirasi bagi desa-desa lain, dalam membangun kebersamaan di tengah keberagaman. Sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat Kudus yang rukun dan damai, dalam keberagaman.

Riyan

The post Desa Tanjungkarang di Kudus Jadi Percontohan Kampung Moderasi Beragama appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, yang sudah memasuki tahap penyiapan rekruitmen petugas. Rangkaian persiapan itu sudah dimulai dengan penandatanganan Pakta Integritas Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Tahun 1446 H/2025 M, yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Kegiatan yang dilaksanakan itu, selain untuk bersilaturahmi, juga sembari menyempurnakan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja). Kakanwil Kemenag Jawa Tengah, Musta’in Ahmad, yang juga hadir dalam acara itu, sependapat dengan apa yang disampaikan Dirjen PHU.

BACA JUGA: Membelot ke Paslon Lain, Enam Kader Nasdem Kota Tegal Dipecat

Menurut Musta’in, forum yang dihadiri Kakanwil Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang PHU se-Indonesia itu, menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi dan berkenalan dengan Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang baru saja dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Moch Irfan Yusuf Hasyim, dan Wakil Kepala Dahnil Anzar Simanjuntak, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Faisal Ali Hasyim, serta Direktur Bina Haji Arsad Hidayat.

”Dengan adanya pakta integritas, diharapkan proses seleksi PPIH mendatang dapat semakin membaik dan adil. Intinya, petugas yang lebih kredibel, lebih memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja sebagai petugas, dan bukan sekadar menjadi kebanggaan saja,” tegas Hilman.

BACA JUGA: Data BPS Panglima Pembangunan, Edy Sujatmiko : Validitas Terpercaya

Terkait kuota petugas haji, Hilman menuturkan, Arab Saudi telah menetapkan kuota sebesar satu persen atau 2.210 orang petugas, untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Angka itu lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, yakni 4.200 petugas.

Disampaikan juga, mulai tahun depan, petugas haji akan dikenakan biaya saat pelaksanaan puncak haji atau Masyair. Hal itu sesuai surat yang diterima dari Kerajaan Saudi.

”Jadi saat Masyair atau puncak haji di Arafah dan Muzdalifah, petugas itu kena charge seperti jamaah, tidak gratisan lagi. Dan ini menjadi tantangan kita ke depan,” tandas Hilman.

BACA JUGA: USM Jadi Pioner Penyelenggaraan Konferensi Internasional

Sementara itu, Arsad Hidayat menambahkan, pihaknya sedang menyiapkan proses rekruitmen petugas haji tahun 1446 H/2025 M. Menurutnya, proses ini penting, karena terjadi pengurangan pada kuota petugas haji tahun depan, dibanding tahun sebelumnya.

Terkait jadwal seleksi rekruitmen PPIH Tahun 1446 H/2025 M, akan diumumkan pada awal November 2024. ”Insya Allah rencananya akan kita umumkan 4 November nanti. Selanjutnya akan kita selenggarakan seleksi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, yang prosesnya akan berlangsung hingga pertengahan Desember,” ungkap Arsad.

Riyan

The post Kuota Petugas Haji Berkurang, Hanya 2.210 Orang appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikan Dr. Muhammad Aji Nugroho, dalam acara Sosialisasi Penguatan Moderasi Beragama bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, yang diadakan di Pendopo Pemkab Pemalang, Rabu (10/7/2024).

“Sebagian besar mantan narapidana teroris tampak bersih dan santun, namun memiliki kekejaman dalam tindakan seperti pembunuhan,” ungkap Aji, Trainer Moderasi Beragama ini.

Aji mengungkapkan, selain alasan tersebut, ada juga faktor lain seperti kekecewaan terhadap pemerintah yang ada di Indonesia, berangkat dari perasaan ketidakadilan dan peminggiran kelompok mereka.

“Alasan ingin mengubah sesuatu yang tidak sesuai menjadi sesuatu yang positif menurut pemahaman ideologi mereka,” jelas Aji seorang Dai Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah.

Disampaikan, Indonesia rentan terhadap konflik karena banyaknya perbedaan, namun memiliki tradisi yang kuat. Selain itu, Pancasila juga menjadi faktor penguat Indonesia, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai agama.

“Nasib keberagamaan di Indonesia ditentukan oleh juru bicara agamanya. Jika mereka menyampaikan narasi dengan moderat, maka Indonesia akan damai,” ujar Aji.

Aji mengungkapkan, ada tiga tantangan dalam kehidupan beragama: Pertama, menguatnya pandangan dan perilaku keberagaman eksklusif; kedua, tingginya kekerasan bermotif agama; ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan NKRI.

“Ketiga tantangan tersebut memerlukan wacana yang dapat menangkalnya, yaitu Moderasi Beragama (MB). Namun MB tidak hanya wacana, namun juga perlu diterapkan dalam regulasi dan layanan public, ” tegas Aji.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, H. Roziqun, S.Ag, M.Pd.I mengatakan, bahwa Moderasi Beragama adalah alat untuk mencapai toleransi dan kerukunan. Dalam beragama, kita harus memperhatikan dua hal penting: memahami dan mengamalkan.

“Hal tersebut tidak terlepas dari inti agama dan cabang agama,” ujar Roziqun.

Inti agama mencakup keadilan, kemanusiaan, dan prinsip-prinsip lain yang kita sepakati sebagai kebenaran bersama. Sementara itu, cabang agama meliputi tafsir-tafsir dari pemahaman agama masing-masing.

“Pengetahuan, nilai budaya, dan ekosistem lingkungan membuat kita berbeda dalam menjalankan agama. Ada yang terlalu ekstrem ke kanan atau ke kiri. Keduanya perlu ditempatkan di tengah agar menjadi moderat,” tegas Roziqun.

Kepala Balai Litbang Agama Semarang, Moch. Muhaemin menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan program penguatan moderasi beragama kepada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dengan tema “Moderasi Beragama: Menjaga Harmoni, Membangun Negeri.”

“Peserta diharapkan memahami moderasi beragama sebagai gagasan penting dalam membangun harmoni masyarakat. Pemerintah daerah, sebagai pemangku kebijakan, memiliki tanggung jawab untuk mengawal masyarakat yang moderat, rukun, dan harmonis,” tandas Muhaemin.

Diketahui, kegiatan ini merupakan kerja sama BLA Semarang dan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dalam kegiatan hadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, termasuk kepala, sekretaris, dinas organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, dan kepala desa.

Ning S

The post Nasib Keberagamaan di Indonesia Ditentukan Juru Bicara Agamanya appeared first on SuaraBaru.id.

Demikian salah satu kesimpulan yang muncul dalam orasi kebangsan Saiful Mujani, Ph.D, yang diselenggarakan dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia dan Dies Natalis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 18 Agustus 2020.

“Terlepas dari sejumlah kekurangan di sana-sini, bangsa Indonesia cukup berhasil dalam pembangunan politik yang relevan dengan kebhinekaan sejak peralihan dari rezim Orde Baru ke Orde Reformasi,”kata Saiful dalam pers rilisnya.

Sejak 1998, demokrasi Indonesia mengalami kemajuan, terutama dalam aspek hak-hak politik. Tapi dalam 6 tahun terakhir mengalami sedikit kemunduran dalam hal-hal yang banyak berkaitan dengan kebinekaan kita sebagai negara-bangsa.

Persoalan utama yang menurunkan kualitas kebebasan sipil yang terkait dengan kebhinekaan adalah munculnya apa yang disebut sebagai islamisasi. Namun demikian, Saiful menegaskan bahwa islamisasi pada level keluarga dan individu bukan hal yang perlu dipersoalkan.

“Yang jadi masalah bagi kebinekaan Indonesia adalah apabila Islamisasi itu merupakan produk kebijakan negara atau pemerintah meskipun hanya berlaku bagi yang beragama Islam,” kata Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah ini.

Dia menambahkan bahwa bila itu yang terjadi, maka sesungguhnya Piagam Jakarta kembali hidup dalam demokrasi Indonesia sekarang: sebuah kebijakan negara, pusat atau daerah, yang hanya berlaku bagi orang Islam, dan tidak berlaku bagi non-Islam.

“Kebijakan negara yang demikian adalah kebijakan sektarian dan diskriminatif, mengingkari konstitusi kita yang inklusif terhadap kebinekaan agama,” kata Saiful.

Pendiri SMRC ini kemudian mengutip sebuah studi yang dilakukan oleh Buehler (2013) yang memaparkan bahwa sejumlah kebijakan publik yang eksklusif, hanya mengakomodasi kepentingan satu kelompok Islam (sektarian), mendiskriminasi non-Islam, telah dibuat di banyak daerah. Dalam kurun waktu 1999-2009, setidaknya ada 169 kebijakan publik di berbagai daerah, provinsi dan kabupaten/kota, yang masuk dalam kategori kebijakan publik bersyariah.

Saiful menyatakan bahwa di banyak negara yang penduduknya mayoritas Muslim, upaya membuat kebijakan publik terkait dengan syariat Islam biasanya datang dari wakil rakyat dari partai berideologi Islam. Tapi kasus Indonesia berbeda karena partai-partai agama (Islam) justru terlalu kecil dibanding partai-partai nasionalis.

Tapi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, menurut sebuah studi, kebijakan publik bermuatan syari’ah justru dilakukan oleh legislator daerah dari banyak partai nasionalis, bukan hanya partai berideologi Islam seperti PKS. (Buehler 2013)

Saiful menambahkan bahwa di antara legislator dari partai-partai nasionalis itu, di banyak daerah, tidak peduli dengan platform partai mereka yang menjunjung tinggi kebinekaan ketika mereka dihadapkan dengan gerakan, jaringan, dan lobi kelompok Islam yang punya agenda menerapkan syariat Islam dalam kebijakan publik di daerah.

Banyak politisi nasionalis di daerah meleleh ketika dijanjikan oleh kelompok Islam itu bahwa mereka bakal mendapatkan banyak dukungan pemilih dalam pemilu. Demikian juga kepala daerah.

Saiful menyebut gejala tunduknya legislator dan kepala daerah pada agenda kebijakan syari’ah karena alasan dukungan elektoral merupakan karakteristik dari apa yang dikenal sebagai populisme Islam: keyakinan bahwa agenda-agenda dan kebijakan-kebijakan berbasis sentimen Islam yang diskriminatif terhadap non-Islam mendapat dukungan besar dari orang Islam.

“Di tangan politisi demikian, Indonesia bisa menjadi negara syariah tanpa harus ada partai Islam yang kuat, tanpa harus dipimpin presiden yang berideologi Islam, tanpa harus mengubah UUD kita yang inklusif bagi kebinekaan itu, dan tanpa gerakan bersenjata seperti dilakukan DI/TII,” ungkapnya.

“Bila populisme Islam dan Islamisasi Indonesia itu menguat maka kebinekaan yang menjadi fondasi negara-bangsa kita menjadi terancam,” pungkas Saiful.

Tm-Ab

The post Saiful Mujani: Populisme Islam Mengancam Demokrasi Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.