WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wonogiri, diharapkan bisa menggunakan potensi produk bahan pangan lokal untuk menjadi supplier dapur. Hal itu diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagian Prokopim Pemkab Wonogiri, mengabarkan, wacana tersebut terungkap saat digelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas MBG Wonogiri. Rakor dilaksanakan Rabu (1/7/26), di Ruang Kahyangan komplek perkantoran Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Wonogiri. Diikuti seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra dapur MBG se-Wonogiri.
Ikut hadir Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, Wakil Bupati Imron Rizkyarno bersama para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Juga hadir Kepala KPPG Semarang, Hadi Riajaya.
Dalam Rakor muncul usulan dari peserta, agar dapur MBG bisa menggunakan produk pangan lokal yang diproduksi oleh desa lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebab, ada BUMDes yang memproduksi bahan pangan. Bisa juga dengan menggunakan bahan pangan yang diproduksi oleh masyarakat, seperti tempe dan lainnya.
“Sejauh ini, masih sangat minim keterlibatan supplier lokal. Misalnya ada bahan makanan dari KDKMP dan BUMDes, ke depannya diharapkan juga bisa ikut masuk ke depannya,” kata Bupati Wonogiri Setyo Sukarno.
Selain itu, juga bisa menggunakan bahan pangan yang dijual oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Salah satu contoh yang disampaikan adalah sudah ada dapur MBG di Kelurahan Wonokarto yang turut membeli beras dari KDKMP setempat. Hal itu diharapkan bisa dilakukan SPPG lainnya.
Pelibatan
Diharapkan, program ini dapat melibatkan masyarakat lokal sebagai supplier bahan baku makanannya. Pelibatan warga lokal dalam program MBG, masih sangat minim sebagai pemasok bahan baku. “Sejauh ini masih sangat minim keterlibatan supplier lokal. Misalnya ada bahan makanan dari KDKMP dan BUMDes diharapkan juga bisa ikut masuk,” kata Setyo.
Pemkab Wonogiri, akan berupaya menjembatani para supplier di desa-desa, untuk bisa memasok bahan baku makanan ke dapur MBG. Pemkab akan bekerja sama dengan desa, untuk mendata pemasok, misalnya petani cabe, semangka, sayuran dan buah lainnya, termasuk pengrajin tempe. Harapannya, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Bupati Wonogiri yang juga sekaligus Ketua Satgas MBG Wonogiri mengatakan, pihaknya punya kewenangan untuk terlibat dalam program MBG. Keterlibatan ini, dalam rangka untuk memastikan program MBG berjalan lancar sesuai dengan ketentuan. Satgas bisa mengeluarkan rekomendasi kepada BGN (Badan Gizi Nasional) untuk mensuspend SPPG yang tidak sesuai SOP.
Sementara itu, Kepala KPPG Semarang Hadi Riajaya, mengatakan, salah satu tujuan program MBG, adalah untuk pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam hal ini, bahan baku yang digunakan adalah bahan baku lokal. “Prioritaskan yang lokal, kecuali bahan baku yang diminta tidak ada di Wonogiri. Itu baru bisa dari wilayah lain, diutamakan masih dalam provinsi yang sama,” tandas Hadi Riajaya.
Bisa ambil supplier lokal seperti BUMDes, KDKMP atau UMKM lokal. Yang itu harus dicek kesiapannya. Apakah akan siap menyediakan bahan baku yang banyak. Sebab, setiap dapur memasak ribuan porsi MBG. Tentang harga, tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan pemerintah. KPPG Semarang tengah menyiapkan agar dapur memaksimalkan supplier lokal, dan mengarahkan Kepala SPPG untuk mengawasi pembelanjaan.
“Jika melakukan pembelanjaan di luar Wonogiri, supaya bisa dilaporkan kepada kami. Akan kami evaluasi, dan jika ada pelanggaran itu nanti bisa kami rekomendasikan untuk disuspend,” tegas Hadi.(Bambang Pur)
