“Saat ini pasar tradisional memang menghadapi tantangan sangat berst. Mulai dari kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja hingga menjamurnya pasar modern yang lokasinya berdekatan dengan pasar tradisional,” katanya.

Dia mengatakan hal itu, saat menerima audiensi perwakilan pedagang yang tergabung dalam APPSI Kabupaten Wonosobo di Ruang Badan Anggaran Gedung DPRD setempat, Rabu (17/6/2026). Para pedagang mengeluh terkait kondisi pasar tradisional yang sepi pembeli akibat gempuran pasar modern.

Eko mengakui di daerahnya kini banyak berdiri pasar modern yang terlalu dekat pasar tradisional. Pemerintah daerah harus punya tanggungjawab dan berkewajiban untuk melindungi para pedagang pasar tradisional.

“Maka dari itu pemerintahan daerah wajib untuk melindungi mereka. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan sarana dan prasarana, pemberdayaan pedagang, hingga pembenahan sistem pengelolaan pasar tradisional,” ujar politisi dari PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, pasar tradisional di Wonosobo harus segera diberdayakan dan diperbaiki. Jarak pasar modern dengan pasar tradisional juga musti dievaluasi dan dipelajari kembali terkait. Peraturan yang ada harus bisa ditegakkan oleh pemerintah daerah.

Pihaknya berharap nantinya ada kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, DPRD setempat dan para pemangku kepentingan untuk menentukan jarak ideal pendirian pasar modern tanpa harus mematikan pasar tradisional.

“Jarak pasar tradisional dan pasar modern harus ideal, tidak mematikan pasar tradisional. Kami akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan teman-teman APPSI dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” tegas Ketua DPRD Wonosobo itu.

Dikatakan Eko, pasar tradisional merupakan salah satu aset penting daerah yang harus dijaga keberlangsungannya karena menyangkut kehidupan ribuan warga. Kondisi pasar tradisional, para pedagang ke depan harus lebih baik dan perlu diperhatikan lagi.

Perlu Perhatian

Sementara itu, Ketua APPSI Kabupaten Wonosobo, Fikri Wijaya, mengatakan keluhan yang disampaikan bukan persoalan baru. Keresahan tersebut sudah lama dirasakan para pedagang, namun baru kini disuarakan secara bersama-sama.

“Ini kan lama terpendam, artinya uneg-uneg dari para pedagang pasar tradisional sudah ada sejak dulu. Selama ini pasar tradisional seperti berada di posisi yang terpinggirkan. Perhatian pemerintah dinilai lebih banyak tertuju pada sektor pasar modern,” keluhnya.

Padahal, menurut Fikri, pasar tradisional menjadi tempat bergantung hidup ribuan masyarakat. APPSI mencatat sedikitnya ada sekitar 10 ribu orang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan di pasar-pasar tradisional di Wonosobo.

“Pasar tradisional itu merupakan hayat hidup orang banyak.
Kami khawatir jika tidak ada perlindungan maupun penguatan dari pemerintah daerah, maka keberadaan pasar tradisional akan semakin terancam. Bahkan bukan tidak mungkin lama-lama pasar tradisional itu hilang sama sekali,” ucapnya.

APPSI Wonosobo saat ini menaungi sekitar 15 pasar tingkat kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Wonosobo. Jumlah tersebut belum termasuk pasar-pasar kecil yang juga menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Terbentuknya APPSI, lanjutnya, menjadi wadah untuk menyatukan suara pedagang yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri. Salah satu tuntutan utama yang disampaikan APPSI adalah perlindungan dan penguatan pasar tradisional.

Menurut Fikri, perlindungan itu tidak hanya berbentuk kebijakan, tetapi juga diwujudkan melalui perbaikan sarana dan prasarana serta tata kelola pasar. Bagaimana pemerintah daerah bisa meningkatkan perlindungan dan penguatan pasar tradisional.

“Pasar tradisional saat ini menghadapi persaingan yang tidak seimbang dengan pelaku usaha besar dan jaringan pasar modern yang memiliki modal jauh lebih kuat. Kalau tidak ada regulasi yang membantu, bagaimana para pedagang pasar tradisional akan bertahan,” tegas Fikri.

Sekretaris APPSI Wonosobo, Much Yazid menambahkan persoalan utama yang dihadapi para pedagang saat ini adalah kondisi pasar tradisional yang semakin sepi. Keberadaan pasar modern terlalu dekat dengan pasar tradisional.

“Tuntutan para pedagang yang paling pokok itu adalah kondisi pasar saat ini sepi. Maka tuntutannya bagaimana pasar itu rame kembali. Peraturan mengenai jarak pendirian pasar modern mencapai dua kilometer dari pasar tradisional harus ditegakan,” pintanya.

Muharno Zarka

The post Jawab Keluhan Pedagang Pasar Tradisional, Ketua DPRD Wonosobo Janji akan Evaluasi Peraturan yang Ada appeared first on SuaraBaru.id.

Gotong royong swadaya masyarakat tersebut tepatnya dilakukan di jalan raya Medono-Besuki, Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, Minggu (14/6/2026) pagi hingga siang.

Aksi swadaya ini dilakukan sebagai bentuk solusi cepat atas kondisi jalan yang terkesan dibiarkan rusak selama hampir satu tahun terakhir.

Jalan sepanjang kurang lebih 100 meter tersebut, rusak karena jalan terdampak tanah bergerak. sehingga sulit dilalui, bagi pengendara roda dua apalagi truk bermuatan berat.

Kordinator Paguyuban Sopir, Muhyamil (45), mengungkapkan bahwa inisiatif ini muncul karena para sopir dan warga sudah lelah menunggu perbaikan dari pemerintah daerah.

Padahal, jalur tersebut merupakan urat nadi perekonomian warga untuk mengangkut hasil bumi. Jalan yang rusak tersebut sangat mengganggu mobilitas ekonomi warga sekitar.

“Kalau dibiarkan terus, kita tidak dapat mengangkut barang dan kendaraan kami cepat rusak. Akhirnya kami sepakat dengan warga untuk iuran. Ada yang menyumbang uang, semen, pasir, hingga tenaga,” ujarnya di lokasi kegiatan.

Proses Pengecoran

Dari hasil iuran tersebut, terkumpul dana sekitar Rp 12 juta. Dan yang terkumpul dibelanjakan untuk membeli material berupa 50 sak semen, pasir dan batu koral yang digunakan untuk mengecor jalan.

Proses pengecoran jalan dilakukan secara manual dan gotong-royong sejak pukul 08.00 WIB hingga sore hari. Sejumlah warga, unsur pemuda dan para pengemudi setempat terlibat di acara gotong royong tersebut.

Sementara itu, perwakilan warga Dusun Medono Desa Medono Kaliwiro yang juga Ketua RW setempat, mengapresiasi kekompakan warga dan para sopir dalam melakukan gotong royong bersama.

Meski demikian, dia berharap Pemerintah Kabupaten Wonosobo tetap memprioritaskan perbaikan permanen di jalur tersebut. Karena jalan tersebut merupakan jalur vital warga setempat untuk menuju kota Kecamatan Kaliwiro maupun Kecamatan Wadaslintang.

“Kami sangat bangga dengan swadaya ini. Namun, ini kan sifatnya sementara, kami tetap berharap dinas terkait segera turun tangan untuk perbaikan menyeluruh yang lebih permanen,” ujar dia.

Menurutnya, jalur tersebut merupakan jalan utama penghubung antar kecamatan dan juga jalur alternatif ke Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen dari arah Kaliwiro.

Akibat aksi gotong royong ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Kaliwiro sempat diberlakukan sistem buka-tutup.

Namun, para pengguna jalan mengaku tidak keberatan dan justru mendukung penuh aksi nyata tersebut.

Muharno Zarka

The post Bersama Paguyuban Sopir Kaliwiro-Wadaslintang, Warga Medono Gotong Royong Perbaiki Jalan Rusak appeared first on SuaraBaru.id.

Mengusung tema “Swarna Mahardhika Wanasaba”, ajang tahunan ini menjadi salah satu rangkaian utama “Festival Muda Berbudaya 2026” sekaligus rangkaian peringatan Hari Jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo tahun 2026 ini.

Parade kostum karnaval yang menampilkan perpaduan unsur budaya, kreativitas dan kearifan lokal tersebut menghadirkan puluhan karya spektakuler dari peserta lokal maupun luar daerah. Banyaknya peserta menandakan event ini sukses telah digelar.

Suasana malam semakin semarak dengan hadirnya kostum-kostum unik yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga menyampaikan cerita tentang identitas dan kekayaan budaya Nusantara.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, mengatakan bahwa WNFC telah berkembang menjadi salah satu event kreatif unggulan yang selalu dinantikan masyarakat setiap tahun. Event ini telah rutin digelar tiap tahun dan menjadi destinasi wisata baru di daerahnya.

Disebutkan Afif, Wonosobo tidak hanya memiliki keindahan alam dan warisan budaya yang kaya, tetapi juga kreativitas masyarakat yang terus tumbuh sebagai modal penting pembangunan daerah. Hal itu sangat mendukung pengembangan budaya dan sektor pariwisata yang telah ada.

“Melalui gelaran ini, kita menegaskan bahwa kreativitas masyarakat juga menjadi kekuatan penting yang dapat menggerakkan kemajuan dan daya saing daerah. Ke depan wisata budaya dan kearifan lokal harus terus berkembang,” harap Afif.

Dia menegaskan, WNFC dapat menjadi wadah bagi pelaku seni dan ekonomi kreatif untuk mengekspresikan ide dan inovasi mereka. Ide-ide kreatif dan inovasi di bidang seni budaya lokal sangat mendukung bagi kemajuan daerah di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Di sisi lain, lanjut Afif, event ini juga berperan dalam memperkuat daya tarik pariwisata Wonosobo sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung. Tema “Swarna Mahardhika Wanasaba” dinilai sejalan dengan semangat pembangunan daerah.

“Kekayaan budaya, potensi alam, dan kearifan lokal yang dimiliki Wonosobo diharapkan dapat dirangkai menjadi harmoni yang menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat,” tegas dia.

Bupati Wonosobo juga memberikan apresiasi kepada para desainer dan peserta yang telah mencurahkan kreativitas serta kerja keras dalam menghadirkan kostum-kostum berkualitas.

Dikatakan, karya yang ditampilkan bukan sekadar busana pertunjukan, melainkan media untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan identitas daerah. Bahwa Wonosobo punya kekayaan budaya dan kearifan lokal yang luar biasa.

Potensi Wisata Baru

Plh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Wonosobo, M Kristijadi, menjelaskan bahwa penyelenggaraan WNFC tahun ini semakin istimewa karena dikolaborasikan dengan berbagai agenda dalam “Festival Muda Berbudaya 2026” yang berlangsung pada 12–13 Juni 2026 lalu.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi strategi untuk memperkenalkan potensi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif Wonosobo kepada masyarakat yang lebih luas.

“Event ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kunjungan wisata, memperpanjang lama tinggal wisatawan, serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” jelas Kristijadi.

Dipaparkan, WNFC 2026 diikuti oleh 82 peserta yang terdiri dari 53 peserta utama dan 29 delegasi dari luar daerah. Dengan adanya kostum pendamping yang turut tampil, jumlah performer yang terlibat mencapai lebih dari 120 orang.

“Peserta dari luar daerah yakni Surakarta, Semarang, Grobogan, Kebumen, Banjarnegara, Salatiga dan Jember. Adapun peserta lokal terdiri dari unsur BUMD, OPD, RSUD KRT Soetjonegoro, institusi pendidikan, pelaku wisata, pelaku ekonomi kreatif, perancang busana dan peserta perorangan,” jelasnya.

Parade dimulai dari halaman Sekretariat DPRD dan melintasi sejumlah ruas jalan utama kota sebelum berakhir di Pendopo Bupati setempat. Ribuan warga tampak antusias menyaksikan iring-iringan kostum yang berjalan menuju panggung utama di Alun-Alun.

Tampilkan kostum ikon dan karya terbaik Salah satu daya tarik WNFC 2026 adalah penampilan tiga kostum ikon hasil karya komunitas perancang busana Wonosobo, Wonosobo Extravaganza Costume Association (WECA).

Kostum tersebut merupakan hasil pelatihan pembuatan kostum karnaval yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Wonosobo.

Pada malam puncak acara, panitia juga mengumumkan para pemenang dari tiga defile yang diperlombakan.

Untuk Defile Swarna Puspa, Juara Favorit diraih Hotel Dafam Wonosobo, Juara III Taman Syailendra, Juara II Wahyu Sugiarto, dan Juara I Bank Wonosobo.

Pada Defile Kidung Wanasaba, Juara Favorit diraih BPKAD Kabupaten Wonosobo, Juara III Muhammad Setiawan Eka, Juara II Rozi Syarif dan Juara I Mirza Ramadhan.

Sementara itu, pada Defile Mahardhika Paksi Nusantara, Juara Favorit diraih Dekranasda Kabupaten Wonosobo, Juara III Jeremias Fernando, Juara II Jay’Art, dan Juara I RSUD KRT Soetjonegoro Wonosobo.

Muharno Zarka

The post WNFC 2026, Destinasi Wisata Baru untuk Angkat Budaya dan Kearifan Lokal appeared first on SuaraBaru.id.

Sosialisasi dilakukan melalui penyebaran flayer imbauan yang berisi informasi mengenai pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2026 serta berbagai pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan.

Masyarakat diingatkan untuk melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm SNI, memakai sabuk pengaman, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara dan mematuhi batas kecepatan.

Selain melalui media publikasi, Satlantas Polres Wonosobo juga melaksanakan edukasi secara langsung kepada pengguna jalan.

Personel Satlantas Polres Wonosobo juga melaksanakan kegiatan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong atau knalpot racing yang tidak sesuai standar di wilayah hukum Polres Wonosobo.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menciptakan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas), sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas sebelum Operasi Patuh Candi 2026 dimulai.

Kasat Lantas Polres Wonosobo, AKP Seno Hartanto, SH MH, mengatakan bahwa kegiatan edukasi dan penindakan yang dilakukan merupakan langkah preventif untuk menekan angka pelanggaran maupun potensi kecelakaan lalu lintas.

Kesadaran Masyarakat

Operasi Patuh Candi 2026 mengedepankan upaya membangun kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Sebelum operasi dimulai, kami melaksanakan sosialisasi dan edukasi secara masif, termasuk penindakan terhadap penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

“Diharapkan masyarakat semakin disiplin dan memahami bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama,” ujar AKP Seno Hartanto.

Dalam flayer Operasi Patuh Candi 2026, terdapat delapan jenis pelanggaran prioritas yang menjadi perhatian, yaitu tidak menggunakan helm SNI, tidak memakai sabuk pengaman dan menggunakan telepon genggam saat berkendara.

Selain itu, juga pengendara melawan arus lalu lintas, melebihi batas kecepatan, pengendara di bawah umur, kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol.

AKP Seno juga mengimbau masyarakat Kabupaten Wonosobo untuk mempersiapkan diri dengan melengkapi dokumen kendaraan dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas.

Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Keselamatan harus menjadi kebutuhan dan prioritas utama setiap pengguna jalan.

“Dengan disiplin berlalu lintas, kita dapat mewujudkan Kamseltibcarlantas yang aman dan berkeselamatan menjelang Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026,” pungkasnya.

Muharno Zarka

The post Jelang Operasi Patuh Candi 2026, Satlantas Polres Wonosobo Intensifkan Edukasi dan Penindakan Knalpot Tidak Standar appeared first on SuaraBaru.id.

Pantauan pada Selasa (9/6/2026) sekitar pukul 05.30 WIB, Kompleks Candi Arjuna tampak diselimuti butiran es halus yang menempel di rerumputan, meja, serta berbagai benda di area wisata tersebut.

Pemandangan yang menyerupai hamparan salju itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang sejak pagi.

Sejumlah pengunjung terlihat mengabadikan momen langka tersebut dengan berfoto dan membuat konten di kawasan cagar budaya itu.

Dari pantauan di lokasi, lapisan es tampak tebal bahkan, embun es yang menempel di permukaan meja terlihat cukup tebal hingga bisa dikeruk menggunakan sendok.

Warga lokal Dieng, Hasta Priandono, mengatakan fenomena embun upas telah muncul selama tiga hari berturut-turut.

“Iya sudah muncul dari 3 hari kemarin sejak hari Minggu,” ungkapnya.

Menurut Hasta, kemunculan pertama terjadi pada hari Minggu lalu intensitasnya masih tipis dan hanya muncul di beberapa titik. Kondisi tersebut kemudian meluas pada Senin dan semakin tebal pada Selasa pagi ini.

“Hari Senin kemarin lumayan luas juga, dan sekarang lebih tebal lagi,” sebutnya.

Kemunculan embun upas dipicu oleh suhu udara yang turun drastis saat malam hingga dini hari. Hasta menyebut suhu di kawasan Dieng sempat mencapai titik beku.

“Kalau dari semalam, itu sudah 0 derajat ya, sampai pagi ini ada kabar juga tadi minus 1,” ucapnya.

Lahan Pertanian

Embun es tidak hanya terlihat di sekitar Kompleks Candi Arjuna. Fenomena serupa juga mulai menyelimuti sejumlah lahan pertanian milik warga, khususnya area perkebunan kentang yang berada di sekitar kawasan wisata.

“Ini saya lihat di sekitar Kompleks Candi Arjuna bahkan sudah sampai ke lahan pertanian kentang warga,” ujarnya.

Fenomena embun upas tahun ini juga memicu peningkatan kunjungan wisatawan. Menariknya, keramaian tidak hanya terjadi saat akhir pekan, tetapi juga pada hari kerja.

Hasta mengaku setiap pagi banyak kendaraan dari luar daerah yang datang untuk menyaksikan embun es secara langsung. “Walaupun hari biasa bukan di weekend, ramai juga,” sebutnya.

Waktu terbaik untuk menikmati fenomena tersebut diperkirakan antara pukul 05.00 hingga 06.30 WIB. Setelah matahari mulai meninggi, lapisan es perlahan mencair.

“Kalau jam 7 sudah mencair karena sinar matahari sudah keluar dan panas kan jadinya,” ungkapnya.

Sebagian besar wisatawan memanfaatkan momen itu untuk berfoto dan membuat konten media sosial.

Selain wisatawan umum, sejumlah kreator konten juga terlihat berburu gambar embun es yang hanya muncul pada waktu-waktu tertentu.

Meski ketebalan embun upas pada Selasa pagi dinilai cukup signifikan, fenomena tersebut diperkirakan belum mencapai puncaknya.

Hasta menjelaskan musim kemarau di Dieng masih berlangsung dan peluang terbentuknya embun es yang lebih tebal masih terbuka dalam beberapa bulan ke depan. Puncaknya mungkin di sekitar bulan Agustus 2026.

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, suhu udara di Dieng bahkan dapat turun hingga minus 4 sampai minus 5 derajat Celsius saat musim kemarau mencapai puncak.

Muharno Zarka

The post Embun Upas Selimuti Kompleks Candi Arjuna Dieng, Ini yang Terjadi! appeared first on SuaraBaru.id.

“Kehadiran WIBF sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah memerlukan ruang bersama untuk mempertemukan gagasan, pengalaman, peluang usaha dan harapan besar tentang masa depan invetasi Wonosobo,” katanya.

Dia mengatakan hal itu saat membuka acara “Wonosobo Investment Forum (WIBF) yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Wonosobo di Pendopo Bupati setempat, Selasa (9/6/2026).

Afif percaya kemajuan daerah terbentuk ketika pemerintah, dunia usaha, petani, UMKM, komunitas dan masyarakat bergerak dalam irama yang sama. Beranjak pada potensi besar yang dimiliki, Wonosobo saat ini sedang berada pada titik yang sangat menentukan.

“Kita memiliki alam yang indah, pertanian yang kuat, budaya yang hidup, masyarakat yang kreatif dan adaptif. Tantangan kita adalah memastikan seluruh potensi tersebut benar-benar mampu memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Afif, agar wisatawan datang lebih lama dan belanjanya kembali ke masyarakat, maka dibutuhkan rantai pasok lokal yang kuat. Dan di situlah pertanian memegang peranan penting.

Ketika berbicara tentang modernisasi pertanian, lanjut Afif, yang semua didorong bukan sekadar penggunaan alat canggih. Intinya adalah kualitas yang terstandar dan produksi yang konsisten.

“Melalui precision farming, greenhouse, dan irigasi tetes, kita ingin memastikan produk hortikultura Wonosobo memiliki kualitas yang stabil dan mampu memenuhi kebutuhan hotel, restoran dan kafe di kawasan wisata sepanjang tahun,” tutur dia.

Dengan pola contract farming berbasis data, petani dapat terhubung langsung dengan rantai pasok hospitality. Rantai distribusi menjadi lebih pendek, pasar lebih pasti, dan nilai ekonomi lebih banyak tinggal di daerah.

“Selain modernisasi, kita juga harus memperkuat hilirisasi. Karena daerah yang kuat bukan hanya daerah yang menghasilkan bahan mentah, tetapi daerah yang mampu mengolah hasilnya menjadi produk bernilai tambah,” beber Afif.

Pihaknya mencontohkan kentang Wonosobo. Ketika dijual mentah, nilainya sekitar Rp 10.000 per kilogram. Tetapi ketika diolah menjadi frozen fries, mashed potato, atau keripik premium, nilainya bisa meningkat menjadi Rp 25.000 hingga Rp 40.000 per kilogram.

“Di situlah lapangan kerja tumbuh, UMKM berkembang, dan ekonomi desa bergerak lebih kuat. Hilirisasi tentu membuka ruang lahirnya pengalaman wisata baru,” bebernya.

Bangun Akses

Dunia pariwisata hari ini, menurutnya, tidak hanya ingin melihat pemandangan, tetapi ingin merasakan pengalaman mulai dari memetik hasil panen, mengikuti workshop kopi, mencicipi produk lokal, hingga membawa pulang oleh-oleh khas daerah.

“Produk seperti Kopi Dieng dan Carica Kejajar bukan sekadar komoditas, tetapi identitas daerah yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai budaya. Lebih dari itu, dampak dari modernisasi dan hilirisasi ini sangat nyata,” ungkap dis.

Secara ekonomi, kata Bupati, pendapatan petani berpotensi meningkat 30 sampai 50 persen karena adanya kepastian pasar dan nilai tambah produk. Dari sisi lingkungan, pertanian modern mendorong efisiensi air, penggunaan pupuk organik dan pola tanam yang lebih berkelanjutan.

“Pembangunan ekonomi harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kalau belum berdampak, lalu apa tujuan utama yang ingin kita capai? Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk bergerak bersama,” ajak Afif.

Kepada pelaku usaha dan UMKM, pemerintah daerah akan terus mendorong insentif, bantuan alat produksi seperti mesin pengering dan vacuum sealer, serta pendampingan sertifikasi agar produk lokal semakin kompetitif.

“Ke depan, Pemkab Wonosobo juga akan memperkuat infrastruktur pendukung seperti cold storage dan gudang beku di sentra produksi, sekaligus membuka kemitraan yang sehat antara koperasi petani, investor dan pelaku hospitality,” harapnya.

Secara khusus, Afif menyampaikan apresiasi kepada PT Sumber Kasih Indonesia, PT Bersama Rancang Karya Indonesia atas kepeminatan investasinya di Wonosobo, PT Turima Agro Mas, PT Agronesia Multi Resources dan PT Yospar Grawita Tama.

Dia berharap berbagai komunikasi dan penjajakan yang telah terbangun dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama investasi yang nyata. Dia juga menyampaikan penghargaan kepada PT Tambi, PT Surya Sejati, dan PT Phonix Agung Pratama atas penghargaan yang diterima.

“Mari kita pastikan forum ini tidak berhenti sebagai seremoni. Harus ada langkah nyata, investasi yang tumbuh, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pinta Bupati Wonosobo.

Bupati Afif yakini, masa depan Wonosobo tidak dibangun oleh satu pihak saja. Dari kebersamaan maka dapat menghadirkan pertanian yang modern, pariwisata yang berkelanjutan, dan ekonomi daerah yang semakin kuat.

Sementara itu, Ketua HIPMI Wonosobo menyebut daerahnya punya potensi pertanian, pariwisata dan UMKM yang luar biasa. Potensi ekonomi tersebut harus terus dikembangkan untuk memajukan ekonomi daerah dan mensejahterakan masyarakat sekitarnya.

“Kami sebagai pelaku usaha di daerah, berupaya untuk membangun akses ke para penguasa agar para petani, pelaku usaha bidang pariwisata dan UMKM bisa berkolaborasi dengan pengusaha berskala besar guna mendongkrak sektor usaha yang ada di Wonosobo sesuai potensi yang dimiliki,” tandasnya.

Muharno Zarka

The post WIBF HIPMI Wonosobo, Bupati Afif : Program Hilirisasi akan Majukan Pengusaha appeared first on SuaraBaru.id.

“Realitas di lapangan banyak bangunan KDMP yang didirikan di atas LSD. Ini perlu ditegaskan kembali bahwa di tingkat desa merasa terhantui dengan LSD untuk pendirian KDMP. Apa konsekuensinya jika LSD-nya dilanggar,” tanyanya.

Dia mempertanyakan hal itu saat menjadi juru bicara pada saat digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPP APDESI dengan Komisi II DPR RI di Ruang Komisi II DPRI di Senayan Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut pria yang juga Kepala Desa Jlamprang Leksono Wonosobo itu, saat ini telah berdiri dan dilaunching 1.061 KDMP di seluruh Indonesia. Nasib KDMP yang dibangun di atas LSD seperti apa dan bagaimana pula KDMP yang akan dibangun dan belum diresmikan.

“Nah ini kita semua, terus terang para Kepala Desa di seluruh Indonesia, minta perlindungan. Ini Kades ujung tombaknya di Komisi II DPR RI ini. Jangan sampai nanti di tingkat daerah, kita akan mendirikan KDMP sesuai dengan program nasional, ada hantu LSD,” keluhnya.

Sulaiman menambahkan, LSD di daerah itu kebanyakan sawah basah yang dilindungi. Itu yang banyak terjadi di desa. Sehingga atas nama, APDESI, mohon perlindungan kepada Komisi II DPR RI untuk menegaskan mekanisme teknisnya seperti apa sesuai koridor hukum.

“Konsekuensi ketika KDMP melanggar LSD ini sampai di mana?
Ada nggak konsekuensi hukumnya? Karena nanti sedikit-dikit aparat penegak hukum (APH) turun kami terkena kasus pidana. Nanti teman-teman Kades ditelpon APH, kamu melanggar LSD nih,” tuturnya.

Tidak Usah Khawatir

Dia mengaku beban Kades setiap hari sudah cukup berat. Yakni ngurus masyarakat dari mulai lahir, sakit hingga meninggal dunia. Jika mengurus KDMP yang menjadi program prioritas nasional, karena persoalan regulasi yang tidak jelas, Kades terkena kasus hukum jadi repot.

“Selain KDMP dibangun di lahan LSD, banyak bangunan KDMP yang merujuk di kawasan wisata, problemnya sama. Di Jawa Tengah ini banyak KDMP yang dibangun di kawasan wisata yang dianggap melanggar peraturan yang ada,” tegas dia, Jum’at (29/5/2026).

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti meminta para Kades jangan terlalu khawatir. Karena KDMP masuk dalam program strategis nasional (PSN). PSN itu menjadi pengecualian, tetapi
perlu juga merekomendasikan pemerintah (Kemendagri) untuk membuat payung hukum tentang KDMP.

“Tapi kekhawatiran itu sudah disampaikan jauh-jauh hari. Karena tadi kan sudah disebutkan, kalau payung hukumnya itu di bawah undang-undang (UU), nggak bisa dia dipidanakan. Jadi para Kades harus tetap tenang dan tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan terkait KDMP,” terannya.

“Yang kedua, lanjut dia, ini yang perlu dipahami para Kades. Ada dua hal, ada namanya policy error. Policy error itu nggak bisa dituntut, tetapi kalau engineer policy boleh dituntut. Mereka asal membuat kebijakan, bisa terkena kasus pidana.

Dikatakan Azis, kalau policy error nggak bisa dipidanakan. Salah mengambil kebijakan, administratif pemerintahan, nggak bisa pidana. Kalau menyangkut persoalan administrasi dan tidak merugikan negara atau masyarakat, tidak masalah.

“Tapi kalau merencanakan kebijakan yang menguntungkan, ya tentu, nggak boleh. Kan nggak ada LSD itu, mendirikan KDMP menguntungkan siapa? Kalau menguntungkan warga, itu tidak masalah,” tandasnya.

Muharno Zarka

The post RDP dengan Komisi II DPR RI, APDESI Pertanyakan Status Hukum LSD untuk Bangun KDMP appeared first on SuaraBaru.id.

Mereka merupakan warga yang berasal dari berbagai tempat di sekitar Masjid YAMP Nurul Falah. Pemberian daging kurban tersebut sebagai bentuk kepedulian takmir masjid kepada warga kurang mampu.

Ketua Panitia Hari Idul Adha Takmir Masjid YAMP Nurul Falah Mendolo Bumireso H Nur Priyadi mengatakan daging kurban juga dibagikan pada warga setempat, peserta kurban, PP Tahfidz Alquran di Kalikajar dan PA Global Ikhwan Kemirombo Rojoimo.

“Di hari Idul Adha ini kami ingin berbagi pada warga yang lebih membutuhkan. Sehingga selain dibagikan kepada warga setempat dan orang yang berkurban, daging kurban juga diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya.

Gandeng Gemuruh

Bendahara Takmir Masjid YAMP Nurul Falah Mendolo Bumireso Wonosobo Imam Safari menambahkan panitia Idul Adha secara tehnis di lapangan dilakukan oleh Gerakan Pemuda Nurul Falah (Gemuruh). Mereka merupakan penggerak kegiatan Masjid YAMP Nurul Falah.

“Dari mulai persiapan, pelaksanaan Idul Adha hingga pembagian daging kurban ke masyarakat semua digerakan oleh aktifis Gemuruh. Takmir Masjid YAMP Nurul Falah tinggal mengarahkan. Keberadaan teman-teman Gemuruh sangat vital bagi kegiatan kemasjidan,” tegas dia.

Di tahun 2026 ini, tambah Imam, Takmir Masjid YAMP Nurul Falah menyembelih 7 ekor sapi dan 4 ekor kambing kurban dari masyarakat setempat. Jumlah sapi dan kambing kurban kali ini meningkat dari tahun sebelumnya.

“Setelah sholat Idul Adha selesai, takmir masjid, panitia dan aktivis Gemuruh langsung melakukan pemotongan sapi dan kambing. Setelah disembelih dan daging dikemas langsung dibagikan ke masyarakat,” tandasnya.

Muharno Zarka

The post Takmir Masjid YAMP Nurul Fallah Mendolo Bagikan Daging Kurban ke Kaum Dhuafa appeared first on SuaraBaru.id.

“Maka, salah satu cara untuk menumbuh-kembangkan dan menjaga kesehatan anak adalah dengan imunisasi. Anak yang sehat pasti akan bisa mengikuti pendidikan, bermain dan beraktivitas dengan baik,” ujarnya.

Arie mengatakan hal itu di sela-sela menghadiri acara “Peningkatan Kapasitas Lintas Sektor dalam Strategi Mobilisasi Masyarakat untuk Penurunan Zero Dose Imunisasi di Wonosobo”, yang digelar di Front One Harvest Hotel setempat, Selasa (26/5/2026).

Acara tersebut diikuti Dinas Kesehatan, perwakilan Puskesmas, Forum Anak Kreatif Wonosobo (Forkos), Dinas Kominfo, TP PKK, perwakilan Fatayat-Muslimat NU, Aisyiyah, Karang Taruna, kader Posyandu dan beberapa praktisi media.

Menurut Arie, anak yang tidak mendapatkan fasilitas imunisasi sejak kecil, dipastikan tidak akan terjamin kesehatannya sepanjang hidup. Anak yang tidak diberi imunisasi akan mudah terserang berbagai penyakit karena tidak punya ketahanan tubuh yang baik.

“Banyak kasus orang mengalami disabilitas karena sejak kecil tidak pernah mendapatkan fasilitas imunisasi. Mereka menjadi generasi yang tidak sempurna dan jadi obyek bully-an teman- teman di sekolah atau di lingkungannya,” tegas dia.

Bahkan, disebutkan Ari, zero dose imunisasi sangat berdampak pada kasus stunting. Pertumbuhan anak yang tidak maksimal karena tidak melakukan imunisasi, berdampak pada pertumbuhan fisiknya. Maka yang terjadi adalah anak mengalami stunting.

Sementara itu, Direktur Puslitkes LPPM Undip Semarang Martini menambahkan imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam mencegah Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD31). Seperti campak, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B dan polio.

“Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata menjadi prasyarat dalam mencapai target pembangunan kesehatan nasional serta agenda global Immunization Agenda 2030 (IA2030) yang menekankan prinsip no one left behind, yaitu memastikan seluruh anak memperoleh akses layanan imunisasi tanpa terkecuali,” tegasnya.

Cakupan Imunisasi

Namun demikian, lanjut dia, masih terdapat kelompok anak dengan status zero dose imunisasi, yakni anak yang tidak pernah menerima dosis pertama vaksin yang mengandung DPT (DPT 1). Padahal setiap anak diharuskan mendapatkan fasilitas vaksinasi secara berjenjang.

Dikatakan, data World Health Organization (WHO) menunjukkan terdapat sekitar 14,5 juta anak zero dose secara global. Di Indonesia termasuk negara dengan jumlah zero dose imunisasi yang masih signifikan. Maka perlu dilakukan akselerasi penurunan angka zero dose imunisasi pada anak.

“Di tingkat nasional, cakupan imunisasi dasar lengkap belum mencapai target optimal. Kini baru ada sekitar 56,1 persen anak usia 12-23 bulan yang telah memperoleh imunisasi dasar lengkap (SSGI 2024). Kondisi tersebut tentu belum cukup ideal,” paparnya.

Di Provinsi Jawa Tengah, lanjut dia, cakupan imunisasi menunjukkan tren yang belum stabil dan belum mencapai target. Pada tahun 2025, cakupan imunisasi bayi lengkap menurun menjadi sekitar 73,78 persen dari target 97 persen. Setiap anak wajib diberi imunisasi sesuai tahapannya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonosobo Jaelan Sulat mengungkapkan berdasarkan data cakupan imunisasi Pusdatin tahun 2025, cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) di Wonosobo baru sekitar di angka 58,7 persen. Hal itu menunjukkan belum tercapainya target program yang dicapai.

“Selain itu, cakupan imunisasi baduta lengkap di Wonosobo juga masih rendah yaitu sekitar 63,4 persen. Capaian imunisasi antigen baru juga belum optimal, seperti Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) sekitar 56,06 persen dan vaksin rotavirus sekitar 44,11,” beber dia.

Capaian imunisasi yang belum optimal, menurutnya, tidak hanya disebabkan oleh faktor ketersediaan layanan (supply), tetapi juga oleh rendahnya permintaan masyarakat (demand), yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman, kepercayaan, akses informasi, serta belum optimalnya peran komunikasi dan mobilisasi masyarakat.

“Kolaborasi lintas sektor, termasuk peran media, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, masih perlu diperkuat dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Kami berterima kasih kepada Puslitkes LPPM Undip dan UNICEF yang melakukan sosialisasi zero dose imunisasi di Wonosobo,” tandasnya.

Muharno Zarka

The post Perwakilan UNICEF Jawa-Bali : Demi Kesehatan, Setiap Anak Wajib Dapatkan Fasilitas Imunisasi appeared first on SuaraBaru.id.

Jalan kabupaten tersebut disebut sudah sekitar 10 tahun belum mendapat pembangunan permanen.

Perbaikan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Warga mengumpulkan iuran sukarela hingga puluhan juta rupiah untuk melakukan pengecoran jalan yang selama ini kerap memicu kecelakaan.

“Jalan ini sudah lama rusak dan sering membahayakan pengguna jalan. Karena belum ada perbaikan permanen, warga akhirnya sepakat iuran dan gotong royong melakukan pengecoran sendiri,” kata tokoh masyarakat Desa Tlogo, Nuryanto.

Warga tampak bergotong royong mengerjakan pengecoran di ruas Jalan Manggis-Tlogogudang yang menjadi akses penghubung antarwilayah di Kecamatan Sukoharjo.

Selain tenaga, warga juga membentangkan banner berisi kritik dan harapan kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo di sekitar lokasi pengecoran.

“Sudah hampir 10 tahun kondisinya begini. Yang ada hanya tambal sulam dan tidak bertahan lama,” ujar Nuryanto.

Tahap awal, warga melakukan pengecoran sepanjang sekitar 100 meter. Pengerjaan dilakukan pada setengah badan jalan agar akses kendaraan tetap bisa melintas selama proses berlangsung.

Warga menyebut dana swadaya yang terkumpul berkisar Rp50 juta hingga Rp100 juta. Dana tersebut digunakan untuk membeli material dan kebutuhan pengecoran jalan.

Akses Penting

“Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi jalan ini karena menjadi akses penting bagi masyarakat,” kata Nuryanto.

Pengerjaan sisi jalan lainnya direncanakan dilanjutkan dua pekan mendatang. Warga masih menunggu tambahan dana dan material hasil iuran masyarakat untuk melanjutkan pengecoran tahap berikutnya.

DPUPR Kabupaten Wonosobo pun angkat bicara terkait aksi swadaya warga Desa Tlogo yang melakukan pengecoran ruas jalan kabupaten secara mandiri di jalur Manggis-Tlogogudang.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Wonosobo, Edi Hartono, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan membantu material semen untuk penanganan di titik kerusakan jalan tersebut.

“Dalam waktu dekat akan kita bantu semen mbak. Karena keterbatasan anggaran sementara baru bisa menangani titik itu,” kata Edi Hartono.

Edi menjelaskan, ruas Jalan Manggis-Tlogogudang memiliki total panjang 4,31 kilometer.

Dengan rincian kondisi jalan baik sepanjang 1,2 kilometer, kondisi sedang 1,41 kilometer, rusak ringan 0,1 kilometer dan rusak berat 1,6 kilometer.

Dia menyebut penanganan lebih lanjut memungkinkan dilakukan apabila ruas jalan tersebut masuk prioritas Musrenbang Kecamatan Sukoharjo.

“Saya kira bisa saja. dengan catatan kalau ruas itu menjadi prioritas Musrenbang kecamatan Sukoharjo,” ujarnya.

Muharno Zarka

The post 10 Tahun Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Patungan Cor Ruas Jalan Manggis-Tlogogudang appeared first on SuaraBaru.id.