GROBOGAN (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Grobogan resmi memulai implementasi Smart Public Safety Center (PSC) 119.
Keseriusan tersebut ditandai dengan Kick Off Ceremony, yang berlangsung di Hotel Grandmaster, Selasa (23/6/2026).
Kick Off Ceremony ini menandai kolaborasi Pemkab Grobogan bersama National IT Industry Promotion Agency (NIPA) Republik Korea dan perusahaan teknologi PT Beomho Korea.
BACA JUGA : Jadikan Momentum Perkuat Prestasi, Pelepasan Siswa SD Negeri 1 Kuanyar Digelar Semarak dan Penuh Haru
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Grobogan dalam memperkuat sistem pelayanan kedaruratan berbasis teknologi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, responsif, dan terintegrasi bagi masyarakat.
Bupati Grobogan Setyo Hadi mengatakan terpilihnya Kabupaten Grobogan sebagai penerima Program Hibah Smart PSC 119 merupakan sebuah kehormatan.
Di samping itu, program ini sekaligus bentuk kepercayaan dari Pemerintah Republik Korea Selatan terhadap komitmen daerah dalam meningkatkan pelayanan publik.
Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi peluang strategis untuk memperkuat sistem layanan darurat melalui pemanfaatan teknologi informasi yang modern dan terintegrasi.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Republik Korea melalui NIPA dan PT Beomho yang telah mendukung Kabupaten Grobogan,” kata Setyo Hadi dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, dukungan tersebut memberikan kepercayaan Kabupaten Grobogan lolos menerima program hibah Smart PSC 119.
“Ini menjadi awal kerja sama strategis yang akan memperkuat sistem pelayanan kedaruratan di Grobogan,” ujar Setyo Hadi.
Dalam kesempatan itu, Setyo Hadi juga menyampaikan selamat datang kepada Deputi Direktur NIPA Republik Korea Tae-Joon Hong dan Kim Sung Kwon serta jajaran PT Beomho Korea yang hadir langsung dalam seremoni tersebut.
Kehadiran delegasi dari Korea Selatan itu sekaligus menandai dimulainya sinergi internasional untuk mendukung pengembangan sistem pelayanan kedaruratan yang lebih efektif di Kabupaten Grobogan.
Setyo Hadi menjelaskan bahwa Grobogan memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah.
BACA JUGA : Catatkan Sejarah di Jepara, Turnamen Domino Pertama Digelar di Bangsri
Kabupaten Grobogan memiliki luas wilayah sekitar 202 ribu hektare yang mencakup 19 kecamatan serta 280 desa dan kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 1,5 juta jiwa.
Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, kebutuhan akan sistem pelayanan darurat yang mampu menjangkau masyarakat secara cepat dan tepat menjadi semakin penting.
Berdasarkan hal tersebut, implementasi Smart Public Safety Center 119 diharapkan mampu menjadi solusi untuk memperkuat layanan kedaruratan yang selama ini telah berjalan.
BACA JUGA : Humanis dan Kondusif, Evakuasi ODGJ di Wirosari Libatkan Polisi, Damkar, dan Tenaga Kesehatan
Bupati mengungkapkan bahwa persoalan keselamatan lalu lintas masih menjadi salah satu tantangan serius yang memerlukan perhatian lebih dari seluruh pihak.
Data menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas di Grobogan masih tergolong tinggi dalam beberapa tahun terakhir dengan jumlah korban meninggal dunia yang juga cukup signifikan.
Pada 2023 tercatat sebanyak 1.034 kecelakaan dengan 81 korban meninggal dunia. Angka tersebut meningkat pada 2024 menjadi 1.148 kejadian dengan 175 korban meninggal dunia.
Sementara pada 2025 tercatat sebanyak 1.068 kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 157 orang.
Selain itu, hasil pemetaan Dinas Perhubungan menunjukkan terdapat 25 area rawan kecelakaan, 10 kawasan sangat rawan, 10 titik black spot, serta 38 titik kejadian yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kuat bagi Pemkab Grobogan untuk memperkuat layanan Public Safety Center melalui dukungan teknologi digital yang lebih mutakhir.
Melalui sistem yang terintegrasi, koordinasi antarinstansi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sehingga penanganan kondisi darurat bisa dilakukan secara efektif.
“Kita ingin PSC 119 yang telah ada semakin diperkuat sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi saat terjadi keadaan darurat, baik kecelakaan lalu lintas, kegawatdaruratan medis, maupun kejadian lain yangmembutuhkan respons segera,” tegasnya.
Setyo Hadi menegaskan bahwa Smart Public Safety Center 119 bukan sekadar menghadirkan aplikasi baru, melainkan membangun sistem pelayanan kedaruratan berbasis teknologi informasi yang lebih komprehensif.
BACA JUGA : Dongkrak Ekonomi Daerah, Waka DPRD Jateng Dukung Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Aglomerasi
Sistem tersebut dirancang untuk mempercepat koordinasi lintas instansi, membantu petugas mengambil keputusan secara cepat, hingga mempercepat proses rujukan pasien ke fasilitas kesehatan.
Implementasi program ini juga menjadi bagian dari langkah Pemkab Grobogan dalam mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik.
Pemanfaatan teknologi informasi dinilai menjadi instrumen penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berbasis data.
“Program ini sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Grobogan dalam memperkuat pelayanan publik yang modern, responsif, berbasis data, sekaligus mendukung terwujudnya smart city,” jelasnya.
BACA JUGA : Sertifikasi Tanah Wakaf Jateng Tertinggi Nasional, Mohammad Saleh Minta Percepatan Terus Dilanjutkan
Setyo Hadi menegaskan bahwa pembukaan ini bukan sekadar seremoni saja. Ia menegaskan acara tersebut sebagai tonggak dimulainya kolaborasi jangka panjang antara Pemkab Grobogan, NIPA Republik Korea, dan PT Beomho Korea.
Melalui implementasi Smart Public Safety Center 119, Pemkab Grobogan berharap sistem pelayanan darurat semakin cepat, akurat, dan terintegrasi.
Sistem yang cepat, akurat dan terintegrasi ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya smart city di Kabupaten Grobogan.
TYA WIDYA
