BLORA (SUARABARU.ID) — Pemerintah Kabupaten Blora bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, dengan menggelar rapat bersama di ruang pertemuan Setda Blora, Selasa 14 Juli 2026.
Rapat bersama dipimpin Bupati Blora oleh Arief Rohman, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, Sekretaris Daerah Blora, Komang Gede Irawadi, serta Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi, beserta jajaran, Jasa Raharja, Samsat Blora, Bank Jateng, Camat dan Kades di Kabupaten Blora.
Bupati Blora, Arief Rohman menyampaikan bahwa pertemuan bersama tersebut merupakan upaya untuk memperkuat kolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.
“Penerimaan dari sektor ini diharapkan semakin optimal sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan, khususnya infrastruktur di Kabupaten Blora,” ujar Bupati Blora.
Bupati Blora menegaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan penerimaan daerah melalui skema opsen pajak.
“Ini hal yang penting karena terkait dengan PKB dan BBNKB ini nantinya termasuk opsen dan menjadi PAD untuk rakyat juga. Ini dipandang penting, oleh karena itu kami berkomitmen bagaimana akan menjalankan arahan dari Bapak Gubernur tersebut untuk bersama-sama, jadi kita lihat masih ada tungakan-tunggakan yang tahun kemarin, termasuk potensi yang tahun ini ada,” jelas Bupati Blora.
Menurut Bupati Blora, sinergi antara Pemkab Blora dan Bapenda Jawa Tengah diharapkan mampu mengoptimalkan penagihan tunggakan maupun potensi penerimaan pajak tahun berjalan.
“Semoga nanti dengan sinergi ini akan bisa kita tagih dan akan menjadi pendapatan yang nanti menjadi PAD kita. Yang muaranya adalah juga untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Blora,” ucap Bupati Blora.
Dikemukakan, Sebagai tindak lanjut, Pemkab Blora akan melakukan berbagai langkah inovatif berbasis data, termasuk mendata kendaraan milik Aparatur Sipil Negara agar seluruhnya taat membayar pajak kendaraan, upaya tersebut juga akan diperluas hingga tingkat kecamatan dan desa dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Termasuk langkah-langkah inovasi, ini kan semuanya berbasis data. Nanti kami minta Pak Sekda untuk didata, yang kendaranya ASN khususnya, nanti kami minta untuk bisa segera membayar pajaknya, dan juga nanti akan kita turunkan sampai tingkat kecamatan, tingkat desa, termasuk sinergi dengan berbagai stakeholder untuk bagaimana upaya agar wajib pajak ini bisa taat,” imbuh Bupati Blora.
Bupati berharap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat meningkat seperti keberhasilan Kabupaten Blora dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan yang capai 104 persen.
“Semoga nanti kaitannya dengan pajak kendaraan bermotor ini nanti juga bisa mendekati-mendekati sanalah,” tandas Bupati Blora.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Masrofi mengatakan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
“Kami bersilaturahmi dengan Bapak Bupati, ibu Wakil bupati beserta jajaran berkaitan-berkaitan perintah Bapak Gubernur untuk bagaimana kita bersinergi dalam menangani pendapatan pajak kendaraan bermotor,” kata Masrofi.
Lebih lanjut, Masrofi mengatakan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah saat ini mengalami penurunan sehingga memerlukan upaya bersama untuk meningkatkannya, kepatuhan saat ini itu cukup memperihatinkan, dari 68 persen sekarang menjadi ke 64-63 persen.
“Ini yang perlu kita lakukan bersinergi juga sama-sama dalam menangatasi kepatuhan pembayaran pajak bermotor ini yang semakin merosot,” ungkap Masrofi.
Karena itu, Bapenda Jawa Tengah meminta dukungan Pemkab Blora melalui seluruh jajaran pemerintahan hingga tingkat desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
“Tadi kami sudah meminta kepada Pak Bupati agar dapat membantu dalam rangka kesadaran masyarakat membayar pajak. Utamanya karena Pak Bupati itu kan punya wilayah, punya camat, punya jajaran perangkat desa, RT, RW. Ini harapannya dapat membantu bersinergi dengan kita,” ujar Masrofi.
Kudnadi Saputro
