SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kanwil Kemenkum Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan In-House Training bagi mahasiswa magang sebagai upaya membekali peserta dengan pengetahuan dan wawasan kehumasan, komunikasi publik, pengelolaan media sosial, serta teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan menghadirkan narasumber internal yang membagikan pengalaman sekaligus praktik terbaik dalam mendukung publikasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi (HRBTI), Hazmi Saefi memaparkan perkembangan kelembagaan Kementerian Hukum pasca penataan organisasi.
Ia menjelaskan, perubahan nomenklatur kementerian turut berdampak pada struktur organisasi di tingkat wilayah, di mana saat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum berfokus pada dua unit kerja, berbeda dengan struktur sebelumnya yang mencakup berbagai Unit Pelaksana Teknis seperti Pemasyarakatan dan Keimigrasian.
Hazmi mengatakan, kegiatan In-House Training merupakan salah satu implementasi kerja sama yang telah dibangun Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dengan sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Sebelas Maret.
Program ini diprioritaskan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.
Mengangkat tema komunikasi publik di era digital, Hazmi menekankan pentingnya manajemen pemberitaan yang baik. Menurutnya, berita yang dipublikasikan melalui website resmi Kementerian Hukum sering kali menjadi rujukan media massa, sehingga setiap informasi harus disusun secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
“Berita yang kita unggah bukan hanya dibaca masyarakat, tetapi juga sering menjadi referensi media. Karena itu, setiap informasi harus disajikan secara akurat, bertanggung jawab, dan mampu merepresentasikan institusi dengan baik,” katanya.
Ia juga memperkenalkan struktur organisasi Kementerian Hukum yang terdiri atas tujuh unit utama, yakni Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM), dan Badan Strategi Kebijakan (BSK).
Dani Anggoro, Penyuluh Hukum Pertama menyampaikan materi mengenai pentingnya peran kehumasan dalam membangun citra institusi. Ia menegaskan bahwa setiap individu yang mewakili instansi pada hakikatnya merupakan humas bagi institusinya.
“Setiap orang yang mewakili institusi adalah humas dari institusi tersebut. Sesukses apa pun pekerjaan yang dilakukan, tidak akan memiliki arti apabila tidak dipublikasikan kepada masyarakat,” ungkap Dani.
Ia mengajak para mahasiswa magang untuk memahami bahwa publikasi bukan sekadar mendokumentasikan kegiatan, tetapi menjadi sarana membangun kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang benar, edukatif, dan mudah dipahami.
Sementara itu, Bakti Nur Wahyudin, Pranata Komputer Pertama menyampaikan materi bertajuk “Sinergitas Berita dan Media Sosial dalam Membangun Informasi Publik.”
Dalam paparannya, Bakti menjelaskan bahwa humas pemerintah merupakan jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat yang bertugas menyampaikan informasi secara benar, cepat, mudah dipahami, dan bermanfaat.
Ia juga memaparkan alur kerja kehumasan, mulai dari pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, pengumpulan kutipan narasumber, penulisan berita, proses penyuntingan, publikasi di website resmi, pengemasan menjadi konten media sosial, hingga evaluasi keterlibatan masyarakat terhadap informasi yang dipublikasikan.
Melalui In-House Training ini, mahasiswa magang diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis kehumasan pemerintah.
Ning S
